Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara global, jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar orang dengan 942 juta laki-laki dan 175 juta perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 5.4 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit terkait rokok pada tahun 2006 dan diprediksi akan mencapai 8 juta di tahun 2030. Rokok memiliki banyak dampak negatif terhadap kesehatan maka dari itu perlu diterapkan kebijakan pengendalian tembakau sebagai upaya mengurangi epidemi tembakau. WHO dan negara-negara anggotanya telah mengajukan Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menyusun agenda global yang mengatur pengendalian tembakau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan implikasi kebijakan pengendalian tembakau serta tantangan dan hambatan dalam penerapan FCTC di berbagai negara. Metode yang digunakan yaitu literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link dan Scopus yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yang terbit pada tahun 2014-2024. Hasil analisis artikel menjelaskan bahwa implementasi FCTC di suatu negara dapat diterapkan dengan menggunakan strategi MPOWER yaitu enam poin utama kebijakan pengendalian tembakau baik dari segi permintaan maupun pasokan. Implikasi dari penerapan kebijakan pengendalian tembakau yaitu dapat mengurangi epidemi tembakau, mencegah kematian akibat merokok, menghemat biaya perawatan kesehatan dan menambah pendapatan negara. Tantangan dan hambatan dalam penerapan FCTC antara lain adanya perlawanan dari industri tembakau, lemahnya penegakan hukum, mudahnya akses produk tembakau dengan harga yang terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya tembakau, adanya penyelundupan rokok, kurangnya keahlian dalam implementasi kebijakan berhenti merokok serta tidak adanya anggaran yang ditargetkan untuk kampanye media atau kegiatan pengendalian tembakau lainnya.

---

Globally, the number of smokers worldwide has reached 1.3 billion people, with 942 million men and 175 million women aged over 15 years. The World Health Organization (WHO) estimates that around 5.4 million people in the world died from d-related diseases in 2006 and is predicted to reach 8 million in 2030. Cigarettes have many negative impacts on health, therefore it is necessary to implement tobacco control policies as an effort to reduce the epidemic of tobacco. WHO and its member countries have proposed the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to develop a global agenda governing tobacco control. The aim of this research is to determine the implementation and implications of tobacco control policies as well as the challenges and barriers in implementing FCTC in various countries. The method used is a literature review using online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link and Scopus which produced 14 included articles published in 2014-2024. The results of the article analysis explain that the implementation of FCTC in a country can be implemented using the MPOWER strategy, namely the six main points of tobacco control policy both in terms of demand and supply. The implications of implementing tobacco control policies are that they can reduce the tobacco epidemic, prevent deaths due to smoking, save health care costs and increase state revenues. Challenges and obstacles in implementing the FCTC include resistance from the tobacco industry, weak law enforcement, easy access to tobacco products at affordable prices, low public awareness of the dangers of tobacco, cigarette smuggling, lack of expertise in implementing smoking cessation policies and the absence of an adequate budget targeted for media campaigns or other tobacco control activities."

"Dinamika konsumsi tembakau global telah meningkat secara signifikan semenjak dekade belakangan ini. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). WHO kemudian membuat suatu kerangka kerjasama yang mengikat yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga saat ini 174 negara telah mengaksesi FCTC, membuat perjanjian ini sebagai perjanjian yang paling banyak ditandatangani.Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat beberapa negara yang belum mengaksesi salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mengaksesi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang besar diikuti dengan jumlah konsumsi rokok yang tinggi dan juga merupakan negara produsen rokok.Tesis ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mendorong langkah kebijakan Indonesia tersebut. Analisis akan ditekankan kepada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan keberlangsungannya hingga saat ini. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, dan surat kabar sebagai sumber data yang primer yang mendukung pembahasan.

---

Tobacco consumption has been growing rapidly since the last decade. This phemonenon has raising the convern of World Health Organization (WHO) as an international organisation regulating the global public health. This led to the adoption of an internationally legally binding instrument known as ?Framework Convention on Tobacco Control? (FCTC) in 2003. To date, these agreement has signatory of 174 member countries, making it as the most treaty ever signed in the history of global public health.However, there are several countries that have not yet ratify or accessing the convention, one of them is Indonesia. The Indonesian policy?s to not accessing the convention has question the commitment of Indonesian government to cooperate in the international system. This is due to the high tobacco consumtion in the country and along with its growing population has potential of devastating economic, social, and health consequences. In addition, Indonesia is also producing a country produce tobacco, thus, contributed to the growing tren of tobacco consumption globally.These thesis attempted to analyse factors that drove the Indonesian government action not to cooperate in the tobacco control regime of FCTC. Analysis will be stressed upon the internal and external factors that influenced the decision of such foreign policy until today. In analysing the problem, the author conducted literature review from books, articles, internet, newspaper and magazines as a primarily source to support the writing."

"Tesis ini menganalisis kebijakan Indonesia terkait World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, dengan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa Indonesia masih belum menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) meski telah menyatakan komitmennya dalam pemberantasan PTM akibat tembakau di forum internasional? Melalui teori state transformation, tesis ini memetakan sejarah perkembangan pertembakauan, dengan mengkaji transformasi politik domestik dan internasionalisasi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tesis ini menemukan bahwa terjadinya state transformation yang ditandai dengan adanya desentralisasi, fragmentasi negara dan internasionalisasi mengakibatkan Indonesia tidak lagi dapat dikatakan sebagai entitas yang tunggal. Kondisi ini kemudian mempengaruhi sikap ketidak konsistenan (kontradiksi) Indonesia terkait World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control.

---

The present work analyses Indonesia's policies toward World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. The research question that this study employs is "what explains Indonesia's reluctance in signing Framework Convention on Tobacco Control despite its commitment to combat non-communicable diseases?". This thesis utilises State Transformation theory to contextualise tobacco-related issues within Indonesia's historical millieu. State Transformation theory analyses Indonesia's domestic transformation and its internationalisation process. The study finds that the state transformation process; in which fragmentation, decentralisation, and internationalisation occur; transforms Indonesia into a multifaceted entity. This "multifaceted entity" condition is what explains Indonesia's inconsistent and contrasting policies toward World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control."

"Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dan faktorfaktor pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia? Dengan negara-negara mitra dagang mana saja, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat? Penelitian menggunakan data panel: 20 negara mitra dagang, yaitu jumlah ekspor terbesar ke negara tujuan (Australia, Belgia, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama) pada periode waktu 30 tahun (1974-2003).Regresi data panel dengan menggabungkan (pooling) data cross-section dan time series, menggunakan variabel dummy (least square dummy variable) dan variabel lag dependen (YP(-1)); serta dikombinasikan dengan model kuadratik ( YPPxYPP, TRDIxTRDJ dan YPRxYPR) adalah serupa dengan estimasi data panel dengan fixed efects.Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia. Peningkatan US$ 1 pdb per kapita riil negara mitra dagang (YPP) menyebabkan peningkatan US$ 0.039771 tingkat PDB per kapita rill indonesia (YP) (signifikan). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai nilai rasio pdb per kapita rill terhadap PDB per kapita rill negara mitra dagang (ypr) lebih kecil dari nilai ypr optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Belgia, Hong Kong, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, Italia, Spanyol, Saudi Arabia, Jerman, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina, dan India. pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai tingkat PDB per kapita riil (YPP) yang besar.Ada hubungan (pengaruh) faktor-faktor pertumbuhan di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. peningkatan US$ 1 PDB per kapita rill inisial indonesia (LYP) menyebabkan penurunan US$ 0.029591 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); pertambahan 1 orang pertumbuhan penduduk Indonesia (PI) menyebabkan penurunan US$ 1832.987 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 persen investasi/PDB rill Indonesia (invi) menyebabkan peningkatan US$ 4.033363 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin angka inflasi Indonesia (inft) menyebabkan peningkatan US$ 804.2352 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin secondary enrollment ratio (SER) Indonesia (SCHI) menyebabkan penurunan US$ 12.65101 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 trade/PDB rill Indonesia (TRDI) menyebabkan peningkatan US$ 689.5339 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin YPR menyebabkan peningkatan US$ 246.6701 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 pola interaksi PDB per kapita riil negara mitra dagang dengan trade/PDB riil indonesia (YPPxTRDI) menyebabkan penurunan US$ 0.009320 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan). Keterbukaan (openness) tidak selalu akan memberikan manfaat yang lebih (more benefit) dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan impor bahan baku yang iebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekspor barang modal seperti mesin-mesin industri menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi (capital intensive) proses perekonomian di dalam negeri masih rendah.Dari hasil penelitian ini, saran untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah kembali menggiatkan program keluarga berencana (KB) untuk mengurangi laju peningkatan jumlah penduduk; investasi diarahkan untuk menghasilkan produk-produk antara (intermediate goods) guna mengurangi laju impor barang-barang dasar sehingga share of trade meningkat, menyebabkan pdb per kapita meningkat; jaminan kepastian di dalam negeri, yaitu stabilisasi harga untuk mencegah peningkatan inflasi walaupun sebenamya diperlukan untuk rangsangan investasi; kebijakan pemerintah terhadap peningkatan SDM lulusan sekolah menengah, contoh pemberian training (tenaga kerja siap pakai) dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk tenaga menengah; peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai YPR iebih kecil dari YPR optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan."

"ABSTRAKBenua Eropa merupakan benua kedua terkecil dalam jajaran benua yang ada dipermukaan planet Bumi. Benua ini membentang di semenanjung Eurasia bagian Barat, memiliki luas hampir 10.600.000 kilometer persegi atau seluas seperlima belas dari luas daratan di Bumi. benua ini dibatasi Lautan Arktik di utara, laut Tengah, laut Hitam, dan pegunungan Kaukasus di selatan mengarah ke timur, pegunungan Ural dan laut Kaspia di timur dan lautan Atlantik di Barat. Sekalipun kecil tak ada satu benua pun yang besar pengaruhnya terhadap dunia daripada Eropa. Terkonsentrasinya penemuan penting dan budaya manusia, di bagian bumi ini, menyebabkan Eropa menjadi semacam 'kekayaan yang tiada habisnya dalam sebuah ruang kecil'. semenjak jaman Yunani Kuno, paham-paham politik, penemuan ilmiah, kesenian, filsafat, serta kepercayaan relijius menyebar dari Eropa ke seluruh bagian dunia lain. Statistik tahun 1988 menunjukkan dua perlima belas penduduk dunia atau 696.360.000 dari 5,026 milyar penduduk dunia berdiam di benua tersebut. Tingkat kepadatannya 65 jiwa per kilometer persegi. Dalam sejarahnya terjadi peristiwa-peristiwa besar yang mewarnai jalannya kehidupan bangsa-bangsa di Eropa. Munculnya renaissance, aufklarung dan revolusi industri telah merubah wajah Eropa dari jaman kegelapan abad pertengahan menjadi ajang konflik di antara raja-raja ? "