Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis article aimed at expressing ideas on a legal construction of competition merger review (CMR) on Cross-border Mergers and Acquisitions (CBM&A) that have Indonesian legal dimension. The problem has been triggered by the lack of CMR guidelines for CBM&A to nurture a fair and sustainable business competition (FSBC). Consequently, the existing guideline is inadequate for reviewing CBM&A proposals which have a multi-jurisdiction dimension character. As a result, merging (gigantic) companies doing business in Indonesia have enormous opportunities to engage in anti-competitive behavior in the domestic market. In its turn, it brings the impact of reducing competition itself whereby national companies become easily marginalized and find themselves in a vulnerable situation. To seek solutions to this problem, this research has been conducted through a normative approach, starting from the formulation of the problem up to an in-depth analysis and drawing conclusions. In order to achieve the said purpose, a literature study was conducted to explore and collect related law information on CBM&A, including CMR methods, namely: Market Dominance Test, Substantial Lessening of Competition/SLC Test, Public Interest Test, and four hybrid Tests: i) Hybrid Test One=SIEC Test; ii) Hybrid Test Two; iii) Hybrid Test Three; and Hybrid Test Four). Out of these seven methods of CMR, I consider to choose the SLC Test as the method for reviewing CBM&A proposal. At the end, this study concludes as follows: 1) there is an urgent need for CMR in the methods of SLC Test for cross-border merger and acquisition proposals in order to fill the absence of a merger review guideline that contains a multi-jurisdiction dimension and to nurture a fair and sustainable business competition in Indonesia; 2) the substantive norms for constructing CMR in the methods of SLC Test for CBM&A transactions in Indonesia should take into account the national law regime: company law, merger law, investment law including the existing public interest. In addition to that, the principles of certainty, efficiency, transparency, and proportionality should also be considered. Thus, I recommend to enact a SLC Test Guideline in order to strengthen the legal review of CBM&A proposals for supporting FSBC, to maintain dynamic, secure, and stable national economy and development."

"Perkembangan ekonomi dunia melalui transaksi yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global melahirkan suatu kebutuhan pemahaman mengenai aspek hukum dan pertautan antar hukum itu sendiri. Kegiatan merger dan akuisisi (M&A) perusahaan sebagai salah satu bentuknya semakin mengglobal dengan melibatkan perusahaan antar negara (cross border merger). Beberapa negara di dunia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai hal ini, sedangkan hal serupa belum diatur di Indonesia. Kegiatan M&A bukan merupakan hal yang asing lagi di Indonesia namun pengaturan yang ada masih bersifat umum, pengaturan M&A yang ada diterapkan kepada perusahaan Indonesia dan juga kepada perusahaan asing yang terlibat. Langkah perusahaan melakukan cross border merger dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain dilihat dari teori ekonomisnya. Sehubungan dengan ketiadaan pengaturan khusus mengenai cross border merger di Indonesia maka contoh di negara lain dapat dijadikan suatu pembelajaran, salah satunya adalah merger AstraZeneca yang melibatkan perusahaan Inggris dan Swedia. Sehubungan dengan cross border merger kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan seperti hukum negara manakah yang berlaku dimana dalam banyak hal yang berlaku adalah hukum dimana perusahaan yang eksis berkedudukan."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan merger berskala internasional mengenai merger yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berada di luar yurisdiksi negara Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Indonesia serta pengakuan otoritas persaingan usaha masing-masing negara tersebut terhadap merger asing yang terjadi di luar wilayah negaranya ditinjau dari hukum persaingan usaha. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha agar dapat mengendalikan dan mengawasi merger yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang dapat berdampak bagi persaingan usaha Indonesia dan menerapkan hukum persaingan usaha Indonesia bagi merger asing.

---

This thesis discusses the provisions merger of international scale about mergers done by foreign companies located outside the jurisdiction of a United States, Japan, The European Union and Indonesia as well as the regulation of competition authorities against each merger foreign that occurs outside the region of country viewed from business competition law. A method of this research is juridical normative.

This research result would suggest to the government to improve regulation related to the business competition in order to control and monitor merger that occurs outside the territory of Indonesia which could have implications for competition of Indonesia and apply the Indonesian competition law to foreign mergers."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan dan penerapan cross border cartel di Indonesia dan Australia serta meninjau putusan High Court of Australia [2017] HCA 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Berdasarkan putusan High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Air New Zealand Ltd terbukti sebagai pihak dari perjanjian penetapan harga dari bandar udara di Indonesia, Hong Kong, dan Singapura ke bandar udara di Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia dapat ditegakkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Indonesia dan terhadap Air New Zealand Ltd dengan menerapkan prinsip ekstrateritorialitas berdasarkan effects doctrine. Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegaskan kewenangan KPPU atas perusahaan asing supaya KPPU memiliki dasar tekstual yang jelas dan pasti untuk menegakkan yurisdiksi ekstrateritorialnya.

---

This thesis discusses the differences between the regulation and application of cross border cartel in Indonesia and Australia and also reviews the decisions of the High Court of Australia [2017] HCA 21 based on Law Number 5 of 1999 Concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law Number 5 of 1999). Based on the decision of the High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Air New Zealand Ltd were proven as parties to the price fixing agreement from airports in Indonesia, Hong Kong, and Singapore to airports in Australia. The research methods used in this research are normative legal and comparative law.

Results of research show that Indonesian competition law can be enforced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) against PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in Indonesia and against Air New Zealand Ltd by applying the extraterritoriality principle based on the effects doctrine. Based on the results of research, it is necessary to amend Law No. 5 of 1999 to affirm the KPPUs authority over foreign companies so that the KPPU has an explicit and definite textual basis to enforce its extraterritorial jurisdiction."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan lintas batas dari kegiatan keartisan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan aplikasi/penerapannya di lapangan serta pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai otoritas perpajakan di Indonesia) atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh para artiste tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang meliputi analisis teoritis, studi literatur dan studi lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan mengenai penghasilan lintas batas yang diterima oleh artiste belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya fokus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh Artiste Indonesia yang telah ?Go International? dan pemenuhan kewajiban perpajakan para promotor musik dan/atau agent di Indonesia yang membayarkan penghasilan (fee) kepada artiste luar negeri sehubungan dengan kegiatan pertunjukan konser musik yang dilakukannya di Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tax treatment of income from cross-border activities of artistry in tax regulations in Indonesia and application/ implementation in the field as well as the supervision carried out by the Directorate General of Taxation (as the taxation authority in Indonesia) on cross-border income received by the artistes. In conducting this research, the method used is qualitative method with descriptive analysis approach which includes theoretical analysis, literature studies and field studies. The results of this study indicate that the tax treatment of cross-border income received by the artiste has not specifically stipulated in the provisions of the taxation laws in Indonesia and supervision carried out by the Directorate General of Taxation has not fully focus on the fulfillment of the obligations of cross-border taxation of income received by the Indonesian Artiste have "Go International" and the fulfillment of tax obligations music promoters and/or agent in Indonesia who pay income (fees) to the foreign artistes in connection with activities that do music concert performances in Indonesia.;"

"Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan penerapan pengaturan instrumen Cross Border Insolvency atau Kepailitan Lintas Batas dalam lingkup negara- negara anggota ASEAN terkait dengan keberlakuan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian ini berbentuk yuridis- normatif dengan desain deskriptif preskriptif, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep penerapan instrumen Cross Border Insolvency, terutama penerapannya pada ruang lingkup ASEAN. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai kemungkinan penerapan instrumen Cross Border Insolvency terkait keberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara-negara ASEAN untuk saat dapat dikatakan masih belum siap dalam memberlakukan pengaturan ini, namun hal ini bukan berarti bahwa penerapan instrumen Cross Border Insolvency ini mustahil untuk diberlakukan dalam ruang lingkup ASEAN.

---

The focus of this study is about reviewing the possibility of applying Cross Border Insolvency instrument regarding the enforceability of ASEAN Economic Community. This normative juridicial with anaylitic prescriptive, is aimed for the further understanding of the implementation concept of Cross Border Insolvency instrument, specifically within the scope of ASEAN. Based on the analysis that had been done regarding the possibility of applying the Cross Border Insolvency instrument in the case of the ASEAN Economic Community, most of member states in ASEAN, for now, are still not capable of applying the Cross Border Insolvency. But, that does not mean that the implementation of the Cross Border Insolvency is impossible to be applied in the scope of ASEAN.;"

"Penelitian ini mengkaji pengaturan merger yang bersifat konglomerasi dalam kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan usaha sehat di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa perkara persaingan usaha di Indonesia, membuat Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pedoman Penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang diterbitkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2020. Terhadap Penilaian tersebut KPPU tidak menerapkan teori potential competition. Metode Penilaian terhadap Merger bersifat Konglomerasi di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan saat ini, belum menerapkan teori potential competition yang dapat memperkirakan kondisi pasar yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga Merger PT. GoTo berpotensi menciptakan dataopoli karena layanan Gojek dan Tokopedia dalam praktiknya terhubung secara vertikal sehingga dapat memperkuat ekosistem PT. GoTo. Keunggulan dari adanya penilaian terdahap merger yang mengeliminasi potential entrant seperti yang telah diterapkan oleh Negara Amerika Serikat, dimana otoritas penegak hukum persaingan usaha disana dapat memperkirakan kondisi pasar yang akan terjadi di masa yang akan datang jika merger dilakukan ataupun tidak dilakukan. Penelitian ini menyarankan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hendaknya melakukan pengawasan yang intensif dan ketat terhadap PT. GoTo di masa yang akan datang dan hendaknya dalam melakukan penilaian terhadap merger yang bersifat konglomerasi terutama dalam pasar digital dilakukan penerapan teori potential competition sehingga meminimalisir potensi adanya perilaku persaingan dari perusahaan raksasa yang melakukan merger di Indonesia.

---

This study examines conglomerate merger arrangements about monopoly practices and fair business competition in Indonesia conducted by PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa and PT. Tokopedia uses a juridical-normative method with a descriptive research type, and research data is collected through secondary data consisting of legal materials. The results of this study are that KPPU as the authority that has the authority to supervise and examine business competition cases in Indonesia, made Commission Regulation Number 3 of 2019 concerning the Assessment of Mergers or Consolidations of Business Entities, or Acquisition of Company Shares Which May Lead to Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition and Guidelines for Evaluation of Mergers, Consolidations or Acquisitions issued and promulgated on October 6, 2020. The Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) does not apply the theory of potential competition to this assessment. The Assessment Method for Conglomerate Mergers in Indonesia in current laws and regulations has not yet applied the potential competition theory which can predict market conditions that will occur in the future so that the Merger of PT. GoTo has the potential to create a data monopoly because Gojek and Tokopedia services are practically connected vertically so that it can strengthen the ecosystem of PT. GoTo. The advantage of having an assessment of mergers that eliminates potential entrants as has been implemented by the United States, where the competitive law enforcement authorities there can predict market conditions that will occur in the future if a merger is carried out or not carried out. This research suggests that the Komisi Pengawas Persaingan Usaha should carry out intensive and strict supervision of PT. GoTo in the future and should in evaluating conglomerate mergers, especially in the digital market, apply the potential competition theory to minimize the potential for competitive behavior from giant companies merging in Indonesia."

"Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor pailit yang terdapat di luar wilayah tempat putusan pailit ditetapkan tidak tercakup kedalam boedel pailit. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah harta pailit yang akan dipergunakan untuk membayar sejumlah utang kepada para kreditor, sehingga tidak terpenuhinya hak pembayaran kreditor. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Rv suatu putusan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia sehingga berlaku prinsip teritorialitas terhadap putusan pengadilan asing. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diakuinya putusan pailit asing di Indonesia dan juga sebaliknya terhadap putusan pailit Indonesia di negara asing. Terjadinya krisis ekonomi global di Asia pada 1997, telah memacu berbagai negara di Asia untuk melakukan reformasi hukum kepailitannya terutama dalam kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi isu kepailitan lintas batas tersebut, Singapura dan Malaysia mengadakan insolvency agreement secara resiprositas sedangkan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand berupaya dengan memperbaiki instrumen hukum kepailitan negaranya dengan mengacu pada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh United Nations. Maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki insturmen hukum nasionalnya dengan mengacu pada Model Law, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas di Indonesia baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

---

In the development of global economy and international business transactions, cross-border insolvency issues are often found and become a global problem. Applicability of the territoriality principle and the state sovereignty principle in most civil law and common law countries causes a bankruptcy judicial decision unable to be recognized and executed in another country, so that the assets of debtors located outside the region cannot be included into the set of the bankrupt's property. It'll cause reduction sum of the bankruptcy's property which will be used to pay a sum of debt to the creditors, so that, fulfillment of the rights of creditors payments won't be accomplished. Similarly in Indonesia, based on Article 436 Rv, a foreign judicial decision cannot be recognized and executed in Indonesia appropriate with territoriality principle. It'll cause a foreign bankruptcy judicial decision cannot be recognized in Indonesia and so does with Indonesia bankruptcy judicial decision in a foreign country.

The Asia global economic crisis in 1997 has spurred many countries in Asia to make bankruptcy law reform, especially in cross-border insolvency regulation. In order to face the cross-border insolvency issues, Singapore and Malaysia arranged a reciprocal insolvency agreement, while South Korea, Japan, and Thailand tried to fix the local bankruptcy law refer to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment issued by the United Nations. Knowing that there aren't any local or international regulation about cross-border insolvency in Indonesia yet, it's also important for Indonesia to take part in reforming the legal instruments to deal with cross-border insolvency problems by conduct and ratify international treaties or arrange It's local bankruptcy law refers to the Model Law."