Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Marital Rape' presents an analysis of rape in marriage in cross-cultural perspective. Previous scholarship on marital rape has been limited compared with research on battering, acquaintance rape, and child sexual abuse and it is largely US focused. This volume represents the collaboration of an international, interdisciplinary, and intergenerational group of scholars and activists"

"Tesis ini mengkaji secara mendalam dan memaparkan tentang respon misoginis pengguna Twitter terhadap cuitan isu terkait marital rape. Sebuah unggahan oleh akun @TsamaraDKI memantik berbagai reaksi dari para pengguna Twitter lainnya untuk memberikan tanggapan dan reaksinya terhadap unggahan tersebut. Kajian ini menggunakan Teori Feminisme Radikal. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya respon misoginis terhadap isu marital rape oleh para pengguna Twitter lainnya dipengaruhi oleh pemikiran patriarki, ketidakpahaman atas ketimpangan relasi kuasa yang menjadi akar dari segala jenis kekerasan seksual, dan sikap opresif terhadap Tsamara karena ia telah secara vokal berbicara tentang isu yang dianggap tabu di masyarakat. Oleh karena masih kurangnya pemahaman para pengguna Twitter yang notabene juga bagian dari masyarakat terkait pendidikan seksualitas dan hak otonomi tubuh, disarankan untuk menggencarkan gerakan kolektif aktivisme feminis digital di media sosial untuk menyebarkan wawasan seputar seksualitas dan kesehatan reproduksi. Tujuannya, agar mulai terbentuk kesadaran dan pemahaman bahwa hak otonomi tubuh merupakan prinsip penting yang terus berlaku bahkan saat berada dalam ranah pernikahan.

---

This thesis examines in depth and describes the misogynistic response of Twitter users to tweets related to marital rape. A tweet uploaded by the account @TsamaraDKI sparked various reactions from other Twitter users to provide their responses and reactions to the upload. In addition, this thesis shows clearly the characteristics of misogyny that are reflected in the reactions of Twitter users when reacting to the issue of marital rape. This study uses the Theory of Radical Feminism. In addition, this study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that the emergence of a misogynistic response to the issue of marital rape by other Twitter users is influenced by patriarchal thoughts, a lack of understanding of the imbalance of power relations which is the root of all kinds of sexual violence, and an oppressive attitude towards Tsamara because she has spoken vocally about issues that are considered taboo in society. Because there is still a lack of understanding among Twitter users, who are also part of society, regarding sexuality education and bodily autonomy, it is advisable to intensify the digital feminist activism collective movement on social media to spread insights about sexuality and reproductive health. The goal is to start to form awareness and understanding that the right to body autonomy is an important principle that continues to apply even when in the realm of marriage."

"Di dalam budaya patriarki, marital rape adalah sebuah kejahatan yang pada umumnya rentan dialami oleh perempuan. Namun, perlindungan perempuan korban marital rape belum optimal dilaksanakan. Studi kualitatif ini bertujuan menemukan dan menganalisis transformasi nilai kesetaraan gender melalui kebijakan sosial yang dapat mendorong perlindungan bagi perempuan korban marital rape. Penelitian ini melibatkan 3 informan perempuan korban marital rape dan 20 narasumber terkait dari lembaga pemerintah (KemenPPA, Kepolisian, P2TP2A), lembaga layanan korban (Women Crisis Center), Komnas Perempuan, akademisi maupun pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Buddha). Wawancara dilakukan secara daring dan tatap muka. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori kriminologi feminis dan feminis radikal. Teori kriminologi feminis melihat marital rape sebagai kejahatan dan feminis radikal melihat patriarki sebagai penyebabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk kebijakan sosial di level individual, interpersonal, organization, community, dan public policy yang beragam seperti transformasi bimbingan pranikah, regulasi, layanan pendampingan (psikologis, medis, ekonomi dan keterampilan bekerja). Dari beragam bentuk kebijakan sosial yang ditemukan, peneliti memprioritaskan terlaksananya transformasi layanan pendampingan korban yang sesuai dengan kebutuhan korban dan bimbingan pranikah di berbagai level kebijakan.

---

In a patriarchal culture, marital rape is a crime that is generally vulnerable to experience by women. However, protecting women victims of marital rape has not been optimally implemented. This qualitative study aims to find and analyze the transformation of the value of gender equality through social policies that can encourage protection for women victims of marital rape. This study involved three female informants who were victims of marital rape and 20 related sources from government institutions (KemenPPA, Police, P2TP2A), victim service institutions (Women Crisis Center), and Komnas Perempuan, academics and religious leaders (Islam, Christian, Catholic, Buddhist). Interviews were conducted online and face-to-face. The data collected were analyzed using feminist and radical feminist criminology theory. The feminist criminological theory sees marital rape as a crime, and radical feminists see patriarchy as the cause. The results of this study show that there are various forms of social policy at the individual, interpersonal, organizational, community, and public policy levels, such as the transformation of premarital guidance, regulation, and mentoring services (psychological, medical, economic and work skills). From the various forms of social policies found, the researchers prioritized the transformation of victim assistance services according to the needs of victims and premarital guidance at various policy levels."

"Perkawinan campur diketahui sebagai perkawinan yang lebih rentan mengalami konflik perkawinan dikarenakan perbedaan latar belakang budaya yang mencakup nilai, sikap, cara pandang, dan perilaku. Konflik tersebut dapat memengaruhi kepuasan perkawinan. Kepuasan dalam perkawinan merupakan hal yang esensial karena berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan  hidup secara keseluruhan. Diketahui terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kepuasan perkawinan yaitu komitmen dan trait extraversion. Penelitian korelasional ini bertujuan untuk mengetahui apakah extraversion dapat memoderasi hubungan komitmen dan kepuasan perkawinan. Dari data 90 individu yang berpartisipasi pada penelitian ini, ditemukan dua hasil penelitian. Pertama, terdapat hubungan positif yang signifikan antara komitmen dan kepuasan perkawinan (r=0.527, p<0.01, two tails). Kedua, extraversion ditemukan dapat memoderasi hubungan komitmen dan kepuasan perkawinan (t=-2.37, p < 0.05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan hubungan komitmen dan kepuasan perkawinan dapat diperlemah oleh tingkat extraversion yang dimiliki individu.

---

International marriage is known to be more susceptible for conflicts because of the differences in cultural background that consists of values, attitudes, point of view, and behaviors. These conflicts can influence marital satisfaction. Satisfaction in marriages is essential because it affects someone's life happiness and well-being overall. A few factors play a role in affecting individual's marital satisfaction, among which are commitment and trait extraversion. This correlational research intends to find out if extraversion moderates the relation of commitment and marital satisfaction. Gathered data from 90 participants on this research reveals two outcomes. First, there is a positive significant correlation between commitment and marriage satisfaction (r = 0.527, p < 0.01, two tails). Second, extraversion is found to be able to moderate the relation between commitment and marriage satisfaction (t = -2.37, p < 0.05). Therefore, it can be concluded that commitment and marriage satisfaction can be weakened by a low level of extraversion of an individual."

"Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, putusnya perkawinan pun menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah mengenai pembagian harta bersama. Pembagian harta bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal di dalam gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta, harus diajukan gugatan baru mengenai pembagian harta setelah putusan cerai dikeluarkan oleh pengadilan. Hal ini menjadikan proses perceraian menjadi lambat dan berlarut-larut. Untuk menyiasatinya, suami istri yang sudah sepakat akan pembagian harta biasanya membuat perjanjian pembagian harta sebelum perceraian. Permasalahan dalam tesis ini yaitu keberadaan pengaturan dan kekuatan mengikat dari perjanjian pembagian harta sebelum perceraian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Simpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah terkait dengan perjanjian pembagian harta sebelum perceraian, tidak ditemukan peraturan yang eksplisit baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Karena tidak dijelaskan dengan gamblang tentang diperbolehkan atau dilarang, maka dapat diartikan perjanjian pembagian harta itu dimungkinkan asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian tentulah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, dan karenanya bersifat mengikat. Untuk mencegah adanya pihak yang beritikad tidak baik dengan cedera janji di kemudian hari, sebaiknya perjanjian pembagian harta sebelum perceraian dibuat dengan akta notariil dan disampaikan ke pengadilan agar dapat dimasukkan ke dalam putusan pengadilan.

---

Since marriage is a legal act, legal separation or divorce also creates legal consequences, one of them is the divison of marital property. The division of marital property and divorce can be filed at the same time. When a division of property were not mentioned in the divorce suit, a new lawsuit regarding that matter is needed after divorce judgement issued by the court. This makes the divorce process to be slow and protracted. As a solution, husband and wife who had agreed to the division of property usually make arrangements before the divorce. Problems in this thesis are the existence of regulation and the binding force of a division of marital propery rsquo s agreement before divorce. Library research method is used in conducting the research.

Conclusions based on the problems above are regarding of the division of property agreement before the divorce, there are no explicit regulations either in the Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Perkawinan or Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan. Because it is not clearly explained wether it rsquo s allowed or prohibited, it means the division of property agreement was possible as long as it meets the terms of the validity of the agreement. Agreements are made in compliance with the terms of the validity of the agreement would have been valid as legislation for the author, and therefore binding. To prevent tort liability later in the day, preferably division of marital property rsquo s agreement before divorce has to be made by notary and submitted to the court in order to be incorporated into the judgment."

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai keberhasilan gerakan anti pemerkosaan di India dalam mendorong amandemen undang-undang hukum pidana India pada tahun 2013. Gerakan ini muncul setelah terjadinya kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang mahasiswi berumur 23 Tahun yang bernama Jyoti Singh. Insiden tersebut telah memunculkan protes besar dari masyarakat India terhadap kasus pemerkosaan yang sering terjadi kepada perempuan India. Mereka menuntut pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan kepada perempuan sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Gerakan ini juga meminta pemerintah untuk mempertegas sistem hukum terkait pemerkosaan, khususnya undang-undang hukum pidana. Terdapat tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang pidana yang mengatur hukuman terhadap pelaku pemerkosaan. Mereka meminta agar para pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pada akhirnya gerakan ini berhasil mendorong pemerintah untuk mengamandemen undang-undang hukum pidana tersebut pada tahun 2013. Dalam mengkaji keberhasilan gerakan anti pemerkosaan ini, penulis menggunakan teori struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan framing. Penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

This study will examine the success of the anti rape movement in India in pushing for an amendment of Indian criminal law in 2013. This movement emerged after the rape case that occurred in a 23 year old student named Jyoti Singh. The incident has sparked massive protests from Indian society over the frequent rape case against Indian women. They demanded the government to provide protection for women so that similar events do not happen again. The movement also asked the government to reinforce the legal system related to rape, particularly in criminal law. There was a demand to the government to amend the criminal law that governs the punishment of perpetrators of rape. They asked that the perpetrators can get the maximum sentence of death penalty. In the end, the movement succeeded in encouraging the government to amend the criminal law law in 2013. In examining the success of this anti rape movement, the author uses the theory of opportunity politics structure, resource mobilization, and framing. This research uses qualitative method."

"Temuan sebelumnya menemukan hasil yang konsisten mengenai hubungan positif antara religiusitas dan kepuasan pernikahan (Ahmadi & Hossein-abadi, 2009). Namun, perkawinan beda agama diharapkan bisa mengubah jalannya hubungan ini. Masing-masing tingkat religiusitas menghasilkan konflik, bertindak sebagai penekan untuk pernikahan. Karena itu, ini Penelitian dilakukan untuk menguji ulang hubungan antara religiusitas dan perkawinan kepuasan, dan untuk menguji peran Copic Dukungan Dyadic sebagai strategi pasangan dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan antaragama (moderator). Kuisioner diberikan kepada 65 peserta dalam pernikahan beda agama dengan usia berkisar 26-64 tahun. Data dikumpulkan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Pasangan, Inventarisasi Coping Dyadic, dan Kuisioner Skala Sentralitas Religiusitas. Analisis data dilakukan dengan pearson korelasi, analisis regresi, dan Annova satu arah dalam SPSSS versi 23. Hasil tidak menunjukkan hubungan antara religiusitas dan kepuasan pernikahan (r = -0,154, p> 0,05), a hubungan positif yang signifikan antara coping diad yang mendukung dan perkawinan kepuasan (r = 0,601, p <0,05), dan tidak ada efek moderasi dari coping diad suportif religiusitas dan kepuasan pernikahan (β = 0,056; p> 0,05). Kesimpulannya, mendukung mengatasi diad terbukti mampu melemahkan, tetapi tidak memoderasi hubungan antara religiusitas dan kepuasan pernikahan pada individu dalam pernikahan beda agama.

---

Previous findings found consistent results regarding a positive relationship between religiosity and marital satisfaction (Ahmadi & Hossein-abadi, 2009). However, interfaith marriages are expected to change the course of this relationship. Each level of religiosity produces conflict, acts as a suppressor for marriage. Therefore, this study was conducted to reexamine the relationship between religiosity and marital satisfaction, and to examine the role of Copic Dyadic Support as a couple's strategy in facing challenges in interfaith marriages (moderators). The questionnaire was given to 65 participants in interfaith marriages with ages ranging from 26-64 years. Data were collected using the Pair Satisfaction Index, Dyadic Coping Inventory, and the Religiosity Central Scale Questionnaire. Data analysis was performed with Pearson correlation, regression analysis, and one-way Annova in SPSSS version 23.

The results did not show a relationship between religiosity and marital satisfaction (r = -0.154, p> 0.05), a significant positive relationship between coping dyads support and marriage satisfaction (r = 0.601, p <0.05), and there was no moderating effect of coping with supportive religiosity and marital satisfaction (β = 0.056; p> 0.05). In conclusion, supporting overcoming dyads can weaken, but not moderate the relationship between religiosity and marriage satisfaction for individuals in interfaith marriages."

"Perkembangan teknologi komunikasi di era digital saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar manusia di dunia. Di satu sisi dapat mempermudah komunikasi tetapi di sisi lain dapat mengganggu, salah satunya dalam hubungan perkawinan (technoference). Penelitian ini memeriksa hubungan technoference dengan kepuasan perkawinan dimediasi oleh konflik karena penggunaan teknologi. Partisipan penelitian ini 533 orang WNI menikah, 125 laki-laki dan 408 perempuan yang berusia 19-50 tahun, diperoleh dengan convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan secara daring. Alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah Technoference Device Interference Scale (TDIS), Conflict Over Techno Use Scale dan ENRICH Marital Satisfaction Scale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik karena penggunaan teknologi secara signifikan memediasi hubungan antara technoference dan kepuasan perkawinan secara parsial.

---

The development of communication technology in the digital era has become a part of the lives of most people in the world. On the one hand it can facilitate communication but on the other hand it can interfere, one of them is in marital satisfaction (technoference). This study examined the relation between technoference and marital satisfaction mediated by conflict over technology use. Participants in this study were 533 Indonesian citizens, married, 125 men and 408 women aged 19-50 years, obtained by convenience sampling. Data collection is done online. Measuring instruments used in this study are Technoference Device Interference Scale (TDIS), Conflict Over Techno Use Scale, and ENRICH Marital Satisfaction Scale. The results showed that conflict over technology use significantly mediated the relation between technoference and marital satisfaction partially."