Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI. For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete). The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Transformasi digital merupakan salah satu visi PT XYZ, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan non-bank untuk dapat mendukung proses bisnisnya. Dalam mencapai visi transformasi digital tersebut, infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki secara matang dan baik. Selain teknologi terkini yang diterapkan dalam infrastruktur teknologi informasi, tata kelola pada infrastruktur juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam implementasi infrastruktur. Berdasarkan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI tahun 2019 PT XYZ hanya mencapai tingkat 2.1 sedangkan ekspektasi mencapai tingkat 3 menggunakan COBIT 5. Sehingga dalam karya akhir ini akan dilakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola infrastruktur TI yang telah dijalankan saat ini di PT XYZ serta memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas. Pengkuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan dianalisis rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan PT XYZ berdasarkan pemetaan proses pada COBIT 5.

---

Digital transformation is one of PT XYZ's visions as non-bank finance sector company to be able to support its business processes. In achieving the digital transformation vision, information technology infrastructure is one of the components that must be carefully and properly owned. Besides the latest technology that applied in information technology infrastructure, infrastructure governance is also needed to ensure digital transformation in infrastructure implementation. Based on the measurement of the level of IT governance capability in 2019, PT XYZ only at level 2.1 while expectation is level 3 using COBIT 5. So that in this final work will measure the level of IT infrastructure governance capability that has been implemented at PT XYZ and provide recommendations for improvement to increase the level of capability. Capability level measurement using Process Assessment Model (PAM). Based on measurement result, the improvements will be analyzed based on the mapping process on COBIT 5."

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi tingkat kapabilitas proses tata kelola Teknologi Informasi TI di STIE XYZ. Kebutuhan TI telah berkembang dengan pesat hampir di tiap lingkungan organisasi, baik yang bersifat komersial maupun non-profit. Penelitian ini menilai tingkat kapabilitas terhadap seluruh proses yang ada di STIE XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Berdasarkan hasil pengukuran, secara keseluruhan tingkat kapabilitas proses tata kelola di STIE XYZ berada pada tingkat 1 Performed yang berarti bahwa proses pengelolaan TI pada STIE XYZ sudah berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan tetapi sebagian besar proses di STIE XYZ belum memiliki dokumentasi dan proses standar yang dipersyaratkan. Dalam rangka meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI, STIE XYZ perlu melakukan perbaikan dengan memfokuskan pada inisiasi proses yang belum dilaksanakan dan melengkapi dokumentasi serta prosedur untuk proses yang telah berjalan.

---

The purpose of this research is to assess and give recommendation about Information Technology IT Governance Process Capability Level at STIE XYZ. IT needs has been growing rapidly in almost every type of organization, both commerial and non profit. This research is assess the process capability level of the whole process in STIE XYZ according to COBIT 5 framework. Based on the measurement, the overall result of governance process capability at STIE XYZ is at level 1 Performed which means that the IT governance procces at STIE XYZ already running and achieve the desired goals but STIE XYZ yet have documentation and standards process as required. In order to increase the process capability level, STIE XYZ need to makes improvements by focusing on the initiation of a process that does not exist and completing documentation and procedures for processes that are already running."

"Kemajuan TI merupakan solusi bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan layanan publik berbasis TI perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman Badan Kepegawaian Negara BKN merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan TI dalam memberikan pelayanan kepada publik Untuk menghadirkan layanan TI yang mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan TI yang tepat sehingga keberadaan TI menjadi faktor penentu keberhasilan BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada publikTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Badan Kepegawaian Negara Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model PAM pada COBIT 5 Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumenDari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses proses tata kelola TI di BKN masih berada pada kapabilitas level 0 incompleteRekomendasi terhadap perbaikan proses proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5 Rekomendasi utama meliputi pembuatan kebijakan terkait TI pembuatan Standar Operating Procedure SOP untuk aktivitas operasional TI melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis

---

IT progress is a solution for public service providers in meeting the aspects of transparency accountability and community participation Implementation of IT based public services need to be developed especially in the provision of services thus enabling the availability of data and information on Government Agencies which can be analyzed and used quickly accurately and safely Badan Kepegawaian Negara BKN is a government organization that has been implementing IT in providing services to the public To deliver IT services that support the objectives required the use of IT governance right so where IT becomes a critical success factor BKN in providing services to the public employment

The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within BKN Measurements were made by using the Process Assessment Model PAM on COBIT 5 Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and secondary data through observation documents and field observation From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in BKN still at the capability level 0 incomplete

Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5 The main recommendations include making plans for all IT activities creation of Standard Operating Procedure SOP for IT operational activities making performance measurement monitoring periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan kepada publik. Sebagai unit kerja yang bergerak dalam pelayanan publik berbasis TI tentunya Ditjen AHU sangat memprioritaskan aspek teknologi sebagai faktor yang dominan dalam menyediakan dan meningkatkan layanan bagi pengguna TI. Karena itu, manajemen TI harus dikelola dengan baik sehingga berimbas pada kualitas layanan terhadap masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Ditjen AHU. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model (PAM) pada COBIT 5. Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumen Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses-proses tata kelola TI di Ditjen AHU masih berada pada kapabilitas level 0 (incomplete). Rekomendasi terhadap perbaikan proses-proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5. Rekomendasi utama meliputi pembuatan perencanaan untuk seluruh aktivitas TI, pembuatan Standar Operating Procedure (SOP) untuk aktivitas operasional TI, membuat pengukuran kinerja, melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis.

---

Directorate General of Legal Administration (DG AHU) is one of the first echelon unit at the Ministry of Justice and Human Rights which has tasks and functions on doing service to the public. As a unit engaged in public service-based IT , AHU DG prioritize technology as the dominant factor in providing and improving services for users of IT. Therefore, IT management must be managed properly so they can impact on the quality of service to the community. The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within DG AHU. Measurements were made by using the Process Assessment Model (PAM) on COBIT 5. Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and questionnaires and secondary data through observation documents and field observation. From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in DG AHU still at the capability level 0 (incomplete). Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5. The main recommendations include making plans for all IT activities, creation of Standard Operating Procedure (SOP) for IT operational activities, making performance measurement, monitoring, periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Pembentukan unit bisnis baru yang fokus pada pengembangan produk aplikasi pada pemerintahan Kabupaten Kota yang dilakukan oleh PT Nata Solusi Pratama NSP mengakibatkan kebutuhan terhadap layanan teknologi informasi TI menjadi meningkat Layanan TI yang dimiliki NSP untuk mendukung kebutuhan bisnis tersebut masih memiliki banyak permasalahan yang diakibatkan kurang maksimalnya tata kelola terhadap TI di lingkungan kerja perusahaan Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kapabilitas proses terkait tata kelola TI yang diterapkan NSP berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melaksanakan proses tersebut Metode evaluasi yang digunakan dalam mengukur kapabilitas proses ini mengacu pada panduan COBIT 5 Process Assessment Model Evaluasi dilakukan dengan memilih delapan belas dari 37 proses COBIT 5 yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan Hasil pengukuran terhadap penerapan proses COBIT 5 yang relevan menunjukkan terdapat sepuluh proses berada pada tingkat kapabilitas level 0 dan delapan proses berada pada level 1 Tingkat kapabilitas yang dicapai perusahaan memiliki nilai kesenjangan terhadap target tingkat kapabilitas yang diharapkan perusahaan sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi nilai kesenjangan Tindakan perbaikan yang direkomendasikan mengacu pada base practices dan generic practices yang disediakan COBIT 5 Enabling Processes.

---

The new business unit that was created by PT Nata Solusi Pratama NSP which focus on development of application product for district government effects the use of information technology IT services is increase There are problems relate to IT services faced by NSP for support business need that is caused by shortage of NSP rsquo s IT governance implementation The objective of this research is to evaluate capability level of processes relate to IT governance that implemented in NSP based on COBIT 5 framework Evaluation methode was used to assess the processes capability level refer to COBIT 5 Process Assessment Model guide Evaluation is performed by selecting eighteen from thirty seven COBIT 5 processes which relevan to company rsquo s problems The measurement result ten processes in level 0 and eight processes in level 1 There are gaps between levels achievement and targets were expected so that NSP need to performe improvement action to solve the gaps The improvement action recommendation refer to base practices and generic practices in COBIT 5 Enabling Processes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi yang dilakukan diberikan rekomendasi pada celah yang ditemukan pada hasil penilaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas adalah kerangka COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA. Penelitian menghasilkan tingkat kapabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2.027, yang artinya berada kisaran tingkat 2 (proses terkelola). Hasil tersebut telah sesuai dengan sasaran jangka pendek entitas. Kesimpulannya adalah bahwa DJBC telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih berada pada posisi menengah karena kurangnya memadainya standar operasional prosedur.

---

This research aims to evaluate how the implementation and achievement capability level of information technology governance at Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluation was also conducted to give recommendations to the gap that found in IT governance assessment results. This research is qualitative descriptive design. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework issued by ISACA. The research indicate that the level of capability DJBC is 2,027, which means still at the level 2 (managed process). This result has been in accordance with the company?s short-term target. The conclusion is IT governance at DJBC has been implemented quite well and managed appropriately, although the achievement of capability level is still at intermediate level because of lack of inadequate standard operating procedure."

"Tugas dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adalah melakukan pengaturan dan pengawasan pendistibusian minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Namun BPH Migas memiliki keterbatasan jumlah pegawai sehingga memerlukan dukungan Sistem Informasi dan TI (SI/TI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Saat ini implementasi SI/TI belum mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas seperti yang diharapkan. Hal tersebut akibat berbagai permasalahan dalam layanan TI antara lain rendahnya persentase sistem informasi yang aktif dan bisa diakses serta kurangnya pemanfaatan aplikasi SI/TI yang sudah ada. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam layanan TI tersebut, pada penelitian ini penulis melakukan evaluasi layanan TI di BPH Migas dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan layanan TI tersebut. Metodologi dalam penelitian ini mengikuti kerangka kerja COBIT 5 yang diawali dengan identifikasi permasalahan dan memetakannya terhadap proses-proses di COBIT 5 yang sesuai. Selanjutnya dilakukan assessment terhadap proses-proses tersebut untuk mengetahui tingkat kapabilitas proses saat ini dan juga dilakukan penentuan target tingkat kapabilitas proses yang diinginkan. Analisis kesenjangan tingkat kapabilitas proses saat ini dan yang ditargetkan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perbaikan harus dilakukan terhadap proses-proses tersebut. Rekomendasi perbaikan proses-proses tersebut disusun berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan ITIL V3 2011. Hasil penelitian ini berupa penilaian dan penentuan target tingkat kapabilitas 14 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahan layanan TI di BPH Migas serta rekomendasi aktivitas untuk perbaikan layanan TI.

---

Duties and functions of the Oil and Gas Downstream Regulatory Body (BPH Migas) are regulates and supervises oil and gas distribution in all parts of Indonesia. However, BPH Migas has small number of employees so Information System and Technology (IS/IT) support is needed to carry out those duties and functions. The current implementation of the IS/IT has not been able to support the tasks and functions as expected. This is due to various problems in the IT services such as a low percentage of active information system and the lack of utilization of the existing IS/IT applications. To overcome various problems in the IT services, this research is carried out to evaluate IT services in BPH Migas and provide recommendations for improvement of the IT services.

This research methodology is based on COBIT 5 framework, begins with the identification of problems and mapping them to the COBIT 5 relevant processes. Then performed processes capability assessment and also decide the level target of processes capability. Gap analysis of current and targeted processes capability level conducted to determine the extent of repairs to be done on these processes.

Processes improvement recommendations were formulated based frameworks COBIT and ITIL V3 5 2011. The results of this research are capability and target level of COBIT 5 14 relevant processes to the problems of IT services in BPH Migas and recommendation for IT services improvements."