Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary: Political leadership of mayor in Yogyakarta."

"Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh organisasi pemerintah yang selama ini pemerintah daerah dikritik tidak efisien, tidak efektif, organisasinya terlalu gemuk, biaya tinggi, terlalu birokratik, penuh dengan aturan-aturan yang tidak perlu, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tertutup, tidak demokratik, mengabaikan hak-hak masyarakat, melayani diri sendiri, dan gagal menyajikan pelayanan yang layak secara kuantitatif maupun kualitatif kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan keseluruhan kinerjanya.Fokus pada penelitian ini pada penciptaan birokrasi yang inovatif yang dipengaruhi oleh terbangunnya budaya yang inovatif dan struktur organisasi yang sesuai. Selanjutnya variabel anteseden tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia.Penelitian ini dilakukan terhadap 121 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai tingakatan jabatan, baik yang berada pada level Eselon II, III, IV, Fungsional dan Non Struktural Umum. Pilihan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif dan mendekati kenyataan sesungguhnya yang terdapat pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. . Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban kuesioner responden, data sekunder dari berbagai sumber dan wawancara untuk pendalaman/ memperkaya analisis.Berdasarkan hasil penelitian secara empirik dibuktikan bahwa kepemimpinan transformsional tidak mempengaruhi secara langsung terhadap penciptaan birokrasi yang inovatif. Namun kepemimpinan transformasional mempengaruhi birokrasi inovatif melalui pengembangan budaya inovasi dan desain struktur organisasi yang bersifat organik. Selanjutnya dalam penelitian ini dibuktikan pula bahwa birokrasi yang inovatif mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah kabupaten dan kota.Upaya untuk memahami penciptaan birokrasi yang inovatif pada penelitian ini dikembangkan dalam bentuk kerangka penciptaan birokrasi yang inovatif yang melahirkan 4 (empat) jenis tipe utama birokrasi yaitu : Rigid Bureaucracy, Structure Driven, Participant Bureaucracy, dan Optimum Bureaucracy.

---

This research is based which currently, it had been criticized is too fat, neither efficient nor effective, high cost, so bureaucratic, full with unnecessary regulation, is not responsive with community necessities, neither transparent, is not democratic, neglects community rights, serve their selves and fail to present proper service to community either qualitative or quantitative. Based on those descriptions above, local government is required to increase all performances. Focus of this research is to create innovative bureaucracy highly influenced by the building of both innovative culture and suitable organizational structure. Subsequently, such antecedent variables are highly influenced by transformational leadership which will influence governmental organization performance of regencies and cities in Indonesia as whole.

This research is conducted to 121 regencies and cities in Indonesia. In this research respondents are governmental employees of regencies and cities from various official levels, either in Echelon II, III, IV, Functional and General Non Structure. This option is aimed at giving more objective illustration and approaching real facts found in regency and city governments in Indonesia. This research used data that of primary such as replies from respondents questioner and secondary from some sources and interviewed to deep and enrich analysis.

Based on research results empirically, it had been proven that directly, transformational leadership had not influenced innovative bureaucracy creation. Nevertheless, transformational leadership influenced innovative bureaucracy by development of innovation culture and organizational structure in organic nature. Hence, in this research also had been proven that innovative bureaucracy influenced increasing of regency and city governments performance. Endeavor(s) for understanding innovative bureaucracy creation, this research had been developed in formate of innovative bureaucracy creation frame resulting in four (4) main types of bureaucracy, those area : Rigid Bureaucracy, Structure Driven, Participant Bureaucracy, dan Optimum Bureaucracy."

"On bureaucracy, leadership, and public service reform in local government in Indonesia; collection of articles."

"Reformasi Birokrasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh Kementerian maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian di Indonesia, tidak terkecuali LIPI. Di dalam Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 disebutkan sasaran ke tiga Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu diidentifikasi berbagai peran strategis yang telah dilalukan oleh satuan kerja dalam hal ini perpustakaan khusus (PDII) dalam memberikan layanan publik. Makalah ini menguraikan peran strategis yang dilakukan oleh PDII LIPI dalam eangka implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di LIPI. Kajian dilakukan menggunakan metode content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran strategis PDII LIPI untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI adalah: 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Sertifikasi Profesi dan Uji Kompetensi; 2) Meningkatkan Kualitas Layanan PDII LIPI melalui ISO 9001:2008 yang diperbaharui menjadi ISO 9001:2015; 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan; 4) Meningkatkan Kerjasama Layanan antar Stakeholder; 5) Menanamkan nilai-nilai yang dianut di PDII (IDAMAN).Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa PDII LIPI telah melakukan sebanyak lima peran strategis dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Induknya yaitu LIPI."

"Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi titik balik dari perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang dinilai buruk oleh masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukkan agen perubahan di instansi pemerintah menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang peran change agent dalam tahapan manajemen perubahan reformasi birokrasi di Bappenas. Peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Lewins (1951) untuk menggambarkan tahapan manajemen perubahan serta peran agen perubahan yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran agen perubahan sudah terpenuhi karena agen perubahan aktif terlibat dari proses unfreeze hingga refreeze. Selain itu, agen perubahan telah memenuhi tiga peran yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971) dari unfreeze hingga refreeze yang terdiri dari peran agen perubahan sebagai katalisator, sebagai pemberi solusi, dan sebagai pihak yang membantu proses perubahan. Selain itu, agen perubahan perlu memiliki atribut – atribut untuk menunjang peranannya dalam melaksanakan perubahan dimana dalam pemilihan agen perubahan di Bappenas memenuhi dua atribut agen perubahan yang dikemukakan Weiss (2003) yaitu skills dan behavior. Kehadiran agen perubahan di Bappenas dinilai membantu proses percepatan reformasi birokrasi di Bappenas dikarenakan agen perubahan menjadi pihak yang menginternalisasikan dan memberikan pengaruh mengenai pentingnya perubahan di unit kerja

---

Bureaucratic reform in Indonesia is a turning point in improving the bureaucratic system in Indonesia which is considered bad by the public. The presence of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 27 of 2014 concerning guidelines for the formation of agents of change in government agencies has become a policy to support the acceleration of the implementation of bureaucratic reform in government agencies. This thesis discusses the role of change agents in the management stage of change in bureaucratic reform at Bappenas. Researchers used the concept proposed by Lewins (1951) to describe the stages of change management and the role of change agents proposed by Havelock and Havelock (1971). This research approach is postpositivist research with descriptive research type, and primary data collection techniques through interviews. The results showed that the role of change agents has been fulfilled because change agents are actively involved from the unfreeze to refreeze process. In addition, change agents have fulfilled the three roles proposed by Havelock and Havelock (1971) from unfreeze to refreeze, which consist of the role of change agents as catalysts, as solution givers, and as process helper. In addition, change agents need to have attributes to support their role in implementing change, where the selection of change agents at Bappenas fulfills two attributes of change agents as stated by Weiss (2003), namely skills and behavior. The presence of agents of change at Bappenas is considered to be helping the process of accelerating bureaucratic reform at Bappenas because change agents become parties who internalize and give influence on the importance of change in work units"