Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi negara-negara Asia Tenggara yang salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Pada proses menggapai tujuan tersebut, tampaknya ASEAN mengalami kesulitan untuk menemukan pijakan dasar keamanan yang dapat disetujui oleh seluruh anggotanya. Baru pada 1976 disepakati Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang di dalamnya memuat konsepsi Ketahanan Regional (regional resilience. Konsep tersebut sedianya merupakan kebijakan Ketahanan Nasional (Tannas) yang diterapkan oleh Presiden Soeharto di Indonesia. Tesis ini menganalisis mengapa ASEAN menerima konsep Tannas Presiden Soeharto sebagai mekanisme dasar kesepakatan keamanan di ASEAN. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori norm life cycle dari paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian process-tracing pada studi kasus dalam penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Tannas yang ditawarkan oleh Presiden Soeharto dapat melalui proses regionalisasi di ASEAN karena peran penting Presiden Soeharto, kesesuaian norma tersebut dengan keadaan regional Asia Tenggara, dan kemampuan norma tersebut mengakomodasi kepentingan nasional negara anggota ASEAN.

---

One of the objectives of ASEAN as a regional organization in Southeast Asia is to maintain a peaceful and stable environment. In the process of achieving that goal, in fact, ASEAN had difficulties to find common security foothold that can unite its member-states perception on the matter. In 1976, the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) which contains the concept of regional resilience was agreed. That concept was initially applied by President Soeharto in Indonesia as National Resilience. This thesis analyzes why ASEAN accepted President Soehartos National Resilience as the basic mechanism of security cooperation in ASEAN. In answering that question, the theory of norm life cycle from constructivism is utilized by this thesis. In addition, this thesis also uses process-tracing research method of study case in qualitative research. In the end, this thesis explains the regionalization process of Indonesias National Resilience in ASEAN has been delivered due to the role of President Soeharto, its relevance with regional environment, and its ability to accommodate ASEAN member states national interests."

"Ketidakpastian energi di era globalisasi yang dilatarbelakangi oleh pengaruh Lingkungan Strategis: lokal, nasional, regional, dan internasional telah mengakibatkan carut-marutnya Sistem Ketahanan Energi Nasional (SKEN) di Indonesia sehingga diperlukan suatu model geostrategi perencanaan energi yang komprehensif dan interdisiplin. Model keuletan dan ketangguhan merupakan mixed model method yang mengidentifikasi karakteristik faktor-faktor eksternal dan internal secara kualitatif dan kuantitatif.Tujuan penelitian: 1). menganalisis faktor-faktor keuletan dan ketangguhan dalam dinamika sistem kebijakan ketahanan energi Indonesia pada empat variabel input; 2). Menganalisis tingkat pentingnya faktorfaktor keuletan dan ketangguhan terhadap Indikator Strategik output SKEN; dan 3). Menganalisis prioritas rencana stratejik intengrasi perencanaan Jaringan Energi ASEAN dalam pengembangan sistem ketahanan energi di Indonesia.Hasil penelitian selain merumuskan teori SKEN secara kontekstual juga menemukan model (Keuletan dan Ketangguhan) dalam pengembangan sistem ketahanan energi di Indonesia. Implikasi penelitian merekomendasikan pentingnya model keuletan dan ketangguhan dalam mentransformasi perencanaan dan kebijakan pengembangan sistem ketahanan energi Indonesia dalam pengembangan Jaringan Energi ASEAN.

---

The uncertainty of energy in the era of globalization is grounded by the strategic environment influences; in local, national, regional, and international affecting the unclear National Energy Resilience System (SKEN) in Indonesia. Therefore, a comprehensive and interdisciplinary geostrategic planning model is required. The model, ductility and toughness, is proposed by using a mixed method study to identify external and internal factors characteristics in qualaitative and quantitative approach.

The study aims: 1) To analyze ductility and toughness factors in system dynamics in Indonesia's energy resilience system policy through four input variables; 2). To analyze the level of importance of ductility and toughness indicators on SKEN strategic planning output, and 3). To analyze the priority of strategic planning on ASEAN energy network planning related on Indonesia?s resilience energy system development.

The study has resulted not only to formulate the contextual of SKEN but also to find the model (ductility and toughness) upon development of Indonesia's reseilience energy system. Furthermore, the study has implication to recommend the importance of ductility and toughness factors to transform Indonesia's reseilience energy system planning and policy on ASEAN Energy Network development."

"Indonesia dan Filipina merupakan dua negara kepulauan yang bertetangga. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik secara resmi sejak tahun 1949. Kedua negara telah berhasil melakukan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui persetujuan batas ZEE yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada tanggal 23 Mei 2014. Apabila dilihat dari jangka waktu penyelesaian batas laut yang diawali dengan penjajakan sejak tahun 1973 menunjukkan bahwa kedua pemerintah membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai masalah selama proses perundingan baik itu dalam aspek teknis maupun aspek hubungan politis kedua negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui proses penetapan batas ZEE antara Indonesia dengan Filipina dan menganalisis dinamika hubungan politik dalam penetapan batas ZEE Indoesia-Filipina perspektif ketahanan nasional. Teori yang digunakan antara lain : teori kedaulatan negara, kerjasama, diplomasi dan negosiasi serta ketahanan nasional Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari hasil studi literatur dan hasil wawancara. Narasumber wawancara terdiri 7 orang yaitu Prof. Hasjim Djalal, pakar hukum laut internasional yang terlibat langsung dalam diplomasi penetapan batas maritim Indonesia 1973-1994 dan sebagai tim penasehat delegasi Indonesia dalam perundingan batas maritim; Dubes Arif Havas Oegroseno, Diplomat Indonesia sekaligus sebagai Ketua Tim Perunding Batas ZEE Indonesia Filipina 2003-2007, Oktavino Alimudin Dirpolkamwil Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua Tim Perunding Batas ZEE Indonesia Filipina 2012-2014, Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc, ahli teknis penetapan batas laut sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis Perundingn Penetapan Batas ZEE Indonesia-Filipina 2003-2014 serta beberapa narasumber yang berasal dari beberapa instansi yang terlibat langsung dalam perundingan penetapan batas ZEE Indonesia-Filipina. Proses penetapan batas yang dilakukan antara lain : penjajakan awal pada tahun 1973-1994, perundingan intensif pada tahun 2003-2007 dan 2011-2013, serta proses perumusan perjanjian pada Januari 2014-Mei 2014. Pola hubungan kedua negara dalam penetapan garis batas ZEE dilakukan melalui proses politik dalam bentuk kerjasama. Dinamika hubungan politik kedua negara dalam penetapan batas ZEE dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : faktor sejarah, kondisi politik internal pemerintah Filipina dan penyesuaian terhadap hukum internasional. Proses penetapan batas ZEE menyebabkan perubahan paradigma teori kedaulatan yang dianggap sebagai kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara, namun dalam penetapan batas dan pemanfaatan ZEE, kedaulatan negara dipengaruhi oleh hukum laut internasional. Diplomasi batas ZEE yang telah dilaksankan dapat memperkuat ketahanan nasional karena mempererat hubungan baik antara dua negara yang bertetangga dan dapat menjadi contoh bagi negera-negara di dunia bahwa Indonesia dan Filipina dapat menyelesaikan sengketa penetapan batas secara damai sehingga mendukung terciptanya stabilitas keamanan kawasan. Apabila dilihat dari aspek geopolitik yaitu sebagai upaya suatu negara dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya bahwa Indonesia berusaha mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan mempertahankan prinsip-prinsip negara kepulauan pada proses penetapan batas ZEE dan kejelasan batas ZEE yang telah disepakati dapat memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan wilayah maritim khususnya dalam melaksanakan hak berdaulat sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

---

Indonesia and the Philippines are two neighboring archipelagic states. The two countries formally established diplomatic relations since 1949. The two countries have managed to conduct the delimitation of the Exclusive Economic Zone (EEZ) boundary through the EEZ boundary agreement signed by the foreign ministers of both countries on May 23, 2014. When viewed from the period of time the sounding out of maritime boundaries since 1973 shows that the two governments took more than 40 years, this indicates that there are a variety of issues during the negotiation process both in technical aspects as well as political relations aspects between the two countries. This study intends to determine the process of the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines and analyze the dynamics of political relations in the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines, national resilience perspective. The theory used, among others: the theory of sovereignty, cooperation, diplomacy and negotiations as well as national resilience. The research was conducted using qualitative method, the data used in the study came from the study of literature and interviews. Formal Interviewee comprising seven members, namely Prof. Hasjim Djalal, international maritime law expert who directly, involved in Indonesia maritime boundary delimitation diplomacy 1973-1994; Arif Havas Oegroseno, Diplomat Indonesian Ambassador, as a Chairman of the Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concern between Indonesia- the Philippines 2003-2007, Oktavino Alimudin, the Director for Political, Security and Territory Treaties Ministry of Foreign Affairs as Chairman of the Maritime Boundary Delimitation Discussions between Indonesia-the Philippines 2012- 2014, Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc, a technical expert of maritime delimitation, as Chairman of the Joint Technical Team Meeting of the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia-the Philippines 2003-2014, as well as some of the interviewee who come from several agencies who involved in negotiating the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines. The process of setting the boundaries is carried out, among others: the early probes in 1973-1994, the intensive negotiations in 2003-2007 and 2011- 2013, as well as the process of formulating an agreement in January 2014 to May 2014. The pattern of relationship of the two countries in setting the EEZ boundary lines is done through the political process in the form of cooperation. The dynamics of political relations between the two countries in the delimitation of the EEZ boundary is influenced by several factors such as : historical factors, internal political conditions of the Philippines government and the adjustment to the international law. The process of delimitation of the EEZ boundary led to a paradigm shift theory of sovereignty which is regarded as the highest authority owned by the state, but in the delimitation of the EEZ and utilization, state sovereignty is influenced by international law. The diplomacy of the delimitation of EEZ boundary that have are conducted to strengthen national resilience because it could strengthen the good relations between the two neighboring countries and may become a model for other countries in the world. Indonesia and the Philippines can resolve disputes peacefully thus supporting the creation of regional security and stability. When viewed from the geopolitical aspects of a country's attempt to maintain their life, that Indonesia is trying to sustain his life by maintaining the principles of the archipelagic state in the process of the delimitation of the EEZ boundary. The EEZ boundary between two countries has been agreed, it can provide legal certainty for management of maritime areas, especially in existing sovereign rights so that it can be utilized for the Indonesian interest."

"Penelitian ini berintikan pembahasan mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum dialog keamanan satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 24 negara yang terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, negara besar seperti Amerika Serikat, Perwakilan Uni Eropa, Australia, Rusia, China, Jepang dan India maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Selandia Baru dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Arti Penting ASEAN Regional Forum kemudian akan dianalisis kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk menemukan jawaban sejauh mana ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan peningkatan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.Dalam upaya menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu keamanan kooperatif (cooperative security), ketahanan regional (regional resilience) dan ketahanan nasional (national resillience). Penelitian bersifat Studi Dokumen yang dilengkapi dengan Hasil Wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Regional Forum baik dari jalur pertama maupun jalur kedua maupun pihak-pihak yang memahami kebutuhan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan walaupun belum maksimal dari ASEAN Regional Forum terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya ASEAN Regional Forum, Indonesia memiliki wadah untuk melakukan interaksi dengan negara-negara tetangga maupun negara besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanannya baik yang bersifat pembangunan rasa saling percaya maupun peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebaliknya kehadiran ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dan juga peningkatan rasa saling percaya serta perumusan sejumlah langkah-langkah kerjasama dalam pengelolaan bersama keamanan kawasan, yang ikut mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

---

This Research focused on the explanation about the important meaning of ASEAN Regional Forum formation as the one and only forum for multilateral security dialogue in Asia Pacific Region. ASEAN Regional Forum that had been built on 1994 was followed by 24 countries include 10 members of ASEAN, major powers such as United States, China, Australia, representative from European Commision, Japan, India and also another middle power states that have security interest in Asia Paciic Region such as South Korea, North Korea, Mongolia, Pakistan and the representative from ASEAN Secretariat. The important thing of the development of ASEAN Regional Forum since 1994 until 2006 then will be analyzed toward the need of Indonesian National Resilience on defense and security fields to find the answer how far the development ASEAN Regional Forum had gave several contributions to increase the Indonesian National Resilience.In effort to analyze the relation between ASEAN Regional Forum and Indonesian National Resilience, this research using three theoritical frameworks about cooperative security, regional resilience and national resilience. This Research is based on library study and also using the interview process with three important persons whose involving on ASEAN Regional Forum activities as first track and second track. That Three persons also have deeply understanding about the needs of Indonesian National Resilience on defense and security fields.The conclusion of this research pointed out that there were a significant contributions from ASEAN Regional Forum toward Indonesian National Resilience on defense and security field since 1994 until 2006. Through the participation on ASEAN Regional Forum, Indonesian Government could has opportunities to discuss with neighboured countries or major power countries to improve the multilateral and bilateral dialogue and also to make cooperation for Indonesia National Resilience?s need. In the other hand, the successfully of ASEAN Regional Forum that had already creating a security stability and also short term peace in Asia Pacific Region could brought a neceessary support for Indonesia?s need to improve and strenghten her National Resilience on defense and security field."

"Process of economic and political changes in Indonesia since the fall of Suharto until the early period of Susilo Bambang Yuhoyono?s administration"