Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Civilian drones are revolutionizing the skies, ushering in several beneficial possibilities and alongwith it several questions. From checking damage to a roof and aerial photography to borderpatrolling and emergency response, drones are increasingly put to civil and commercial use. Sucha common use requires regulation. Technology has always grown exponentially, whereas thelaw governing such technology has to contend with such growth. Developed western countriesare not the only ones grappling with reigning in these drones. The unique geographic conditionsand national interests of Indonesia, India, and Thailand, find more utility for civilian drones,welcoming in the technology and the disruption it brings along. Each of these nations has adopteda measure of regulation for civilian usage of drones, which is the subject of this paper; An overviewof its impact on this burgeoning phenomenon is provided, by comparing the existing legalframework in these three countries. Further, an attempt has been made to draw out suggestionsfor the Governments by highlighting factors that will require more deliberation in the process ofestablishing a sound legal and regulatory environment for civilian drones. Finally, the possibilityof regional co-operation in establishing uniform standards, practices, and legal framework isexplored.Kehadiran pesawat nirawak (drone – dalam konteks ini untuk penggunaan sipil) dengan berbagaikemungkinan manfaat barunya, yang tentunya disertai munculnya isu-isu (hukum) terkait, telahmengubah dunia. Penggunaannya, dimulai dari sekedar mengecek kerusakan pada loteng rumahdan memotret lingkungan sekitar hingga untuk patroli wilayah perbatasan maupun keadaandarurat, telah menguatkan keberadaan pesawat nirawak baik untuk penggunaan sipil maupunkomersial. Tentunya diperlukan peraturan terkini sehubungan pengaturan penggunaan pesawatnirawak. Mengingat teknologi tersebut berkembang begitu pesat, hukum-pun harus mampumengimbanginya; dimana saat ini tidak hanya negara maju saja yang berupaya menyinkronkankeberadaan pesawat nirawak kedalam hukum positifnya. Perkembangan teknologi tersebutjuga dimanfaatkan oleh Indonesia, India, dan Thailand mengingat keunikan kondisi geografisbeserta kepentingan nasionalnya. Ketiga negara tersebut telah menerapkan berbagai kebijakanunik dalam mengadopsi peraturan mengenai pesawat nirawak, yang mana akan menjadi subjekpembahasan artikel ini. Suatu gambaran mengenai dampak dari fenomena pesawat nirawakakan disajikan dengan membandingkan hukum positif dari tiga negara tersebut. Kemudian,berbagai pertimbangan dan saran mengenai perancangan peraturan pesawat nirawak yangditujukan kepada pemerintah ketiga negara tersebut akan turut disajikan. Pada akhirnyawacana akan kemungkinan terbentuknya kerjasama regional, tepatnya dalam hal menciptakanstandar, praktek, maupun hukum positif yang seragam akan dieksplorasi."

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”) telah memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi penumpang pesawat terbang. Namun sayangnya, masih ditemukan penumpang pesawat terbang yang tidak mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya. Padahal, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UUP) telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang bilamana terjadi keterlambatan atas jadwal keberangkatan pesawat terbang, yakni adanya pemberian ganti rugi yang diberikan kepada penumpang pesawat terbang. Sehingga, ketika terjadi keterlambatan atas jadwal keberangkatan pesawat terbang dikarenakan kesalahan pelaku usaha, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melanggar hukum dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

---

With the issuance of the Minister of Transportation Regulation Number 77 Year 2011 on Air Transport Carrier Liability ("Permenhub 77/2011") has given more legal protection for airline passengers. But unfortunately, there are still some airline passengers who do not know the rights that they have. In fact, both the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 and Law No. 1 of 2009 Regarding Aviation has been regulate about the legal protections for airline passengers in case of delay over the scheduled departure time of the aircraft, namely the existence of the redress loss given to passenger aircraft. Thus, when there is delay in the scheduled departure of the aircraft due to the fault of entrepreneurs, then such actions can be declared as an illegal act and the entrepreneurs have an obligation to provide redress to consumers."

"ABSTRAKThe Islamic principle of treating the wife does not encourage violence or transgression in disciplining her. Rather, it exhotrs amity, love and reasonable treatment as evidenced by different provisions in the Holy Qur'an and the Prophet's Sunnah "

"Ide pencetusan Deklarasi Doha dilatarbelakangi olehprotes dari negara-negara berkembang yang menilaibahwa pasal-pasal pelindung TRIPS (the TRIPSSafeguards) tidak jelas dan bersifat multi interpretasi.Negara-negara berkembang berusaha mencari sebuahalat tafsir terhadap the TRIPS Saféguards tersebut yangmemenuhi persyaratan hukum internasional, khususnyaKonvensi Wina yang mengatur tentang HukumPerjanjian Interasional dan proses legislatif negosiasiberdasarkan kerangka kerja pembuatan keputusan WTO(WTO decision making framework). Melalui DeklarasiDoha, negara-negara berkembang mencapai tujuanutama mereka untuk mencari penjelasan terhadappenafsiran the TRIPS Safeguards tersebut. Meskipundemikian, di masa yang akan datang, perbedaan tingkatekonomi, teknologi dan kepentingan di antara negara-negara anggota WTO akan menjadi salah satu pemicuperdebatan mengenai manfaat perlindungan paten obatberdasarkan ketentuan WTO dan pengaruhnya terhadapakses obat esensial. Hasil yang optimal dari perdebatantersebut akan sangat tergantung pada kehendak parapihak yang terlibat untuk mencari solusi yang tidakmemihak kepentingan salah satu negara anggota WTO."

"The protection of intellectual property rughts in developing countries has been problematic since the genesis of the international system in the nineteenth century. From the moment a select group of European countries concluded a multilateral agreement for the protection of industrial property in 1883, non- Western societies, principally in Africa and Asia, were swept under the aegis of the international intellectual property system through the agency of colonial rule. "

"ABSTRAKPertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku, namun juga dapat dilakukan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan lebih bagi korban perbuatan melawan hukum, karena tak jarang pelaku perbuatan melawan hukum tidak dapat bertanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana perkara yang terjadi antara Haloman Silalahi (Penggugat) melawan Tumbur Yopieter Siregar (Tergugat I) dan Guntur Siregar (Tergugat II). Dimana dalam kasus ini Tergugat II selaku orang tua sekaligus majikan dari Tergugat I dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) dan (3) KUHPerdata. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas vicarious liability yang dilakukan oleh anak dan bawahan sebagaimana hukum yang berlaku dan doktrin-doktrin yang diakui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum tertulis. Dari penelitian ini terlihat bahwa tanggung-gugat orang tua dan majikan terpenuhi oleh Tergugat II. Namun kedua jenis tanggung-gugat ini selanjutnya akan dibandingkan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga doktrin-doktrin yang diakui.

---

ABSTRAKThe case law which is used in this thesis, shows of how PT. Blue Bird could be held liable even though it was hard to prove so in the first place. Hence, in order to prove its liability, both parties’ obligations and rights based on Transportation Law have to be considered. Liability for tort not only can be imposed by the offender but also can be imposed by others. The purpose is to give more protection to the victims of tort, because often the tort offender could not be able to responsible. For instance, in the case that occured between Halomoan Silalahi (Plaintiff) against Tumbur Yopieter (Defendant I) and Guntur Siregar (Defendant II). In this case, the Defendant II acted as a parent and as an employer of Defendant I who was imposed liability for tort committed by Defendant I in accordance with Article 1367 (2) and (3) of Indonesia Civil Code. This research purposes to discuss the application of vicarious liability principle of tort committed by children and employee as the aplicable law and recognized donctrines. The method used in this research is normative juridicial method, which is conducted by examining the legal norms.This research shows the liability of parents and employers are fulfilled by Deffendant II. However, these two types of liability will be compared using the applicable law and the recognized doctrines."