Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In Indonesia, overexploitation of marine resource, specifically on fisheries sector, is accompanied with destructive fishing behavior and Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities. These problems cause Indonesia to suffer loss amounting to around $20 million per year. Indonesia is committed to implement sustainable marine resource and fisheries management by establishing Marine Protected Areas (MPA) reaching to 30 hectares by the end of 2030. Yet, there is no recent empirical study concerning the impact of MPA establishment in Indonesia to the overfishing condition. This research is aimed to answer the question. We employ Schaefer and Fox model to measure the Maximum Sustainable Yield (MSY) as the basis to calculate overfishing index. Overfishing comparison analysis is done by mean difference t-test and panel data regression. Given limitation of data, MPA, regency and Fisheries Management Area (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) level of data to obtain robust data. We found that, using mean difference t-test, overfishing index in MPA is lower compared to overfishing in level of regency and WPP. Panel data regression result also support our previous finding as MPA establishment has negative and significant impact to overfishing index. Other factors affecting overfishing level are the amount of total and sustainable effort. Our findings indicate that Indonesia is managing its MPA in the right way. Therefore, it is reasonable for government to expand MPA area in Indonesia in realizing the commitment of establishing 30 ha of MPA."

"Konektifitas infrastruktur Jakarta dengan kota Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi sebagai kota penyangga dapat meningkatkan hubungan keterkaitan antar sektor ekonomi, hal tersebut melatar belakangi KP3EI merumuskan Jabodetabek Metropolitan Priority Area MPA sebagai sarana Program Percepatan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan posisi strategis dalam penyumbang PDRB Jabodetabek dan PDB Indonesia terbesar, Provinsi DKI Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks. Struktur perekonomian di DKI Jakarta pada tahun 2011, keterkaitan ke belakang total terbesar terjadi pada sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 3,586958; Keterkaitan ke depan total terbesar terjadi pada sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 6,5545510; menempatkan sektor 6 makanan, minuman dan tembakau, sektor 9 kertas dan barang cetakan, sektor 10 pupuk, kimia dan barang dari karet, sektor 13 alat angkut, mesin dan peralatannya, sektor 15 listrik menjadi sektor kunci dianalisa menggunakan tabel input output DKI Jakarta 2006 yang sudah di perbaharui menjadi 2011 menggunakan metodologi RAS. Pada tahun tersebut, pengganda output total terbesar adalah sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 3,586958048; Pengganda pendapatan total terbesar adalah sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 0,9150094; Pengganda lapangan kerja terbesar adalah sektor 26 angkutan udara sebesar 0,0877197; Analisa investasi pembangunan infrastruktur melalui koridor MPA memiliki dampak yang signifikan di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2012-2020, pada 15 proyek dengan nilai Rp. 110,357 trilyun di shock investasi pada sektor konstruksi, angkutan rel dan jasa penunjang angkutan sehingga terjadi kenaikan output total sebesar Rp. 217,681 trilyun, kenaikan pendapatan total sebesar Rp. 39,743 trilyun, kenaikan lapangan kerja total sebanyak 439.276 orang dalam perekonomian.

---

Infrastructure connectivity with the city of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi city as a buffer to improve the relationship between economic sectors, it is the background for formulating KP3EI Greater Jakarta Metropolitan Priority Area MPA as a means of Acceleration Program through the Economic Development Acceleration and Expansion trough infrastructure development. Relating to the role and function as a state capital in accordance with Law No. 29 Year 2007 and a strategic position in Jabodetabek GDP and GDP contributor biggest Indonesian, Jakarta demanded continues to improve itself through the development to be able to cope with complex problems. Structure of the economy in Jakarta in 2011, the largest total backward linkages occur in sector 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods amounted to 3.586958 linkage to the biggest total in 10 sectors industrial fertilizer, chemical and rubber is 6.5545510 put the 6 sectors food, beverages and tobacco, sector 9 paper and printing, sector 10 fertilizer, chemical and rubber products, sector 13 transportation equipment, machinery and tools, sector 15 electrical into sector analyzed using a key input output tables of Jakarta in 2006 which has been updated to 2011 using the RAS methodology.

In this year, largest total output multiplier is sectors 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods of 3.586958048 largest total income multiplier is sector 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods of 0.9150094 largest employment multiplier is 26 sectors air transport of 0.0877197. Analysis of infrastructure investments through the corridors MPA had a significant impact in Jakarta period 2012 2020, at 15 projects with a value of Rp. 110,357 trillion shocking investment in sector construction, rail freight, and transport support service resulting in an increase in total output of Rp. 217,681 trillion, an increase in total revenue of Rp. 39,743 trillion, an increase 439.276 in total employment in the economy as much as people."

"Penelitian ini menganalisis evaluasi dampak MPA untuk memahami perubahan dan kemajuan implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penetapan MPA merupakan suatu upaya untuk konservasi. Penelitian ini menggunakan tiga lokasi MPA dan kabupatennya Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Berau dan kabupaten yang bukan lokasi MPA di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur untuk analisis mean difference, serta sebanyak 22 kabupaten MPA dan Non MPA tahun 2006-2016 untuk analisis regresi.Hasil analisis CPUE dengan mean difference antara MPA dan kabupaten tempat MPA berada dan analisis dengan membandingkan tingkat CPUE antara kabupaten dengan MPA dan kabupaten tanpa MPA menghasilkan mean CPUE di lokasi MPA yang berbeda signifikan dibandingkan dengan kabupaten tempat MPA. Mean CPUE juga menunjukkan hasil yang berbeda signifikan pada kabupaten yang merupakan lokasi MPA dibandingkan dengan kabupaten yang tidak memiliki MPA. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penetapan MPA akan berpengaruh signifikan terhadap CPUE. Dimana penetapan MPA di kabupaten akan meningkatkan CPUE.

---

This study analyzes the MPA impact evaluation to understand the changes and progress of policy implementation. Previous research has suggested that MPA determination is an attempt to conserve. This study used three MPA and district locations Anambas Islands District, Padang Pariaman and Berau Districts and non MPA districts in Riau Islands Province, West Sumatra and East Kalimantan for mean difference analysis, as well as 22 MPA and Non MPA districts of the year 2006 2016 for regression analysis.The result of CPUE analysis with mean difference between MPA and district where MPA is located and analysis by comparing CPUE level between districts with MPA and districts without MPA produces CPUE mean in MPA location which is significantly different compared to district where MPA. Mean CPUE also shows significantly different results in districts that are the location of MPA compared to districts that do not have MPA. The result of regression analysis shows that the determination of MPA will have a significant effect on CPUE. Where the determination of MPA in the district will increase CPUE."

"ABSTRAKEkosistem pantai dengan ketiga tipe sumberdayanya, yaitu laut, tambak dan sawah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi sebagian besar penduduk Marunda di Pantai Utara Jakarta. Di dalam lingkungan bersangkutan, keseluruhan kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi berlangsung atas dasar model pengetahuan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun.Keterikatan yang sangat kuat pada bentuk-bentuk mata pencaharian yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan alam di sekitarnya, menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial ekonomi dan sosial budaya, ketika lingkungan tersebut diambil--alih dan dirubah oleh kegiatan pembangunan kawasan industri Pusat Perkayuan Marunda (PPM).Kegiatan pembangunan PPM menyebabkan perubahan bentang alam yang ditandai dengan penyusutan lahan garapan penduduk yang semula tinggal di kawasan industri tersebut. Penyusutan lahan garapan tempat penduduk bersangkutan melakukan kegiatan mata pencaharian menimbulkan dampak terhadap keseluruhan sistem mata pencaharian mereka.Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan lingkungan dan untuk menghadapi berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan perubahan yang terjadi, penduduk dituntut mengembangkan upaya adaptasi, terutama berupa penyesuaian bentuk mata pencaharian dengan keadaan lingkungan yang ada setelah perubahan.Upaya adaptasi yang sebenarnya relatif dapat dianggap paling tepat dipilih untuk menanggapi perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi di lingkungan kawasan industri PPM, adalah dengan melakukan diversifikasi mata pencaharian.Diversifikasi mata pencaharian pada bentuk-bentuk yang berbeda dengan bentuk-bentuk mata pencaharian semula sebagian besar penduduk Marunda, perlu dilakukan agar penduduk yang lingkungan sumberdaya ekonominya terkena akibat langsung kegiatan pembangunan PPM, dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terlalu tergantung pada lingkungan sumberdaya laut, sawah dan tambak di sekitarnya yang masih akan terus berubah, sejalan dengan kelanjutan proses pembangunan PPM. Akan tetapi, pilihan ini tidak dididukung oleh pengetahuan kebudayaan yang luas.Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Marunda yang relatif sangat rendah dan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki semata-mata hanya berkisar pada lingkungan pantai di sekitarnya, menyebabkan keseluruhan perangkat pengetahuan kebudayaan mereka menjadi sangat terbatas, sehingga tidak mampu menghadapi perubahan orientasi ruang yang telah sangat berbeda kondisinya.Dari dua bentuk upaya adaptasi yang dikembangkan oleh penduduk setempat, yaitu mempertahankan bentuk mata pencaharian semula dan beralih ke bentuk mata pencaharian baru, tampaknya upaya mempertahan bentuk mata pencaharian sampai saat ini masih menjadi pilihan sebagian besar penduduk.Pilihan upaya adaptasi sebagian besar penduduk yang masih terikat pada lingkungan sumberdaya semula (laut, sawah dan tambak) akan dapat lebih memperburuk kondisi sosial ekonomi di masa yang akan datang, terutama pada saat proyek PPM mulai beroperasi, jika tidak segera dicari pemecahan dan penanggulangannya secara tepat dan terpadu.Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang di dukung oleh data kuantitatif dan dilengkapi oleh studi kasus. Secara keseluruhan, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Cara yang digunakan untuk memilih sampel adalah proportional random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 120 orang dan jumlah informan kunci sebanyak enam orang di antara keseluruhan penduduk Marunda.Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji Chi-square (X2), sedangkan pengujian signifikansi perubahan dilakukan dengan menggunakan tes Mc Nemar. Perhitungan kekuatan hubungan dilakukan dengan menggunakan koefisien asosiasi Cramer (C) untuk variabel-variabel nominal dan dengan perhitungan koefisien korelasi pangkat d sommers (d y/x) untuk variabel-variabel ordinal.Studi ini dimaksudkan untuk melihat secara utuh kehidupan sosial-budaya dan sosial-ekonomi penduduk Marunda, khususnya aspek kehidupan ekonomi yang diwujudkan dalam sistem mata pencaharian, baik sebelum maupun sesudah adanya proyek pembangunan PPM. Setelah itu akan dilihat pula gambaran dampak yang timbul dari proses pembangunan kawasan industri tersebut (terutama pada tahap konstruksi) terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk di. Kelurahan Marunda yang berkenaan dengan sistem mata pencaharian.Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan dapat memberi masukan untuk penyusunan strategi perencanaan pengembangan lingkungan, khususnya pada tingkat lokal bagi pihak PPM dan pemerintah daerah DKI dalam upaya memperbaiki taraf hidup penduduk setempat dan penanggulangan berbagai masalah yang mungkin masih akan timbul. Bagi perencana pembangunan tingkat nasional, terutama yang bertanggungjawab pada proyek pembangunan kawasan industri sejenis, strategi perencanaan dan pengelolaan lingkungan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hidup penduduk di sekitar lokasi proyek juga dapat diterapkan di daerahdaerah lain di Indonesia yang sedang dan akan mengadapi masalah yang serupa dengan apa yang dewasa ini dialami penduduk Marunda.Hasil-hasil studi menunjukkan bahwa :1. Perubahan bentuk mata pencaharian sebagai upaya adaptasi yang dilakukan oleh sebagian penduduk relatif kecil (X²=43,02; C=0,36), apabila dibandingkan dengan perubahan lingkungan sumber daya ekonomi yang terjadi.2. Perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi tidak langsung mempengaruhi pilihan bentuk mata pencaharian (X2=0,36; C=0,05).3. Pilihan bentuk mata pencaharian dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi social dalam hubungan yang tergolong cukup kuat (C= 0,48).4. Pilihan bentuk mata pencaharian juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang kuat (C=0,55). Berarti lebih kuat daripada hubungan antara pilihan bentuk dengan kemampuan adaptasi sosial.5. Kemampuan adaptasi sosial dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi dalam hubungan yang tergolong sedang dan bersifat negatif (d y/x = - 0,34).6. Kemampuan adaptasi sosial juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang tergolong kuat dan bersifat positif (d y/x = 0,59). Berarti hubungan yang ada lebih kuat daripada hubungan antara kemampuan adaptasi dengan perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi.7. Diperlukan suatu kebijaksanaan terpadu agar pembangunan PPM yang mempunyai cakupan kepentingan tingkat nasional ini berhasil dilaksanakan tanpa harus mengorbankan kehidupan penduduk Marunda sebagai korban. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar penduduk sulit merencanakan usaha atau bidang pekerjaan secara kongkrit di lingkungan yang masih akan terus berubah, dengan pengetahuan kebudayaan yang terbatas dan kemampuan adaptasi yang rendah.

---

ABSTRACT

The coastal ecosystem which consists of the three types of natural sources namely the sea, fish farming and rice fields have been forming a most important aspect of living for most Marunda villagers who live in the northern coastal areas of Jakarta. The entire economical process consisting of production, distribution and consumption activities among these villagers have been passed on, through inheritance, from generation to generation.

The exclusive dependability on the traditional ways of earning a living, which entirely relies on the environmental condition, has brought along various socio-economical and socio-cultural problems when this area was reclaimed by the authority and changed through the activities of the new industrial area for "Pusat Perkayuan Marunda" (PPM).

The PPM development activities have changed the spatial range of nature, which is indicated by the shrinkage of cultivated land belonging to the indigenous people who previously lived in this area, before the industrial estate started. The shrinkage of cultivated land, which the indigenous people made a living from before, has caused changes to the entire system of their means of subsistence.

To adjust themselves to the environmental changes and all the various problems these changes have brought along, these villagers will have to develop an adaptive aptitude to the new environment, especially to the new condition.

The adaptive effort, which is considered probably, the most effective, to select for the economical environmental changes in the PPM industrial areas, is through the diversification means of subsistence activities.

The diversification of economical sources which vary from the original ones most of Marunda villagers used to have, should be designed in order that those villagers whose environmental economical sources are directly affected by the PPM activities can live on properly, without having to depend entirely on the sea fishing, rice fields and fish farming in the surrounding areas, which will continue changing in line with the PPM development processes in the future. However; this approach is not necessarily supported by adequate cultural knowledge.

The relatively low level of educational background that most of the Marunda villagers have, including their cultural knowledge, which is restricted to the surrounding coastal areas only, are the source of the incapacity for those villagers to adjust themselves to the entirely new living condition.

Of the two forms of adaptation efforts which the Marunda villagers are making, namely to stick to the traditional means of subsistence and to obtain new living sources, the former seems more preferable.

The preference of most villagers to stick to the traditional sources of living (sea, rice field and fish farms) could worsen the social economical condition in the future, especially when the PPM project begins operation and no accurate integrated solution and prevention steps are taken immediately.

This research is qualitative descriptive by nature and is supported with quantitative data obtained through various study cases. On the whole, the methods used are the qualitative and the quantitative ones. The sampling has been made based on the proportional random system, involving 120 respondents and 6 key sources of information from amongst the entire Marunda villagers.

The hypothetic test is done by use the chi-square (X2) method and the significance test using the McNemar Method. The calculation of relativity strength was done using Cramer's association coefficient (C) for nominal variables and correlative coefficient calculation square d Sommers (d y/x) for ordinal variables.

The purpose of this study is to see and analyze the Marunda villagers' socio cultural and socio economical lives as a whole, in particular the economical aspect behavior, which is reflected in the means of subsistence system.

This research is intended to provide additional information that could be used in setting up the environmental development planning strategies, particularly for the PPM Project Officer and the Jakarta Municipality Office (DKI) in an effort to improve the standard of living of the Marunda villagers and tackle future problems. In addition, this information could also be used by the government authorities, who are dealing with development of similar industrial projects and the environmental planning and development strategies for other areas in Indonesia, which are, or will be facing similar environmental problems which the Marunda villagers are experiencing presently.

The results of this research indicate that:

1. The means of subsistence changes as an adaptation effort is relatively smaller than the economical source environmental changes (X2=43,02; C=0,36).

2. The economical source environmental change does not directly influence the choice of the means of subsistence form (x2=0,36; C=0,05)

3. The means of subsistence form choices are influenced by the social adaptation ability in strong relation (C = 0,48)

4. The means of subsistence form choice is also influenced by the cultural knowledge in strong relation (C = 0,05). Thus, a relation between the choices of form of the means of subsistence as compare to social adaptation ability.

5. The social adaptation ability is influence by the changing of environmental economical source in negative and average relation (d y/x = - 0,34).

6. The social adaptation ability is also influenced by the cultural knowledge in the positive and strong relation (d y/x = 0,59). It means that this relation is stronger than the relation between social adaptation ability and the environmental economical source change.

7. An integrated policy is needed in order that PPM development, which is of a National magnitude level, can be successfully implemented without sacrificing the way of life of Marunda's villagers as victims. This is to be implemented because there is a tendency that some of the villagers are unable to plan as to how to make a living, or choose a field of work in reality, due to the limited cultural knowledge and low level adaptation ability, in an environment which is still constantly changing."

"Dampak financial deepening terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi debat selama beberapa dekade. Penelitian ini menganalisa dampak financial deepening terhadap pertumbuhan ekonomi tingkat propinsi di Indonesia periode tahun 2001 sampai dengan 2016. Penggunaan data level propinsi selain jarang ditemukan dalam literature juga untuk mengurangi heterogeinitas yang tidak teramati pada data cross section antar negara. Pendekatan financial deepening dalam penelitian ini dibatasi pada sisi perbankan mengingat dalam sistem keuangan Indonesia, peran perbankan masih sangat dominan dibandingkan sektor keuangan lainnya. Melalui pendekatan data panel, diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara financial deepening dengan pertumbuhan ekonomi regional yang mendukung hipotesa supply leading (finance-led growth) pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam kaitan ini diperlukan langkah serius pemerintah untuk terus melakukan pendalaman pasar keuangan domestik khususnya melalui sektor perbankan agar mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

---

Impact of financial deepening to economic growth has been a debate for decades. This research analyzes the impact of financial deepening on provincial-level economic growth in Indonesia from 2001 to 2016. Besides The use of provincial level data is rarely found in the literature, the use of provincial-level data is also intended to reduce unobserved heterogeneity in cross-sectional data between countries. The financial deepening approach in this study is limited to the banking side considering that in Indonesia's banking sector is still very dominant compared to other financial sector. By Using data panel approach, the ratio between liquid liabilities to gross regional domestic product (PDRB) and the ratio between credits distributed by the banking sector to PDRB as a measurement of financial deepening, found a significant positive correlation between financial deepening with regional economic growth that supports supply lead hypothesis (finance-led growth) in previous studies. In this regard, Government must be seriously to enhance policy in order to deepen the domestic financial market, especially through the banking sector to encouraging economic growth."

"Tesis ini berupaya menjelaskan didalam era globalisasi ini bahwa Teknologi informasi yang telah merambah hampir seluruh dunia via satelit dengan implikasi pada system penyiaran global, secara tidak langsung dengan melihat acara-acara yang ada di media teleivisi, membaca media cetak serta mendengar radio, telah membuat perpindahan suatu budaya, politik. Disamping isu-issu lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokrasi membuat kita dituntut untuk melakukan adaptasi ataupun reformasi secara besar-besaran.Menguatnya suatu aktor non-pemerintah yaitu Para Kapitalis yang bernaung didalam Korporasi usaha berskala internasional yang memainkan perannya didalam politik, ekonomi, lingkungan, humaniter dan bahkan tidak jarang aktor non-pemerintah tersebut dapat mengacaukan perekonomian suatu negara. Peran tersebut mereka lakukan lewat transaksi di pasar mata uang & stock exchange secara internasional yang dilakukan secara bebas, serta ketidak mampuan Bank Sentral suatu negara untuk mengontrol nilai tukar mata uangnya sehingga krisis multi dimensi terjadi seperti yang dihadapi Indonesia saat ini.Adanya beberapa negara maju yang berbahasa sama yang memainkan perannya, bagaimana memastikan perusahaan mereka dapat memperoleh irisan kue ekonomi global dengan menggunakan teknologi satelit sebagai mata-mata mereka untuk kepentingan politik dan ekonominya demi kepentingan negaranya yang lebih luas, dan dengan dasar itu juga negara-negara maju tersebut memainkan perannya untuk menguasai negara-negara yang dianggapnya bertentangan dengan kepentingan negara mereka.Demikian juga suatu Lembaga Keuangan Intenational Monitory Funds (IMF) yang dimotori oleh Amerika Serikat memainkan perannya dengan membuat scenario, dengan dalih memberikan bantuan pinjaman uang kepada negara yang ditujunya, namun dibalik itu ada maksud dan tujuan yang lebih mendalam yaitu untuk menguasai sumberdaya alam dan ekonominya, yang ahirnya negara penerima pinjaman tersebut akan selalu tergantung kepada lembaga keuangan pemberi pinjaman.Untuk itu kita (pemerintah dan masyarakatnya) dituntut lebih akomodatif serta peka terhadap situasi dan kondisi perubahan yang terjadi setiap saat, agar kita dapat terhindar dari arus ombak globalisasi yang melanda dunia sekarang ini. Disamping itu negara/pemerintah dituntut agar berpihak kepada rakyatnya, serta adaya kerjasama dalam menghadapi situasi yang dihadapinya agar terhindar dari penguasaan negara lain didalam perdagangan pasar bebas dan politik bisnis yang dilakukan oleh negara-negara maju dan negara lainnya.

---

This thesis is attempting to explain that in this globalization era in which information technology has spread out all over the world through satellite with implication on the global broadcasting system, indirectly through television programs, printed media and radio has made transformation both on cultural and political aspects. In addition to the environmental issues, human right and democracy which demand us to adjust ourselves with these changes and to make total reformation.

Non government actors, in this case the capitalists under international-scale corporations? which are growing stronger and play their important role in political, economic, environmental, and humanity aspects, often destruct local economic pattern. They do their roles through international money market and stock exchange in which they can do it freely, and the inability of Central Bank of a country to control its currency so that multi dimensional crisis occurs in a country like Indonesia.

Some of the advanced countries speaking the same language are trying to win or to take part, "how to ensure their firm get decent slice of the "global economic pie" of information technology benefits. Using satellite technology as their means of intelligence for the sake of the political, economic and general purpose of their countries, and based on that, the advanced countries also play their role to dominate other countries which they consider as their opposing countries.

So is International Monetary Fund (IMF) led by United States of America who plays its role by making scenario, using loan to the target countries, but in fact there is a disguising purpose to exploit natural resource and economy, which in turn the doctor country will be permanently dependent to the creditor or the monetary institution.

Considering the above description, we, the government and the people, must be accommodative and sensitive toward the situations and conditions that change every time, so that we can anticipate the globalization backwash happening on the world. Apart from that, the government must be concerned with public interest in general, and the government must work together with the people to encounter the problems so that they can prevented from other country's domination in the free market political business by advanced countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari aliran modal masuk terhadap REER yang terjadi pada 6 negara Asia, meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina dan India untuk periode 1990-2011 melalui 3 jenis aliran modal yaitu, PMA, investasi portofolio, investasi lainnya. Dengan menggunakan model yang dikembangkangkan Lartey (2007) dan metode panel Feasible Generalized Least Square, hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi portofolio memiliki dampak apresiasi REER paling besar, diikuti oleh investasi lainnya dan PMA. Variabel makroekonomi derajat keterbukaan dan konsumsi pemerintah positif dan signifikan terhadap apresiasi REER.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of capital inflows towards the REER, in a sample of 6 Asian countries, consisting of Indonesia, Malaysia, Thailand, Phillippines, China, and India from the year 1990-2011. By using the model developed by Lartey (2007) and Feasible Generalized Least Square regression, the results reveal that portofolio investment have the greatest REER appreciation effect towards the REER, followed by other investment and foregin direct investment (FDI). Macroeconomic variables such as trade openness and government consumption positively and significantly affect the REER appreciation."

"This study analyzes the correlation between business diversification and performances in Indonesian listed companies from 2006-2011. In addition to observing business diversification impact on company?s performance in term of Return on Assets (ROA) and Tobin?s Q, this research also observes the business diversification impact on the performances of different companies at different level.The result of this research indicates that diversification gives negative effect to ROA and Tobin?s Q, while for higher level of diversification, the effect on Tobin?s Q is relatively high. The negative effect of diversification on ROA is higher in the group of companies with higher ROA. The different results show that when using Tobin?s Q as a measure of companies? performances, diversification gives negative impact to companies? performance in the intermediate level."