Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indekos merupakan salah satu alternatif hunian bagi mahasiswa yang ingin menyewa kamar dekat dengan kampus. Beragam fasilitas disediakan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam beraktivitas ataupun kebutuhan yang menunjang studi.  Kukusan Teknik merupakan salah satu kawasan di Depok yang mengakomodasi kebutuhan hunian mahasiswa Universitas Indonesia. Namun, terbatasnya jenis indekos di area Kukusan Teknik menyebabkan mahasiswa harus memilih hunian yang kurang sesuai dengan preferensinya. Ketidaksesuaian standar/norma mahasiswa terhadap kondisi indekos yang mempengaruhi kebutuhan fisik, psikis dan sosial individu  mengakibatkan housing deficit. Skripsi ini mecoba membahas housing adjustment seperti apa yang dilakukan pada indekos yang menurut individu defisit. Berdasarkan studi kasus, terdapat 3 respon yang dilakukan individu untuk meminimalisir housing deficit, yaitu residential adaptation, resident adaptation dan residential mobility. Respon ini dilakukan individu untuk mempertahankan kondisi hunian sesuai dengan standar/norma yang dimiliki.

---

Indekos is one of the housing alternative for college students who want to rent a room around campus proximity. Various facilities are provided to meet students needs and learning activities. Kukusan Teknik is one of the areas in Depok that accommodates the needs of housing. However, limited amount of student accomodation types in Kukusan Teknik caused them to choose indekos that do not suit their preferences. The discrepancy between students norms and actual housing condition which also affecting physical, psychological and social needs of the individuals led to housing deficit.

This thesis tries to identify what kind of housing adjustment that these individuals do to the student housing based on individual deficit. According to the case studied, there are 3 responses to minimize housing deficit, residential adaptation, resident adaptation and residential mobility. These responses are based on the needs of individuals on maintaining housing condition accordingly to their own standards/norms."

"Kelas menengah adalah kelompok mayoritas dari masyarakat di dunia yang banyak berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di dunia. Meskipun mayoritas penduduk di dunia maupun di Indonesia adalah kalangan menengah, namun kebijakan yang berlaku masih banyak yang belum mewadahi kalangan menengah ini, termasuk dalam aspek perumahan. Hunian adalah suatu kebutuhan primer, namun nyatanya meskipun begitu masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa memiliki rumah pribadi. Dalam mendefinisikan kelas menengah dengan konteks Jakarta perlu dilihat dari beberapa perspektif salah satunya adalah dari pendapatan dan juga pengeluaran seseorang serta aset yang dimiliki. Tentunya hal-hal tersebut tidak dapat mendefinisikan secara jelas posisi seseorang dalam sebuah spektrum kelas menengah, namun dapat menjadi acuan dalam menentukan housing attributes yang tepat baginya. Housing attributes adalah aspek-aspek yang melekat dengan suatu hunian dan dapat berupa atribut internal dan eksternal, dan hal-hal inilah yang akan memengaruhi preferensi seseorang ketika ingin memilih suatu hunian, selain menjadi preferensi juga bisa menjadi restriksi. Sehingga dengan konteks yang ada dan restriksi yang berlaku, muncul pertanyaan apakah ada hunian yang layak bagi kalangan menengah di Jakarta? Untuk kalangan bawah sudah ada rumah subsidi dari pemerintah, kalangan atas tentu tidak memiliki permasalahan dalam membeli hunian. Dari analasis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kalangan menengah paling menengah di Jakarta belum bisa memiliki hunian dengan status kepemilikan pribadi karena adanya ketimpangan yang terlalu jauh antara pendapatan bulanan dengan harga hunian di Jakarta.

---

Middle class is a group of people that contributes the most to the world’s economy. Despite that, they’re often overlooked and the policy rarely accomodate them, including in the context of housing. Housing is a primary need, but in reality there’s a lot of people that struggle to have their own private residence. In defining the middle class with the context of Jakarta, it needs to be seen from multiple perspectives such as income, outcome, and also assets. Those things wouldn’t be able to define a person’s position in a spectrum of middle class, but can be a reference in determining the right housing attributes for them. Housing attributes are aspects that stick close to a housing and be in an internal or external form, these kinds of things that’ll affect someone's preference when they’re looking for a new house, other than preference it also can be a restriction. With the existing context and restrictions, it generates a question of is there any proper housing that fits the middle class in Jakarta? For the lower class there’s already subsidized housing from the government, the upper class surely doesn’t have the same struggle. From the theoretical and contextual analysis, it’s been found that the ultimate middle class in Jakarta won’t be able to have a private owned housing because of the imbalance of the monthly income compared to the housing prices in Jakarta."

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan.

---

This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis.

From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."

"Tren pembangunan perumahan berkelanjutan yang diberi label green semakin naik dikalangan pengembang dan juga masyarakat. Salah satu manfaat yang diperoleh pengembang dengan menerapkan konsep green adalah sebagai pendorong terjadinya market driven yang lebih besar. Hal ini menjadi strategi baru developer untuk meraih profit. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa perumahan yang mereka bangun sudah memenuhi konsep pembangunan berkelanjutan maka dari itu penelitian ini dibuat untuk meneliti seberapa besar penerapan pembangunan berkelanjutan telah diterapkan. Dengan menggunakan sertifikasi world green building council dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika didapatkan bahwa pada perumahan x hanya mendapatkan penilaian 34 untuk Greenship Indonesia, 21 untuk GBI Malaysia, 22.5 untuk Green Mark Singapura, dan 7.7 untuk LEED Amerika.

---

The development trend of sustainable housing that is labeled green getting up among developers and communities. One of the benefits obtained by applying the concept of green development is greater market driven. This has become a new strategy to achieve a profit for developer. But this does not guarantee that the housing they built has fulfilled the concept of sustainable development and therefore the study was made to examine how much the implementation of sustainable development has been applied. By using certification from World Green Building Council of state of Indonesia, Malaysia, Singapore, and USA found that in the Housing X only get ratings 34 for Greenship Indonesia, 21 for GBI Malaysia, 22.5 for Green Mark Singapore, and 7.7 for LEED USA."

"Peningkatan jumlah mahasiswa berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan hunian. Peningkatan kebutuhan ini tidak diikuti oleh regulasi dan standar hunian di luar kampus yang sehat dan selamat. Hunian yang tidak memenuhi standar hunian sehat dan selamat dapat meningkatkan risiko sakit atau cidera pada mahasiswa. Sebuah penelitian membuktikan bahwa kondisi hunian di luar kampus memiliki tingkat pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan lebih rendah bila dibandingkan dengan hunian di dalam kampus. Di Universitas Indonesia tidak ditemukan data mengenai kualitas hunian mahasiswa dalam aspek K3L sehingga tidak diketahui bagaimana kualitas hunian tersebut. Kejadian kebakaran pernah terjadi pada hunian mahasiswa di tahun 2011. Pada bulan Januari 2016 terjadi kasus penyakit DBD sebanyak 436 kasus dan Leptospirosis sebanyak 5 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek K3L hunian mahasiswa dan 7 elemen pemenuhannya dengan desain penelitian deskriptif observasional. Sampel penelitian adalah hunian mahasiswa universitas Indonesia di Kelurahan Kukusan. Data didapatkan melalui wawancara dan observasi menggunakandaftar pertanyaan yang diadaptasi dari National Healthy Housing Standard. Kualitas hunian diklasifikasikan menjadi 5 level yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang dan sangat Kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan aspek K3L hunian mahasiswa di Kukusan kategori sangat baik (16%), baik (71%), dan cukup (13%). Pemenuhan kategori sangat baik adalah elemen struktur, fasilitas, perpipaan dan tata ruang (68%), kategori baik adalah elemen tugas dan tanggung jawab pemilik dan penghuni (55%), elemen pencahayaan dan sistem kelistrikan (48%), elemen suhu, ventilasi dan efisiensi energi (42%), elemen kelembaban, limbah padat dan manajemen pest control (39%). Sedangkan kategori cukup adalah elemen keselamatan dan keamanan personal (58%) dan elemen penggunaan bahan kimia (42%).

---

Increasing the number of students university influences the increase in student offcampus housing demand. Unfortunetly, it is not followed by regulations and standards of safe and healthy off-campus housing. Off-campus housing that does not meet safe and healthy standards can increase the risk of illness or injury to students. A study proves that the condition of off-campus housing has a lower level of safety and health aspects compared to in campus housing. University of Indonesia has no data regarding the quality of student off-campus housing in the HSE aspect so it is not known how the quality of the off-campus housing is. However, fire incident occured in 2011 at Students off-campus housing. In January 2019, 436 cases of Dangue Haemoraghic Fever were found and 5 cases of Leptospirosis were found as well. This study aims to analyze the HSE aspects of students off-campus housing and 7 elements of off-campushousing safe and healthy standards using an observational descriptive research design. The research sample is the off-campus housing of Indonesian university students in Kukusan. Data was obtained through interviews and observations using a list of questions adapted from National Healthy Housing Standard. The quality of off-campus housing HSE aspect is classified into 5 levels namely Very Good, Good, Everage, Less and Very Less. The results showed that the level of the HSE aspects of student offcampus housing in Kukusan is Very Good (16%), Good (71%), and Enough (13%) while Very Good category is structures, facilities, plumbing and space requirements (68%), Good category are duties of owners and occupants (55%), lightings and electrical systems (48%), and moisture control, solid waste and pest manajemen (39%).Everage categoriy are safety and personal security(58%) and chemical agent (42%)."

"Di kota-kota besar dunia, termasuk Jakarta, fenomena permukiman kumuh (slum) merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebuah idiom yang melekat pada perkotaan; sebuah persepsi sebagian besar masyarakat tentang lingkungan pemukiman yang kualitasnya buruk, tidak teratur, dan jelek yang menurut sebagian pihak sebaiknya disembunyikan atau dihilangkan keberadaannya. Di Jakarta, tindakan penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap pemukiman ini dengan memindahkan penduduk ke tempat lain yang dianggap layak. Dalam hal ini solusi yang diambil pemerintah adalah dengan menempatkan mereka di rumah susun atau rumah sederhana. Namun solusi ini memiliki kendala dengan adanya penolakan penduduk untuk dipindahkan ke rumah susun atau rumah sederhana dengan berbagai alasan dan pertimbangan di antaranya masalah lapangan pekerjaan, jarak tempuh ke tempat kerja yang terlalu jauh atau penjualan unit rumah baik itu rumah susun maupun rumah sederhana kepada pihak lain (masyarakat berpenghasilan menengah maupun berpenghasilan tinggi) yang sering terjadi karena desakan ekonomi dan permasalahannya. Aspek pengawasan setelah masyarakat dipindahkan dan bertempat tinggal di rumah susun atau rumah sederhana merupakan faktor penting untuk mencegah terjadinya pengalihkuasaan unit rumah yang seharusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah kepada pihak Iain yang tidak berhak. Dengan demikian banyaknya kasus penjualan unit rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Hal ini perlu ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang lain seperti perangkat hukum (aturan) yang jelas, aparatur pemerintah yang berdedikasi tinggi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui perluasan Iapangan kerja. Seringkali solusi yang diambil pemerintah kurang menyentuh akar permasalahan sebenarnya karena ada rangkaian proses yang terlupakan seperti masalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini memiliki peranan yang cukup penting terhadap keberhasilan program perumahan yang akan diterapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Suatu langkah yang selama ini disadari atau tidak disadari terabaikan oleh pemerintah. Masalah perumahan masyarakat berpenghasilan rendah bukan masalah yang mudah dipecahkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Solusi yang telah diterapkan pemerintah terhadap permasalahan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah baik tiu rumah susun dan rumah sederhana mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif dan sisi negatif tersebut dapat diambil langkah yang dianggap tepat dan bijaksana dengan mempertimbangan aspek politik,ekonomi, sosial, budaya dan nilai kemanusiaan untuk mengatsi permasalahan."

"[Penelitian ini dilakukan untuk mereview regulasi tentang persyaratan luas minimal setiap kavling/unit perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA) dengan menggunakan AHP untuk CBA dalam kuesioner untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut pada saat diimplementasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan adalah dengan meniadakan ketentuan syarat luas minimal lahan setiap/kavling perumahan diKota Depok. Sehingga disarankan Pemerintah Kota Depok untuk mencabut ketentuan yang mengatur persyaratan luas minimal lahan setiap kavling/unit perumahan 120 (seratus dua puluh) meter persegi di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dan Rancangan Perda tentang RTRW Kota Depok tahun 2012-2032;This Study was conducted to review the regulations on minimum area requirements of each housing unit in Depok City. This study uses Regulatory Impact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policy at the time ofimplementation. Analysis tool used in this RIA method is using CBA obtained from AHP questionnaire. Result of this study indicates that the most appropriate policy alternative to overcome problems is to drop minimum land area requirement regulation for each housing unit in Depok City. For Depok City Government it is suggested to repeal provisions in City Regulation No. 13 of 2013 and city regulation draft concerning Depok City Spatial Plan 2012-2032 wich regulate minimum area requirement is 120 square meters for each land/housing unit., This Study was conducted to review the regulations on minimum arearequirements of each housing unit in Depok City. This study uses RegulatoryImpact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policy at the time ofimplementation. Analysis tool used in this RIA method is using CBA obtainedfrom AHP questionnaire. Result of this study indicates that the most appropriatepolicy alternative to overcome problems is to drop minimum land arearequirement regulation for each housing unit in Depok City. For Depok CityGovernment it is suggested to repeal provisions in City Regulation No. 13 of2013 and city regulation draft concerning Depok City Spatial Plan 2012-2032wich regulate minimum area requirement is 120 square meters for eachland/housing unit.]"