Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan stimulus perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan. Sehingga diasumsikan badan publik harus melakukan persiapan dengan membentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal maupun interkoneksi antar lembaga/ Badan publik, menyiapkan infrastruktur baik berupa teknologi informasi, SDM dan sistem informasi. Beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Kesiapan Perubahan Organisasi dari Thomas Cummings dan Christopher Worley, Teori Organisasi dari Stephen Robbins, Teori Perubahan Organisasi dari Johnson dan Luecke, dan John Kotter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisa deskriptif analitis. Sistem penarikan sampel yang digunakan adalah sistem purposive untuk informan dari pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan organisasi terkait pengembangan organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan HAM belum siap menghadapi implementasi UU KIP. Ketidak siapan ini terlihat dari minimnya langkah-langkah persiapan yang dilakukan organisasi. Teori Kesiapan Perubahan, Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi berimplikasi positif terhadap kondisi organisasi karena dalam prakteknya organisasi tidak menjalankan apa yang ada dalam teori, akibatnya kesiapan organisasi menyongsong implementasi UU KIP tidak maksimal.

---

The law no.14 of 2008 on the Public Information Openness is a stimulus that enforce paradigm shift on the information, data and Services. It was assumed that every public agency has to set up supporting preparation to establish a system for separating and sorting public information that can be accessed and which excluded, documentation, cataloging all public information, the mechanism of information Services both intemally and interconnection among agencies / public agency, set up infrastructure of information technology, human resources and information systems.

Several theories used in this thesis were: Organizational Change Readiness Theory by Thomas Cummings and Christopher Worley, Organization Theory by Stephen Robbins, Organizational Change Theory by Luecke and Johnson, and John Kotter. This research applied qualitative methods using descriptive analytical technique. The Sampling method used was purposive systems to informants from the Ministry of Law and Human Rights officials, Ministry of Communications and Information Technology official- also from related organizations.

The research fidings were: the Ministry of Justice and Human Rights was not ready to face the implementation of Law no. 14/2008 and the organization did not have the sufficient preparation. The lack of preparation was seen from the lack of preparatory steps that the organization has made. Change Readiness Theory and Organization Development and Change Theory had positive implications for organizational conditions since in practice the organizations did not apply the activities stated in theory, resulting organization's readiness to meet the implementation was not optimal."

"Perkembangan dunia bisnis dan usaha di Indonesia pasca krisis moneter menunjukan grafik pertumbuhan yang sedikit demi sedikit menunjukan peningkatan. Pengembangan pola bisnis dan bidang usaha ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah eksis dan memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk memasuki bidang usaha yang baru dan berbeda dari yang selama ini mereka geluti.Berbagai macam cara dan strategi bisnis dipergunakan guna mewujudkan keinginan diversifikasi usaha dari perusahaan, antara lain ditempuh dengan cara melakukan Merger, Konsolidasi dan atau akuisisi. Masing-masing cara sebagaimana dimaksud diatas memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Didalam tulisan ini, penulis mengambil Akuisisi melalui Pasar Modal sebagai salah satu strategi diversifikasi bisnis yang menurut pandangan penulis memiliki nilai ekonomis yang paling baik dibandingkan dengan Merger dan Konsolidasi.Akuisisi banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik didalam lingkungan grup perusahaan maupun diluar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur pemodalan ataupun menguasai serta mempelajari tekhnologi dari pesaing.Bentuk akuisisi yang paling banyak dilakukan adalah bentuk akuisisi dengan pembelian saham suatu perusahaan lain melalui pasar modal. Peraturan mengenai akuisisi atau pengambil-alihan telah ada sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tabun 1998.Dalam praktek akuisisi melalui pasar modal yang disertai dengan kewajiban melakukan penawaran tender saham saat ini semakin berkembang dan kompleks sehingga ada kecenderungan pengusaha untuk memanfaatkan celah-celah hukum untuk kepentingan pengusaha tersebut, antara lain penyesatan informasi serta perdagangan saham dengan memanfaatkan informasi orang dalam (insider trading), praktek-praktek semacam ini patut diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar tidak memberi kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memanfaatkan peluang hukum yang ada. Kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi (disclosure) dalam proses akuisisi dan tender offer di pasar modal adalah langkah yang wajib dilaksanakan oleh setiap emiten, sehingga diharapkan masyarakat atau calon investor akan dapat memperoleh informasi seluas-luasnya berkenaan dengan kondisi perusahaan yang akan diakuisisi dan dalam membuat keputusan bisnis terhadap perusahaan yang akan diakuisisi."

"The objectives of this research are 1) analyses the influence of exposure innovation information, human capital , innovation promotion, and rate of adoption of corn innovation toward social capital ; and 2) analyses the influence of social capital exposure innovation information. The research was conducted in East Lombok regency, west Nusa Tenggara Province, from July to October 2008. The research it used survey method with combining quantitative and qualitative approaches. data of the research were collected through an in-depth interview on 220 respondents and 12 informants. Based on result of the research , it is concluded that social capital was significantly influenced by factors such us the innovation communication intensity, work motivation, farmer's attitude, innovation economic benefit value, market availability and rate of adoption of corn innovation. The factors was significantly influenced toward rate of adaption of corn innovation were social capital, information access of innovation, innovation availability, and market availability. However, in adoption process of corn innovation, farmer's exposure toward innovation information, human capital and innovation promotion worked through the social capital. The capital is one of the factors required to consider in improving the adaption of corn innovation, so the revitalization of social capital should be done by using various of cohesively approaches."