Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang uang digital sebagai bentuk uang baru yang sebelumnya hanya dimilikibentuk fisik. Dengan menggunakan hermeneutika Paul Ricoeur, penulis mencari implikasi sosialdari uang digital pada konsumsi pola individu di dunia sosial. Dengan melihat tiga aspek;relasi kuasa, relasi kelas, dan kesadaran individu. Tesis ini akan menunjukkan perubahanuang fisik menjadi uang digital tidak hanya berubah pada tingkat materi. Uang digital tidak terbatashanya dengan fungsi, seperti untuk membuat transaksi lebih mudah, tetapi juga ada makna lain, yang bisa dilakukanmemiliki implikasi yang mengubah konsumsi derai individu di dunia sosial.

---

ABSTRACTThis thesis discusses digital money as a new form of money that was previously only ownedphysical form. By using Paul Ricoeur's hermeneutics, the writer looks for social implicationsfrom digital money to the consumption of individual patterns in the social world. By looking at three aspects;power relations, class relations, and individual awareness. This thesis will show changephysical money into digital money doesn't just change at the material level. Digital money is unlimitedonly with functions, such as to make transactions easier, but there are also other meanings, which can be donehas implications that change the consumption of individual patter in the social world."

"Tulisan ini adalah kajian tentang interpretasi simbol omnipoten atau kemahakuasaan Tuhan dan kaitannya dengan evil atau kejahatan. Atribut omnipoten yang disematkan pada Tuhan merupakan sifat yang masih menimbulkan paradoks. Interpretasi konsep omnipoten atau kemahakuasaan yang tersedia masih banyak meninggalkan pertanyaan, terutama keraguan bahwa Tuhan dapat melakukan segalanya termasuk melakukan evil atau kejahatan. Manusia secara intuitif cenderung lebih percaya pada Tuhan yang Maha Baik daripada Tuhan yang jahat, tetapi alasan mengapa Tuhan meng'ada'kan kejahatan di dunia belum sepenuhnya dapat dijawab. Dengan menggunakan metode hermeneutika Paul Ricoeur, artikel ini menjelaskan konsep omnipoten dan definisi evil dengan refleksi kritis, supaya maknanya tidak hanya dipahami utuh sebagai makna literal, tetapi memberi kebermaknaan hidup bagi penafsir, karena interpretasi yang ada selama ini kurang menjelaskan keterhubungan konsep kemahakuasaan Tuhan dengan makna refleksi kritisnya. Sehingga Tuhan yang Mahakuasa tidak hanya dapat dipahami dalam ranah teologi dogmatis, namun filosofis. Evil yang selama ini disematkan kepada Tuhan dijawab jika evil merupakan kekurangan, bukan kelemahan Tuhan. Jika Tuhan Mahakuasa tidak mungkin Tuhan sekaligus tidak berkuasa, karena melanggar hukum logika yang konsisten. Lebih lanjut, pemaknaan pada kemahakuasaan Tuhan tidak hanya dimaknai dalam bentuk pengetahuan, tetapi refleksi kritis.

---

This paper is a study of the interpretation of the omnipotent symbol or the omnipotence of God and its relation to evil. The omnipotent attribute attached to God is a human trait that is constrained to cause paradoxes. The available interpretation of the concept of omnipotence still leaves many questions, especially doubts that God can do everything including evil. Humans intuitively tend to believe in a God who is good rather than God who is evil, but the reason why God creates evil in the world cannot be fully answered. Using Paul Ricoeur's hermeneutic method, this article explains the concept of omnipotence and the definition of evil with critical reflection, so that the meaning is not only fully understood as a literal meaning but gives meaning to life for interpreters because the existing interpretations so far do not explain the connection between the concept of God's omnipotence and meaning critical reflection. So that God Almighty can not only be understood in the realm of dogmatic theology but also philosophical. The evil thrown at God is answered if evil is a deficiency, not God's weakness. If God is all-powerful, it is impossible that He is not powerful simultaneously, because it violates the laws of consistent logic. Furthermore, the meaning of God's omnipotence is not only interpreted in the form of knowledge, but also in critical reflection."

"Tulisan ini dibuat atas dasar kekhawatiran penulis terhadap berkembangnya persepsi tentang Islam radikal di masyarakat Indonesia. Persepsi ini menjadi penting dibahas untuk mencegah pembenaran bahwa radikalisme adalah wajah Islam sesungguhnya. Untuk itu perlu ada upaya pemurnian terhadap persepsi-persepsi yang telah melekat pada Islam. Dalam melakukan upaya pemurnian diperlukan upaya pemahaman kembali terhadap persepsi yang berkembang, hingga faktor lain yang mempengaruhi perkembangan persepsi itu. Hermeneutika menjadi pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan pemurnian dan melakukan upaya pemahaman kembali terhadap persepsi yang berkembang terhadap Islam. Di sini terlihat fungsi negatif dari ideologi, yaitu (1) melegitimasi kekuasaan dan (2) mendistorsi pengetahuan dan kesadaran. Penulis menggunakan pendekatan hermeneutika dari Paul Ricoeur, karena bagi Ricoeur hermeneutika tidak hanya sebagai cara pemahaman kembali, tapi menekankan fungsinya sebagai kritik ideologi. Temuan penulis bahwa adanya persepsi tentang Islam radikal karena terdapat peran dari gerakan sosial Islam radikal dan diframing oleh media massa.

---

This paper is based on the author's concern about the growth perceptions of radical Islam in Indonesia. This perception becomes important to be discussed to prevent the justification that radicalism is the true face of Islam. For this reason, there needs to be an effort to purify perceptions that are inherent in Islam. In purifying efforts, it is necessary to re-understand the growth perception, to other factors that influence the growth of that perception. Hermeneutics is the right approach to achieve purification goals and make efforts to re-understand the perceptions that growth towards Islam. Here we see the negative function of ideology, namely (1) legitimizing power and (2) distorting knowledge and awareness. The author uses the hermeneutic approach of Paul Ricoeur, because for Ricoeur hermeneutics is not only a way of re-understanding, but emphasizes its function as an ideological criticism. The authors find that there is a perception of radical Islam because there is a role for radical Islamic social movements and is being framed by the mass media.

"

"Dewasa ini hermeneutika menjadi permasalahan yang menarik untuk dieksplorasi dan dianalisis. Hermeneutika pertama muncul berkaitan dengan kata hermeneia yang diungkapkan oleh Plato, Aristoteles, dan Philo. Signifikansi dan urgensi hermeneutika diperlukan sekali ketika ingin menjelaskan dan memahami realitas yang berkaitan dengan mitos dan agama. Untuk keperluan itu, interpretasi teks Ricoeur ini memberikan alternatif yang berbeda dengan hermeneutika Romantis dan hermeneutika ontologis-eksistensial.Dengan permasalahan di atas, penulis mengambil judul Interpretasi Teks dalam Hermeneutika Paul Ricoeur. Dengan judul ini, ada tiga masalah dalam bentuk pertanyaan, yaitu: Pertama, apa yang dimaksud dengan interpretasi teks Ricoeur tersebut? Kedua, apa yang dimaksud dengan teks Ricoeur tersebut? Ketiga, bagaimana penerapan interpretasi teks Ricoeur dalam hubungannya dengan hermeneutika Romantis dan hermeneutika ontologis-eksistensial? Kerangka teori yang digunakan adalah bahwa teori interpretasi teks Ricoeur haaya dapat dipahami dengan memahami teks yang difiksasi dengan tulisan.Tesis ini bersifat deskriptif-analitis yang tampak pada metode-metode yang digunakan. Tesis ini merupakan studi pustaka. Pustaka primer yang digunakan adalah The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus Meaning, dan From Text to Action: Essays in Hermeneutic. Sedangkan, pustaka sekunder yang digunakan adalah pustaka yang menjelaskan hermeneutika dan interpretasi teks Ricoeur. Persoalan interpretasi teks dalam hermeneutika Ricoeur dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretaslkan dengan metode deskripsi, metode pemahaman,dan metode hermeneutika Ricoeur yang didasarkan pada interpretasi teks.Pada akhir pembahasan, penulis berefleksikan secara kritis dengan metode refleksi kritis. Inti sari dari tesis ini membahas pemikiran hermeneutika fenomenologis Ricoeur yang meletakkan interpretasi teks sebagai dasar metode hermeneutikanya. Interpretasi teks Ricoeur dapat digunakan untuk membaca makna yang tersembunyi dalam teks yang mengandung makna yang tampak. Interpretasi teks Ricoeur ini merupakan distingsi antara hermeneutika Romantis dan hermeneutika ontologis-eksistensial. Distingsi antara kedua hermeneutika itu tampak pada ontonomi teks dengan konsep apropriasi-distansiasi, erklaren-verstehen, dan tindakan penuh makna sebagai teks. Dengan demikian, sebagai refleksi kritis ada dua temuan dalam tesis ini. Pertama, bahwa interpretasi teks Ricoeur merupakan mediasi antara hermeneutika Romantis sebagai kutub obyektif dan hermeneutika ontologis-eksistensial sebagai kutub subyektif. Kedua, bahwa hermeneutika fenomenologis Ricoeur merupakan mediasi antara fenomenologi Husserl dan strukturalisme Saussure."

"

Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu mengenai pajak perusahaan digital asing Google. Polemik pajak yang dialami oleh Google disebabkan oleh penghasilan yang diterima oleh Google sulit untuk dikenakan pajak oleh pemerintah dan masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai perusahaan digital asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum pajak perusahaan digital asing (Google) di Indonesia dan kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perusahaan digital asing (Google) yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Bentuk Usaha Tetap masih terdapat ketidaksamaan definisi bentuk usaha tetap dan terdapat perbedaan fungsi dimana Peraturan Menteri Keuangan hanya ditujukan kepada orang pribadi asing  dan badan asing bukan untuk subjek pajak pada umumnya. Untuk kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia, kedudukan Google adalah subjek pajak dalam negeri berjenis bentuk usaha tetap dikarenakan dengan alasan bahwa faktanya Google memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan oleh sebab itu penghasilan Google baik yang berada dalam jangkauan dalam negeri maupun luar negeri dapat dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the issue that is currently being discussed, namely regarding Google's foreign digital corporation tax. Tax polemic experienced by Google is caused by the income received by Google is difficult to be taxed by the government and weak regulations governing foreign digital companies. Using normative juridical research methods, this thesis examines how the tax regulation of foreign digital companies (Google) in Indonesia and Google's position as taxpayers in Indonesia. Based on the analysis that has been done, that the statutory provisions in Indonesia that regulate foreign digital companies (Google), namely the Income Tax Act, the Value Added Tax Law and the Regulation of the Minister of Finance of Permanent Business Forms, there are still inequalities in the definition of permanent business forms and there are different functions where the Minister of Finance Regulation is only addressed to foreign individuals and foreign bodies not to tax subjects in general. For Google's position as a taxpayer in Indonesia, Google's position is a domestic tax subject of a permanent establishment due to the fact that Google has a representative office in Indonesia and therefore Google's income both within domestic and international reach may be taxed , both income tax and value added tax in accordance with applicable laws and regulations.

 

"

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan kurasi digital di UPK PBB Setu Babakan dilihat dari perspektif digital humanities serta apakah kegiatan kurasi digital yang dilakukan dapat mempreservasi budaya betawi yang berada di lingkungan UPK PBB Setu Babakan. Tesis ini menjelaskan tentang gambaran umum unit pengelola Setu Babakan, profil/deskripsi informan, sistem aplikasi Disparbud, data digital pada unit pengelola Setu Babakan, kegiatan kurasi digital pada unit pengelola Setu Babakan, dan preservasi kebudayaan Betawi melalui digital preservation. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi Disparbud dapat menjadi salah satu alternatif aplikasi pengelolaan arsip digital karena mampu mengelola arsip digital dalam format teks, gambar, audio dan video. Selain itu, sistem ini memiliki kemampuan interoperabilitas yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih aplikasi ini sebagai aplikasi pengelola arsip digital sehingga memungkinkan aplikasi ini bertukar data dengan aplikasi pengguna protokol yang sama.

---

This thesis aims to find out how digital curation activities at Betawi Cultural Village Management Unit (UPK PBB) Setu Babakan are viewed from the perspective of digital humanities and whether digital curation activities undertaken can preserve Betawi culture within the UPK PBB Setu Babakan environment. This thesis describes the general description of the Setu Babakan management unit, informant profile / description, the Disparbud application system, digital data on the Setu Babakan management unit, digital curation activities in the Setu Babakan management unit, and the preservation of Betawi culture through digital preservation. This research is a quantitative research with a descriptive approach. The results of this study found that the Disparbud information system can be an alternative digital archive management application because it is able to manage digital archives in text, image, audio and video formats. In addition, this system has interoperability capabilities that can be used as a consideration for selecting this application as a digital archive management application that allows this application to exchange data with the same protocol user application."

"Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi customer due diligence dalam uang elektronik sebuah perusahaan sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mengatur layanan keuangan digital yang mengeluarkan produk uang elektronik dalam mencegah praktik pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu PT di Indonesia sebagai PJK dalam penerapan customer due diligence dalam melakukan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tentang customer due diligence di Indonesia. Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan tentang kepatuhan PT NSIA terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam menerapkan customer due diligence dan dapat mengungkapkan hambatan dalam menerapkan customer due diligence untuk mencegah pendanaan terorisme. Dengan melakukan hal tersebut maka diharapkan tesis ini dapat memberikan saran untuk perbaikan penerapan customer due diligence oleh perusahaan sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas pembiayaan terorisme di Indonesia.

---

This thesis aims to gain an understanding of the financial service provider (PJK)  implementation of customer due diligence within electronic money in organizing digital financial service that issues an electronic money product in preventing the practice of financing of terrorism in Indonesia pursuant to prevailing laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the PT in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulations on customer due diligence in Indonesia. Based on this thesis result it is hoped that it will draw a conclusion on PT NSIA obedience to prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence and could reveal it an obstacle in implementing customer due diligence to prevent the financing of terrorism. By doing it so it is hoped that this thesis could provide any suggestion for the improvement of the implementation of customer due diligence by the company as a measure to prevent and combat the financing in terrorism in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy terhadap reusage intention. Variabel perceived usefulness dan perceived ease of use diukur dengan indikator-indikator dari Davis, variabel perceived risk diukur dengan indikator-indikator dari Featherman dan Pavlou, variabel self-efficacy diukur dengan indikator-indikator dari Compeau dan Higgins, serta variabel reusage intention diukur dengan indikator-indikator dari Davis et al. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik survei, dengan jumlah responden sebanyak 200 pengguna uang elektronik Go-Pay. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap reusage intention yaitu perceived usefulness dan self-efficacy. Variabel perceived ease of use tidak memiliki pengaruh terhadap reusage intention dan variabel perceived risk memiliki pengaruh negatif terhadap reusage intention. Selanjutnya, ditemukan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy berpengaruh secara simultan terhadap reusage intention.

---

This research aims to examine the effect of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy on reusage intention. Perceieved usefulness and perceived ease of use variable was measured by several indicators from Davis, perceived risk variable was measured by several indicators from Featherman and Pavlou, self-efficacy was measured by several indicators from Compeau and Higgins, and lastly reusage intention variable was measured by several indicators from Davis et al. This research used quantitative approach through survey technique, with total respondents of 200 collected. Data analysis was done by descriptive analysis and multiple regression analysis. This research showed that there are two variables that have positive and significant effect on reusage intention that are perceived usefulness and self-efficacy. Meanwhile perceived ease of use showed no influence on reusage intention and reusage intention is negatively influenced by perceived risk. Furthermore, this research also found that perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy simultaneously affect reusage intention."

"Pada era modern saat ini, masyarakat cenderung menggunakan pembayaran dengan metode dompet digital dibandingan dengan cara konvensional. Melihat fenomena ini, Bank Indonesia tengah mengembangkan Central Bank Digital Currency atau biasa disebut sebagai Digital Rupiah sebagai alternatif alat pembayaran yang diharapkan dapat menjadi pelengkap pilihan pembayaran. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan penggunaan Rupiah Digital sebagai alternatif alat pembayaran menurut UU P2SK serta bagaimana dampak dan peran dari penggunaan Rupiah Digital terhadap eksistensi uang kartal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum doktrinal dengan melakukan evaluasi normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan analisis lebih lanjut dan berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai CBDC telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Pasal 10 menjelaskan bahwa Rupiah Digital diakui dan berfungsi sama seperti rupiah kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kemudian, penggunaan CBDC dapat menaikan jumlah transaksi internasional yang berpengaruh pada tingkat PDB maupun PNB suatu negara. Penggunaan CBDC sebesar sekian persen dari jumlah PDB suatu negara dapat menekan tingkat inflasi dan menaikan pendapatan negara. Akan tetapi, CBDC tidak semerta-merta menghapuskan penggunaan uang kartal sehingga penggunaan Rupiah Digital dan Uang Kartal harus dilakukan secara selektif, dominasi berlebih pada salah satunya dapat menimbulkan ketidakmaksimalan hasil yang diharapkan dalam kebijakan moneter yang dilakukan. Lebih lanjut, UU P2SK belum dapat menjadi landasan penerapan Rupiah Digital karena sifat dan muatannya sebagai undang-undang payung semata, sehingga diperlukan regulasi yang merinci yang mengatur mengenai Rupiah Digital di Indonesia serta diperlukan sosialisasi yang baik oleh pemerintah kepada masyarakat terkait peredaran dan penggunaan Rupiah Digital.

---

In today's modern era, people tend to use digital wallet payments compared to conventional methods. Seeing this phenomenon, Bank Indonesia is developing a Central Bank Digital Currency or commonly referred to as Digital Rupiah as an alternative payment method that is expected to complement payment options. Furthermore, this study aims to answer the formulation of the problem regarding how to regulate the use of Digital Rupiah as an alternative payment method according to the P2SK Law and the impact and role of the use of Digital Rupiah on the existence of paper money in Indonesia. This study uses a doctrinal legal writing method by conducting a normative evaluation of applicable laws and regulations that provide further analysis and are related to the topics raised in this study. The results of the study show that the regulation regarding CBDC has been regulated in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, Article 10 explains that Digital Rupiah is recognized and functions the same as paper and metal rupiah as legal tender in Indonesia. Then, the use of CBDC can increase the number of international transactions that affect the GDP and GNP levels of a country. The use of CBDC of a certain percentage of a country's GDP can reduce inflation and increase state revenue. However, CBDC does not immediately eliminate the use of paper money so that the use of Digital Rupiah and Paper Money must be carried out selectively, excessive dominance of one of them can result in suboptimal results expected in the monetary policy carried out. Furthermore, the P2SK Law cannot yet be the basis for the implementation of Digital Rupiah because of its nature and content as an umbrella law alone, so that detailed regulations are needed that regulate Digital Rupiah in Indonesia and good socialization is needed by the government to the public regarding the circulation and use of Digital Rupiah."