Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi terkait pengakuan atas perjanjian konsesi jasa antara PT GGA dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan mengevaluasi proses audit terkait pengujian penurunan nilai aset takberwujud PT GGA. PT GGA merupakan perusahaan penyelenggara jalan tol yang memiliki perjanjian konsesi dengan BPJT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian antara BPJT dengan PT GGA memenuhi kriteria sebagai perjanjian konsesi jasa sesuai dengan ISAK 16, yaitu BPJT mengendalikan dan mengatur harga dan jasa yang harus diberikan oleh PT GGA, serta PT GGA wajib mengembalikan jalan tol pada akhir masa konsesi. Mengacu pada aturan pengakuan hak konsesi dalam ISAK 16, hak konsesi yang dimiliki PT GGA dapat diakui sebagai aset takberwujud sehingga perlu dilakukan pengujian penurunan nilai secara periodik sesuai PSAK 48. Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai yang dilakukan PT GGA menunjukkan bahwa aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, karena pengujian penurunan nilai memerlukan estimasi akuntansi, maka KAP BOS melakukan proses audit terhadap estimasi akuntansi tersebut. KAP BOS melakukan proses audit sesuai dengan ISA 540 tentang audit atas estimasi akuntansi dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Hasil pengujian penurunan nilai oleh KAP BOS sesuai dengan PT GGA yaitu aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai.

---

This internship report aims to analyze accounting treatment that are related to the recognition of concession agreements between PT GGA and Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) and also the audit process related to the testing of impairment on intangible assets of PT GGA. PT GGA is a toll road company that has a concession agreement with BPJT. The analysis shows that the agreement between BPJT and PT GGA meets the criteria as a concession agreement in accordance with ISAK 16, becausep the BPJT controls and it regulates the prices and services that must be provided by PT GGA, and PT GGA must return the toll road to the BPJT at the end of the concession period. Regarding the rules for recognizing concession rights in ISAK 16, the concession rights owned by PT GGA can be recognized as intangible assets. As the concession rights are recognized as intangible assets, it is necessary to periodically assess impairment base on PSAK 48. Based on the results of the impairment test conducted by PT GGA, it shows that intangible assets do not experience impairment. Furthermore, because impairment testing requires accounting estimates, the BOS KAP conducts an audit process of these accounting estimates. BOS KAP conducts an audit process in accordance with ISA 540 regatding the audits of accounting estimates. The testing result for impairment by KAP BOS are in line with the result from PT GGA, mean that there is no any impairment."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis value relevance dari penurunan nilai aset pada perusahaan setelah penerapan PSAK 48 (revisi 2009). Penelitian ini menggunakan model yang dikenal sebagai model valuasi akuntansi yang awalnya diusulkan oleh Ohlson (1995). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan 140 sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa penurunan nilai aset perusahaan tidak memiliki asosiasi yang signifikan dengan nilai pasar ekuitas. Artinya investor dan analis investasi tidak menggunakan informasi nilai penurunan aset untuk mengevaluasi nilai perusahaan atau mengambil keputusan bisnis. Hal ini dapat disebabkan karena nilai penurunan aset yang dicatat perusahaan pada tahun 2012 tidak bersifat material yang hanya bernilai 0,89% dari nilai total aset.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the value relevance of asset impairment after the implementation of PSAK 48 (revised 2009). This study uses accounting valuation model originally proposed by Ohlson (1995). Using 140 samples of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange after the implementation of PSAK 48 (revised 2009), the results showed that impairment has no significant association with market value of equity. It means that investors and investment analysts do not use asset impairment information in company valuation or in making business decisions. This finding might result from the insignificance of asset impairment during research period which was only 0,89 % of total assets."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dan audit atas indikasi penurunan nilai unit penghasil kas dari PT HAY Tbk yang merupakan perusahaan ritel yang dilakukan oleh KAP HSA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan magang ini fokus pada estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dan kesesuaiannya dengan pernyataan akuntansi mengenai penurunan nilai aset, estimasi akuntansi, provisi serta operasi yang dihentikan, dan prosedur audit yang dilakukan KAP HSA. Secara keseluruhan, estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP HSA sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

The report is aimed to explain accounting treatment and audit of impairment indicator of cash generating unit of PT HAY Tbk which is a retail company conducted by KAP HSA for the period ended December 31st 2016. The report will focus on accounting estimate made by management in accordance to accounting standards in impairment of asset, accounting estimate, provision, and discontinued operation, also audit procedure done by KAP HSA. In overall, accounting estimates made by management and audit procedure that applied by KAP HSA have complied with the applicable standard."

"Pada 2017,PT Elnusa mengakuisisi PT CALE dengan tujuanuntuk meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam bisnis Engineering,Procurement,Construction (EPC). Diversifikasi bisnis yang dilakukan PT Elnusa dalam bidang EPC menemui kendala dari sisi Engineering karena perusahaan tidak memiliki kapabilitas tersebut meskipun telah menguasai sisi Procurement dan Construction. Akuisisi tersebut  diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah dari sisi kapabilitas tetapi juga penghematan biaya.Akuisisi perusahaan Engineering pada dasarnya adalah perusahaan berbasis jasa, sehingga penilaian perusahaannya tidak bisa hanya menggunakan penilaian berdasarkan penilaian aset berwujud tetap tetapi juga penilaian terhadap aset takberwujudnya.

---

In 2017, PT Elnusa acquired PT CALE with the aim of increasing the companys capability in the Engineering, Procurement, Construction (EPC) business. The business diversification carried out by PT Elnusa in the EPC field encountered obstacles in terms of Engineering because the company did not have these capabilities despite having mastered the Procurement and Construction side. The acquisition is expected to not only provide added value in terms of capability but also cost savings. The acquisition of Engineering companies is basically a service-based company, so that the companys valuation cannot only use valuation based on the assessment of fixed tangible assets but also the valuation of intangible assets."

"Laporan ini membahas proses audit aset tetap PT EXPRESS yang merupakan perusahaan pengiriman barang untuk periode 31 Desember 2017. Proses audit mengacu pada Pedoman Audit KAP Wijaya yang telah sesuai dengan standar ISA. Selama proses audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap PT EXPRESS dengan PSAK 16 dan PSAK lain terkait aset tetap kecuali untuk biaya pinjaman yang belum dikapitalisasi. Terdapat pula perubahan kebijkan metode penyusutan yang menyebabkan laba perusahaan meningkat. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan diberi opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report discusses the process of audit of PT Wijaya's fixed asset, a freight forwarder for the period of December 31, 2017. The audit process refers to KAP Wijaya Audit Guidelines that comply with ISA standards. During the audit process, auditor analyze accounting policy conformity with PSAK 16 and other PSAK related to fixed asset except for capitalization of borrowing costs. There is also a change in the policy of depreciation method which causes the company's profit to increase. Overall, financial statements have been fairly presented in all material respects, so that financial statements are given unqualified opinions."

"Penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran laporan keuangan, salah satunya adalah mengenai perhitungan penurunan nilai piutang. Laporan magang ini membahas penurunan nilai piutang pada sebuah perusahaan manufaktur industri kabel, yaitu PT VE Tbk berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006). Auditor melakukan prosedur audit piutang dan menilai penurunan nilai piutang secara individual dan kolektif.Hasil audit adalah PT VE Tbk menilai penurunan nilai piutang secara individual dan kolektif. PT VE Tbk tidak membentuk akun penyisihan kerugian penurunan nilai untuk penurunan nilai piutang secara kolektif karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat tertagih.

---

The implementation of PSAK 50 (Revised 2006) and PSAK 55 (Revised 2006) is currently providing a significant impact on the disclosure and presentation as well as recognition and measurement of financial statements, one of which is on the calculation impairment of receivables. This internship report discusses about impairment of receivables at a cable industry manufacturing company, namely PT VE Tbk based on PSAK 50 (Revised 2006) and PSAK 55 (Revised 2006). Auditors perform audit procedures receivables and assess it for impairment of receivables individually and collectively.

Audit results are PT VE Tbk assess impairment of receivables individually and collectively. PT VE Tbk did not provide allowance for impairment loss on receivables for impairment collectively due to management believes that all receivables are collectible."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas pembaruan dokumen kebijakanakuntansi penurunan nilai berdasarkan regulasi baru, yakni PSAK 71 yang berlaku efektifmulai 1 Januari 2020, oleh Bank BBB. Laporan ini bersifat deskriptif dan kualitatif yangdisusun berdasarkan pengalaman serta pembelajaran yang didapat penulis selamamenjalani magang. Laporan magang ini menyajikan uraian mengenai proses pembaruandokumen kebijakan akuntansi penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 sebagai penggantikebijakan akuntansi lama yang didasarkan pada PSAK 55. Dalam laporan magang inidituangkan kumpulan pengetahuan yang penulis dapatkan selama magang mengenaiproses menerjemahkan regulasi PSAK 71 kedalam instrumen kebijakan akuntansipenurunan nilai. Selain itu juga disampaikan evaluasi mengenai kelengkapan poin-poinregulasi PSAK 71 Paragraf 5.5. tentang penurunan nilai dalam dokumen kebijakan, danapakah hasil pembaruan dokumen kebijakan akuntansi telah memenuhi kriteria kebijakanakuntansi yang baik."

"Sejak tanggal 1 Januari 2020, PSAK 71 telah menggantikan PSAK 55 dalam mengatur instrumen keuangan. Perbedaan dalam standar ini diantaranya mengenai Pengklasifikasian aset keuangan dan metode menghitung CKPN dimana dalam PSAK 55 CKPN dihitung dengan metode incurred loss (kerugian yang telah terjadi) sedangkan di dalam PSAK 71 menggunakan metode expected loss (kerugian yang telah terjadi dan kemungkinan kerugian dimasa depan). Secara teoritis, pengunaan metode expected loss menyebabkan nilai CKPN lebih besar dibandingkan metode incurred loss. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak penerapan PSAK 71 terhadap klasifikasi piutang pembiayaan, CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) dan rasio piutang pembiayaan, gearing ratio dan rasio saldo piutang terhadap total pendanaan perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap 10 Laporan Tahunan 2019 dan 2020 dari perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan PSAK 71 mengubah klasifikasi atas piutang pembiayaan dari piutang dan pinjaman menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai mengalami kenaikan. Kenaikan atas CKPN berdampak pada penurunan rasio piutang pembiayaan, rasio saldo piutang terhadap total pendanaan dan kenaikan atas gearing ratio

---

Since January 1, 2020, PSAK 71 has replaced PSAK 55 in regulating of financial instruments. The difference in this standard is the classification of financial assets and impairment method. In PSAK 55, allowance for impairment is calculated using the incurred loss method (loss that has occurred) while in PSAK 71 using the expected loss method (losses that have occurred and possible future losses).Theoretically, expected loss method causes allowance for impairment is more than the incurred loss method. This study aims to examine the impact of the application of PSAK 71 on Allowance for Impairment Losses and company profitability. The study used 10 samples of finance companies listed on the Jakarta Stock Exchange. The approach of this study uses a qualitative descriptive approach. The analysis was carried out by comparing allowance for impairment both before and after the implementation of PSAK 71. The classification changed from the classification of receivables and loans to the classification of financial assets measured at amortized cost. Increase in allowance of impairment loss. The increase of allowance impact to decrease ratio of financing receivable, ratio of balance receivable of total funding and increase in gearing ratio. "

"Pada tanggal 1 Januari 2020, PSAK 72 sudah diterapkan oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia. PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini menggantikan semua standar terkait pendapatan yang digunakan sebelumnya seperti PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan. Skripsi studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan pengakuan pendapatan oleh PT FEB sebagai perusahaan jasa konsultansi konstruksi. PT FEB mengakui pendapatan sebelumnya menggunakan PSAK 34 dengan metode persentase penyelesaian, dimana pendapatan diukur berdasarkan dari fisik penyelesaian pekerjaan. Setelah menggunakan PSAK 72, PT FEB mengakui pendapatan dengan metode 5 langkah pengakuan pendapatan. PT FEB harus menganalisis ulang kontrak dengan pelanggan apakah mengandung satu atau lebih kewajiban pelaksanaan, serta menilai apakah pendapatan diakui sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Hasil dari analisis ini, saat menggunakan PSAK 72, PT FEB memilih mengakui pendapatan sepanjang waktu.

---

On January 1, 2020, PSAK 72 has been implemented by companies in Indonesia. PSAK 72 on revenue from contracts with customers replaces all revenue-related standards previously used such as PSAK 34 on Construction Contracts, PSAK 23 on Revenue, ISAK 10 on Customer Loyalty Programs, ISAK 21 on Real Estate Construction Agreements, and ISAK 27 on Transfer of Assets from Customer. This case study thesis aims to analyze the recording of revenue recognition by PT FEB as a construction consulting service company. PT FEB previously recognized revenue using PSAK 34 using the percentage of completion method, where revenue is measured based on the physical completion of work. After using PSAK 72, PT FEB recognizes revenue using the 5-step revenue recognition method. PT FEB must re-analyze contracts with customers whether they contain one or more performance obligations, as well as assess whether revenue is recognized over time or at certain times. The result of this analysis, when using PSAK 72, PT FEB chooses to recognize revenue over time."

"Pulau Sumatera merupakan lokomotif perkembangan perekonomian Indonesia pada wilayah barat, sehingga berkembangnya perekonomian di Pulau Sumatera menjadi salah satu syarat keberlanjutan perekonomian di Indonesia bagian barat dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, bila pembangunan di Pulau Sumatera mengalami stagnasi, maka perkembangan daerah-daerah di sekitarnya pun akan terhambat. Guna_meningkatkan kelancaran pergerakan barang dan orang serta distribusi di Pulau Sumatera, pemerintah pusat mendorong pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (“JTTS”). Dalam pelaksanaannya, pengusahaan JTTS ini ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero) (“HK”) melalui Peraturan Presiden. Namun secara finansial JTTS belum layak, sehingga beroperasinya 5 (lima) ruas JTTS berdampak pada menurunnya kinerja HK dikarenakan besarnya beban bunga yang harus ditanggung perseroan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dilakukan asset recycle atau pelepasan aset (divestasi) atas JTTS yang telah beroperasi. Valuasi dengan metode real option memperhatikan fleksibilitas arus kas atas volatility bisnis jalan tol dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam binomial step nodes. Dengan batasan bahwa nilai divestasi minimal 1 (satu) kali dibandingkan dengan nilai yang telah diinvestasikan oleh perseroan (par value), option to wait dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan divestasi ruas operasi secara bersamaan pada kurun waktu tertentu hingga mencapai minimal par value.

---

The Sumatra island is a locomotive for the development of the Indonesian economy in the western region, so that economic development on the Sumatra island is one of the conditions for economic sustainability in western Indonesia and the Indonesian economy in general. Therefore, if development on the Sumatra stagnates, the development of the surrounding areas will also be hampered. In order to improve the smooth movement of goods and people as well as distribution on the Sumatra island, Indonesia government is initiate for the construction of the Trans Sumatra Toll Road ("JTTS"). In practice, this JTTS concession was assigned to PT Hutama Karya (Persero) (“HK”) through a Presidential Regulation. However, financially JTTS is not yet feasible, so the operation of 5 (five) JTTS segments has an impact on the decline in HK's performance due to the large interest expense that must be borne by the company. One solution that can be done is to do asset recycling or divestment of JTTS assets that are already operating. Valuation using the real option method takes into account the flexibility of cash flows over the volatility of the toll road business within a certain period of time expressed in binomial step nodes. With the limitation that the divestment value is at least 1 (one) time compared to the value that has been invested by the company (par value), the option to wait can assist management in making decisions on divestment of operating segments simultaneously in a certain period of time until it reaches a minimum par value. "