Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kolaborasi pariwisata oleh partisipasi stakeholder merupakan penunjang untuk dapat meningkatkan ketertarikan berwisata pada destinasi dan mengetahui bentuk dan dampak kolaborasi pariwisata berdasarkan perspektif pemerintah, pengusaha, penduduk dan pengunjung. Proses identifikasi dengan melakukan studi kasus yaitu Padang, Sumatera Barat sebagai destinasi wisata. Metode yang digunakan metodologi kualitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan bersifat eksploratori yang memungkinkan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi destinasi wisata berdasarkan empat perspektif stakeholder yaitu pemerintah, penduduk, pengusaha dan pengunjung. Pengumpulan data menggunakan metode in depth semi-interview dan FGD kemudian data diolah dengan teknik tematik analisis. Karakteristik destinasi dan potensi pariwisata merupakan esensi dari daya tarik wisata pada destinasi. Hasil penelitian yaitu ditemukannya hal-hal yang krusial menurut stakeholder yang mempengaruhi pariwisata serta kurang maksimalnya pertumbuhan kunjungan dari wisatawan ke destinasi wisata khususnya Padang, Sumatera Barat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan pengunjung untuk datang ke destinasi wisata dengan menerapkan kolaborasi pariwisata. Definisi dari kolaborasi pada penelitian ini adalah partisipasi dari para stakeholder untuk dapat berkontribusi sebagai bagian pariwisata destinasi. Kolaborasi pariwisata yang dianalisa dapat meminimalisir faktor penghambat peningkatan pariwisata dan pertumbuhan kunjungan wisatawan dengan esensi kolaborasi yaitu partitisipasi multi stakeholder, bentuk kolaborasi pariwisata dan penunjang kolaborasi pariwisata. Terakhir, dilaporkan hasil identifikasi terhadap faktor penghambat keberhasilan kolaborasi pariwisata.

---

ABSTRACT

This study aims to find out that tourism collaboration by stakeholder participation is a support to be able to increase tourism interest in destinations and find out the form and impact of tourism collaboration based on the perspective of government, entrepreneurs, residents and visitors. The identification process by conducting a case study namely Padang, West Sumatra as a tourist destination. The method used is qualitative methodology. The research approach carried out is exploratory which makes it possible to explore the factors that influence tourist destinations based on four stakeholder perspectives, namely the government, residents, entrepreneurs and visitors. Data collection using semi-interview and FGD in depth method then the data is processed with thematic analysis techniques. The characteristics of the destination and tourism potential are the essence of tourist attraction at the destination. The results of the research are finding the crucial things according to stakeholders that influence tourism as well as the less than optimal growth of visits from tourists to tourist destinations especially Padang, West Sumatra. One effort was made to increase visitor interest in coming to tourism destinations by implementing tourism collaboration. The definition of collaboration in this study is the participation of stakeholders to be able to contribute as part of destination tourism. Tourism collaboration analyzed can minimize the inhibiting factors for tourism and the growth of tourist visits with the essence of collaboration, namely multi-stakeholder participation, forms of tourism collaboration and supporting tourism collaboration. Finally, by this research the results of the identification of the obstacles to the success of tourism collaboration have been reported."

"Pariwisata pada prinsipnya bertitik tolak pada kegiatan manusia yang bergerak, berpindah dan berjalan di muka bumi. Anjuran berjalan di muka bumi dalam Al-Qur'an, lazimnya dikaitkan dengan perintah agar manusia memperhatikan tanda-tanda (ayat-ayat) keagungan Pencipta, dan menyaksikan berbagai akibat dari prilaku orang-orang terdahulu (baik positif maupun negatif) agar dijadikan tamsil. Akan tetapi tidak pula tertutup dan dilarang bila perjalanan itu dilakukan sekaligus untuk bersenang-senang menikmati curahan rahmat Allah yang terbentang di muka bumi, mengecap keindahan alam, menyaksikan sesuatu yang mempesona, atau yang ganjil dan unik sehingga hati menjadi gembira, bahagia, damai, dan mensyukuri nikmat Tuhan yang tersebar di alam semesta ini. Allah menganjurkan manusia untuk berjalan di muka bumi dengan memakai istilah yang beraneka macam, seperti : Safar, Sara, Saha, diaraba, Ibnu Sabil, Rihieh, masya dsb. Dalam rangka ini Islam memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang sedang bepergian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah dengan mendapatkan rukhshah (keringanan-keringanan), seperti :- Boleh mengangkat rakaat shalat empat menjadi dua rakaat, dan bahkan sekaligus menggabungkan dua waktu ke dalam satu waktu. - Boleh menunda puasa Bulan Ramadlan untuk dilaksanakan di bulan lain. - Boleh mengganti air dengan debu untuk bersuci. - Boleh menyapu sepatu (muza) tanpa membukanya di musim dingin dalam berwudlu (bersuci) selama 3 hari 3 malam. - Para musafir yang kekurangan biaya berhak memperoleh sumbangan dan dana zakat atau infaq."

"Buku ini berisi mengenai gambaran umum daerah Sulawesi Selatan, objek wisata dan atraksi wisata, sarana penunjang pariwisata, pengaruh pariwisata terhadap kesenian, sistem teknologi tradisional, perilaku masyarakat dan kehidupan beragama"

"ABSTRAK Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin di wilayah Asia Tenggara. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim secara Iangsung dan menyangkut kepentingannya besar negara lainnya. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan dan potensi yang terkandung didalamnya. Bila konflik ini dibiarkan memuncak akan menimbulkan perang terbuka yang merugikan banyak pihak Mengingat langkah untuk menyelesaikan konflik ini perlu waktu panjang karena rumitnya permasalahan, maka diperlukan upaya yang bisa tetap menjaga kawasan tetap aman hingga terselesaikannya permasalahan klaim wilayah ini yaitu dengan meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antara pihak yang bertikai. Langkah ini merupakan salah satu langkah awal diplomasi preventif.ASEAN sebagai organisasi regional merasa perlu melakukan langkah diplomasi khusus sebagai upaya mengurangi ketegangan yang muncul akibat konflik yang berpotensi timbul yaitu dengan diplomasi preventif dua jalur, pertama dan kedua. Hal ini mengingat sebagian pengklaim adalah negara-negara anggota ASEAN dan keamanan kawasan sangat penting untuk dipertahankan demi menjaga stabilitas kawasan agar tetap kondusif bagi perkembangan perekonomian. Masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana upaya ASEAN dengan diplomasi preventif dua jalur dalam mengurangi ancaman keamanan akibat ketegangan konflik yang timbul. Lingkup pennasalahan meliputi pelaksanaan diplomasi preventif jalur pertama melalui pembicaraan bilateral, ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, ASEAN-China Dialogue, ASEAN-China SOM dan diplomasi jalur kedua melalui Lokakarya PengeloIaan Potensi Konflik Laut China Selatan atas inisiatif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran tentang penggunaan sinergi diplomasi dua jalur tersebut untuk mengurangi ketegangan konflik di Laut China Selatan secara aman dan damai.Untuk itu, penulis menggunakan kerangka teori untuk menganalisis permasalahan dengan pendekatan konstruktif dari Bruce Andrews (1975) untuk melihat perilaku ASEAN dalam menanggapi konflik, pendekatan diplomasi dari Hedley Bull (1981) dan diplomasi preventif dan Boutros-Boutros Ghali (1992) dan konsep kerja sama dalam mengatasi konflik dan K.J. Holsti (1988) dan Robert O'Keohane (1994), konsep fungsionalisme dari David Mitrany (1981) serta konsep spill over dan Ernst Haas (1993). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan erat antara diplomasi jalur pertama dan kedua yang berpengaruh positif pada upaya pengurangan ketegangan konflik di Laut China Selatan.Kesimpulan dari tesis ini adalah pelaksanaan diplomasi preventif dua jalur ternyata mempunyai peran positif dan akan lebih efektif bila didukung oleh komitmen masing-masing pihak yang bertikai untuk menjalankan hasil-hasil yang dicapai dalam diplomasi preventif baik jalur pertama maupun kedua secara konsisten."

"Tourism has positive influence for the community and nation, because it provides economic benefits to achieve the social welfare, besides that the negative impacts should be aware of In the cultural tourism development that uses culture as a potential tourist attraction has been perceived benefits for the community. However, if the management of tourism industry uncontrolled, it can be a very dangerous threat to the preservation of cultural values. Tourism development from a social cultural perspective has focus on the regulation and the management of tourism implementation, with the aim to achieve balance and harmony of the relationship between the goal to achieve people's welfare and the preservation of natural environment and social culture. Thus, tourism development can fulfill the needs of life for future generations because the natural environment and social culture in development dynamically developing harmonious and balanced. Sustainable tourism development will run smoothly on the natural environment and social culture that lives in a safe atmosphere."

"Tulisan ini membahas mengenai kebijakan Sinergi BUMN ditinjau dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, disinyalir memiliki potensi penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi adalah adanya tying product, konglomeriasi, integrasi vertikal dan praktek diskriminasi. Namun diperlukan analisa lebih lanjut untuk melihat apakah Sinergi BUMN benar melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan kebijakan Persaingan Usaha kepada BUMN selain ditinjau dari ketentuan di Indonesia, dilakukan pula perbandingan terhadap Amerika Serikat dan China mengenai penerapan hukum persaingan (antitrust law) pada BUMN-nya, dan pada prakteknya dalam beberapa kasus BUMN dikecualikan dari hukum persaingan selama kegiatan BUMN tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang. Adapun ketentuan Permen BUMN yang mengatur Sinergi BUMN merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (a) UU Nomor 5 Tahun 1999. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif meliputi UU Nomor 5 Tahun 1999, Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Sinergi BUMN.

---

This thesis discusses the policy of State-owned Company's (SOEs) Synergy in terms of antitrust law perspectives in Indonesia. In the mechanism of procurement of goods and services of SOEs based on the provisions of Regulation of the Minister of SOE Number PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for Procurement of Goods and Services of SOE, allegedly has potential abuse and violation of the provisions of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition . Some possible violations are tying products, conglomeration, vertical integration and discriminatory practices. However, further analysis is needed to determine whether SOE Synergy is true in violating the provisions of Law Number 5 Year 1999.

The implementation of Business Competition policy for SOEs other than in Indonesia, comparisons are made to the United States and China regarding the application of antitrust law to its SOEs, and in practice in some cases SOEs are exempt from competition law as long as the SOEs activities are carried out under the law. The provisions of the SOEs Regulation governing the SOEs Synergy constitute the exceptions as referred to in Article 50 (a) of Law Number 5 Year 1999. The methods used in the research are Juridical Normative covering Law Number 5 Year 1999, BUMN Regulation Number PER-05/MBU 2008 and other regulations related to the SOE Synergy policy."

"makalah disampaikan dalam seminar revitalisasi dan reintrepetasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI Sulawesi Selatan taggal 28-30 september 2005 di makassar"

"Masalah narkoba tidak bisa diatasi oleh satu atau beberapa organisasi saja, akan tetapi harus bersinergi dengan instansi lainnya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif kementerian/lembaga di bidang penanganan narkoba, Badan Narkotika Nasional membuat Penggiat Anti Narkoba sebagai model dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Namun upaya sinergi tersebut terlihat masih terkendala seperti hubungan dan koordinasi antar stakeholder yang belum berjalan dengan baik serta masih minimnya partisipasi Penggiat Anti Narkoba dalam melaksanakan fungsi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap narkoba (P4GN).Situasi inilah yang mendorong penulis untuk melihat bagaimana sinergi BNN dengan stakeholder khususnya melalui model Penggiat Anti Narkoba sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan mengidentifikasi faktor–faktor penghambat sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memilih metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah–masalah manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks.

---

Drug problem could not be addressed by one or more organizations, but should synergize with other agencies.In order to increase the active participation of ministries/institutions in the field of drug handling, National Narcotics Agency made the actuator Anti Drugs as a model in the framework of community empowerment.But the efforts of these synergies look still constrained as the relationship and coordination between stakeholders who have not run well and the lack of participation of the actuator Anti Drugs Prevention function in carrying out Eradication The abuse of Illicit drugs & (P4GN).It is this situation that prompted the authors to see how the synergy of BNN with stakeholders particularly through the actuator model Anti Drugs as community empowerment efforts.The purpose of this research is to analyze the implementation of the synergies of the National Narcotics Agency Agency in the framework of community empowerment, and identify factors – factors restricting the Agency's National Narcotics Agency synergy in order to empowerment the community.This research was the qualitative approach method. Qualitative research is used to understand the problem-human or social issues thoroughly and complex."