Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dilaksanakan secraa benar dan governance, dan karena itu harus diperiksa oleh lembaga yang mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh lembaga negara manapun, termasuk pemerinta."

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independent, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK.

"

"Sistem Kabinet secara yuridis konstitusional ditentukan oleh Konstitusinya (Undang-Undang Dasar). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juga telah menetapkan sistem Kabinet. Sistem Kabinet yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah Sistem Kabinet Presidensil. Oleh karena itu, Sistem Kabinet Presidensil sering disebut sebagai Kabinet “amanat pembentuk Negara Republik Indonesia”, karena termuat di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdakaan Indonesia (BPUPKI), disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945; dan masih banyak lagi identitasnya. Secara yuridis konstitusional, sistem kabinet Presidensil memiliki landasan hukum yang kuat. Namun secara faktual, dalam implementasinya masih ditemui kerawanan, karena kendala politis, maupun keinginan atau kepentingan subyektif lainnya. Implementasi sistem kabinet Presidensil sangat terikat dengan UUD mana yang dipakai. Pergantian UUD akan memberi corak kabinet. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia tercatat beberapa kali pergantian UUD, ialah UUD NRI Tahun 1945 (1945-1949), Konstitusi RIS (1949), UUDS (1950-1959), dan UUD NRI Tahun 1945 (1959-sekarang, yaitu Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Era Reformasi. Hal ini berarti sistem kabinetnya juga mengikuti, walaupun sistem Kabinet Presidensil tetap eksis dalam berbagai perubahan."

"Penelitian ini untuk mengevaluasi Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Indonesia (selanjutnya: RUU PK RI) dan memberi rekomendasi terhadap RUU PK RI. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, studi banding dilakukan dengan membandingkan RUU PK RI dengan UU Pelaporan Keuangan dan peraturan perundangan terkait yang dipublikasikan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan dua puluh tujuh anggota Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). Dari total 24 negara tersebut ditemukan 60 dokumen yang kemudian dianalisis secara manual konten dan temanya. Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan dua aspek untuk ditambahkan dalam RUU PK RI, yaitu: (1) asosiasi profesi beserta perannya dalam penyusunan standar laporan keuangan, penyelenggaraan sertifikasi akuntan, dan penjaminan kualitas jasa akuntan; serta (2) aspek hukum yang terdiri dari perihal banding dan perlindungan hukum.

---

This study evaluates the Indonesian Financial Reporting Bill (hereinafter: RUU PK RI, Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Republik Indonesia) and provides recommendation to RUU PK RI. Based on stakeholder theory, a comparative study was carried out by comparing the RUU PK RI with Financial Reporting Acts and other related statutory from the United States of America, the United Kingdom, and twenty-seven members of the Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). From a total of 24 countries, 60 documents were found which were then manually analyzed for content and themes. Based on the results of the study, two aspects are recommended to be included in the RUU PK RI, namely: (1) professional association, including their role in preparing financial reporting standards, organizing accountant certification, and ensuring the quality of accountant services; as well as (2) legal aspects which consist of appeal and legal protection"

"ABSTRACT This study explores the flypaper effect in Indonesia using a spatial approach. Covering data from 2000-2014, the paper shows that grants stimulate overspending by local governments even though spatial interdependence is carefully treated. The elasticity of lump sum grants to expenditure is stronger than the elasticity of matching grants. Further, the elasticity of lump sum grant is greater on routine expenditure, which shows the over-dependency of local governments to lump-sum grant. The over-dependency phenomenon has not changed a lot even after a major change of lump-sum grant formulation being applied by the 2004 decentralization law package."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi XBRL dalam pelaporan keuangan terhadap asimetri informasi yang terjadi di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerapkan XBRL baik sejak tahun 2015 maupun sejak tahun 2016. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Liu 2017 , yang menggunakan proksi pengukuran asimetri informasi dengan multiple low-frequency liquidity serta memperluas lingkup penelitian dengan menggunakan ukuran perusahaan dan intensitas teknologi sebagai variabel moderasi pada hipotesis kedua dan ketiga. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan XBRL berpengaruh secara signifikan terhadap proksi likuiditas tersebut dengan mengurangi asimetri informasi. Selain itu ditemukan juga bahwa intensitas teknologi suatu industri berpengaruh signifikan dalam mengurangi pengaruh negatif antara penerapan teknologi ini terhadap asimetri informasi.

---

ABSTRACTThis study aims to discover wether the implementation of XBRL on financial reporting towards information asymmetry which occured in Indonesian Capital Market. Therefore, the object of this study are non financial firms which have listed on Indonesia Stock Exchange and have implemented XBRL both since 2015 and since 2016. This study refers to prior research conducted by Liu 2017 , which used multiple low frequency liquidity as information asymmetry proxies and extend the scope by adding firm size and technology intensity as moderating variabels on the second and third hypotesis. The result of this study evidences that the implementation of XBRL influenced those liquidity significantly by reducing information asymmetry. Futhermore have been found as well that the industry rsquo s technology intensity significantly reduced the negative effect between the application of this technology on information asymmetry."

"Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan berbagai langkah untuk membangun kesiapan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, diantaranya menyiapkan peraturan pelaksana dan kebijakan terkait proses bisnis. Namun demikian, terdapat permasalahan yang belum dapat diputuskan oleh LPS terkait dengan penyajian pelaporan keuangan Program Restrukturisasi Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun analisis yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan penyajian pelaporan keuangan Program Restrukturisasi Perbankan. Analisis mencakup hal tentang pengguna pelaporan keuangan, asesmen keunikan transaksi keuangan, entitas pelaporan, dan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus tunggal, dengan penggunaan teknik penyusunan eksplanasi untuk menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Restrukturisasi Perbankan memiliki pengguna laporan keuangan yang bersifat pervasif, tidak memiliki transaksi unik yang belum terdapat dasar pengaturannya dalam Standar Keuangan Akuntansi umum, dan merupakan entitas pelapor yang terpisah dari LPS yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Dengan demikian, Program Restrukturisasi Perbankan dapat menyajikan pelaporan keuangan tujuan umum dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

---

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has taken various steps to build readiness for the implementation of the Banking Restructuring Program, such as preparing regulations and policies related to business processes. However, there is a problem that has not been decided by IDIC related to the presentation of the financial reporting of the Banking Restructuring Program. This study aims to compile an analysis that can be used as a basis for consideration in presenting the financial statements of the Banking Restructuring Program. The analysis includes matters concerning users of financial reporting, assessment of the uniqueness of financial transactions, reporting entities, and accounting standards that can be used to prepare financial reporting. The method used in this research uses a single case study method, with the use of explanation-building techniques to analyze the data. The results of the analysis show that the Banking Restructuring Program has pervasive users of financial statements, does not have unique transactions that have not been regulated in general accounting standards, and is a separate reporting entity from the Indonesia Deposit Insurance Corporation that can use the going concern assumption. Thus, the Banking Restructuring Program can present general purpose financial reporting using generally accepted accounting standards."

"Dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia selaku Bank Sentral telah menerapkan sistem pembayaran berupa Real-Time Gross Settlement (RTGS). Sistem ini telah diterapkan hampir disebagian besar wilayah Asia Pasifik yang meliputi Hong Kong, Korea, Australia, China, New Zealand, dan Thailand. Di Indonesia sistem ini dikenal dengan sebutan BI-RTGS.Selain sistem BI-RTGS, Bank Indonesia juga memberikan sistem pembayaran nasional berupa Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Diharapkan melalui kedua sistem tersebut akan tercipta pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Sistem BI-RTGS dan PBI Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang SKNBI telah mengadopsi standar international business practice maupun core principle BIS. Dengan demikian Bank XYZ sebagai peserta sistem BI-RTGS dan SKNBI wajib tunduk kepada kedua PBI tersebut di atas dan sudah barang tentu menimbulkan konsekuensi yaitu timtutan agar pegawai Bank XYZ yang ditempatkan pada operasional sistem pembayaran bekerja lebih teliti, hati-hati dan seksama agar dapat meminimalkan atau meniadakan risiko yang mungkin dapat muncul dalam pelaksanaan transfer dana melalui kedua sistem dimaksud.Kesalahan pengiriman dana untuk rekening atau nama nasabah penerima yang dituju dipeserta penerima ataupun kesalahan dalam nilai nominal dan double pengiriman adalah beberapa contoh dari risiko operasional dari sisi peserta pengirim, sedangkan kesalahan dalam menentukan judgement terhadap perintah kiriman dana masuk dari peserta pengirim merupakan contoh risiko operasional dari sisi peserta penerima.Adanya kewajiban dari peserta pengirim untuk menerbitkan perintah kiriman dana baru kepada rekening yang dituju atau nasabah penenma yang benar tanpa menunggu pengembalian dana membuat pengalokasian dana cadangan untuk risiko operasional sangat penting. Besarnya alokasi dana cadangan ini harus dihitung dengan suatu metode pendekatan yang dikenal dengan sebutan Value at Risk (VaR).Pengukuran VaR untuk risiko operasional dapat dilakukan dengan beberapa metode pendekatan dan yang sederhana, sedikit komplek, dan sangat komplek. Tingkat keakuratan pengukuran terhadap aktual loss berbanding lurus dengan tingkat kompleksitas metode yang diterapkan. Adapun metode pengukuran risiko operasional dibagi menjadi 2, yaitu metode Standard dan Advanced Measurement Approach (AMA). Metode Standard terdiri dari Basic Indicator Approach (BIA), Standardized Approach (SA), Alternative Standardized Approach (ASA). Sedangkan AMA terdiri dari Internal Measurement Approach (IMA), Loss Distribution Approach (LDA), Scoreboard Approach, Bootstrapping Approach, Bayesian Method, dan Extreme Value Theory ( EVT).Metode AMA adalah metode yang dianggap menghasilkan pengukuran risiko operasional yang lebih baik yang dapat digunakan bagi perusahaan maupun perbankan dibandingkan dengan metode-metode lainnya seperti BIA, SA, ASA. Metode AMA menggunakan pendekatan internal dalam mengukur risiko operasional, sehingga metode ini terlepas dan aturan Basel.Dalam mengukur risiko operasional perusahaan, LDA mengharuskan untuk menggunakan data kerugian operasional intemal perusahaan masing-masing. Data kerugian tersebut dikelompokkan menjadi data iiekuensi kejadian dan data severitas kerugian. Dalam metode LDA, terdapat 2 cara pendekatan pengukuran yaitu dengan pendekatan actuarial method dan aggregation method. Dalam penelitian ini, metode pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan AMA-LDA aggregation method.Dari hasil pengukuran yang dilakukan dan setelah dilakukan uji back resting, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode pengukuran AMA-LDA aggregation method cocok diterapkan bagi Bank XYZ untuk mengukur besamya cadangan dana yang hams disediakan akibat potensi kerugian risiko operasional dalam sistem pembayaran nasional di keempat cabang Bank XYZ.

---

In order to achieve efficient, fast, secured and reliable payment system, Bank of Indonesia as the regulator has applied Real-Time Grass Settlement (RTGS) payment system. This system has been applied in most countries among Asia-Pasitic region, including Hong Kong, Korea, Australia, China, New Zealand, and Thailand. In Indonesia, this system is known as BI-RTGS.

Besides BI-RTGS system, Bank of Indonesia also provides national (domestic) payment system which is known as ?Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)? or ?National Clearing System of Bank Indonesia". By applying both systems, It is expected that we can have an efficient, quick, secured and reliable payment system.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) or Bank of Indonesia Policies point 6/8/PBI/2004 on March 11th 2004 regarding to BI-RTGS System and PBI point 7/18/PBI/2005 on July 22nd 2005 regarding to SKNBI have adopted intemational business practice and BIS core principle standard. Thercby Bank XYZ as participant of BI-RTGS and SKNBI systems is required to obey both PBI above and get consequence, that the officers of Bank XYZ at operational payment system are required to work more accurately and carefully in order to minimize or eliminate any risks which might emerge in fund transfer involving both systems.

Mistaken account or customer name of fund recipient, mistaken nominal value and double transfer are some examples of operational risks on the side of fund sender. In the other hand, miss-judgement against incoming fund transfer order is the operational risk on the side of fund recipient.

Obligation of fund sender to issue order for new fund transfer to directed account or recipient without waiting for fund retum makes it very important to have spare fund allocation for operational risk. The amount of the spare fund has to be calculated using a method known as Value at Risk (VaR).

VaR measurement for operational risk can be performed using simple methods, slightly more complex methods or very complex methods. More complexity of the used method means higher accuracy level of the measurement against actual loss. There are two types of operational risk measurement methods: Standard and Advanced Measurement Approach (AMA). Standard method includes Basic Indicator Approach (BIA), Standardized Approach (SA), and Altemative Standardized Approach (ASA). AMA method includes Intemal Measurement Approach (IMA), Loss Distribution Approach (LDA), Scoreboard Approach, Bootstrapping Approach, Bayesian Method, and Extreme Value Theory (EVT).

AMA is a method which is considered as the one provides better operational risk measurement, that can be used in banking or other companies, compared with other methods, such as BIA, SA and ASA. AMA method uses internal approach in measuring operational risk, making this method not to depend on Basel rule.

In measuring company operational risk, usage of LDA demands intemal operational loss data of each company to be used. This loss data is grouped into occurrence frequency data and loss severity data. In LDA method, there are two methods of measurement, namely actuarial method and aggregation method. In this research, the method to be used is AMA- LDA aggregation method.

From the measurement and back testing result, we can get conclusion that applying AMA-LDA aggregation method is lit for Bank XYZ in measuring the amount of spare fund that must be provided due to potential loss of operational risk in national payment system which is used in four of its branches."

"Masalah kinerja Pertamina akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Walaupun masalah ini sebenarnya sudah dipertanyakan orang sejak dulu, namun sekarang kelihatannya menjadi semacam "pembenaran" atas dugaan tersebut setelah terungkapnya laporan inefisiensi Pertamina sejumlah US$ 6,1 Milyar yang terjadi hanya dalam dua periode akuntansi yaitu tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998 oleh kantor konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) atas hasil special audit yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Walaupun jumlah kebocoran yang dilaporkan oleh PwC yang sangat besar itu bukan jumlah uang yang hilang dicuri atau di korupsi, tapi PwC mengklasifikasikannya sebagai jumlah kerugian akibat inefisiensi yang timbul akibat dari meningkatnya biaya yang sebenarnya dapat dihindari (losses quantified) dan hilangnya kesempatan untuk menghemat (opportunities for savings), hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pertamina belum optimum dan penilaian kinerja yang selama ini dilakukan sangat bias karena hanya menggunakan data informasi keuangan. Hal ini bisa terjadi karena struktur organisasi yang sentralistis dan sistem pelaporan keuangan yang tidak transparan. Struktur organisasi Pertamina yang sangat besar dan sentralistis menyebabkan proses bisnis menjadi panjang dan memerlukan banyak waktu untuk pengambilan keputusan. Banyaknya penelaahan ulang (reviews) dan paraf (approvals) untuk suatu transaksi yang melibatkan banyak bagian mengakibatkan tidak adanya orang atau bagian yang mau bertanggung jawab terhadap suatu transaksi. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya responsibility sehingga sulit untuk dimintakan akuntabilitasnya. Sementara itu banyak kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh Pertamina mengacu langsung kepada peraturan dan per undang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti masalah tender pengadaan barang. Hal ini harus dilakukan oleh Pertamina walaupun secara nyata hal tersebut tidak menghasilkan efisiensi bagi Pertamina. Selain itu ditinjau dari sitem pelaporan keuangan Pertamina, juga kurang transparan dalam arti bisnis. Hal ini disebabkan karena, pertama, sistem pelaporan Pertamina saat ini membagi Pertamina kedalam dua komponen yaitu sistem BBM dan operasi milik sendiri, bukan berdasarkan daerah bisnis. Kedua, tujuan utama dari pelaporan tersebut adalah lebih untuk menghitung kebutuhan subsidi dari pada untuk menentukan profitabilitas. Hal ini membuat pelaporan berfokus pada biaya dan mengabaikan komponen pendapatan. Ketiga, transfer dari produk-produk antar unit usaha didasarkan pada biaya atau pengaturan biaya yang tidak adil seperti harga prorata. Mekanisme penentuan harga seperti ini akan mengakibatkan distorsi pada kinerja unit usaha yang sesungguhnya. Pengukuran kinerja unit usaha yang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Biaya juga tidak bisa memotivasi perusahaan dan karyawan untuk lebih cost consciousness. Hal ini disebabkan sistem pelaporan keuangan Pertamina yang tersentralisir dimana laporan keuangan unit hanyalah diperlukan untuk memudahkan Kantor Pusat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dan bukan ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan unit usaha dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimilikinya. Oleh karena itu, Pertamina sebagai perusahaan yang terintegrasi secara vertikal membutuhkan sarana pengendalian agar seluruh aktivitasnya dapat diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Salah satu sarana pengendalian yang digunakan manajemen untuk mengarahkan unit organisasinya adalah melalui sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen mencakup dua hal yaitu struktur pengendalian dan proses pengendalian. Struktur pengendalian mencakup penentuan pusat pertanggungjawaban sedangkan proses pengendalian mencakup langkah penyusunan program, anggaran, laporan hasil kegiatan serta pengukuran kinerja. Era giobalisasi dan perdagangan bebas sudah ada di depan mata. Dengan adanya perdagangan bebas menyebabkan persaingan antar perusahaan tidak lagi dipengaruhi oleh batas wilayah negara. Perkembangan lingkungan yang begitu cepat saat ini telah menyeret semua badan usaha, tidak terkecuali Pertamina, ke situasi persaingan yang ketat. Dalam situasi seperti ini kecenderungan inefisiensi serta kelemahan dalam fungsi manajemen akan berdampak pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap restrukturisasi organisasi saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Dimasa depan hanya organisasi yang efisien, produktif dan bergerak lincah yang akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Pertamina yang selama ini mengemban 2 (dua) misi sekaligus yaitu mencari keuntungan (profit oriented) sebagai mana layaknya sebuah badan usaha dan juga sekaligus non profit oriented yaitu sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam masalah operasi BBM di dalam negeri dimana Pertamina tidak memperoleh laba maupun menderita rugi atas operasi ini (nirlaba) sudah saatnya diubah. Dengan sistem seperti ini tidak memungkinkan Pertamina untuk mandiri dan efisien karena tidak menanggung resiko atas segala aktivitas usahanya serta selalu mengundang campur tangan pemerintah. Padahal sekitar 70 % dari operasi Pertamina adalah operasi BBM yang tidak mendatangkan keuntungan tersebut, sehingga pengukuran kinerja dengan melakukan analisa rasio dari laporan keuangan Pertamina sebagai mana dimaksud oleh SK Menteri Keuangan No. 740IKMK.0011989 akan dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu disini penulis ingin melihat bagaimana kaitan antara struktur organisasi, sistem pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja serta dampaknya terhadap motivasi karyawan."

"Tulisan ini menguraikan perkembangan kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (urusan pemerintahanyya), yang ditutup dengan uapaya melihat masa depan otonomi daerah dalam negara kesatuan Indonesia"