Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini memiliki sebuah pertanyaan penelitian, yakni bagaimana peran Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dalam proses perumusan RUU Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran? Pada akhir kesimpulan skripsi ini, jawaban pertanyaan penelitian tersebut terjawab bahwa ATVSI memiliki peran langsung dan aktif terhadap proses perumusan RUU Revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kesimpulantersebut diperoleh dengan melakukan penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisisdalam skripsi ini ialah konsep peran dari Soerjono Soekanto (1986), konsep elitedari Yamokoski dan Dubrow (2008), taktik media oleh Cooper (2002). Terdapat tiga temuan pendukung yang memperkuat kesimpulan penelitian skripsi diatas. Temuan pertama menunjukkan bahwa terdapat pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta. Pemusatan kekuasaan ini menjadikan beberapa pemilik Lembaga Penyiaran Swasta sebagai aktor elitedalam lembaga penyiaran swasta di Indonesia. Temuan kedua menunjukkan peran langsung dan aktif ATVSI terhadap RUU dapat dilihat pada pasal-pasal yang dimaksudkan untukmemperketat pengawasan terhadap LPS. Temuan ketiga menunjukkan peran langsung dan aktif yang dilakukan oleh ATVSI menyebabkan terjadi relasi kuasa antara ATVSI dan Panja Penyiaran, ATVSI dan Baleg, serta Baleg dan Panja Penyiaran. Diantara ketiga relasi tersebut, relasi antara ATVSI dan baleglah yang kemudian membuat kepentingan ATVSI terakomodir dan tertuang dalam naskah RUU."

"Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan Internet Television di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap program siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang bertujuan memberikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku bisnis dalam menyelenggarakan Internet Television (TV Internet) serta definisi dari TV Internet itu sendiri dan perbedaannya dengan layanan IPTV. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan TV Internet dan juga menganalisis perbedaan antara Net TV dengan IPTV dan penyelenggaraan TV Internet di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan penyiaran berbasis Internet Protocol (IP) sehingga keberadaan TV Internet di Indonesia belum mempunyai kepastian hukum yang jelas dan juga belum memiliki payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para penyelenggara TV Internet, dengan kesimpulan saat ini penyelenggara TV Internet yang menggunakan IP publik dalam mengirimkan kontennya hanya dapat berpegang pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sistem pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk membuat peraturan sendiri (self regulatory) atau dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan penyiaran berbasis IP yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap proses penyelenggaraan TV Internet di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal review of the implementation of Internet Television in Indonesia concerning the legal status and supervision of programs broadcast by Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting which aims to give legal certainty to businesses in conducting Internet Television (Internet TV) and the definition of Internet TV itself and the difference with IPTV services.

Legal research in this thesis uses the normative law research by analyzing the rule of law in the relevant legislation, descriptive study that describes the definitions, concepts, and various forms of Internet television services and also analyze the differences between Net TV with IPTV and the implementation of Internet TV in Indonesia according to the laws and regulations.

In Indonesia, there has been no legislation that specifically regulates the activities of broadcasting-based Internet Protocol (IP) so that the existence of Internet TV in Indonesia do not have clear legal certainty and also not have a legal umbrella that can provide protection against the organizers of Internet TV, with the conclusion that Internet TV providers who use the public IP in sending its contents can only hold on to the Broadcasting Act and the Law of Information and Electronic Transactions.

Additionally, surveillance systems can be done in the form of making his own rules (self regulatory) or by following the provisions set by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Therefore, it is expected that the Government of Indonesia to make a legislation regulating the activities of IP-based future of broadcasting will provide security and comfort to the process of implementation of Internet TV in Indonesia. "

"Tesis ini membahas tentang adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam penyiaran yang dikaitkan dengan perkembangan platform digital di Indonesia. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memodernisasi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kekosongan hukum yang terjadi ini menyebabkan adanya kelemahan dalam pengawasan konten dalam penyiaran di platform digital. Karena platform digital ini tidak dikategorikan sebagai pelaksana penyiaran dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak berwenang dalam mengawasi konten pada platform digital. Walaupun pengawasan pada konten platform digital ini bisa menggunakan peraturan – peraturan lain, seperti contohnya bisa dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika terdapat isi konten yang mengandung pornografi dan SARA. Tetapi hal ini tidak cukup karena tidak adanya pengawasan yang pasti dari negara. Perlunya merombak Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ini dikarenakan sudah banyak konten – konten pada platform digital ini yang terkesan lebih bebas dari siaran di televisi dan radio. Bahkan tidak sedikit juga lembaga penyiaran yang ikut membuat akun dalam platform digital tersebut agar dapat menyiarkan siaran – siaran yang kurang memenuhi kaidah – kaidah penyiaran yang diatur dalam Undang – Undang

---

This thesis discusses the existence of a legal vacuum that occurs in broadcasting, which is associated with the development of digital platforms in Indonesia. This happened because the government did not modernize Act Number 32 of 2002 concerning Broadcasting in accordance with existing technological developments. This legal vacuum has led to a weakness in content supervision in broadcasting on digital platforms. Since this digital platform is not categorized as a broadcasting operator in Act Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, the Indonesian Broadcasting Commission and the Ministry of Communication and Information Technology are not authorized to supervise content on digital platforms. Although the supervision of the content of this digital platform can use other regulations, for example, it can be related to the regulations in the Law on Information and Electronic Transactions if there is content that contains pornography and SARA. But this is not enough because there is no definite supervision from the state. The need to overhaul Act Number 32 of 2002 concerning broadcasting is because there is already a lot of content on this digital platform, which seems to be freer than broadcasts on television and radio. In fact, quite a few broadcasters are even involved in creating accounts on the digital platform in order to be able to broadcast that do not meet the broadcasting rules regulated in the Act."

"[Bagian 1 Analisis SituasiKelompok usia dewasa muda (17-25 tahun) dituntut untuk mengisi perannya di masyarakat dengan menentukan dan mempersiapkan karirnya. Informasi yang terbatas mengenai ragam profesi menjadi penghambat bagi dewasa muda di Indonesia untuk mempersiapkan karirnya. Program televisi edutainment "DUA SISI" hadir memberikan informasi, referensi, motivasi dan inspirasi bagi dewasa muda mengenai ragam profesi yang ada, agar dapat menentukan dan mempersiapkan masa depannya sedini mungkin.Bagian 2 Manfaat dan Tujuan Pengembangan PilotManfaat bagi khalayak: Memberikan referensi mengenai beragam profesi yang di masyarakat pada dewasa muda. Manfaat bagi pengelola: Memberikan citra positif bagi stasiun televisi karena menyajikan tayangan televisi bermutu dan mengedukasi dewasa muda untuk dapat meraih profesi yang diharapkan.Tujuan sosial: Mengajak dewasa muda untuk lebih peduli dengan masa depannya selepas bangku kuliahTujuan ekonomi: Program televisi "DUA SISI" bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial kepada stasiun televisi yang menayangkan program ini, yakni NET.Bagian 3 Pilot yang DikembangkanProgram ini berjudul "DUA SISI" dengan format TV Dokumenter Cinema Verite. Program ini mengangkat seputar profesi yang ada di masyarakat. Rencana tayang di NET setiap hari Minggu pukul 16.00 WIB. Durasi program 30 menit. Target khalayak adalah dewasa muda usia 17-25 tahun dari keluarga SES A-B.Bagian 4 EvaluasiPre-Test dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD)Evaluasi dilakukan setelah penayangan program. Metode yang digunakan antara lain, evaluasi internal (tim produksi) dan evaluasi eksternal (khalayak).Bagian 5 AnggaranJumlah total anggaran pembuatan pilot Rp 6.200.000,-Jumlah total anggaran pembuatan programJabodetabek Rp 2.550.000,-Luar Jabodetabek Rp 15.500.000,-Jumlah perkiraan pendapatan (slot iklan) per episode Rp 237.000.000,- (Jabodetabek) 224.500.000,- (luar Jabodetabek)Jumlah anggaran evaluasi Rp 1.160.000,-

---

Part 1 Situation AnalysisYoung adult age group (17-25 years) are required to fill their role in society to determine and prepare his career. Limited information about professions become a barrier for young adults in Indonesia to prepare their career path."DUA SISI" edutainment program will talk about information, set an example, motivate and inspire teenagers about several types of professions. This program will help teenagers to discover and learn about valuable information regarding their profession of choice as early as possible.Part 2 Advantages and Purposes of Pilot DevelopmentAdvantage for society : to give example about different profession.Benefit for developer : to build a positive image for this TV station.Social purpose : to make students more aware and interested to discover what they want to do and achieve in the future.Economic objective : to provide more benefits for TV station.Part 3 Developing PilotThis program is called "DUA SISI", an edutainment TV program. It talks about different professions. Planned to be broadcasted on NET every Sunday at 04.00 PM. The program runs for 30 minutes. The target audience are teenager between 17-25 years old.Part 4 EvaluationPre-test is conducted by the Focus Group Discussion (FGD)Evaluation is conducted after the proram is aired. The methods is internal evaluation (production team) and external evaluation (audience).Part 5 BudgetingBudget for pilot development : Rp 6.200.000,-Budget for production costJabodetabek Rp 2.550.000,-Outside Jabodetabek Rp 15.500.000,-Estimated total income per episode (TVC) Rp 237.000.000,- (Jabodetabek) 224.500.000,- (outside Jabodetabek)Budget of evaluation Rp 1.160.000,-;, Part 1Situation Analysis Young adult age group 17 25 years are required to fill their role in society to determine and prepare his career Limited information about professions become a barrier for young adults in Indonesia to prepare their career path ldquo DUA SISI rdquo edutainment program will talk about information set an example motivate and inspire teenagers about several types of professions This program will help teenagers to discover and learn about valuable information regarding their profession of choice as early as possible Part 2Advantages and Purposes of Pilot DevelopmentAdvantage for society to give example about different profession Benefit for developer to build a positive image for this TV station Social purpose to make students more aware and interested to discover what they want to do and achieve in the future Economic objective to provide more benefits for TV station Part 3Developing PilotThis program is called ldquo DUA SISI rdquo an edutainment TV program It talks about different professions Planned to be broadcasted on NET every Sunday at 04 00 PM The program runs for 30 minutes The target audience are teenager between 17 25 years old Part 4EvaluationPre test is conducted by the Focus Group Discussion FGD Evaluation is conducted after the proram is aired The methods is internal evaluation production team and external evaluation audience Part 5BudgetingBudget for pilot development Rp 6 200 000 Budget for production costJabodetabek Rp 2 550 000 Outside Jabodetabek Rp 15 500 000 Estimated total income per episode TVC Rp 237 000 000 Jabodetabek 224 500 000 outside Jabodetabek Budget of evaluation Rp 1 160 000 ]"

"The requirements of the community for information presently have become the major requirements in the daily living.

The existing information media, both newspapers and radio broadcast like the television broadcast must be able to meet the requirements on information in accordance with the era. With the sophisticated technology, satellites for broadcast relays, both radio and television broadcast have been developed. Furthermore, telecommunication technology and computer (digital technology) have set up an internet information media.

The competition has occurred between the television broadcasting industries, since the establishment of the television station RCTI in 1989, and later followed by SCTV, Indosiar and so forth. Until 2004, there are already 15 national private television stations.

The development of business industries on television broadcasting conducted competitively among these television broadcasts, had brought forth the issuance of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting.

With the validity of the constitution, there has occurred a number of responses both pro and contra, due to the impact on the private television industries.

From the results of research, this had motivated the writer to further know the impact of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting towards the business industries on television broadcast. The writer had carried out a Field Research through the distribution of questionnaires on 30 respondents in the program and technical divisions, and HRD of PT, RCTI.

In order to know the impact on the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, some articles were considered very crucial, and the questionnaire data showed an independent variable, i.e. the crucial articles that influence the dependent variables (Broadcasting Program) having 15 articles. These articles will influence the development of the broadcasting stations and working outlines (DPK) of RCTI as the National Television.

With the issuance of the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, this will influence the performance of RCTI, particularly in obtaining the competition of the market segments on advertisements already available. Conversely, Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, will protect the local programs and become a information and entertainment media adjusting with the Indonesian culture in supporting the Regional Autonomy Constitution."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent., This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS This research use qualitative approach with literature study and in depth interview This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPI rsquo s role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent ]"