Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersaingan dalam bisnis pembayaran digital di skala internasional maupun lokal akan semakin tinggi intensitasnya. Dalam menghadapi kondisi persaingan seperti ini, perusahaan pembayaran digital dituntut untuk senantiasa mengembangkan sumber keunggulan bersaingnya melalui penetapan strategi bisnis digital dan pengembangan model bisnis digital yang mampu menjamin terciptanya nilai unggul bagi konsumen dan pada akhirnya dapat memberikan nilai kepada pemilik perusahaan."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukanmenggunakan emas digital atau e-gold dalam suatu transaksi elektronik yangsemakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalampelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undanganyang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupunPeraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh SistemPembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan e-gold sebagai alattukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kesadaranmasyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatasterbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapatdigunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uangdalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapatdigunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrumentpembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrumentpembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakansebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

---

AbstractThe focus of this study is the payment system related with electronic commerce,which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacingmoney in the event of commercial transaction. Current laws and regulations,specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulationsconcerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and EradicationProgram unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold asmedium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently publicawareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to theissuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can beapplied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a valueof money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the currentelectronic payment is not only in the form of token system itself, instead there areinstruments which categorized as the replacement of money which can be stored insavings as known in conventional money in the daily people?s economic activities."

"Pembayaran merupakan suatu hal yang merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kuatnya arus globalisasi, Indonesia harus beradaptasi pada lingkungan yang serba digital. Sistem pembayaran di Indonesia turut berkembang dari tahun ke tahun, namun mayoritas dari pelaku bisnis Indonesia, yaitu UMKM, masih minim dalam pengaplikasian pembayaran digital pada bisnisnya. Keadaan ini perlu diatasi oleh pemerintah dan regulator keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia, beberapa strategi dan kebijakan telah dilaksanakan guna membantu mendorong digitalisasi aktivitas UMKM di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan model sistem dinamis yang dapat menggambarkan hubungan interaksi antara intervensi kebijakan pada kegiatan UMKM dan dampaknya pada jumlah pengadopsi pembayaran digital bagi UMKM maupun konsumennya, serta membuat analisis rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengadopsi pembayaran digital menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengadopsi pembayaran digital pada UMKM di Indonesia.

---

Payment is one of the most important activities in people’s daily life. With the strong impact of digitalization, Indonesia must adapt with digital environment. Payment system in Indonesia keeps improving from year to year, but majority of businesses in Indonesia, which are SMEs, are still minimal with the usage of digital payments with their businesses. This condition needs to be addressed by government and financial regulators in Indonesia, which is Bank Indonesia. Strategies and policies have been made due to support digitalize activities of SMEs in Indonesia, one of them is the Indonesia Payment Systems Blueprint 2025 by Bank Indonesia. This research aims to obtain a dynamic systems model that could visualize interactions between policy intervention for SMEs and its impact on the numbers of adopted digital payment users for SMEs and its consumers, and also develop a policy recommendation to increase adoption of digital payment users using Policy Analysis method based by exploratory modeling. The outcome of this research is to develop an analysis and policy recommendation to increase adoption of digital payment users of SMEs in Indonesia."

"ABSTRAKPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaandinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara)berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yangberakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian,Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank danperjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam menentukankedudukan bank sebagai kreditor berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan,Lesseesebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Leasing dan status jaminanfidusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatifmenggunakan data sekunder. Dengan kesimpulan; Kedudukanbank adalahkreditor konkuren dengan hak tagih senilai pembayaran yang belum diserahkanoleh PT DMF kepada bank; Kedudukan Lessee sebagai Pemberi Fidusiaditentukanoleh status hutangnya berdasarkan Perjanjian Leasing,dan jaminanfidusia merupakan asset PT DMF dalam bentuk jaminan atas Perjanjian Leasingyang akan menjadi harta pailit jika PT DMF sampai dinyatakan pailit. Disarankankepadapara Kreditor dan Debitor untuk berupaya melaksanakan skemapenyelesaian utang. Dan kepada pihak bank maupun pembuat regulasi, perlumengkaji ulang ketentuan mengenai pihak Penerima Fidusia terkait perjanjiankerjasama pembiayaan dengan perusahaan leasing agar terhindar dari kerugianjika perusahaan leasing dinyatakan pailit.

---

ABSTRACTPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), a company multi finance company,was declared in the status of Suspension of Payment /PKPU (temporarily) by theDecision of the Commercial Court of the District Court of Central JakartaNumber: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated April 16th 2014, whichwas ended with the homologation dated September 22nd, 2014. However, somecooperation agreements (joint finance) entered into by DMF with banks andLeasing Agreements, have raised some legal issues particularly to determine thestatus of banks as creditors in accordance with the cooperation agreement, Lesseeas the Giver of Fiduciary and the status of fiduciary.The research was conductedwith normative legal research method by using secondary data. With theconclusions; The bank is unsecured creditors whose claim is based on the value ofpayment that has not been transferred by PT DMF to the bank. The Status ofLessee will be subject to the Leasing Agreement, and the Fiduciary should bedeemed as assets of PT DMF which would be a bankruptcy estate if PT DMFbankrupt. The recommendation are: the Debtors and Creditors should obey theSettlement Agreement. The banks and related regulator institution should reviewthe clause of the Fiduciary Receiver in cooperation agreements with leasingcompany to avoid the loss when the leasing company is declared in bankruptcy."

"Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor tersebut telah melepas hak istimewa mereka. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023, akan dilakukan analisis terhadap penyertaan Personal Guarantor dalam mekanisme Permohonan PKPU yang menitikberatkan pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai dikabulkannya permohonan PKPU yang menyertakan Personal Guarantor tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan Personal Guarantor apabila dikaitkan dengan UU No. 37 tentang Kepailitan dan PKPU serta memerhatikan ketentuan mengenai jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini adalah bahwa masih terdapat banyak Putusan Pengadilan Niaga yang berkontradiksi sehingga mengindikasikan ketidakpastian penerapan Pasal 254 UUK-PKPU. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim terkait pelepasan hak istimewa dapat mengarah pada kekeliruan penerapan asas kepailitan dalam prosedur PKPU.

---

In numerous cases, Personal Guarantors are often involved as counterclaimant in the applications of Suspension of Payment process due to their close ties with the main debtor. According to Article 254 of Bankruptcy and Suspension of Payment Law that applies in Indonesia, the Suspension of Payment does not apply to guarantors. However, many applications are still granted by the Judges on the grounds that these Personal Guarantors have relinquished their special rights given by the Civil Code. Through a case study of Court Decision No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., an analysis will be conducted on the involvement of Personal Guarantors in the Suspension of Payment application mechanism, with a focus on the considerations of the Judges regarding the approval of PKPU applications that include these Personal Guarantors. The main issue discussed in this paper pertains to the position of Personal Guarantors when associated with Bankruptcy and Suspension of Payment Law while also considering the provisions regarding guarantees in the Civil Code. The results of this research shows that there are still many contradictory in the Court Decisions, indicating uncertainty in the application of Article 254 of the Bankruptcy Law. Additionally, the considerations of the Judges regarding the waiver of special rights may lead to misapplication of bankruptcy principles in the Suspension of Payment procedure."

"Thesis ini mengkaji interaksi dinamis antara pengembangan inovasi keuangan dalam sistem pembayaran terhadap fungsi permintaan uang khususnya currency, permintaan uang dalam arti sempit (M1) dan permintaan uang dalam arti luas (M2) dari tahun 2007-2017 menggunakan data bulanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Baumol (1952) dan Tobin (1956) serta teori dari Lippi dan Sechi (2009) yang menyatakan bahwa teknologi sistem pembayaran dapat menurunkan permintaan uang (currency dan M1). Kemudian untuk permintaan uang dalam arti luas (M2), berdasarkan teori mengenai adanya substitusi dari narrow money ke broad money dikarenakan adanya penurunan brokerage cost yang menyebabkan individu memilih saving deposits yang memberikan return daripada demand deposits.Dari hasil estimasi dengan menggunakan metode VECM, disimpulkan bahwa perkembangan pada sistem pembayaran dalam sebelas tahun terakhir yaitu Real Time Gross Settlement, Kliring, ATM /Kartu Debit, Kartu Kredit dan uang elektronik dengan menggunakan beberapa proxy yaitu antara lain menggunakan nilai transaksi (dengan dan tanpa kliring), total nilai transaksi, volume transaksi, rasio inovasi finansial terhadap GDP, rasio M2 terhadap M1, rasio inovasi finansial terhadap M1, rasio inovasi finansial terhadap M2 dan nilai di atas nilai trend, akan mengurangi permintaan currency dan permintaan uang dalam arti sempit (M1). Di samping itu, dari hasil estimasi juga disimpulkan bahwa perkembangan inovasi finansial sistem pembayaran meningkatkan permintaan uang dalam arti luas (M2). Analisis mengenai pengaruh inovasi finansial sistem pembayaran terhadap permintaan uang (currency dan narrow money) sangat penting agar money demand function tidak misspesificied dan agar dalam penetapan kebijakan moneter telah mempertimbangkan perkembangan teknologi sistem pembayaran.

---

This paper examines the dynamic interaction between financial innovation development in the payment system to money demand function especially for currency and narrow money, from 2007-2017 using Indonesia monthly data. This research based on Baumol (1952) and Tobin (1956) and Lippi Sechi (2009) theory which stated that improvemet of technology in the payment system will lead to a decrease in demand for money (currency and M1). And for broad money, based on the theory that there is substitution from narrow money to broad money, due to a decrease in brokerage cost that triggered individuals to choose saving deposits that give returns than demand deposits.From estimation result, study reveals that tremendous development in the payment system on the last eleven years i.e Real Time Gross Settlement, Clearing, ATM/Debit Card, Credit Card and electronic money using several proxies, will decrease currency and narrow money (M1). On the other hand, result showed that payment system increase broad money (M2). Analysis of the role of financial innovation in the payment system in affecting money demand is very important so that money demand function is not misspesificied and in determining monetary policy has considered the development of payment system technology."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia secara umum. Dalam skripsi juga akan dibahas mengenai efektivitas pengaturan pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pelaksana fungsi pengawasan. Perkembangan alat pembayaran yang terus mengikuti perkembangan global tentunya harus diikuti pula dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran di Indonesia sudah belansung efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulation and supervision of payment systems in Indonesia in general. In this thesis will discuss the effectiveness of supervision payment systems conducted by Bank Indonesia as regulator and executive oversight functions. The development of payment instruments continue to follow global develoment of payment system. This should be followed by the effective regulation and supervision. By using normative juridical research method and using primary data, secondary and tertiary can be concluded that the implementation of the supervision and regulation functions of the payment system in Indonesia has been going effectively and in accordance with applicable regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh perilaku belanja konsumen apabila melakukan perbelanjaan menggunakan metode pembayaran “Buy-Now-Pay-Later” sebagai inovasi terbaru metode pembayaran online. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mendasarkan analisisnya pada beberapa teori utama, yaitu konsep efek numerositas (numerosity effect); perceived expensiveness, dan rasa sakit saat membayar (pain of payment concept) yang berperan sbagai mediasi antara metode pembayaran paylater dan perilaku konsumen. Dengan membagi pembayaran menjadi jumlah lebih kecil menggunakan paylater, rasa sakit yang dirasakan saat membayar menjadi berkurang, sehingga menyebabkan peningkatan perilaku belanja. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner terstruktur melalui survei online. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada situasi belanja dengan metode pembayaran paylater. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai implikasi metode pembayaran paylater terhadap perilaku belanja konsumen, serta bagaimana variabel mediasi berperan dalam hal ini. Penelitian ini diperoleh melalui pengolahan data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).

---

This research aims to examine how consumer shopping behavior will be affected if they use the "Buy-Now-Pay-Later" payment method as the latest innovation in online payment methods. To achieve this goal, this research bases its analysis on several main theories, namely the concept of the numerosity effect; perceived expensiveness, and pain when paying (pain of paying concept) which act as mediation between the paylater payment method and consumer behavior. By splitting payments into smaller amounts using paylater, the pain felt when paying is reduced, leading to increased shopping behavior. This research uses a quantitative approach by distributing structured questionnaires through online surveys. Respondents were asked to answer questions that focused on shopping situations with the paylater payment method. It is hoped that the results of this research will provide new insight into the implications of the paylater payment method on consumer shopping behavior, as well as how mediating variables play a role in this. This research was obtained through data processing using Structural Equation Modeling (SEM)."

"Untuk mendukung perpres no. 87 tahun 2016, tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, rektor Universitas Andalas pada tahun 2017 yang lalu telah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran denda non tunai di UPT Perpustakaan Unand. Seluruh transaksi pembayaran denda dibayarkan melalui rekening rektor yang disimpan di Bank Nagari yang menjadi mitra Unand. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dari perspektif mahasiswa sebagai pengguna utama jasa perpustakaan perguruan tinggi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pemustaka yang pernah melakukan pembayaran deenda di bank. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive random sampling tanpa membedakan angkatan dan jenjang studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan ini ternyata menimbulkan permasalahan baru di kalangan pengguna. Sebagian besar mahasiswa keberatan dengan sistem pembayaran denda non tunai. Mereka menilai kebijakan ini kurang efektif dan cenderung merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun biaya, karena Bank Center jaraknya cukup jauh dari gedung perpustakaan. Sebenarnya penggunaan mesin EDC mampu mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi kartu ATM bank penyedia mesin EDC, sesuai dengan rekening penampung, di kalangan mahasiswa Unand persentasenya ternyata masih sedikit (24%). Untuk mengatasi dampak dari sistem pembayaran non tunai mayoritas mahasiswa (50,65%) menyarankan untuk mengembalikan sistem pembayaran di loket pengembalian buku, dan 31,65% menyarankan untuk menambah mesin EDC bank lain."

"ABSTRAKLaporan magang ini berisi tentang evaluasi atas proses pembayaran jasa dan material dengan kredit non tunai pada perusahaan konstruksi PT HHP. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian praktik dengan prosedur, penilaian risiko, dan aktivitas kontrol pada proses pembayaran. Kriteria yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah prosedur pembayaran PT HHP, COSO Framework, dan teori sistem informasi akuntansi. Secara keseluruhan proses pembayaran menggunakan fasilitas kredit non tunai telah sesuai dengan praktiknya dan telah memperhitungkan risiko dengan baik.

---

ABSTRACTThis report contains an evaluation of the payment process of the services and materials with non-cash loans at the construction company PT HHP. The evaluation is performed by comparing between the practice and the procedures, risk assessment, and control activities in the payment process. The criteria used as a basis for evaluation are the payment procedures of PT HHP, COSO Framework, and accounting information system theory. As a whole, the payment process using non-cash loan facilities is in accordance with the practice and has considered any potential risks."