Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai lima persen selama hampir dua dekade terakhir tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan yang terlihat dari koefisien Gini yang mengalami tren meningkat dan mencapai level 0,41 pada tahun 2014. Penelitian ini mencoba melihat dampak pendalaman sektor keuangan dan akses sektor keuangan terhadap ketimpangan pada provinsi-provinsi Indonesia. Dengan melakukan studi empiris pada data provinsi-provinsi di Indonesia serta melihat karateristik pemilik tabungan di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2014, ditemukan bahwa pendalaman sektor keuangan secara signifikan tidak mengurangi ketimpangan dan akses sektor keuangan tidak signifikan mengurangi ketimpangan. Temuan ini berlawanan dengan berbagai penelitian empiris lainnya yang dilakukan di level antar negara. Hal ini bisa terjadi karena akses sektor keuangan di Indonesia masih sangat didominasi oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, berpenghasilan tinggi, bekerja di sektor jasa formal, dan berpendidikan tinggi. Sementara hasil estimasi MPS hanya sebesar 0,1.

---

Indonesia's GDP annual growth of five percent on average in last two decades is not accompanied with the equalization of income distribution. Such circumstance is reflected by the increasing trend of Gini coefficient. The number is attained 0.41 in 2014. This research aims to examine the effects of financial deepening and financial access towards inter-provinces income inequality in Indonesia. By conducting an empirical study on some provincial data and observing the characteristics of savings account owners, it is revealed that financial deepening is positively correlated with income inequality and statistically significant; however, financial access is found to be statistically insignificant in affecting income inequality. The latter discovery is not corresponding with some empirical studies which analysis cover inter-countries observation. Micro data at household level show that the access to financial sector in Indonesia is highly dominated by urban citizen, high income population, work on formal sector, and high educated. While estimation result shows MPS at level 0,1."

"ABSTRAKCorruption cases that occur in almost all provinces throughout Indonesia potentially bring financial harm to the government, drawing public attention in the last few years. A large number of provinces where such cases occur have received Unqualified Opinion. As a result there is a discrepancy between the public's perception and the findings of the BPK, Indonesia's supreme audit institution. The public is assured that government institutions or agencies that have received unqualified opinion are free from potential corruption. On the other hand, there are still potential corruption found that can cause financial harm to the state. Meanwhile, the government (BPK) has not conducted any audit on the financial reports to detect corruption. This inconsistency between public perception and the perception of the government, in this case the BPK, is referred to as an expectation gap. This study aims to prove that an unqualified opinion does not relate to level of corruption. The research method uses a combination of qualitative and quantitative/triangulation approach (mixed method). The study collects samples from 31 provinces throughout Indonesia. The result of this study indicates that an unqualified opinion represents the good governance of an organization. However, such opinion does not necessarily guarantee that the institution is free from potential corruption. The reason is that a BPK audit is not designed to detect corruption, but rather to determine the fairness of information presented in financial reports. Result of quantitative testing conducted during the study also confirms the result of the qualitative testing, and thus it can be affirmed that an unqualified opinion does not significantly relate to corruption level."

"AbstrakA previous study demonstrated that low incomewomen tend to have lower financial literacy. This low level of financialliteracy affects the manner in which they manage their daily finances, as wellas their ability to save for long term needs. Currently, the statistics show that financialliteracy in Indonesia is relatively low. Tosupport Indonesian government in improving financial literacy, especially among the mostmarginalized group women of low income Universitas Indonesia launched acommunity engagement initiative conducted in the form of financial literacytraining targeted at low-income women working as streetsweepers around the university. This study investigates the motivation toward andperceived usefulness of the financial education program to improve the financial literacy of low-income women working as street sweepers aroundUniversitas Indonesia. A mixed research method is applied in the study. The data were collected from in depth interviews and a mini survey conducted to 23 low-income female street sweepers who joined the 10weeks financial education program. Both quantitative and qualitative data wereanalyzed to produce a comprehensive descriptionof the participants perceptions and attitudes toward the financial literacyprogram. The study demonstrates that the majority of low income women have lowmotivation toward financial literacy education, and they also have a negative perceptionof the usefulness of such program. Thus, it is very important that alleducators and trainers examine the characteristics of the trainees and assessthe relevancy of the education program before they design certain communityengagement program."

"Tesis ini membahas upaya pemulihan keuangan negara dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil khususnya bendahara dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeskripsian. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera diterbitkan pengaturan lebih lanjut yang tersistematis dari segala aspek hukum mengenai hubungan pelaksanaan hukuman pidana berupa kurungan badan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti dengan tuntutan ganti rugi sebagai pemulihan keuangan negara dari kerugian negara dalam kerangka hukum administrasi negara, pimpinan instansi segera memproses tuntutan ganti rugi sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pegawai negeri sipil (bendahara) yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memulihkan keuangan negara, penyusunan database kasus kerugian negara oleh setiap instansi yang dipantau perkembangan penyelesaian kerugian negara tersebut secara berkelanjutan, dan penuntutan/penagihan ganti rugi kepada penanggung jawab kerugian negara dengan lebih optimal.

---

This thesis overviews the effort to recover state loss due to corruption, particularly those who are committed by civil servants (treasurer) based on the administrative law concept. This researchis a description of empirical legal study. The results suggest that spesific and systematic regulation should be imposed immediately in accordance to accommodate both of the incarceration penalties as a substitution of compensation penalties which is part of state recovery in administrative law and all perspective of law, head of the state?s institutions should immediately recover the indemnity based on administrative law?s legislation which are related to civil servant (treasurer) who committed an unlawful act, despite the treasurer is or has been incarcerated as a substitution of compensation, the establishment of database related to state loss by every public institution that monitor the development of the country's settlement losses on an ongoing basis, and prosecution / claim back compensation towards those who are responsible for state loss."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesempatan investasi, arus kas, modal kerja dan leverage terhadap keputusan investasi perusahaan. Pengujian pengaruh kesempatan investasi, arus kas, modal kerja dan leverage terhadap keputusan investasi juga dilakukan terhadap perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan financially constrained dan non financially constrained. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan investasi, arus kas, dan modal kerja memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan dan ditunjukkan juga hasil bahwa kesempatan investasi, arus kas, modal kerja lebih berpengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan yang di kategorikan sebagai perusahaan non financially constrained dibanding perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan financially constrained. Tingkat pengaruh kesempatan investasi, arus kas, dan modal kerja terhadap keputusan investasi perusahaan yang lebih tinggi dihasilkan pada penelitian dengan sampel perusahaan yang memiliki arus kas positif.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesempatan investasi, arus kas, modal kerja dan leverage terhadap keputusan investasi perusahaan. Pengujian pengaruh kesempatan investasi, arus kas, modal kerja dan leverage terhadap keputusan investasi juga dilakukan terhadap perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan financially constrained dan non financially constrained. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan investasi, arus kas, dan modal kerja memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan dan ditunjukkan juga hasil bahwa kesempatan investasi, arus kas, modal kerja lebih berpengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan yang di kategorikan sebagai perusahaan non financially constrained dibanding perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan financially constrained. Tingkat pengaruh kesempatan investasi, arus kas, dan modal kerja terhadap keputusan investasi perusahaan yang lebih tinggi dihasilkan pada penelitian dengan sampel perusahaan yang memiliki arus kas positif."

"Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance.

---

Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance."

"Keberadaan pasar modal di Indonesia saat ini semakin berkembang. Fungsi dari pasar tersebut sangat penting bagi berbagai kalangan mulai dari investor, perusahaan, dan pemerintah. Situasi yang ada di pasar modal sangat erat kaitannya dengan Hipotesis Pasar Efesien dan penerapan strategi investasi untuk membuktikan keberadaan dari Hipotesis Pasar Efesien itu sendiri. Strategi yang muncul adalah penerapan strategi momentum untuk mendapatkan profitabilitas momentum. Telah banyak penelitian-penelitian mengenai topik profitabilitas momentum ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi profitabilitas momentum di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan periode waktu yang sangat singkat 5, 10 dan 20 hari. Tulisan ini juga menginvestigasi penerapan strategi price-size momentum (size) dan price-B/M momentum (book to market ratio) untuk mendapatkan nilai profitabilitas momentum yang lebih besar lagi. Hasil yang didapat dari penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas momentum terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2012 dengan menggunakan periode waktu yang sangat singkat.

---

The existence of capital market in Indonesia is growing. Function of the market is very important for all walks of life ranging from investors, companies, and governments. The situation in the capital market is very closely related to the Efficient Market Hypothesis and the implementation of an investment strategy to prove the existence of the Efficient Market Hypothesis itself. Emerging strategy is the implementation of a strategy momentum to gain profitability of momentum. There have been many studies on the topic of this momentum profit.

This study aims to analyze the profitability of momentum existence in Indonesia Stock Exchange using a very short period of time 5, 10 and 20 days. This paper also investigates the application of price-size momentum strategies (size) and price-B / M momentum (book to market ratio) to generate a higher momentum profit.

The results of this study demonstrate that the profitability of momentum going on the Indonesia Stock Exchange in the period 2008 - 2012 using a very short period of time."

"ABSTRACTThis paper calculates and analyzes the Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI) covering three dimensions; the accessibility, the availability and the usage of Islamic banking services. Using the annual data in province level in Indonesia during the period of 2010-2015, this paper found that the Index of Syarial Financial Inclusion is generally low and Bangka Belitung is the most financially inclusive province of Indonesia. Furthermore, the results show that the Index of Syariah Financial Inclusion is positively correlated with the Human Development Index. This conclusion suggests the promotion of Syariah Financial Inclusion to be a policy priority in Indonesia to achieve the central goals of inclusive growth, welfare and economic development. "

"These lectures aim to help readers understand the logics and nature of the main indicators of inequality and poverty, with special attention to their social welfare underpinnings. The key approach consists in linking inequality and poverty measurement with welfare evaluation. As concern for inequality and poverty stems from ethical considerations, the measurement of those aspects necessarily involves some value judgments. Those value judgments can be linked, directly or indirectly, to welfare assessments on the distribution of personal and social opportunities. Inequality and poverty are thus considered to be partial aspects of the welfare evaluation of the opportunities in a given society. The volume includes two applications that illustrate how the models can be implemented. They refer to inequality of opportunity and poverty in education, using PISA data."