Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari krisis global dan bagaimana respon firm level terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor bahan mentah hasil tambang. Analisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif terhadap data panel firm level. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan sebesar 0,69 kali dari produktivitas rata-rata tahunan tanpa terjadinya krisis. Dan produktivitas perusahaan industri pengolahan hasil tambang dalam negeri meningkat sebesar 1,79 kali ketika kebijakan larangan ekspor bahan mentah hasil tambang diberlakukan dibanding produktivitas sebelumnya ketika kebijakan tersebut belum diberlakukan.

---

ABSTRACT

---

This thesis aims to analyze the impact of global crisis and how firm level response to the Indonesian government policy concerning export ban of mining`s raw material. The analysis uses descriptive quantitative methods against the panel data of firm level. The results showed that the economic crisis had an impact that resulted to the decreasing of company productivity by 0.69 times the average annual productivity without the occurrence of crisis. And the productivity of the domestic milling industry increased by 1.79 times when the export miner`s export ban policy was enacted compared to previous productivity when the policy had not been enacted."

"ABSTRAKDalam kebijakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah serta relaksasinya yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya terindikasi terdapat ketidaksesuaian dengan pirinsip-prinsip dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures TRIMs Agreement , tindakan yang dilarang menurut paragraf 2 huruf c Illustrattive List TRIMs Agreement mengenai Export Restrictions, yaitu tindakan yang membatasi ekspor atau penjualan untuk ekspor, yang ditentukan dalam hal produk tertentu, baik dalam hal volume atau nilai produk, atau dalam hal perbandingan volume atau nilai produksi lokalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam TRIMs Agreement, yaitu mengandung export restriction, dalam hal tindakan pembatasan ekspor mineral, bahwa tidak semua produk hasil penambangan mineral dapat dilakukan ekspor, melainkan khusus untuk produk mineral tertentu hasil pengolahan dan pemurnian sesuai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian nilai produk tertentu dan dan dibatasi dalam jumlah tertentu.

---

ABSTRACTIn the policy of the increasing of mineral added value obligation through processing and smelting of domestic mining and raw material export restrictions and its relaxations in Indonesian Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Mining Law and its implementing regulations indicated there are incompatibility with principles of Agreement On Trade Related Investment Measures TRIMs Agreement , which is the prohibited acts under paragraph 2 c Illustrative List of TRIMs Agreement, namely Export Restrictions, which measures restricting the export or sale for export, which is defined in terms of specific products, both in terms of volume or value of products, or in terms of proportion of volume or value of its local production. The method used is the juridical normative with secondary data obtained from the literature, and supported by primary data. The results showed that not in accordance with the principles of the TRIMs Agreement, which contains export restriction, in terms of restrictions on exports of minerals, that not all products can be mined mineral exports, but specific to certain mineral products processing and smelting results corresponding minimum limit of processing and or smelting the value of a certain product and the specific and limited in number."

"ABSTRAKSektor industri pengolahan non-migas di Indonesia saat ini masih tergantung kepada bahan baku impor. Dalam rangka memfasilitasi perusahaan untuk dapat melakukan impor bahan baku dengan volume yang tinggi tetapi dengan biaya impor yang lebih murah, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan terkait dengan impor bahan baku industri, salah satunya yaitu kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Penelitian ini akan melihat dampak dari pemanfaatan BMDTP oleh 17 sektor industri terpilih terhadap produktivitas di industri-industri tersebut. Metode yang digunakan untuk mengestimasi produktivitas dari industri-industri tersebut adalah dengan menggunakan total factor productivity (TFP). Sedangkan struktur data yang digunakan adalah data panel dengan unit analisis tingkat sektor industri. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pemanfaatan BMDTP memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan produktivitas dari 17 sektor industri terpilih yang mendapatkan fasilitas tersebut. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan terhadap pertumbuhan produktivitas di sektor tersebut tidak besar.

---

ABSTRACT

The non-oil and gas manufacturing sectors in Indonesia is still rely on imported raw materials. In order to facilitate the firm to import the raw materials with a large volume but at a cheaper import cost, the government issued several policies related to import of industrial raw materials, one of which is Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). This study will analyze the impact of the utilization of BMDTP by 17 selected industrial sectors on productivity in those industries. The method used to measure the productivity of these industries is to use total factor productivity (TFP). While the structure of the data used is panel data with unit analysis industrial sector. The results obtained from this study is BMDTP policy implementation have a significant impact on productivity growth of 17 selected industrial sectors. However, the magnitude of impact on productivity growth in the those sectors is not large."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

---

AbstractPrior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation."

"Penelitian ini menganalisis dampak dari aktivitas sektor pertambangan terhadap pembangunan berkelanjutan antar provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2010. Sektor pertambangan yang menjadi tumpuan pendapatan negara pada masa Orde Baru nyatanya sampai dengan saat ini pendapatan riil dari sektor pertambangan meningkat sepanjang tahun. Begitu juga dengan proporsi ekspor sektor primer yang meningkat bahkan sudah mulai melebihi proporsi ekspor sektor manufaktur. Meningkatnya aktivitas sektor pertambangan tersebut mempengaruhi penurunan tingkat keberlanjutan secara rata-rata di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi, dampak negatif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat keberlanjutan yang menggunakan indikator genuine saving merupakan akibat dari hubungan positif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat deplesi. Walaupun masih tinggi pendapatan sektor pertambangan yang menyebabkan deplesi, harus dilakukan proses alih kapasitas kepada modal manusia untuk menjaga tingkat keberlanjutan tetap positif. Berdasarkan hasil regresi, hubungan pendapatan sektor pertambangan dengan investasi modal manusia memang positif namun tidak berpengaruh signifikan.

---

This study analyzes the impact of mining sector activities on sustainable development among provinces in Indonesia for the period 2000 to 2010. Mining sector, which became the main source of the state revenues during the New Order era, has an increase in real income during observed year. In addition, the proportion of primary sector exports has been increasing moreover it started to exceed the proportion of manufacturing exports. Increased mining sector activity affects a decrease of sustainability level in Indonesia.

Based on the regression result, the negative impact of mining sector revenues to the level of sustainability using Genuine Saving as indicator is the result of a positive relationship between the mining sector incomes to natural resource depletion. Although higher mining sector incomes lead to depletion, capacity transfer process must be made to the human capital capacity investment in order to maintain positive level of sustainability. Based on the regression result, the mining sector revenue relationship with human capital investment is positive but not significant."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pertambangan terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan batubara yang menggunakan kontrak Ijin Usaha Pertambangan dengan konsep pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Kesimpulan (1) adanya indikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Ijin Usaha Pertambangan Batubara yang masih rendah (2) pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan batubara perlu ditingkatkan.

---

The purpose of this research to determine the suitability of monitoring activities conducted by the Directorate General of Taxes on corporate income tax obligation of coal companies are using contract mining business license with the procedure of control concepts. The method used is qualitative. Data collection techniques performed using in-depth interview and literature study. Conclusions (1) There is an indication of the level of taxpayer compliance Coal Mining Contract Holder is still under the target (2) Monitoring conducted by the Directorate General of Tax on coal companies need to be improved."

"Penelitian ini membahas mengenai beberapa permasalahan, seperti pembahasan tentang implikasi dari konsistensi pelaksanaan peraturan serta ketentuan yang berlaku disktor pertambangan terhadap perlindungan investor dalam hal pemberian izin. Kemudian persoalan tentang efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa izin usaha wilayah pertambangan. Serta pihak yang berhak atas kuasa pertambangan di konawe Utara berdasarkan fakta hukum dan rasionlitas para majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa masalah konsistensi peraturan terhadap pemberian izin pertambangan belum tercapai, sehingga harus ada sosialisasi peraturan di tingkat pemerintah daerah dan koordinasi yang kuat antara pihak yang terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh tidak efisien bagi investor, sehingga dianjurkan adanya lembaga khusus untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan agar lebih efektif dari segi waktu dan biayas. Berdasarkan fakta hukum dan rasionalitas para hakim, maka jelas pihak yang berhak atas kuasa pertambangan tersebut adalah PT. DIPM karena telah sesuai dengan prosedur yang ada.

---

This research discusses about several issues, such as a discussion of the implications of the consistent implementation of the rules and regulations of the mining sector in terms of investor protection licensing. Then the question of the efficiency of the dispute resolution process mining license area. As well as the party entitled to Mining in Northern Konawe based on legal facts and rationality of the Panel of Judges. This research is normative.

The results of this study is that the problem of consistency rules for granting mining licenses have not been achieved, so there should be laws and regulations at the local level and strong coordination between the parties involved, both at central and regional levels. Then, the dispute resolution process adopted inefficient for investors, so it is recommended a special agency to resolve the problem of mining to be more effective in terms of time and cost. Based on the legal facts and rationality of the judges, it is clear that the parties are entitled to power mining is PT.DIPM due in accordance with established procedures."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemenuhan asas tersebut. Sedangkan, ketentuan pajak nail down tidak memenuhi asas neutrality karena mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

---

ABSTRACTThis research focused on the evaluation of nail down tax system on the mining industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of nail down tax system on the mining industry by using two principles of tax collection which are certainty and neutrality. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods. The results showed that the nail down tax system has fulfilled the principle of certainty but there are several factors that can inhibit the fulfillment of these principles. However, the nail down tax system does not meet the principle of neutrality because it affects decision making by investors. "