Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengestimasi pengaruh perubahan tarif barang jadi dan tarif bahan baku yang diukur dengan menggunakan rata-rata tertimbang tarif Most Favored Nation MFN dan tarif preferensi terhadap produktivitas perusahaan manufaktur. Hasil estimasi dengan menggunakan unbalanced data panel perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2007 hingga 2014 menunjukkan bahwa tarif barang jadi tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas perusahaan sedangkan penurunan tarif bahan baku dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil yang sama juga diperoleh jika pengukuran tarif barang jadi dan tarif bahan baku diukur dengan menggunakan tarif MFN sebagaimana penelitian pada umumnya.

---

ABSTRACT This study estimates the effect of changes in the output tariffs and input tariffs as measured by the weighted average of Most Favored Nation MFN tariffs and preferential tariffs on firm productivity in manufacturing industry. Estimation result using unbalanced panel data manufacturing firms in Indonesia from 2007 to 2014 indicates that the output tariffs does not have a significant impact on firm productivity while decreasing input tariffs can increase the productivity of the firm. Similar result also obtained if the measurement of output tariffs and input tariffs is measured by MFN tariffs."

"Perjanjian Fasilitasi Perdagangan adalah perjanjian WTO yang berisi ketentuan tentang penyederhanaan prosedur bea cukai, yang dibuat untuk meningkatkan aliran perdagangan internasional. Indonesia adalah salah satu dari banyak anggota WTO yang meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Tesis ini membahas implikasi hukum ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO dengan Indonesia. Secara khusus, tesis ini membahas alasan ratifikasi Indonesia dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan bersama dengan implikasi hukum ratifikasi. Tesis ini disusun dengan menggunakan Metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan menggambarkan ketentuan tercantum dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dan membandingkannya dengan ketentuan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa sebagian besar ketentuan fasilitasi perdagangan dalam undang-undang tersebut dan peraturan di Indonesia sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, tetapi pada ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Fasilitasi Perdagangan Kesepakatan, beberapa penyesuaian harus dilakukan. Tesis ini menyarankan Indonesia untuk melakukannya penyesuaian sehubungan dengan ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, karena dengan meratifikasi Fasilitasi Perdagangan

---

Trade Facilitation Agreement is a WTO agreement that contains provisions on simplifying customs procedures, which are made to increase the flow of international trade. Indonesia is one of the many WTO members to ratify the Trade Facilitation Agreement. This thesis discusses the legal implications of ratification WTO Trade Facilitation Agreement with Indonesia. Specifically, this thesis discusses the reasons for Indonesias ratification of the Trade Facilitation Agreement along with the legal implications of ratification. This thesis was prepared using a normative juridical method, which is done by describing the provisions contained in the Trade Facilitation Agreement and comparing it withProvisions relating to trade facilitation in several laws and regulations in Indonesia. This thesis concludes that most of the trade facilitation provisions in the law and regulations in Indonesia are in accordance with the Trade Facilitation Agreement, but on trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, some adjustments must be made. This thesis recommends that Indonesia make adjustments with respect to trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, because by ratifying Trade Facilitation"

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan pemanfaatan kandungan lokal pada kerangka peraturan yang mengatur mengenai sektor hulu minyak dan gas bumi, dengan tujuan modal asing dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam perkembangannya, pengaturan pemanfaatan ini berujung pada pengkategorian penggunaan wajib untuk Barang Operasi tertentu dalam kegiatan usaha migas. Adanya kategori wajib ini menjadi penghalang masuknya Barang Operasi dari dari negara-negara anggota GATT. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana ketentuan kandungan lokal dan pembatasan impor dalam GATT; kedua bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas; dan ketiga bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas khususnya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 dikaitkan dengan ketentuan GATT/WTO. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah berdasarkan prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment yang terdapat dalam ketentuan GATT/WTO, peraturan pemanfaatan barang dalam negeri bertentangan dengan ketentuan GATT 1994.

---

Indonesia is one of the country that implement local content requirements in regulatory framework for the upstream oil and gas sector, so that foreign capital could give highest benefit for economic growth. However, in its development the regulations led to a mandatory use category of certain Operation Goods in the course of oil and gas business operations. The existence of this category becomes barrier to entry of Operation Goods from GATT members. The issues discussed in this thesis is first, what are the provisions for local content requirements and import restrictions in the GATT second what are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector third how are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector especially in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 2013 is associated with the GATT WTO provisions. This study is a normative prescriptive legal research. The data used in this research is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. All data is collected by using literature study technique and then analyzed normatively qualitatively. The conclusion of this research is that based on Most Favoured Nation and National Treatment principles contained in the provisions of GATT WTO, use of domestic goods policies contradict with the provisions of the GATT 1994."

"Hubungan trilateral antara China, Jepang, dan Korea Selatan memiliki karakteristik berupa hot economics, cold politics. Hubungan ekonomi yang erat ditengah tensi hubungan politik yang tinggi membuat ketiga negara ini tidak dapat duduk dalam satu forum tanpa melibatkan pihak ketiga. Tahun 2002 menjadi momen penting dalam sejarah hubungan trilateral ketika Pemerintah China mengajukan inisiasi pembentukan China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement (CJK FTA). Jepang menanggapi proposal kerjasama tersebut dengan skeptis. Namun pada tahun 2003, Jepang menerima inisiasi kerja sama tersebut dan dibentuk trilateral joint study. Penelitian ini menganalisis faktor eksternal dan internal yang mendorong Jepang untuk menerima inisiasi pembentukan CJK FTA. Penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang tidak dapat dilihat sebagai black box dalam proses pembentukan kebijakan FTA.

---

Trilateral relationship among China, Japan, and South Korea is known as hot economics, cold politics. Close economic relationship in the midst of political tensions has created a difficulty for these three countries to sit together in one forum. The year of 2002 became a historical moment in their trilateral relationship when China initiated China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement (CJK FTA). Japan gave a skeptical respond towards the initiation. However, in 2003 Japan agreed to the initiation and established a trilateral joint study. The research aims to analyze the external and internal factors that pushed Japan to accept the initiation. This report demonstrates that Japan cannot be viewed as a block box in its FTA policy making."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen DalamNegeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai LocalContent Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTOdalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negaraanggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan MenteriPerdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubahdalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barangdagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) darijumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan denganPerjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip NationalTreatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions,yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antaraperaturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan LocalContent Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan danpenerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO,ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMsmaupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untukmenanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untukmematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akanmengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO

---

ABSTRACTThis thesis examined the adjustment of domestic Local ContentRequirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail businessin Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesiashowed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerningthe Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization onNovember 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia hasreceived protests from WTO member countries in relation to the Local ContentRequirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domesticproducts that must be sold on the modern retail market on Ministry of TradeRegulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled byArticle III GATT on National Treatment and Article XI GATT on GeneralElimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTOEstablishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison betweenthe regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions willbe done by looking at the adjustments between regulations and the application ofWTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the ModernRetail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on theprovisions. To respond to the concerns raised by member countries, modernretailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and theMinistry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan pemerintah Indonesia ditinjau dari sanitary and phytosanitary serta implikasinya terhadap industri pakaian dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan pemerintah Indonesia ialah melalui peraturan menteri perdagangan yang melarang adanya impor pakaian bekas. Akan tetapi, kebijakan pemerintah Indonesia dihadapkan dengan kesepakatan SPS dalam keanggotaan WTO. SPS Agreement merupakan perjanjian penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan kesehatan dalam perdagangan internasional. Dilihat dari Perjanjian SPS, kebijakan pemerintah Indonesia tentang larangan impor pakaian bekas didasarkan pada dasar perundang-undangan dan fakta kepastian hukum di beberapa bidang, termasuk kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan konsumen dari penyakit dan virus yang dibawa oleh pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas juga memberikan dampak pada berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

---

This article analyzes how the Indonesian government's policy of banning used clothing imports is implemented from a sanitary and phytosanitary perspective and its implications for the domestic clothing industry and community welfare. This article was prepared using normative juridical research methods. The Indonesian government's policy of prohibiting the import of used clothing is through a Minister of Trade regulation which prohibits the import of used clothing. However, the Indonesian government's policy is faced with the SPS agreement in WTO membership. The SPS Agreement is an agreement on the implementation of sanitary and phytosanitary measures that regulate the protection of the health environment in international trade. Judging from the SPS Agreement, the Indonesian government's policy regarding the ban on imports of used clothing is based on the basis of legislation and the fact of legal certainty in several fields, including trade policy which aims to protect the domestic textile industry and consumers from diseases and viruses carried by used clothing. The ban on importing used clothing also has an impact on various aspects, namely health, economic and environmental aspects."

"This note examines the effects of import quotas in the Stackelberg doupoly model of Baye (1992) in which a home firm is a leader and a foreign firm is a follower in the home market."