Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 30156 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abhista Ekaprameswari Shabila
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena perumahan yang dibangun berdasarkan Islam. Ini adalah kejadian umum, terutama di daerah pinggiran kota. Sebelumnya Penelitian menyatakan bahwa perumahan dapat dibentuk karena alasan ekonomi dan identitas. Dari alasan ekonomi, perumahan Islami terjadi karena keberadaannya yang menguntungkan peluang ekonomi, target pengembang, hingga perbedaan syariah sistem pembayaran untuk tempat tinggal. Sementara itu, dari segi identitas menjelaskan caranya Perumahan Islami dapat dibentuk oleh pengalaman historis, dampak migrasi, untuk politik ruang publik. Untuk memperkaya studi sebelumnya, penelitian ini memiliki argumen bahwa fenomena perumahan Islami di Indonesia terbentuk karena keberadaan homofil dalam jejaring sosial kelompok Islam. Homofil adalah kecenderungan untuk mengumpulkan dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki hal-hal di dalamnya umum. Begitu juga di perumahan Islami, homofil dalam jaringan kelompok Islam membentuk tujuan hidup bersama sehingga penghuni mendapat manfaat baik dari sisi religiusitas, psikologis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang akan dilakukan di Depok. Temuan dalam penelitian ini membuktikan bagaimana keempat jenis tersebut homofil berperan dalam menciptakan lingkungan perumahan Islami.

ABSTRACT
This study aims to look at the phenomenon of housing that is built based on Islam. This is a common occurrence, especially in suburban areas. Previous research stated that housing could be formed for economic and identity reasons. From economic reasons, Islamic housing occurs because of its existence which benefits the economic opportunity, the target of the developer, to the difference in sharia payment systems for shelter. Meanwhile, in terms of identity, it explains the way Islamic housing can be shaped by historical experience, the impact of migration, for the politics of public space. To enrich previous studies, this research has the argument that the phenomenon of Islamic housing in Indonesia was formed due to the presence of homophiles in Islamic social networks. Homophiles are the tendencies to gather and build relationships with people who have things in it public. Likewise in Islamic housing, homophiles in a network of Islamic groups form a common purpose of life so that the residents benefit from religious, psychological and sociological aspects. This study uses a qualitative approach to the method of data collection through in-depth interviews that will be conducted in Depok. The findings in this study prove how these four types of homophiles play a role in creating an Islamic housing environment.
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Priyesta Rizkiningsih
"Sebagai lembaga yang membawa nama dan semangat Islam, bank syariah diharapkan tidak hanya untuk melakukan bisnis mereka sesuai dengan prinsipprinsip Islam, tetapi juga untuk melakukan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya secara sistematis dalam laporan tahunan mereka. Sekitar dua pertiga dari bank-bank Islam di dunia berada di negara-negara GCC dan mayoritas sisanya berada di wilayah Asia Tenggara. Oleh sebab itu, menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengungkapan ISR pada bank-bank Islam di dua wilayah ini.
Dalam studi ini, peneliti menganalisis laporan tahunan dari 22 bank syariah pada tahun 2008-2010 di Indonesia, Malaysia dan negara-negara GCC untuk mengetahui indeks ISR masing-masing bank. Selain itu, untuk mencari tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi ISR maka digunakan penelitian kausal dan pengujian hipotesis. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tekanan politik dan pemerintah di negara dimana bank syariah beroperasi, rasio populasi Muslim di negara tersebut, Islamic governace score, leverage, dan profitabilitas bank syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat faktor: tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, leverage dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi bank-bank syariah untuk mengungkapkan ISR. Hasil studi ini dapat menguntungkan industri perbankan syariah tidak hanya di Indonesia, Malaysia dan negara-negara GCC tetapi juga di negara lainnya untuk menerapkan prinsip pengungkapan penuh dengan cara yang lebih komprehensif.

As institutions which bring the name and spirit of Islam, Islamic banks are expected not only to conduct their business in accordance to the Islamic principles, but also to perform a set of noble social responsibilities and disclose them systematically in their annual reports. Since about two-third of the world's Islamic banks are located in the GCC countries and majority of the rest are established in the South-East Asian region, it is interesting to find out how Islamic banks in the two regions present their Islamic social reporting (ISR).
In this study, the researchers analyzed annual reports of 2008-2010 presented by 22 Islamic banks in the two regions by using content analysis to come with the ISR index. Moreover, to find out what factors influencing the index, this study used causal research and hypothesis testing. Factors which were used in this study include political and civil repression of the country where the Islamic bank is operating in, number of Muslim population in the country, Islamic governance score, leverage, and profitability of the Islamic banks.
The results show that four factors: political and civil repression, number of Muslim population, leverage and profitability significantly influence the Islamic banks to present the ISR. Result of this study may benefit the Islamic banking industry not only in GCC and ASEAN countries but also in other part of the world to implement full-disclosure principle in more comprehensive manner.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Azura Mulyawan
"Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat membuat berbagai macam akta yang dikehendaki oleh para pihak, selama akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewenangannya tidak diberikan kepada pejabat lain. Dalam hal pembuatan akta perbankan syariah, tentunya notaris harus memiliki kemampuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan akta perbankan syariah tidak sama dengan akta-akta biasanya, sebab akta perbankan syariah akan sah jika memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana kewenangan notaris non muslim terhadap pembuatan akta perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan (ii) bagaimana keabsahan akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non muslim berdasarkan pandangan pemukan agama Islam dan Notaris di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) jenis data penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Tipologi penelitian berupa eksplanatoris dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen (content analysis), dan wawancara (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini yaitu (i) Notaris non muslim diberikan kewenangan untuk dapat membuat akta perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, namun yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu notaris wajib memiliki pemahaman yang mendalam terhadap segala prinsip-prinsip syariah. Bukan hanya mematuhi rukun dan syarat dari setiap jenis akad yang dilakukan, namun harus pula mematuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Akta perbankan syariah akan sah secara sempurna apabila dibuat sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam sebagaimana Al-Quran dan Hadist mengaturnya, serta (ii) akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non muslim tidak sah berdasarkan hukum Islam, sebab terdapat rukun dan syarat akad yang tidak dapat terpenuhi apabila akad tersebut dilakukan oleh notaris non muslim.

Notaries are given the authority by law to be able to make various kinds of deeds desired by the parties, as long as the deed does not conflict with the applicable laws and regulations, and the authority is not given to other officials. In terms of making a sharia banking deed, of course, a notary must have in-depth knowledge of sharia principles. This is because the sharia banking deed is not the same as the usual deeds, because the sharia banking deed will be valid if it fulfills the pillars and conditions of the contract in Islamic law. The problems in this study are: (i) how is the authority of non-Muslim notaries to make sharia banking deeds based on Law Number 30 of 2004 concerning Amendments to Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary jo. Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, and (ii) the validity of the sharia banking deed made by a non-Muslim notary based on the views of Islamic religious leaders and notaries in Garut Regency. This research uses normative juridical research with 2 (two) types of research data, namely secondary data and primary data. The typology of this research is explanatory with qualitative research methods that use 2 (two) data collection tools, namely, document studies (content analysis), and interviews (purposive sampling). The results of this study are (i) non-Muslim notaries are given the authority to be able to make sharia banking deeds as stipulated in Article 15 Paragraph (1) of the UUJN, but what must be considered in this case is that notaries are required to have a deep understanding of all sharia principles. . Not only obeying the pillars and conditions of each type of contract that is carried out, but must also comply with the pillars and conditions of the contract in Islamic law. The sharia banking deed will be perfectly valid if it is made in accordance with the applicable positive legal provisions, and the provisions of Islamic law as the Al-Quran and Hadith regulate it, and (ii) the sharia banking deed made by a non-Muslim notary is invalid under Islamic law, because there are the pillars and conditions of the contract that cannot be fulfilled if the contract is carried out by a non-Muslim notary."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Janthi Dharma Shanty
"ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan konstruksi identitas Islam dalam perumahan Qoryatussalam Sani, salah satu dari banyak perumahan Muslim baru di kota Depok. Terletak di sisi Jalan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Qoryatussalam Sani dibangun pada tahun 2010 mengusung konsep Masyarakat Madani Baru yang didasari ideologi Tarbiyah konservatif. Dalam memasarkan produknya, perumahan ini tidak semata-mata berfokus pada dimensi fisik bangunan, tetapi lebih kepada pembangunan komunitas Islamnya. Orientasi ini terlihat dari brosur dan iklan yang menekankan pada aktivitas-aktivitas keagamaannya. Sementara itu, perumahan ini berlokasi di wilayah Kampung Parung Serab yang dihuni oleh masyarakat Muslim yang heterogen. Tesis ini memperlihatkan bahwa dalam paradigma hegemonik ideologi Tarbiyah, ada ruang untuk negosiasi dan kontestasi dari dalam dan luar masyarakat.

ABSTRACT
This Thesis aims at showing the Islamic identity construction in the Qoryatussalam Sani housing compound, one of the new Islamic housing estates in Depok. Next to the KSU road in the Sukmajaya regency, Depok, West Java, Qoryatussalam Sani, which was established in 2010, promotes the concept of the New Madinan Society, with an underlying conservative Tarbiyah ideology. In marketing the product, this housing estate does not focus merely on the physical dimension of the housing, but more on the Islamic community building. This orientation can be seen in the promotional brochures and advertisement, which stress on the proposed religious activities. At the same time, this housing estate is located in a Parung Serab village, with a more heterogenous, albeit Islamic settlers. The thesis argues that within the growingly strong hegemonic paradigm of the Tarbiyah ideology, there is a room for negotiation and contestation from within and outside the community."
2015
T48285
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maratun Shalihah
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mereplikasi serta menguji kembali kesimpulan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh O'Shaughnessy. Dengan demikian, analisis yang digunakan pun merujuk kepada serupa, antara lain seperti pembentukkan portofolio saham syariah yang mempertimbangkan variabel fundamental internal. Hanya saja, penelitian ini turut pula mempertimbangkan korelasi risiko antar saham serta menggunakan model pengungkapan risiko yang berbeda dan belum dilakukan pada penelitian sebelumnya.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Close Price Saham Individu dari saham syariah yang terpilih perbulan dari Januari 2001-Juli 2006, Data Price to Earning Ratio (PER), Data Price to Share Ratio (PSR), Data Price to Book Value (PBV), Data Earning per Share (EPS), Data Net Profit Margin (NPM), Data dividend serta Data Return On Equity perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
Dalam penelitian ini portofolio dengan indikator fundamental internal tinggi belum tentu memberikan return dan risiko yang tinggi juga. Begitupun pada portofolio dengan indikator fundamental internal rendah tidak selalu memberikan return dan risiko yang juga rendah.
Pengungkapan nilai risiko dengan metode VaR lebih mudah dipahami bagi investor karena pengungkapannya dalam bentuk nominal mata uang. Hal ini akan membantu investor dalam pengestimasi risiko. Estimasi risiko dapat menuntun investor pada langkah yang benar.

ABSTRAK
This research tends to replicate and to verify the conclusion asserted O'Shaughnessy in similar subject undertaken formerly. Therefore, the tool of analysis conducting on it is not quite different. Particularly, when constructing the Sharia portfolio of stock, merely based on internal fundament variables. Nevertheless, what makes it differs from the similar research undertaken formerly is it does consider the risk correlation among the stock.
The database used in this research is close price data of individual stock taken from Jakarta Islamic Index period January 2001.-July 2006, there are Price to Earning Ratio (PER), Price to Share Ratio (PSR), Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), dividend and Return on Equity.
The result shows that portfolio which has high internal fundament is not able to represent high risk and return yet. Eventhough, in the case of portfolio which has low internal fundament, it does not suppose having low risk and return yet.
Another valuable such thing presented on this research is the way of risk assertion used Value at Risk gives more simple comprehension than the way before. It is able to represent the risk into nominal currency, thus it is very useful for the investors to estimate the acceptable risk. Indeed, it supposes to bring into the right way of investment.
"
2007
T 17553
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prameswari Jovita Astuti Putri
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah di Kawasan Middle East and North Africa (MENA) dan Southeast Asia (SEA), serta peran Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi pengaruh diversifikasi terhadap kinerja dan pembiayaan bank syariah. Sampel penelitian terdiri dari 72 bank syariah yang beroperasi secara penuh di 14 negara di Kawasan MENA dan SEA dari 2012 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank syariah. Selanjutnya, ditemukan pengaruh negatif diversifikasi pendapatan terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa terdapat efek moderasi krisis kesehatan dalam memperlemah pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah.

This study aims to analyse the influence of income diversification on the Sharia banks’ performance and financing risk in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA), as well as the moderating role of health crisis. The study uses 72 Islamic banks in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA) Region during 2013 – 2021. The study found a positive effect of income diversification on Islamic banks’ performance. Additionally, income diversification negatively affects the financing risk. Moreover, using the health crisis as the moderating variable has proven that it weakens the initial findings of the impact of income diversification on the Sharia banks’ performance and the financing risk"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elvi Fatma
"ABSTRAK
Obligasi merupakan istilah yang tidak asing dan sering kita dengar sehari-hari, terutama dalam sistem keuangan. Saat ini cukup banyak obligasi yang diterbitkan oleh emiten sebagai altematif sumber pendanaan. Mengacu pada SK Menteri Keuangan RI No.1548/KMK/O 13/1996, pengertian dasar obligasi adalah "Obligasi adalah bukti hutang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo".
Sangat jelas dari definisinya dalam sistem obligasi konvensional, interest atau bunga menjadi pokok yang utama dalam transaksi. Bertentangan sekali dengan sistem keuangan Islam dimana bunga dan riba merupakan elemen pertama yang harus dihindrui. Namun hal ini tidak berarti pintu untuk mendapatkan pendanaan melalui hutang (debt financing) tertutup dalam sistem keuangan Islam. Sehingga para ekonom dan para praktisi hukum muslim mencari altematif yang sesuai dengan ajaran Islam yakni obligasi syariah. Untuk memenuhi kebutuhan para investor dan emiten terhadap obligasi, saat ini terdapat beragam obligasi syariah antara lain obligasi dengan akad Mudharabah atau Muqaradah, Musharakah, Ijarah, Istishna', Salam, serta obligasi dengan akad Murabahah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa obligasi syariah sebagai sumber pendanaan dan instrument investasi di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah terbit beberapa obligasi syariah. Namun persentasenya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan obligasi konvensional. Sampai dengan akhir tahun 2003, obligasi syariah baru mencapai nominal 740 Milyar atau baru mencapai 1.63 % dari keseluruhan nilai obligasi korporasi yang dicatatkan di bursa efek, yakni sebesar 45.390 Milyar. Dalam penelitian ini dilakukan studi deskriptif terhadap penerbitan 6 (enam) obligasi syariah yang telah terbit di Indonesia. Antara lain Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002, Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin tahun 2003, serta Obligasi Syariah Bank Muamalat Subordinasi tahun 2003. Keenam obligasi syariah tersebut mempunyai return bagihasil yang tidak kalah dengan return obligasi konvensional"yakni antara 13.8% sampai 16.7%. Lebih lanjut, obligasi syariah ternyata cukup likuid dan aktif karena telah diperdagangkan dipasar sekunder melalui transaksi OTC (over the counter) dan didukung oleh Fatwa yang memperbolehkan kepemilikan obligasi syariah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.
Analisis prospek obligasi syariah sebagai instrumen investasi dan sumber pendanaan dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah lebih dahulu menerbitkan obligasi syariah dimana sistem keuangan Islam telah lebih dahulu berkembang. Dalam hal ini penulis membandingkan dengan negara Malaysia yang obligasi syariahnya telah lebih dulu berkembang. Berkembangnya obligasi syariah di Malaysia lebih dipacu lagi dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi perkembangan sistem keuangan Islam di Malaysia seperti fleksibilitas pembayaran pajak dari pendapatan surat hutang, pengurangan pajak untuk Islamic Private Debt Securities (IPDS) serta mereview kewajiban untuk fasilitas-fasilitas keuangan pada Bank Islam dimana kebijakan tersebut belum diterapkan di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek legal dari penerbitan obligasi syariah di Indonesia bank bersandar pada Fatwa-Fatwa DSN-MUL Dalam hal ini belum ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah bagi berkembangnya penerbitan obligasi syariah di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa.kebutuhan obligasi syariah di masa depan akan meningkat. Prospek obligasi syariah di Indonesia sebagai instrumen Investasi dan sumber pendanaan dimasa depan dipacu oleh berbagai faktor pendukung yakni: pasar investor yang besar, kehadiran dan perkembangan perbankan syariah, perkembangan instrumen investasi syariah seperti reksadana syariah dan asuransi syariah, serta kehadiran indeks syariah dan pasar modal syariah di bursa efek.
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor dukungan Pemerintah sangat menentukan bagi perkembangan obligasi syariah di Indonesia. Karena untuk saat ini Surat Utang Negara (SUN) menjadi benchmark bagi pasar obligasi di Indonesia. Walaupun telah ada perhatian dan keinginan pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara berbasis syariah, keinginan tersebut terkendala oleh aspek regulasi, yaitu belum adanya ketentuan yang mengatur tentang dibolehkannya penjaminan obligasi dengan aset-aset negara.
"
2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa
"Teknologi dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era saat ini atau jaman modern saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi yang digunakan umat manusia saat ini adalah komputer dan internet. Komputer dan internet dimamfaatkan untuk mempermudah segala urusan manusia baik dari penyimpanan data ataupun memproses kegiatan manusia.Teknologi ini digunakan untuk mempercepat laju kegiatan bisnis. Selain teknologi untuk mempercepat laju bisnis para pelaku usaha juga memerlukan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan yaitu perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, pembiayaan yang bermasalah atau macet tidak dapat dihindari mengingat banyaknya unsur yang mempengaruhinya. Upaya terakhir yang dapat perbankan syariah lakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah eksekusi lelang yang dilakukan di KPKNL. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga berpengaruh pada pelaksanaan lelang di Indonesia yang mana saat ini dilakukan dengan E-Auction (lelang melalui internet). Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah harus menjamin kesesuaian pelaksanaan lelang E-Auction pada KPKNL sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dalam bentuk terses dengan rumusan masalah Pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam mengenai pelaksanaan lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction? dan Kedua, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam terhadap prosedur dan mekanisme lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction pada KPKNL?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah penulis menyimpulkan bahwa proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui lelang E-Auction pada KPKNL menurut Islam adalah halal karena tidak ada syara’ yang melarangnya dan selama prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam prakteknya sesuai dengan syarat jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal yang menyimpang adalah pencantuman informasi dari barang yang dijual tidak jelas dan detail baik itu foto barang ataupun legalitas dari barang yang hendak dijual.

Technology and humans are two things that cannot be separated in the current era or in today's modern era. One form of technological progress that is used by mankind today is computers and the internet. Computers and the internet are used to facilitate all human affairs, both from storing data or processing human activities. This technology is used to accelerate the pace of business activities. In addition to technology to accelerate the pace of business, business actors also need financing assistance provided by financial service institutions, namely Islamic banking. Even though Islamic banking has implemented the precautionary principle in carrying out its operations, problematic or non-performing financing cannot be avoided given the many elements that influence it. The last effort that Islamic banking can take in resolving non-performing financing is the execution of an auction conducted at the KPKNL. The rapid development of technology has also affected the implementation of auctions in Indonesia, which are currently being conducted using E-Auction (auctions via the internet). Islamic banking as a sharia financial service institution must ensure the suitability of the implementation of the E-Auction auction at the KPKNL in accordance with Islamic law. So it is necessary to conduct research in the form of a separate problem formulation. First, how is the juridical review of Islamic law regarding the implementation of the auction execution of sharia banking guarantees through E-Auction? and Second, how is the juridical review of Islamic law on the procedures and mechanisms for the execution of sharia banking guarantees through E-Auction at the KPKNL? The research method used is a normative juridical research method, which uses secondary data and is analyzed qualitatively. By using the maqashid sharia approach and maslahah mursalah the authors conclude that the execution auction process carried out by Islamic banking through the E-Auction auction at KPKNL according to Islam is halal because there is no syara' prohibiting it and as long as the procedures and mechanisms carried out in practice are in accordance with the terms of sale. purchase that does not conflict with Islamic law. However, in practice there are deviations that are not in accordance with Islamic law. The thing that deviates is the inclusion of information on the goods being sold is not clear and detailed, whether it's photos of the goods or the legality of the goods to be sold."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farokhah Muzayinatun Niswah
"Wakaf Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Namun, pengembangan wakaf sampai saat ini masih didominasi oleh kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid. Wakaf perlu diproduktifkan sehingga manfaat yang
dihasilkan lebih banyak dan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah perumahan syariah. Wakaf dapat dimanfaatkan dalam bisnis perumahan syariah. Bisnis perumahan syariah yang bersifat komersial mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjaga nilai wakaf dan juga keberlangsungan usaha. Tanah wakaf dikembangkan untuk perumahan syariah dan disewakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi atas masalah, dan strategi dalam pengembangan wakaf perumahan syariah. Jenis penelitian ini merupakan mix method, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pakar, praktisi dan
akademisi wakaf dan perumahan syariah. Hasil menunjukkan bahwa masalah muncul pada pengembangan wakaf perumahan syariah adalah masalah pada regulator, nazir, pengembang, dan masyarakat. Prioritas masalah pada regulator adalah spesifikasi aturan, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah status tanah, dan pada masyarakat adalah kesadaran. Prioritas solusi pada regulator adalah sosialisasi, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah branding, dan pada masyarakat adalah kepercayaan. Prioritas strategi adalah literasi, kemudian pengembangan usaha, dan sinergisitas.

Indonesian waqf has enormous potential. However, the development of waqf is still dominated by religious activities, such as the construction of mosques. Waqf needs to be productive so that the benefits can be generated more and enjoyed by more people. One form of productive waqf is sharia housing. Waqf can be developed in the sharia housing business. The commercial sharia housing business has a high economic value so that it can maintain the value of waqf and business continuity. Waqf land is developed for sharia housing and leased to the community. This study aims to analyze the priority of problems, solutions to problems, and strategies in the development of sharia housing waqf. This type of research is a mix method, namely qualitative and quantitative research using the Analytic Network Process (ANP) approach. Data obtained from in-depth interviews with experts, practitioners and academics of waqf and sharia housing. The results show that problems arising in the development of sharia housing waqf are problems on regulators, nazir, developers and the community. The priority problem in regulator is the rule specification, nazir is administration, developer is the land status, and community is awareness. The priority of the solution to the regulator is socialization, nazir is administration, developer is branding, and community is trust. Strategy priorities are literacy, then business development, and synergy.
"
Depok: Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T54883
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Taufik Rikardian
"Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dari hampir tiap tahunnya muncul bank syariah baru. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai pengelompokkan bank umum syariah Indonesia dan ingin melihat variabel apa yang mempengaruhi kelompok tersebut dan juga menjelaskan karakteristik dalam setiap kelompok tersebut.
Data penelitian ini diolah dengan program SPSS 16.1, menggunakan teknik multivariat yaitu analisa kluster. Dalam pengelompokkannya menggunakan metode hirarki algomeratif dan juga non hirarki k+- mean.
Hasil dari penelitian ini yakni terdapat pengelompokan bank syariah di Indonesia berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan mampu menjelaskan karakteristik dari tiap kelompok bank tersebut.

The development of Islamic commercial bank in Indonesia has increased. It can be seen by every year new islamic bank has increasing. Based on it, the purpose of this research is to examines the grouping islamic commercial bank in Indonesia and to identify what variables that influenced by each group and also expain the characteristics from each group.
The data in this research was proceed with SPSS 16.0, using multivariat technique that is cluster analysis. In order to grouping used hierarchical aglomerative method and also non hierarchical k - mean method.
The result showed there is grouping of islamic commercial bank in Indonesia according to the variable used in this research and also identifying characteristics from each grouping bank.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>