Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) adalah skema pendanaan kesehatan masyarakat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesetaraan dalam layanan kesehatan termasuk dan memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Indonesia memulai program UHC melalui program nasional Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam implementasinya, JKN telah menghadapi banyak masalah dan salah satunya adalah defisit dana. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah memilih menggunakan cukai rokok sebagai sumber earmarked fund. Dengan metode sistem dinamis, penelitian ini memberikan wawasan struktural bahwa earmarking dari cukai rokok untuk JKN, dalam kasus Indonesia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketidakberlanjutan ini terutama disebabkan oleh dampak buruk penggunaan rokok terhadap kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan dan oleh dampak sosioekonomi yang juga semakin membebani anggaran pemerintah.

---

ABSTRACTUniversal Health Coverage (UHC) is a public health funding scheme promoted by the World Health Organization (WHO) to achieve equity in healthcare service including promotive, preventive, curative, and rehabilitation care at an affordable cost. UHC also aims to provide financial equity and financial protection for the community. In 2014, Indonesia started the UHC program through its national program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). In its implementation, JKN has faced many issues with the most recent topic being the fund deficit. To counter this issue, the Indonesian Government has chosen to use earmarking fund from tobacco excise to support JKN. Using system dynamics, this research provides a structural insight that earmarked fund from tobacco excise, in Indonesia case, is not sustainable in the long run. This unsustainability is mainly caused by the adverse effects of tobacco use to health which in turn increases public health expenditure and by its socioeconomic effects which also further burdens the government budget.

"

"ABSTRAKDalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT

Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

"

"xiii, 129 pages ; illustration ; appendix"

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik dan formulasi kebijakan pengenaan cukai atas plastik sebagai usaha pemerintah mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan permasalahan yang disebabkan sampah plastik terhadap lingkungan membuat plastik telah memenuhi karakteristik untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, yang konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Penentuan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, koordinasi dan pembahasan yang harus dilakukan kembali dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menambah luas usulan dari pemerintah menjadi tantangan dalam proses perumusan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai dengan jenis plastik yang dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

---

This study aims to analyze the basic considerations of the government proposing a policy on imposing excise on plastic and policy formulation in formulating policies on imposing excise on plastic as the government's effort to overcome the problem of plastic waste in Indonesia. The research approach in this thesis uses a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate the problems caused by plastic waste on the environment make plastic meet the characteristics to be designated as Excisable Goods, whose consumption needs to be controlled and its use can harm society or the environment. This is the basis for the government's consideration of proposing a policy on imposing excise duty on plastic. Determining the type of plastic that will be designated as Excisable Goods, coordination and discussion must be carried out again with the Ministries/Institutions that are members of the Inter-Ministerial Committee due to the approval of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia which increases the scope of proposals from the government becomes a challenge in the process of formulating policies on the imposition of excise on plastic. One of the efforts to answer this challenge is by aligning the types of plastic that will be designated as Excisable Goods with the types of plastic that are limited based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers."

"Dalam praktik desentralisasi, Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau dengan tujuan sebagai salah satu sumber pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan utama dana ini oleh pemerintah daerah adalah untuk penyediaan supply side sektor kesehatan diantaranya pengadaan fasilitas kesehatan. Peningkatan anggaran DBH CHT setiap tahunnya belum diiringi dengan memadainya jumlah fasilitas kesehatan. Menggunakan data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan DBH CHT terhadap jumlah fasilitas kesehatan di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah model regresi Negative Binomial. Hasil validasi awal menunjukan bahwa daerah penerima DBH CHT mengalami peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan daerah nonpenerima. Hal ini didukung dengan hasil regresi yang menunjukan bahwa DBH CHT mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah fasilitas kesehatan di level kabupaten/kota. Diharapkan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan DBH CHT dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat.

---

In the implementation of decentralization, the Tobacco Product Excise Sharing Fund (DBH CHT) is given to excise and/or tobacco producing regions with the aim of being one of the sources of funding for the National Health Insurance (JKN) program. The main use of these funds by local governments is to provide the supply side of the health sector including the provision of health facilities. The annual increase in the DBH CHT budget has not been followed by an adequate number of health facilities. Using secondary data at the provincial and district levels in Indonesia in 2018-2020, this study aims to determine how the DBH CHT policy influences the number of health facilities. The analytical method used in this study is Negative Binomial regression model. The result of the initial validation shows that the DBH CHT recipient regions have increased the number of health facilities compared to non-recipient regions. This is supported by the regression results which show that the DBH CHT have a positive impact on increasing the number of health facilities at the district levels. It is hoped that the process of planning, budgeting and implementing the DBH CHT policy can be better managed and monitored so that the benefits can be felt in improving health services in the community."

"Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta."

"Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, suatu organisasi perlu didukung dengan struktur organisasi yang mencerminkan sasaran dan strategi organisasi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan penelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari dan memberikan pandangan mengenai peran, tugas, dan fungsi PPJK agar dapat mendukung pembangunan kesehatan secara nasional melalui upaya pembiayaan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penataan struktur organisasi PPJK yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

---

Center For Health Financing And Social Health Insurance (PPJK) is a supporting element for the implementation of the duties of the Ministry of Health in health financing and insurance sectors. To be able to perform its duties and functions optimally, an organization needs to be supported with an organization structure that reflects its goals and strategies. This is a qualitative research with sourcing of literature and interviewing the experts to search and obtain their views in the roles, duties, and functions of PPJK which is supporting the development of national health programs through the health financing. At the end, this research is expected to provide input for the organizational structure of PPJK that align with the environtmental strategic changing, in both internally and externally."