Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Optimalisasi tarif Polindes selama ini belum mengacu kepada suatu hasil analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang secara purposive dipilih mewakili daerah yang miskin dengan tigkat penghasilan masyarakat rendah tetapi ada sebagian wilayahnya yang bebatasan dengan perkotaan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di hitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan BP Rp 5.266,00 , KIA/KB Rp 21.736,00 dan Persalinan Rp 92.787,00 sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional dan pemeliharaan (tanpa AFC + Gaji) biaya satuan BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 Persalinan Rp 42.166,00. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makanan sebesar Rp146.364,00 pengeluaran makanan tanpa pesta Rp 112.173,00 dan pengeluaran non esensial Rp 11.153,00.Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan kemampuan masyarakat adalah Rp 7.318,00. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata - rata adalah Rp 4.833,00. dan pengandaian periksa KIA/KB rata - rata sebesar Rp 2.600,00 titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 1.600,00 dengan menyingkirkan 20% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kulitas pelayanan Polindes rata - rata sebesar Rp 5.265,00 titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 3.600,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat.Tarif Rp 800,00,- ini ternyata pada saat sekarang dengan memandang tingkat kemauan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi Rp 1.400,00 dengan menyingkirkan 12 % masyarakat walupun belum dapat menutupi biaya satuan (tanpa AFC + Gaji). Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp 3.000,00 asalkan kualitas pelayanan ditingkatkan dengan konsekuensi menyingkirkan 29% masyarakat.Masyarakat yang tidak mampu (tersingkir) perlu mendapat subsidi Pemerintah Daerah dan dikelola secara khusus. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Lebak dalam menetapkan tarif Polindes.

---

An Analysis of Unit Cost and the Optimum Rate for Polindes Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten on 2000The optimum rate prices for Polindes haven?t referred to outcome analysis unit cost in services, capability degree and community desire to pay the health service. Is the rate now, have come near to unit cost of services, capability degree and community disire to pay, so it be done an analysis of rate in Polindes Kolelet, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, it is looked for destitute and peripheral areas. This analysis constitutes descriptive analysis by planning cross sectional. The results of experiment showed an unit cost such as : Balai Pengobatan Rp 5.266,00 , KIAIKB Rp 21.736,00, Persalinan Rp 92.787,00 , if it is counted for an operational fee and maintenance (without AFC + salary) unit cost BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 , Persalinan Rp 42.166,00. Referring to society ability, expending of not foods is Rp 146.354,00, expending of foods without party Rp 112.173,00 and expending non essential Rp 11.153,00.If we see for 5 % expending of not foods, the community ability is Rp 7.318,00, community desire for sick assumption is Rp 4.833,00 on an average and inspection assumption KIAIKR is Rp 2.600,0000 on an average so it is met with expending of non essential is Rp 1.600,00 which must evacuate 20% of society. If it is seen community desire for upgrading service quality Polindes by average is Rp 5.265,00 referring to society ability, expending of non essential is Rp 3.600,00 which must evacuate community about 28%.The rate for Rp 8.00,00 in this time if we see community desire, it can be risen Rp 1.400,00 by evacuating 12% of society. Although it can't cover an unit cost (without AFC + salary). The rate for Polindes can be risen Rp 3.000,00 if the service quality risen. So it will evacuate 29% of society.The poor community need subsidy from territory government by specific management. The results of experiment can be used for judgment by territory government in determining rate for Plindes."

"Di alam jagat raya (angkasa/space) dikenal partikel elektron yang bergerak secara teratur yang dapat diamati, lebih tepat disebut Space Resonance (resonansi semesta, getaran jagat raya). Partikel elektron (positron) dapat digambarkan sebagai sepasang persimpangan dan pertemuan gelombang skalar sperikal (spherical scalar waves) pada pusatnya. Struktur dasar positron menjadi hukum-hukum dasar fisika yang asli, termasuk teori kuantum, teori relativitas, inertia, muatan dan elektromagnetis. Salah satu asumsi yang disepakati adalah teori Wave equation (persamaan gelombang), yang melukiskan struktur partikel elektron bermuatan berbentuk gelombang simetris dan speris (lonjong).Setiap partikel elektron mempunyai dua gelombang, satu yang masuk (In-going wave) dan satu yang keluar (Out-going waver (Gambar 1).Resonansi Semesta terus menerus menggetarkan alam semesta yang abadi, yang menyebar dan berinteraksi dengan gelombang-gelombang lainnya. Dengan perantaraan gelombang itu pula terjadi komunikasi antar partikel. Partikel yang lebih besar (atom) berkomunikasi, seperti atom C (karbon) dengan atom C atau dengan atom 0 (oksigen) atau dengan atom H (hidrogen). Atom C menjelma di arang (karbon tanah), tetapi juga di intan.Segala sesuatu di alam semesta selalu saling tergantung satu sama lain. Setiap partikel atau materi berkomunikasi dengan gelombang kuantum dari materi lainnya, sehingga pertukaran energi dan hokum-hukum fisika merupakan suatu simponi alat semesta. Terdapat dua dunia nyata dan paralel yang ambil bagian dalam perangai materi (Prinsip Mach). Dunia pertama yang telah kita kenal, dikuasai oleh hukum alam dan diobservasi menggunakan panca indera serta instrumen laboratorium. Dunia kedua berbentuk skalar gelombang partikel (elektron, proton, neutron dan ether) yang tidak terlihat oleh mata kita, dan hanya dikenal bila terjadi pertukaran energi (frekuensi).Dunia yang kita tempati bergerak secara teratur dan bentuknya tidak bulat penuh tetapi berbentuk lonjong, serta lintasannya berbentuk speris. Demikian juga partikel yang ada di jagat raya juga bergerak secara speris."

"Dibandingkan dengan negara tetangga dilingkunganAsia Tenggara, pembiayaan kesehatan di Indonesia masih relative kecil. Sebelum krisis, biaya kesehatan adalah sekitar 2,5 % GDP atau sekitar $ 12.00 per kapita per tahun. Jumlah tersebut menurun drastis menjadi rata-rata dibawah $ 1.00 atau dibawah Rp.10.000; /capital tahun karena adanya krisis yang berkepanjangan ditambah dengan inflasi biaya kesehatan yang tinggi.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya di Kabupaten Lampung Selatan untuk periode tahun 2003. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi Dinas Kesehatan, RSU Kalianda, BKKBN, Dinas PU, Badan PMD, yang kesemuanya yang bersumber dari sektor publik dan memakai dasar alokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih.Studi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pembiayaan sektor kesehatan adalah sebesar Rp. 41.857,38 atau US $ 4.87 per kapita per tahun. Angka dinilai cukup karena sudah memenuhi standard per kapita dari Bank Dunia sebesar Rp.41.174,-Walaupun jumlahnya sudah besar, tetapi alokasi dana belum mengacu pada program prioritas, yakni zona pantai sehat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan peningkatan manajemen pelayanan. Hal ini terbukti dari minimnya alokasi dana untuk program-program tersebut, dibandingkan dengan program lain yang tidak menjadi prioritas. Disamping itu juga peruntukkan alokasi dana untuk program dimaksud kurang mendukung untuk keberhasilan suatu program. Lebih banyak ditemukan mata anggaran yang bersifat umum, belum spesifik untuk menjangkau sasaran program yang diharapkan.Dari wawancara mendalam didapat informasi bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk mendapat prioritas perolehan dana-APBD. Sedangkan dari hasil perhitungan pembiayaan diperoleh bahwa sektor kesehatan mendapat alokasi dana 6,12% dari APBD, masih lebih rendah dari alokasi dana beberapa sektor lain.Sebagai kesimpulan bahwa dari analisis kecukupan, alokasi dana sudah memadai karena sudah memenuhi standard Bank Dunia. Namun dari analisis terhadap program prioritas, alokasi anggarannya tidak sesuai dengan besarnya proporsi yang ditetapkan untuk suatu program prioritas.Disarankan agar dalam menyusun perencanaan anggaran, menyesuaikan dengan program prioritas yang telah disusun, dengan cara meningkatkan alokasi pembiayaannya, disamping juga jenis kegiatan, sifat program, dan mata anggaran harus lebih menyentuh kepentingan rakyat.Daftar bacaan : 32 (1977-2002)

---

Compared to neighbor countries within South East Asia, health financing in Indonesia is relatively still little. Prior to crisis, the GDP share for health is about 2.5% or about $ 12.00 per capita per year. This amount was drastically reduced to average below $ 1.00 or below Rp 10,000 per capita per year due to prolonging crisis and added by high inflation rate of health cost.

This research aims at getting a description of map of health financing of government institutions based on sources and its allocation in the District of Lampung Selatan for the period of 2003. The scope of research is including District Health Office, General Hospital Kalianda, Family Planning, Civil Work Office, and Community Empowerment Board; which is all fund are from public sector and is using allocation based method. Data collected by literature review and in-depth interview with selected informer.

This study shows that budget allocation for health sector is about Rp 41.857,38 or US$ 4.87 per capita per year. This figure is adequate and met with the standard per capita from the World Bank at Rp 41.174.

Although the amount of allocation is big, however the allocation is not line with program priority such as healthy beach zone, and improvement quality and management of health service. This evidence can be seen from the low amount of budget allocation compared to program, which is not a priority. Beside that, the purpose of allocated fund for program is not directly support the success of program. Mostly found that budget line is still using general category and not yet specifically to reach to the expected target program.

From in depth interview shows that health sector is priority to get government allocation fund. Meanwhile from computation shows that health sector get only 6.12% of total government allocation fund, and this figure is still below other sectors.

As conclusion, from the viewpoint of adequacy, budget allocation is met to the standard of the World Bank. However, from the viewpoint of program priority, budget allocation is not inline with the proportion of predetermined program priority.

Suggested that in the process of budget planning has to follow program priority that is predetermined before, increasing the allocation of budget, variety of activities, type of program, and budget lines has to fulfill the need of people."

"Penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah secara interdepartemental. Departemen Kesehatan merupakan Departemen terkait dalam penyelenggaraan haji yang bertanggungjawab dalam masalah pengamanan kesehatan bagi calon /jemaah haji Indonesia.Di tingkat Kabupaten, tanggung jawab penyelenggraan pelayanan kesehatan haji berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten.Pencatatan dan pelaporan Kesehatan /Haji di Kabupaten Tangerang saat ini masih dilaksanakan secara manual, data diterima dari Puskesmas kemudian direkapitulasi sebagai bahan laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi.Hasil evaluasi pelayanan kesehatan haji di Kabupaten Tangerang dilemukan beberapa masalah kesehatan haji yang berhubungan dengan lemahnya sistem informasi kesehatan haji.Upaya mengatasi permasalahan sistem informasi kesehatan haji di Kabupaten Tangerang, dilaksanakan dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan haji melalui pembuatan suatu prototype program yang menghasilkan informasi kesehatan haji dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung manajemen program kesehatan haji ditingkat Kabupaten . Melalui sistem informasi ini proses pengolahan dan analisis data dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.Metode penelitian menggunakan pendekatan pengembangan sistem, dengan tahapan antara lain : penentuan entitas, analisis sistem, rancangan sistem, pembuatan prototype serta ujicoba prototype.Uji coba sistem dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Informatika Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, meliputi ; efesiensi, reiabilitas, efektifitas, akurasi dan aksesibilitas sistem. Ujicoba sistem juga menilai kelemahan dan kelebihan sistem .Daftar Pustaka : 44 (1992 --- 2002).

---

Government of Indonesia facilitates the services for haji, these services provided inter departmentally, and one of these departments is Ministry of Health. Ministry of health handle the hajji's health. In district level, this responsibility is district Health Office burden.

Recording and reporting the hajji's health in district of Tangerang do manually, data which have accepted from health centers recapitulated as report material to Province Health Office. Results from evaluation on health service for hajj have found some weaknesses in this information system.

An effort to handling problem in this information system on Hajji's Health, is to develop a new information system by making a software prototype which could presenting information by tables or graphics to support Hajji's Health information system. This information system assists the data processing and analyzing more quickly and more accurate.

This study using system development approach, by determining entities, system analysis, system design, and determining the criteria of test drive prototype.

This prototype has been passed the test in computer lab of Faculty of Public Health University of Indonesia. This test including: efficiency, effectively, accuracy, system accessibility and to assess weakness and advantage of this system."