Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan tentang konflik etnis yang terjadi di Sampit. Kalimantan Tengah pada 18 Februari 2001 yang melibatkan dua kelompok etnis yaitu Suku Dayak dan Madura. Konflik antara dua kelompok etnis ini telah berulang kali terjadi pada masa Orde Baru, tetapi konflik terbuka baru meledak pada era Reformasi. Banyak faktor yang menjadi pemicu konflik diantaranya yang utama adalah sosial-budaya. Benturan antara kedua kelompok etnis ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak Suku Madura dan membuat mereka harus meninggalkan Kalimantan Tengah. Mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian di Jawa Timur. Pemerintah telah melakukan beberapa usaha rekonsiliasi untuk kedua pihak yang berkonflik. Setelah melakukan beberapa perjanjian perdamaian, warga dari suku Madura boleh kembali lagi ke Kalimantan Tengah dengan beberapa persyaratan. Mereka yang diijinkan kembali tersebut diantaranya haruslah yang tidak terlibat tindak kriminal dan telah lahir dan tinggal di Kalimantan Tengah dalam waktu yang lama.

---

This thesis describes about an ethnic conflict which occured in Sampit, Central Kalimantan on February 18th 2001, involving two ethnic groups which were Madurese and Dayaks. The conflict had been many times happened in the New Order era, but exploded in the Reformation era. There were motives on the conflict, including socio-culture. The clash between the two causing many victims from Madurese. They also had to leave Central Kalimantan. They had to live in evacuation areas in East Java. The government tried some efforts to do reconciliation for them. After some agreements they have done, the Madurese could come back to Central Kalimantan with conditions. They who were allowed to coming back were They who were not involved in crime and have born and lived in Central Kalimantan for a very long time.;"

"Pasca penerapan LAPOR sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus mengintegrasikan sistem pengaduannya dengan LAPOR. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga mengalami kendala dalam proses integrasi karena memiliki banyak sistem pengaduan internal. Proses integrasi telah dilakukan sejak tahun 2016. Namun proses integrasi tersebut hingga saat ini belum berhasil mencapai tujuannya. Salah satu penyebab yang ditemukan adalah gejala mentalitas silo dalam proses integrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor penyebab silo mentalitas dalam integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab silo mentalitas dalam integrasi sistem pengaduan di KLHK. Kedua faktor tersebut adalah belum adanya sebaran visi dan misi serta belum adanya kejelasan peran dan tanggung jawab para pelaku terkait integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan karakteristik yang dominan adalah perilaku yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan unit itu sendiri serta mempertimbangkan unit lain yang memberi beban tambahan. Analisis faktor dan karakteristik tersebut menggunakan teori Unsur Budaya Schein (2010) yang dipadukan dengan teori Penyebab Silo Schutz dan Bloch (2006).

---

After the implementation of LAPOR as a general application in the National Public Service Complaint System (SP4N), every central and local government agency must integrate its complaint system with LAPOR. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, as one of the institutions, is experiencing difficulties in the integration process because it has many internal complaint systems. The integration process has been carried out since 2016. However, the integration process has yet to achieve its goals. One of the causes found was a symptom of the silo mentality in the integration process. Therefore, this study aims to determine the characteristics and factors that cause mental silos in the integration of the public service complaint system at the Ministry of Environment and Forestry. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study came from in-depth interviews, observations, and literature studies. The results showed that there were two main factors causing the silo mentality in the integration of the complaint system at the Ministry of Environment and Forestry. These two factors are the absence of the distribution of the vision and mission and the lack of clarity on the roles and responsibilities of actors related to the integration of the public service complaint system in the Ministry of Environment and Forestry. Meanwhile, the dominant characteristic is behavior that prioritizes the safety and comfort of the unit itself and considers other units that give additional burden. Analysis of these factors and characteristics uses Schein's Cultural Elements theory (2010) combined with the theory of the Cause of Silo Schutz and Bloch (2006)."

"

Pasca diterapkannya LAPOR sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), setiap institusi pemerintah pusat maupun daerah harus mengintegrasikan sistem pengaduannya dengan LAPOR. KLHK RI sebagai salah satu institusi yang ternyata mengalami hambatan dalam proses integrasi tersebut karena memiliki banyak sistem pengaduan internal. Proses integrasi telah dilakukan sejak tahun 2016. Namun, proses integrasi belum berhasil mencapai tujuannya hingga saat ini. Salah satu penyebab yang ditemui adalah adanya gejala mentalitas silo dalam proses integrasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor penyebab mentalitas silo dalam integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di KLHK. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab mentalitas silo dalam integrasi sistem pengaduan di KLHK. Dua faktor tersebut adalah minimnya pendistribusian visi dan misi dan tidak adanya kejelasan peran dan tanggung jawab aktor terkait integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di KLHK. Sedangkan karakteristik yang dominan adalah perilaku mengutamakan keamanan dan kenyamanan unitnya sendiri dan menganggap unit lain memberikan beban tambahan. Analisis faktor dan karakteristik tersebut menggunakan teori Elemen Budaya Schein (2010) yang dikombinasikan dengan teori Faktor Penyebab Silo Schutz dan Bloch (2006).

---

LAPOR as a general application of National Public Service Complaint Management System (SP4N), makes every central and regional government institution must integrate its complaints management system with LAPOR. But apparently, one of the institutions that experienced obstacles in its integration process was the Ministry of Environment and Forestry, which has many complaints systems. The integration process has been tried since 2016. However, the integration process has not been fully successful yet in achieving its objectives. One of the causes encountered was symptoms of the silo mentality in the integration process. Therefore, this study aims to determine the characteristics and causative factors of silo mentality in the integration of the complaints management system in the Ministry of Environment and Forestry. This research is conducted using a post-positivist approach. The data are collected from in-depth interviews, observations, and literature studies. The results of the research showed that there were two main factors that led to the silo mentality in the integration of the complaints system in the Ministry of Environment and Forestry. These two factors are a lack of distribution of vision and mission and a lack of clarity on the roles and responsibilities of actors related to the integration of public service complaints systems in the Ministry of Environment and Forestry. While the dominant characteristic that shows the silo mentality is that each unit still prioritizes the safety and comfort of its unit and considers other units to provide additional burdens. Analysis of these factors and characteristics uses the theory of Schein's Cultural Elements (2010) which is combined with the theory of the Causes of Silo Schutz and Bloch (2006).

 

"