Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris diluar jabatannya dapat tetap dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 2 Kode Etik Notaris karena pada prinsipnya jabatan notaris terus melekat dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi notaris tersebut walau sedang tidak menjalankan jabatannya sekalipun. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) pokok permasalahan yaitu pertama, dampak pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris dan kedua, tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan tanda tangan pada Surat Penyerahan Tanah (SPT) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408/K/Pid/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan kepada norma hukum tertulis dengan menggunakan sumber berupa data sekunder. Data tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana mengenai pemalsuan serta jabatan notaris, buku-buku serta jurnal yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang Penulis teliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa terdapat tiga dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris, pertama dampak terhadap S yang mengalami kerugian materiil, kedua dampak terhadap SPT yang tanda tangan didalamnya dinyatakan palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Nomor 3250/DTF/2014, dan ketiga dampak terhadap M yang dinyatakan bersalah “Mempergunakan Surat Palsu”. Tanggung jawab M selaku notaris ialah berupa tanggung jawab etika/moral, profesi, maupun hukum. Dalam kasus ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pid/2016, M dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan.

---

Falsification of signature conducted by public notary outside their professional designation may be penalized with Article 16 Paragraph (1) of UUJN and Article 2 of Notary Code of Ethics. In principle, the public notary title is adhered and could not be disaggregated from such individual even though it is conducted outside their position as public notary. In this research, there are 2 (two) main issues to be discussed. First, the effect from signature falsification conducted by public notary. Second, the responsibility of the public notary towards the falsification of signature on the Land Handover Letter (SPT) in regards with Supreme Court of Indonesia Decree No. 408/K/Pid/2016. The method use in this research is juridical normative which emphasized on written law or norm with secondary data. The aforementioned data was use to analyze criminal regulation related to forgery/falsification and public notary, books and journals which have relevant connection with the issues in this research. The result of this research shown, that there are 3 (three) impact from the falsification of signature conducted by public notary. First, the impact to S which suffer material damage. Second, the impact to the Land Handover Letter (SPT) which was signed is deemed falsified through Minutes of Criminal Laboratory Research Number 3250/DTF/2014. Third, the impact to M which was sentenced guilty with “Using Falsified Letter”. Furthermore, M’s responsibilities as public notary is moral/ethical, profession, and legal responsibilities. In this case, pursuant to Supreme Court of Indonesia Decree Number 408/K/Pid/2016, M was sentenced guilty, legally and validly conducting criminal action, which was “Using Falsified Letter” as stipulated in Article 263 Paragraph (2) Criminal Code and sentenced with 5 months of imprisonment."

"Notaris adalah Pejabat Publik yang mendapat kewenangan dari Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan di bidang Perdata. Di dalam menjalankan jabatannya, banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana seperti kasus yang Penulis angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/K/Pid/2010 yang menghukum notaris dengan dakwaan "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik". Akan tetapi bila kita melihat dari wewenang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, akan teteapi tanggung jawab yang dapat dimintakan dari seorang Notaris adalah sebagai pihak yang "Turut serta memalsukan akta".

---

Notary is an official civil officer who gets his authority from the Country to do some part of civil administration. These days, we can see that many notaries break the law when he does his job, either break civil law or criminal law, like this Supreme Court Case with Register No. 1099/K/Pid/2010 which case sentence a notary with indictment of "Participating in ordering a person to put false information into a authentic deed". But if we look closely in notary duties and authority , we know that a notary can not be sentenced with the indictment of participating in ordering a person to put false information into authentic deed, because the indictment should be "Participating in making deed forgery"."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta relaas yang cacat, siapa yang bertanggung jawab terhadap akta relaas yang cacat serta bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban terhadap akta relaas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Disebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis oleh hakim melalui proses pengadilan (Law it is devided by the judge through judicial process). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga membawa implikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan maupun terhadap Notaris itu sendiri. Berdasarkan penelitian dari analisa hukum ditemukan bahwa peranan Notaris dalam pembuatan akta relaas memegang peranan yang penting, dimana Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik atas permintaan para pihak yang berkepentingan, Akta Notaris dibuat dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Apabila akta tersebut dibuat dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akta tersebut menjadi cacat dan Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dan secara seksama memahami ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak saja terbatas pada Undang-undang Jabatan Notaris tetapi juga kepada peraturan perundang-undang lainnya.

---

This thesis deals with the role and the role notary against Relaas deed which is flawed, who is responsible for the deed and find out what form of accountability to the relaas deed. The methods used in this research is that research is both the juridical normative. Also known as doctrinal research (doctrinal research) which is a study that analyzed the law either written by the judge through the court proceedings (Law it is devided by the judge through the judicial process). This research is descriptive research analysis aims to explain how a deed made by a notary may be cancelled by the Court so that it carries implications for the parties concerned as well as against a notary itself.

Based on the research of legal analysis found that the role of the notary in making a relaas deed made an important role where a notary as a public official authorized to make authentic deed at the request of the interested parties, the notary deed made by not heeding the prevailing laws and regulations. If the certificate is created by not heeding the applicable legislation then the deed became disabled and Notary in question can be asked of notary public accountability in carrying out tasks in Office shall apply the principles of prudence and thoroughly understand the terms set by the legislation, not just limited to the Notary Office of legislation but also the regulation militate in other laws."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan Notaris terhadap gugatan pembatalan Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya SKHM tersebut. Gugatan pembatalan tersebut dilakukan akibat adanya putusan hakim yang memutus bahwa dokumen-dokumen yang mendasari pembuatan SKHM tersebut palsu. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil, sehingga dalam kasus ini Notaris harus dilindungi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dilakukan pembatalan SKHM serta akta turunannya, bagaimana akibat pembatalan SKHM dan akta turunannya tersebut terhadap para pihak, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris akibat pembatalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.Hasil yang didapat penulis adalah cara pembatalan SKHM dengan mengajukan ke pengadilan oleh orang yang merasa dirugikan, dimana hakim memutus SKHM ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo;. Akibat ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo; berarti bahwa keadaan berlaku surut dan kembali ke keadaan semula atau ex tunc. Perlindungan Notaris dalam membuat SKHM dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif yaitu dengan membuat Akta Pernyataan yang dihadiri 2 dua orang saksi dan mencantumkan tentang tanggung jawab penghadap jika menyampaikan keterangan palsu, sementara itu perlindungan secara represif yaitu dengan menganut asas praduga sah, hak ingkar serta wajib ingkar.

---

This thesis discusses regarding the Notary protection against cancellation lawsuit of Inheritance Right Letter Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM by third party who feels aggrieved by the issuance of SKHM. Cancellation lawsuit was made due to a judge 39 s decision to decide that the documents underlying the SKHM are counterfeit. Notary in carrying out his her position has no obligation to examine material truth, so in this case the Notary must be protected. The main problem in this research are how to do the cancellation of SKHM and its derivative deed, the consequences of the cancellation of SKHM and its derivative deeds to the parties, and legal protection to Notary due to the cancellation. This research is an analytical descriptive research.The results obtained by the author are the way of cancellation of SKHM by appealing to the court by the person who feels aggrieved, in which the judge decides SKHM has no legal force . The effect of has no legal force means that the state is retroactive and returns to its original state or ex tunc. Notary 39 s protection in making SKHM is done preventively and repressively, preventively by making a Deed of Statement attended by 2 two witnesses and mentioning responsibility to confront if giving a false information, while repressive protection done by adopting the principle of legitimate prejudice, right of disclaim and obligatory disclaim."

"Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, notaris harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya. Pembuatan akta yang dikeluarkan oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dibuat berdasarkan keinginan para pihak dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya akan membuat suatu akta kehilangan otentisitasnya. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris San Smith, SH dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 K/PID/2010 tanggal 29 Juni 2010 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Notaris San Smith, SH telah menerbitkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dengan sengaja memasukkan data yang berbeda dengan data yang diberikan oleh salah satu pihak penghadap. Maka mengakibatkan Akta yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum karena Notaris sudah melanggar kewajibannya dan tanggung jawab yang diberikan kepada Notaris San Smith, SH dalam hal ini berupa sanksi pidana. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, menitikberatkan penelitian pada data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis.

---

The notary as a public officer appointed by the State have a duty which is set specifically in the law on Notary Office. A notary must act honestly, thoroughly and impartially. Honesty is crucial because if a notarial act by dishonesty will be lots of events to the detriment of the community. In providing services, the notary has to be responsible to themselves and to society. Responsible to yourself means that the notary public work due to moral integrity, intellectual and professional as a part of his life. In providing service, a notary public always maintain the lofty ideals of the profession in accordance with the obligations of his conscience. The making of deed issued by a notary public has the perfect proof strength based on the wishes of the parties and is made in accordance with the legislation in force. Manufacture of notary deed which is not in accordance with the laws and other regulations will create a loss of authenticity certificate. As with any violations committed by notaries San Smith, SH the Supreme Court's ruling of the Republic of Indonesia Number 1099 K/PID/2010 29 June 2010 in the ruling explained that the notary public San Smith, SH has published a Deed Binding Yourself to do the Selling with accidentally entering different data with the data provided by one of the parties. It resulted in a Deed made to be annulled by law because the notary has already breached its obligations and responsibilities provided to Notary San Smith, SH in this form of criminal sanction. This research was compiled by using the juridical normative methods, focussing research on secondary data on legal data i.e. written legal norms."

"ABSTRAKTindakan Pidana Pemalsuan Surat Yang Dituduhkan Kepada Seorang Notaris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 Maret 2016 Nomor 71K/Pid/2016 Tesis ini membahas mengenai salah satu kasus tindak pidana yang dituduhkan kepada seorang notaris. Fokus utama analisis Penulis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/Pid/2016 adalah mengenai kewenangan Notaris saat meneruskan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3, tanggal 09 Juni 2010 menjadi Akta Jual Beli Nomor 2, tanggal 12 Februari 2012, dan tanggung jawab Notaris atas surat-surat yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli menjadi Akta Jual Beli yang dibuat sudah dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya dalam pembuatannya sudah memperhatikan keharusan pemenuhan persyaratan dalam membuat Akta Jual Beli yaitu melakukan pengecekan setipikat atau pemeriksaan ke Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat aslinya, serta melakukan pembayaran pajak atas tanah dan validasi pajak, sehingga pada akhirnya dikabulkan permohonan balik nama tersebut oleh Kantor Pertanahan BPN dan dapat dibuatkannya Akta Jual Beli. Namun, Notaris harus mempunyai prinsip dan berani untuk menolak jika permintaan dari klien dirasakan tidak sesuai dengan koridor atau ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai tanggungjawab Notaris terhadap surat yang dibuatkannya tidak terdapat masalah yang signifikan karena surat-surat yang dibuatkannya sudah sesuai dengan proses yang sebagaimana mestinya dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dari penelitian ini menyarankan perlunya kegiatan pelatihan berkala yang diselenggarakan dari Organisasi Notaris INI terutama materi-materi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris untuk selalu mempertahankan kinerja dan pengetahuan Notaris yang semakin mutakhir dan mengikuti perkembangan dalam masyarakat.Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Notaris.

---

ABSTRACT Criminal Act of Letter Forgery alleged towards a Notary Case Study of Supreme Court of the Republic of Indonesia on 28th March 2016 Verdict Number 71K Pid 2016 . This thesis will discuss on a case where a notary has been alleged for criminal act. The main focus of the author 39 s analysis of the Supreme Court Decision Number 71K Pid 2016 is regarding the authority of a Notary in forwarding the Sale and Purchase Agreement No. 3 dated June 9, 2010 to the Deed of Sale and Purchase Number 2 dated February 12, 2012, the letter he made. The research method used is juridical normative which is analytical and descriptive and uses a qualitative approach. The result of the research shows that the making of Sale and Purchase Agreement into the Sale and Purchase Deed that has been made in accordance with its obligation in its manufacture has been paying attention the requirement of fulfillment of requirement in making Deed of Sale that is checking the certificate or inspection to Land Office concerning conformity of certificate of land right with list existing at local Land Office by showing original certificate, the requirement of making the Deed of Sale and is to make the payment and validation of the tax, so in the end it is granted the request behind the name by the Office Land. However, a Notary must have a principle and dare to refuse if the request from the client if it is not aligned with the principles or provisions of the applicable law. Regarding the responsibility of Notary to the letter he made there is no significant problem because the letters he made are in accordance with the process as should be done by a Notary in carrying out his duties and positions. Ultimately, there is a need for thoroughly organized regular training activities by Notary Organization INI , specifically on materials related to the duties and positions of Notaries and how they must strive on improving their performance and knowledge in harmony to the many developments taking place within the society. Keywords Criminal act, Letter Forgery, Notary "

"Tanah garapan adalah tanah kosong dan kemudian adanya penguasaan secara fisik tanpa adanya dasar hak yang resmi, notaris tidak akan membuat akta mengenai tanah garapan karena penggarap tidak punya hak apa pun terhadap tanah tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana keabsahan surat pernyataan hak tanah garapan dan kewenangan notaris berkaitan dengan surat pernyataan oper hak atas tanah garapan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122PK/PDT/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pemegang surat keterangan tanah/surat keterangan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah dan Kewenangan Notaris melakukan waarmerking, merupakan tindakan hukum notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut Undang-Undang, untuk mencatat dan mendaftarkan akta kontrak di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dalam daftar buku waarmerking yang disediakan khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada.

---

Cultivated land is empty land and then there is physical control without any legal rights basis, the notary will not make a deed regarding the cultivated land because the cultivator does not have any rights to the land. This research raises the problem of how the validity of the statement of cultivated land rights and the authority of a notary in relation to the operative statement on cultivated land based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 122PK/PDT/2019. To answer this problem, this study uses a normative juridical approach. In this study using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, this study used a descriptive data analysis method with a qualitative approach. The results of this study are based on evidence of land ownership owned by the holder of a land certificate/certificate of land tenure issued by the Lurah/Village Head which is legalized by the local District based on Article 7 paragraph (2), and Article 39 of Government Regulation Number 24 of 1997. Regarding Land Registration, it can be categorized as the basis of rights filed as the completeness of the application for land rights and the Notary's Authority to perform waarmerking, is a legal action for a notary or other public official who is authorized according to law, to record and register contract deeds under the hands of those who have made by the parties in the waarmerking book list specially provided for it in accordance with the existing order."

"Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai praktek jual beli dan tukar menukar hak atas tanah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 98 K/Pdt/2016, tanggal 5 Oktober 2016. Penelitian ini masuk ranah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa jual beli dan tukar menukar merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda namun bertujuan sama yaitu untuk memindahkan hak atas tanah. Jual beli dan tukar menukar berlandaskan pada hukum adat sehingga bersifat terang dan tunai. Peralihan hak yang terjadi dengan jual beli maupun tukar menukar hanya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan adalah sah sepanjang memenuhi syarat materii, namun tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

This thesis analyzes how national agrarian law regulates the practice of sale and purchase and exchange of land rights and how were the judge considerations in assessing the legitimacy of privately-made transfer of land rights in Jurisprudence No. 98 K/Pdt/2016, dated October 5, 2016 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This study includes in the domain of normative legal study or bibliography study by using secondary data sources.

Results of the study concluded that sale and purchase and exchange are two different legal actions but having similar objective, transferring the rights on land. Sale and purchase and exchange of rights are based on customary law so it is clear and cash. Transfer of rights in the form of the sale and purchase or exchange of rights can only be registered with the Land Office if it is made before a Land Deed Title Officer. Privately-made transfer of land rights is legitimate providing that meeting the material requirements, it is however cannot be registered with the Land Office as it does not meet the provisions of Article 37 Paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Registration of Land. "

"Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut.

---

The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement."

"Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas penulis adalah konversi tanah bekas hak eigendom yang merupakan tanah hak milik lama menjadi tanah hak milik baru sesuai UUPA. Cara perolehan pembuktian hak lama atas tanah menurut penjelasan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ada dua macam cara yaitu berdasarkan pembuktian pemilikan tanah dan berdasarkan pembuktian penguasaan tanah. Proses pendaftaran pertama kali dilakukan di Badan Pertanahan nasional untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah negara menjamin dan melindungi pemegang sertipikat hak atas tanah.Berdasarkan kasus yang ditinjau bahwa penguasaan tanah bekas hak eigendom oleh tergugat yang telah mendiami tanah tersebut selama 20 tahun dan dengan itikad baik tidak dapat dibatalkan. Sertipikat yang telah dikeluarkan tidak dapat dengan mudah dibatalkan, apabila sertipikat tersebut telah berusia lima tahun ataupun lebih.Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat. Terhadap pihak ketiga tanggung jawab diberikan kepada siapa perjanjiannya dibuat. Pihak yang mengadakan perjanjian dianggap yang mempunyai tanggung jawab bila terjadi permasalahan dikemudian hari

---

Basic Constitution of Agrarian was made as a nasionalitation from another constitution in the colonial decade. The base of basic constitution of agrarian is to guaranty law assurance for landlord. Basic constitution of agrarian regulate is to convert west land right become land right that manage by basic constitution of agrarian. The main concern that written by the author is the convert eigendom right which is old land right become new land right that regulate by basic constitution of agrarian. The procedure of this conversion manage by art 24 Government regulation number 24 of 1997, there are two option available, first, proof of ownership of land and second, proof of land ownership. First time land registration in national land agency to having a land certification. The published certificate are constitutif, which means government administration decision that affected legal consequences. The legal consequences is government guaranty dan protect land certificate owner. Based on this case that a eigendom land ownership that be managed twenty years with good faith by defendants can not be canceled. The published certificate can not be easy to canceled, although the certificate more than five years.Land right certificate is a strongest proof. For third party the liability is for who the agreement was made. The party that have an agreement should take responsibility for future circumstances."