Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter melalui program-program berkualitas tinggi. Namun, tujuan ini tidak sejalan dengan manajemen pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh presiden Indonesia dalam pidato-pidato kenegaraan. Untuk mencapai tujuan ini, analisis deskriptif kualitatif dilakukan atas 46 pidato presiden Indonesia dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1968 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai 2015 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Analisis dilakukan atas konstituen-konstituen yang mengandung konsep pendidikan. Konstituen yang mengandung konsep pendidikan dianalisis dengan menerapkan tiga dimensi analisis Fairclough, yang mencakupi deskripsi linguistik, interpretasi wacana, dan eksplanasi wacana. Penulis menemukan bahwa konsep pendidikan yang disampaikan oleh tiap-tiap presiden merupakan jawaban atas masalah sosial yang tengah terjadi pada setiap era pemerintahan. Oleh karena itu, konsep pendidikan sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Secara menyeluruh konsep pendidikan ini berkaitan erat dengan tujuh gagasan dasar, yaitu pembangunan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pengarahan pendidikan, mutu pendidikan, pendidikan keterampilan, serta pendidikan politik, moral, dan karakter, serta anggaran pendidikan.

---

ABSTRACTHuman being is always involved in educational processes. Indonesian education is aimed to develop skills and characters by performing high quality education. However, this objective is not in line with educational management. In fact, many policies are poorly managed. Regarding to this phenomenon, the research aims to reconstruct Indonesian educational concepts delivered by the six presidents of Indonesia in their presidential speeches. In order to achieve this objective, a descriptive qualitative analysis was performed on 46 Indonesian presidential speeches commemorating the independence day of Indonesia from 1968, which was governed by President Soeharto to that of 2015, governed by President Joko Widodo. The research was conducted on the constituents reflecting the concept of education. The constituents were analyzed by using Fairclough rsquo s three dimensional analysis, incorporating linguistic description, discourse interpretation, and socioculturalexplanation. The writer realizes that the concept of education communicated by the presidents is the reflection of social issues in each period. Therefore, it must be in line with government rsquo s vision and mission. Overall, the concept of education is closely related to seven ideas, namely the development of education, education accessibility, education regulation, the quality of education, education for skills, politic, moral, and character education, and budget allocation for education."

"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

---

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.

This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.

The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.

In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.

While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.

The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears. "

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan bagian dari studi fiksi ilmiah yang penting untuk dilakukan karena selama ini genre tersebut belum banyak dibahas dalam studi kesusastraan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan atas novel karya Djokolelono, Jatuh ke Matahari, yang berlatar dunia masa depan yang modern dan berteknologi maju. Kisah novel tersebut tidak hanya menekankan modernitas yang ditandai dengan konsep perjalanan luar angkasa, terraforming, dan ilmuwan gila, namun juga menekankan cara manusia menghadapi modernitas dalam wacana superioritas moral. Sangat penting menyelidiki teks sebagai bagian dari wacana superioritas moraldi zaman Orde Baru untuk memahami pengetahuan mengenai moralitas di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa Jatuh ke Matahari merepresentasikan pengetahuan mengenai superioritas moral bangsa Indonesia dalam menghadapi modernitas pada zaman Orde Baru dan mempertentangkannya dengan superioritas sains Barat, guna mendiferensiasi dan menempatkan Barat sebagai other.

---

ABSTRACTThe importance of this study can be seen as this study draws on the field of Science Fiction Studies which almost have never taken a major part in Indonesian Literary Studies. This study examines Indonesian science fiction novel, Jatuh ke Matahari by Djokolelono, which situates its narrative in futuristic, modern, and technologically advanced world. This narrative not only address the modernity, which is identified by the concept of space odyssey, terraforming, and mad scientist, but also the way in which human being places himself in modernity in the discourse of moral superiority. To understand the knowledge of morality in the text, it is important to investigate that the text is a part of moral superiority discourse of New Order era. It is suggested that Jatuh ke Matahari represents the knowledge of Indonesian moral superiority in the notion of modernity of the New Order era and contrasts it with Western science superiority to diferentiate and place West as other."

"Penelitian ini mendeskripsikan Gerakan Sosial Kelompok Nahdlatul Ulama (NU Progresif) yang dilakukan oleh para aktivis NU. Hasil analisis ditemukan bahwa kelompok NU yang progresif melakukan perubahan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok transformis, kelompok radikal dan kelompok moderat. Kelompok transformis mencoba menekankan pada perubahan secara intemal dalam organisasi NU dengan memberikan pencerahan dan pemberdayaan di tingkat komunitas. Kelompok radikal memberikan prioritas pada perubahan sistem kenegaraan dengan membangun pemikiran kritis dan mengembangkan ideologi egaliter. Dan yang terakhir kelompok moclerat memfokuslcan gerakannya dengan mengembangkan perubahan sosial yang tidak didasari dengan basis ideologi.

---

This study describes social movements conducted by some individuals in NU known as the ?progressive group". Further analysis shows the existence of three types of progressive groups: the transformists, the radicals, and the moderates. The transformists try to emphasize internal change through enlightenment and empowerment of the community. The radicalists prioritize to change the state system by developing critical and egalitarian ideology. Finally, the moderates consists of social changes conducted by social groups with no ideological basis."

"Di era modern, kehadiran beton tidak hanya sebagai sebuah material. Eksistensinya memicu untuk menggali kembali bagaimana sebuah inovasi teknologi mempengaruhi peradaban, khususnya dalam wacana arsitektural. Jika diaplikasikan ke dalam bangunan, beton dipandang tidak memiliki prinsip dan bentukan yang baku jika kita bersedia membuka pikiran lebih jauh bahwa setiap bangunan, yang mengandung beton maupun tidak, adalah hasil turunan dari berbagai parameter, yaitu kultural, sosio-politik, dan ekonomi. Brutalisme, adalah salah satu gaya arsitektur yang erat kaitannya dengan beton ekspos/polos. Namun dewasa kini bangunan yang memiliki struktur beton polos sangat banyak, termasuk di Indonesia. Hal yang dikritisi adalah bagaimana Brutalisme dikupas melalui kacamata penggunaan beton di Indonesia, saat sokongan teknologi dan peristiwa- peristiwa politik menjadi alasan pembangunannya. Dengan studi kasus Wisma Hayam Wuruk (1976) yang ditengarai sebagai salah satu gaya Brutalisme di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik kemunculan Brutalisme di Indonesia dengan penggunaan teknologi beton pada arsitektur modern dan pengaruh sosio-politik di era Orde Baru sebagai alat penelitian. Metode sejarah digunakan untuk menyajikan analisis terutama dalam menggambarkan beberapa peristiwa politik, yang dilakukan dalam bentuk deskriptif analitis untuk lebih menjelaskan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu yang terjadi di masa lampau.

---

In the modern era, the presence of concrete is not merely as a material. Its existence triggers to rethinking on how a technological innovation affects civilization, especially in architectural discourse. If applied to buildings, concrete is deemed not to have a standard principle and form if we are willing to open our minds further that each building, whether or not containing concrete, is derived from various parameters, namely cultural, socio- political, and economic. Brutalism, is one of the architectural styles that is closely related to exposed concrete. But nowadays buildings that have plain concrete structures are very numerous, even in Indonesia. What was criticized was how Brutalism was peeled through the lens of concrete use in Indonesia, when technological support and political events became the reason for its development. With the case study of Wisma Hayam Wuruk (1976) which was suspected as one of the styles of Brutalism in Indonesia. This paper aims to explore the emergence of Brutalism in Indonesia with the use of concrete technology on modern architecture and socio-political influence in the New Order era as a research tool. Historical methods are used to present analysis, especially in describing several political events, carried out in descriptive analytical form to better explain events in the dimensions of space and time that occurred in the past."

"The intention of this article is to discuss the relationship between the processes of fiscal and political decentralization, the outbreak of communal violence, and what I call 'the new politics of tradition' in Indonesia. In 1999 under the President Jusuf Habibie, the Indonesian parliament (DPR) voted in favour of two laws, No. 22 and 25 of 1999, which promised to leave a significant share of state revenues in the hands of the regional governments. Strongly supported by the liberal ideologues of the IMF and the World Bank, the two laws were envisaged within Indonesia as a necessary step towards devolving the centralized power of New Order patrimonialism and as a way of curbing separatism and demands for autonomy by giving the regional governments the constitutional and financial wherewithal to maintain a considerable degree of self-determination. Decentralization was in other words touted as the anti-dote to communal violence and separatist tendencies-an anti-dote administered or at least prescribed by multi-national development agencies in most conflict-prone areas of the world. This paper wishes to probe this idea by looking at the conflict and post-conflict situation in North Maluku. The conflict illustrates how local elites began jockeying for political control in anticipation of decentralization. The process of decentralization is in other words not merely an anti-dote but in some cases an implicated part in the production of violence. One reason for this is simply that the decentralization of financial and political control after three decades of centralization entails a significant shift in the parameters of hegemony-a shift towards which local political entrepreneurs in the regions are bound to react. The new 'politics of tradition' currently emerging in Indonesia is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralization."