Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini, banyak kalangan masyarakat yang memiliki ide-ide kreatif dan prestasi yang melahirkan Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu dari beragam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Pemerintah dalam merumuskan pasal yang mengatur bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia patut didukung dan diapresiasi. Namun dalam prakteknya, belum banyak ditemui bahkan tidak ditemui jaminan fidusia dalam bentuk Hak Cipta. Hal tersebut terjadi karena belum terdapat ketentuan lebih lanjut dan jelas yang mengatur mengenai mekanisme Hak Cipta digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat Akta Jaminan Fidusia dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas Hak Cipta mengingat fidusia atas Hak Cipta adalah merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dan dalam hal ini Notaris memiliki peranan dan tanggung jawab atas pembuatan Akta Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

---

Along with the current development and technology, many people have creative ideas and achievements that invented Intellectual Property Rights. One of the various Intellectual Property Rights is Copyright which as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In Article 16 paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright stipulated that Copyright can be used as a fiduciary guarantee. The government in formulating articles that stipulate the copyrights can be used as fiduciary guarantees should be supported and appreciated. However, in practice, there have not been many people found that even fiduciary guarantees in the form of Copyright have not been found. This happened because there were no further and clear provisions related to the Fiduciary Guarantee mechanism over Copyright. This thesis discussed the issue of the role of notary as a public official who has the authority to make a Fiduciary Guarantee Deed in the making of fiduciary guarantee deeds over Copyright considering that fiduciary over Copyright is a relatively new thing in law industry. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Based on the results of the study, it can be concluded that Copyright can be used as a fiduciary guarantee and in this case the Notary has the role and responsibility for making the Fiduciary Guarantee Act on Copyright which is used as an object of fiduciary guarantee."

"Dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2022, konten YouTube sebagai perwujudan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dapat menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014. Namun, pengaturan khusus yang mengatur mengenai konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia belum ada sehingga saat ini yang menjadi pedoman utama dalam penerapan pembebanan jaminan fidusia adalah UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal ini, UU No. 42 Tahun 1999 masih belum mampu untuk mengakomodasi hak cipta, khususnya konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Bahkan, lembaga perbankan juga masih ragu untuk membebani konten YouTube dalam jaminan fidusia karena kendala valuasi dan eksekusi atas hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa keabsahan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme pembebanan dan eksekusi dengan melihat pada UU No. 42 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Nantinya hasil dari penelitian ini adalah menyarankan pemerintah, lembaga perbankan dan nonbank, serta instansi terkait lainnya untuk membentuk suatu wadah bagi para penilai menghitung valuasi konten YouTube yang dijaminkan dengan jaminan fidusia dan membuat regulasi khusus terkait pembebanan maupun eksekusi konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum

---

With the issuance of PP No. 24 of 2022, YouTube content as an embodiment of copyright, as referred to in Article 40 of Law No. 28 of 2014, as stated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, can be an object of fiduciary guarantees. This is also in line with Article 16 Paragraph 3 of Law No. 28 of 2014. However, special arrangements governing YouTube content as objects of fiduciary do not yet exist, so currently the main guideline for implementing the imposition of fiduciary is Law No. 42 of 1999. In this case, Law No. 42 of 1999 is still unable to accommodate copyright, especially YouTube content, as a fiduciary security. In addition, banking institutions are still reluctant to encumber YouTube content with fiduciary due to valuation and execution constraints on this matter. Therefore, this research will use normative juridical research methods to analyze the validity of YouTube content as objects of fiduciary, imposition, and execution mechanisms by looking at Law No. 42 of 1999 and other related regulations. Later, the findings of this study will suggest that the government, banking and non-bank institutions, as well as other related agencies, create a platform for appraisers to calculate the valuation of YouTube content guaranteed by fiduciary, and that special regulations be enacted regarding the imposition and execution of YouTube content as objects of fiduciary to provide legal certainty. "

"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Melalui adanya perkembangan digital yang sangat pesat telah membuat adanya pelanggaran hak cipta yaitu adanya penggunaan hak cipta tanpa adanya perizinan. Pelanggaran tersebut terutama pada objek hak cipta lagu dan juga fonogram lagu yang digunakan pada platform YouTube di mana lagu tersebut dijadikan sebagai backsound iklan. Oleh karena itu, penggunaan fonogram lagu yang digunakan tanpa perizinan menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu meskipun Undang-Undang Hak Cipta kurang memadai, akan tetapi diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dan rinci mengenai perizinan terhadap penggunaan lagu yang digunakan untuk iklan, terutama dalam hal penggunaannya yang diunggah pada platform YouTube, hal ini agar dapat terhindar dari kerugian materiil dan immateriil dari seorang Pencipta, dikarenakan suatu karya cipta di dalamnya terdapat suatu nilai komersial.

---

When a creative is produced in a concrete form without lowering constraints and in compliance with regulatory requirements, copyright, the creator's exclusive right, automatically arises. Law No. 28 of 2014, which is an indication of Indonesia's involvement as a member of the World Trade Organization includes its compliance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, that regulates copyright protection in Indonesia. However, the rapid digital technology increase has led to copyright infringement—the unauthorized use of intellectual property. These infractions primarily relate to song phonograms on YouTube, where it is utilized as background music for advertisements, as well as the song's subject of copyright. Consequently, the unauthorized use of a song phonograph is the background of this thesis. As a result, the thesis's context is the unauthorized use of a song phonograph. The normative-juridical research methodology employed in this paper makes use of both the findings of copyright research and a written legal norm approach. The implication is that, notwithstanding the copyright law's sufficiency, more thorough and specific licensing agreements are required for songs used in advertising, particularly when those advertisements are posted to the YouTube site. Since copyrighted works have commercial value, doing so will prevent an author from suffering physical and intangible losses."

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan hukum dimana hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di Negara Indonesia dan Negara Singapura. Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia hal ini menyadarkan kita bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Dengan adanya pasal tersebut memunculkan masalah baru dimana belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence, penilaian aset HKI, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentukperaturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa debitur atau nasabah memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan. Untuk mewujudkan konsep tersebut, Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang telah mengatur secara jelas dan pasti peraturan mengenai HKI dapat dijadikan sebagai agunan di Bank.

---

This research discusses the comparative law where copyright can be used as an object of fiduciary security in Indonesia and Singapore. Based on Article 16 paragraph 3 of the Copyright Law which states that copyright can be used as an object of fiduciary security, this makes us aware that Intellectual Property Rights (IPR) basically have economic value. As is development of the global community, IPR can be used as collateral to get credit banking internationally. The existence of this article raises new problems where there is no clear concept related to due diligence, IPR asset valuation, and IPR appraisal institutions in Indonesia, and there is no juridical support either in the form of regulations related to IPR assets as objects of bank credit guarantees or revisions to Bank Indonesia Regulations. (PBI) No. 9/6/PBI/2007 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks related to credit collateral is one of the main factors why banks have not been able to accept HKI as objects of bank credit guarantees. In carrying out its function as an intermediary institution, Banks are required to apply the precautionary principle, particularly in channeling funds through the provision of credit or financing to ensure that the debtor or customer has the intention and ability to pay according to the agreement. To realize this concept, Indonesia needs to learn from countries that have clearly and definitely regulated IPR regulations that can be used as collateral in banks."

"Desain grafis merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam kategori gambar. Teknologi memberikan akses terhadap pencipta untuk melakukan pengumuman atau publikasi terhadap desain grafis di media internet. Namun, hal tersebut menjadi pisau bermata dua karena ditemukan banyak pelanggaran hak cipta terhadap desain grafis, terutama yang diperjualbelikan di marketplace sehingga merugikan hak eksklusif pencipta. Peneliti mencoba untuk menjelaskan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang marketplace selaras dengan perlindungan hak cipta terhadap desain grafis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan dari marketplace Indonesia seperti Shopee dan Tokopedia belum cukup komprehensif dalam menentukan batasan-batasan pelanggaran hak cipta sehingga masih terjadi banyak pelanggaran, sedangkan marketplace yang beroperasi di Amerika Serikat seperti Amazon dan eBay memiliki kebijakan mengenai batasan yang tegas tentang apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta desain grafis. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan marketplace merupakan implementasi dari undang-undang yang berlaku dimana Amerika Serikat telah mengatur secara spesifik, sedangkan Indonesia masih secara umum. Selain itu, terhadap pelanggaran hak cipta terhadap desain grafis yang terjadi, baik marketplace di Indonesia dan Amerika Serikat keduanya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selama sudah menyediakan klausul tegas, sarana pelaporan, dan pemutusan akses atau take down.

---

Graphic design is a creation that is protected by the Copyright Act in the image category. Technology provides access for creators to make announcements or publications of graphic designs on internet media. However, this has become a double-edged knife because there are many copyright infringement against graphic designs, especially those that are traded on the marketplace, thus harming the exclusive rights of creators. Researcher try to explain how the implementation of laws and regulations governing marketplaces is in line with copyright protection for graphic designs. This study uses a normative juridical research method with a qualitative approach. The results of this study state that the policies of Indonesian marketplaces such as Shopee and Tokopedia are not comprehensive enough in determining the limits of copyright infringement so that there are still many violations, while marketplaces operating in the United States such as Amazon and eBay have policies regarding strict limits on what which is categorized as a graphic design copyright infringement. This could be due to the fact that the marketplace policy is an implementation of applicable laws where the United States has specifically regulated it, while Indonesia is still general. In addition, for copyright infringements on graphic designs that occur, both marketplaces in Indonesia and the United States cannot be held legally responsible as long as they have provided strict clauses, reporting facilities, and termination of access or take down."

"Salah satu polemik dari pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia sehingga sulit untuk dilaksanakan karena mengingat jaminan fidusia masih menggunakan dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu UU Jaminan Fidusia sedangkan pengaturan mengenai hak cipta terus berkembang. Selain itu aturan teknis tentang tata cara pelakasanaannya belum diatur oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah. Permasalahan hukum yang timbul ketika hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud (intangible) dapat menjadi agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi/cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan eksekusi atas objek yang dijaminkan.Hak cipta sebagai objek jaminan wajib memberikan keyakinan, kepastian hukum serta perlindungan bagi kreditur atas pelunasan pinjaman di kemudian hari agar para pihak baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dapat mengurangi risiko dikemudian hari, maka hak cipta sebagai objek jaminan harus memiliki nilai ekonomis dikarenakan bank/lembaga keuangan non-bank pastinya dalam menyalurkan pinjaman harus mengetahui nilai hak cipta yang akan menjadi jaminan, untuk mendapat kepastian pengembalian pinjaman dalam hal debitur cidera janji. Selain itu, diperlukan juga kepastian bahwa akan adanya pihak yang membeli hak cipta tersebut ketika dilakukan eksekusi. Lebih lanjut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan metode penelitiannya adalah metode pendekatan kualitatif.

---

One of the polemics of copyright regulation as a fiduciary guarantee makes it difficult to One of the polemics of implementing copyright as fiduciary collateral in Indonesia is because our fiduciary law is still using the current legal basis (Fiduciary Collateral Act) while the regulation of copyright is continuing to evolve. Besides, the technical regulation regarding the implementation procedures has not been regulated by the laws or government regulations.

Legal issues that arise when copyright is used as an intangible immovable object in fiduciary collateral is when the debtor commits a default/breach of promise which results in the execution of the objects. Copyright that has been used as an object of collateral must provide assuredness, legal certainty, and protection for creditors to the repayment of loans at a later date so the parties - both lenders and loan recipients can reduce risks in the future. Furthermore, copyright as an object of collateral must have economic value, so the bank or other non-finance institution can calculate the value of the copyright to get certainty of loan repayment in the defaulting debtor problems. In addition, it is also necessary to ensure that there will be parties who buy the copyright when it is executed. Furthermore, the method used in this research is a normative juridical approach, namely by using a statutory approach, and the research method is a qualitative approach."

"Karakter fiksi merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu karya khususnya karya sinematografi. Suatu karakter fiksi merupakan kerja keras dan jerih payah pencipta dari hasil olah kreativitas dan imajinasinya. Karakter fiktif juga merupakan salah satu unsur utama yang mendukung tema dan konflik dalam suatu narasi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum mengatur secara khusus berkaitan dengan perlindungan terhadap suatu karakter fiksi. Perlindungan terhadap suatu karakter fiksi secara umum masih terhadap media dimana tempat karakter tersebut berada. Berbeda dengan Amerika Serikat, perlindungan terhadap karakter fiksi disana telah diakui dengan menerapkan standar-standar seperti Character Delineation Test dan Story Being Told Test, sehingga diperoleh kepastian perlindungan terhadapnya. Lebih lanjut, hal itu akan berpengaruh terhadap penggunaan yang wajar pada suatu karakter fiksi. Penggunaan yang wajar atau fair use merupakan salah satu doktrin sebagai bentuk pembatasan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi di Indonesia sejatinya merupakan penggunaan yang wajar terhadap suatu karya sinematografi khususnya film. Sebab karakter merupakan bagian utama dari suatu karya film yang membangun cerita dalam mendukung tema dan konflik. Sehingga penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi termasuk di dalam penggunaan yang wajar terhadap suatu karya film. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan dan prinsip penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta

---

Fictional characters are one of the integral elements of a work, especially a cinematographic work. A fictional character is the result of the creator's work and effort, as well as his creativity and imagination. Fictional characters are also one of the main elements that support the theme and conflict in a narrative. The current copyright law in Indonesia does not specifically regulate the protection of a fictional character. In general, the protection of a fictional character still on the media where the character is located. In contrast to the United States, the protection of fictional characters has been recognized in that country by using standards such as the character delineation test and the story being told test to ensure certainty of protection against it. Furthermore, it will affect the fair use of a fictional character. Fair use is one of the doctrines that limit the exclusive rights owned by the creator. Fair use of a fictional character in Indonesia is actually a fair use of a cinematographic work, especially a movie. Because characters are the main part of a movie, they build a story for supporting themes and conflicts. Therefore, the fair use of a fictional character is included in the fair use of a film work. By using the normative juridical research method, this paper will analyze how the protection and principle of fair use of a fictional character are addressed in the provisions of the Copyright Act."

"Pencipta dalam melahirkan suatu karya cipta membutuhkan kreativitas dari kemampuan daya pikir yang membutuhkan pengorbanan serta pertimbangan untuk mewujudkan idenya, seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Dengan begitu, sudah sepantasnya bagi pencipta untuk diberikan penghargaan dan perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya. Namun, masih kerap terjadi tindakan penjiplakan karya cipta rancangan busana untuk memperoleh manfaat ekonomi dengan memproduksi busana dari karya tersebut. Perbuatan penjiplakan karya cipta dengan tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini, timbul problematika bagaimana bentuk perlindungan hukum para pencipta rancangan busana tersebut, apakah hak cipta atau desain industri yang lebih tepat untuk memberikan perlindungan hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian dalam skripsi menggunakan metode yuridis normatif, yang mana mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi literatur dan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa rezim hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual yang lebih tepat untuk memberikan perlindungan terhadap karya rancangan busana adalah hak cipta.

---

In creating a creative work, the creator requires creativity from the ability of the mind that requires sacrifice and consideration to actualize the idea, such as time, energy, and thoughts. Therefore, it is appropriate for creators to be given appreciation and legal protection for their works. However, there are still frequent cases of plagiarizing the copyrighted fashion designs to obtain economic benefits by producing clothing from those works. Copying the copyrighted works without permission is an illegal act. In this case, a problem arises as to the form of legal protection for the creators of those fashion designs, whether copyrights or industrial designs are more appropriate to provide legal protection from the perspective of Intellectual Property Rights. The research in the thesis used the normative juridical method, which refers to legal norms in statutory regulations. The data sources used in this study are secondary data through literature studies and interviews with informant. The data obtained will be analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, the author argues that the legal regime in the perspective of Intellectual Property Rights that is more appropriate to provide protection for fashion design works is copyright."