Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori trias politica dalam menerapkan pada penyelengaraan negara mengalami perkembangan mengikuti kemajuan zaman dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang kian kompleks dan dinamis. "

"ABSTRAKPartai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dalam nota kesepahaman dengan Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan perjuangan bangsa Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajahan Israel sebagai salah satu isi butir nota dimaksud, PKS kemudian dengan adanya nota kesepakatan ini menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah dengan mendapatkan pos-pos kekuasaan dieksekutif ditiga kementerian dan satu jabatan duta besar.Pengaruh dari nota kesepahaman tersebut adalah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap permasalahan Palestina menjadi pengamatan tersendiri bagi PKS, dan tekanan PKS terhadap SBY mengenai nasib bangsa Palestina terns diwujudkan balk melalui pengerahan massa dan kecaman, SBY pun merespon nota kesepahaman tersebut dengan sejumlah kebijakan terhadap permasalahan Palestina, diantaranya penunjukan All Alatas sebagai utusan khusus terkait permasalahan Palestina, Naseer A. Wahab sebagi kepala bidang politik di kedutaan Palestina di Indonesia jugs menyatakan bahwa SBY adalah presiden yang paling gist memberikan dukungannya terhadap perjuangan bangsa Palestina, seberapa besar peluang Indonesia bisa berperan aktif bisa mewujudkan kemerdekaan Palestina dengan adanya nota tersebut, sementara disatu pihak adanya negara negara maju dan kuat lebih berpengaruh dalam permasalahan Palestina.

---

ABSTRACT

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in Memorandum of Understanding with Susilo Bambang Yudhoyono made Palestine People Struggle in fighting their freedom from Israel colonial as one of the intended points in said Moll. Further PKS with the existence of this Memorandum of Understanding became government-supporting party with obtaining executive post in three ministry and one-embassy positions.

The influence of said Memorandum of Understanding is Indonesian Foreign Policy on Palestine problems becoming specific priority for PKS and PKS pressure on SBY regarding Palestine People fate shall be continuously realized either through mass demonstration and mass criticism, then SBY responded this Memorandum of Understanding with various policies on Palestine problems, among of them was the appointment of Ali Alatas as Special Delegation related to Palestine matters, Naseer A. Wahab as head of political division at Palestine embassy in Indonesia also said that SBY was the most active president in giving his support on Palestine people struggling, how far the opportunity of Indonesia can play active role in realizing Palestine Independence with the existence of said Memorandum of Understanding, while in other side the existence of developed country and super power state can create big influences in Palestine matters."

"ABSTRAKKaharingan adalah nama agama masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut masyarakat Dayak Ngaju, Kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2007, di Kalimantan Tengah (yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kotamadya) terdapat 223.349 orang penganut agama Kaharingan (Kalimantan Tengah Dalam Angka 2008). Karena kebijakan Negara yang hanya mengakui 5 agama resmi, maka Kaharingan di lihat sebagai ?adat?, ?kebudayaan?, atau ?aliran kepercayaan?. Dengan demikian, para penganut agama Kaharingan secara tidak langsung diklasifikasikan sebagai orang-orang yang ?belum beragama?, atau ?tidak beragama?. Stigmatisasi itu memposisikan masyarakat Dayak Kaharingan menjadi target proselitisasi baik oleh Pekabar Injil Kristen maupun oleh Pendakwah Islam. Karena mereka dipandang tanpa agama, maka dalam iklim politik Indonesia yang khas mereka bisa dengan mudah dituding komunis, pemberontak dan musuh negara. Agar dapat eksis sebagai entitas sosial, politik, budaya dan agama di panggung kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia, para aktivis Kaharingan (baca aktor sosial) dengan sadar melakukan praktik-praktik sosial tertentu. Beberapa strategi dan siasat dibangun dan terbangun untuk memperoleh relasi dan posisi yang menguntungkan secara sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.Tulisan ini memperlihatkan bagaimana politik kultural dan keagamaan terbangun dan dibangun oleh para penganut agama Kaharingan ketika berhadapan dengan struktur-struktur objektif yang ada di sekitar mereka. Dalam tulisan ini para penganut Kaharingan dilihat sebagai individu-individu yang aktif, atau sebagai subjek yang menjalani proses dialektika kehidupan yang terus menerus melakukan dialog dengan agen-agen yang lain. Mereka dipandang sebagai satu kelompok masyarakat yang memiliki teori tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya.

---

ABSTRACTKaharingan is a name for Dayak Ngaju religion?s in Central Kalimantan. According to Dayak Ngaju people, Kaharingan has already existed thousand years before Hindu, Buddha, Islam and Kristen came. Based on the data from Central Statistic Body in 2007, in Central Kalimantan (which consist of 13 Kabupaten and 1 Kotamadya), there were 223.349 Kaharingans (Central Kalimantan in Number 2008). Because state policy only recognize 6 official religions, Kaharingan considered as ?tradition?, ?culture?, or ?belief?. A Kaharingan person classified as ?less religious? or even ?does not have religion?. Communist phobia in Indonesia made them easily accused as communist (does not have religion = atheist = communist), they are enemy of the state and insurgent. This stigma made Dayak Kaharingans as proselytization target by Christian Missionary or Islamic preacher. In order to exist as a social, political, cultural, and religion entity among the Central Kalimantan people and Indonesia, Kaharingans activists (: social actors) consciously did some certain social practices. Some strategies and tactics were developed to gain relation and position that give them social, economical, political, and cultural advantages.This writing will describe how the politic of culture and religion built by Kaharingans when they faced objective structures around them. Kaharingans viewed as active individuals or as a subject which carry out dialectic process, continuously doing dialog with other agents. They seen as a group that has worldview about the place where they belong."

"ABSTRACT This study explores the flypaper effect in Indonesia using a spatial approach. Covering data from 2000-2014, the paper shows that grants stimulate overspending by local governments even though spatial interdependence is carefully treated. The elasticity of lump sum grants to expenditure is stronger than the elasticity of matching grants. Further, the elasticity of lump sum grant is greater on routine expenditure, which shows the over-dependency of local governments to lump-sum grant. The over-dependency phenomenon has not changed a lot even after a major change of lump-sum grant formulation being applied by the 2004 decentralization law package."

"Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan."

"Tulisan ini menguraikan perkembangan kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (urusan pemerintahanyya), yang ditutup dengan uapaya melihat masa depan otonomi daerah dalam negara kesatuan Indonesia"

"Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan pola hubungan pusat daerah masih mencari bentuk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengamati tren perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan Non-Governmental Organization (NGO) di Indonesia, serta melihat urgensi penerapan praktiknya. Pengamatan dilakukan dengan membandingkan Laporan Tahunan NGO dengan Pedoman Praktik Pelaporan Keberlanjutan Terintegrasi untuk Sektor Filantropi/Nirlaba (PPPTK) yang diterbitkan oleh Filantropi Indonesia dengan mengacu pada GRI 2016. Filantropi Indonesia adalah NGO yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sektor filantropi di Indonesia. Pengamatan juga dilakukan dengan wawancara dengan pengambil keputusan tertinggi NGO. Hasil pengamatan menunjukkan skor rata-rata NGO yang melakukan pengungkapan Laporan Keberlanjutan masih relatif rendah. Pengungkapan mengalami peningkatan pada periode 2018 hingga 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022. Mengelompokkan NGO berdasarkan berdasarkan entitas perusahaan, sub-branch, dan independen terdapat variasi temuan terkait skor pengungkapan. NGO yang terkait dengan entitas perusahaan memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dari pada NGO independen dan NGO sub-branch. Terakhir, temuan dari sisi pengelola dan pengurus NGO memperlihatkan banyak diantara mereka tidak mengetahui pedoman pelaporan keberlanjutan, namun mereka menyambut baik terhadap penerapan praktik pelaporan keberlanjutan, dan mengharapkan adanya standarisasi dari pemerintah dengan tetap memperhatikan kebutuhan NGO.

---

This research aims to observe trends in the development of Non-Governmental Organization (NGO) sustainability reporting practices in Indonesia, as well as see the urgency of implementing these practices. Observations were made by comparing NGO Annual Reports with Pedoman Praktik Pelaporan Keberlanjutan Terintegrasi untuk Sektor Filantropi/Nirlaba (PPPTK) published by Filantropi Indonesia with reference to GRI 2016. Filantropi Indonesia is an NGO that aims to create an environment that supports the development of the philanthropic sector in Indonesia. Observations were also carried out by interviews with the highest decision makers of the NGO. Observation results show that the average score of NGOs that disclose Sustainability Reports is still relatively low. There’s an increase in NGO Sustainability Reports item in 2018 to 2021, but then decreased in 2022. Clustering NGOs based on corporate, sub-branch and independent entities, show a variation in findings regarding disclosure scores. NGOs related to corporate entities have a higher level of disclosure than independent NGOs and sub-branch NGOs. Finally, findings from NGO managers and administrators show that many of them do not know the sustainability reporting guidelines, but they welcome the implementation of sustainability reporting practices, and expect standardization from the government while still paying attention to NGO needs."

"Persoalan pokok yang dibahas dalam tulisan singkat ini adalah menganalisis bagaimanakah proses pemakzulan presiden menurut hukum tata negara Indonesia dan apakah yang menjadi alasan-alasan pemakzulan dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan Indonesia dan prinsip negara hukum. Dengan menggunakan pendekatan literatur serta perbandingan, ternyata bagaimana mekanisme pemakzulan presiden Indonesia berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensil yang dianut. Menurut konstitusi Indonesia, pemakzulan presiden adalah merupakan proses peradilan tatanegara yang harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, tetapi tidak dapat menghindar dari pengaruh politik. MPR sebagai lembaga politik adalah peradilan tertinggi dalam proses pemakzulan presiden di Indonesia, putusanya final dan mengikat"