Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Amil Zakat kini tumbuh berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk memungut atau menerima zakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga lain yang mengelola zakat tapi didirikan oleh Pemerintah biasanya di sebut dengan Badan Amil Zakat Infaq sodakoh atau di singkat BAZIS. Sesuai dengan Undang - Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat' - yang selanjutnya dalam tulisan ini di sebut Undang-Undang Zakat, pasal 6 (1) Pengelolaan zakat di lakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk oleh Pemerintah. Sedangkan lembaga anvil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang di bentuk dan di kelola oleh masyarakat berdasarkan pasal 7 (1) Undang-Undang Zakat. Penjelasan Pasal 7 (1) menyebutkan lembaga amil zakat adalah instituasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Posisi lembaga amil zakat yang bentukan masyarakat dan badan amil zakat yang bentukan pemerintah selain kuat dalam hokum positif, juga memiliki posisi yang kuat dalam ajaran islam. Amil zakat dalam hal ini lembaga amil zakat dan badan amil zakat merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan ajaran zakat.Menurut seorang pakar zakat, Didin Hafidhuddin, dalam surat At Taubah ayat 60 di kemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam At Taubah 103 di jelaskan bahwa zakat itu di ambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah petugas (amil).Dalam perkembangan di lapangan lembaga mil zakat lebih mendapat kepercayaan di bandingkan dengan badan amil zakat. Hal ini merujuk pada penuturan Zaim Saidi , menurut catatan Publik Interest Research And Advocacy atau PIRAC dalam hasil surveinya, perolehan dana zakat infag dan sedekah enam lembaga amil zakat di Indonesia dalam tahun 2000 mencapai angka 32, 7 milyar. Lembaga amil zakat tersebut adalah Yayasan Dompet Dhuafa 15 milyar rupiah, Yayasan Dana social Al Falah 3,5 milyar rupiah, Yayasan Darut Tauhid 4,5 milyar rupiah, Dompet Sosial Ummul Qura' 2,5 milyar rupiah, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Baitulmaal Muamalat 4,2 milyar. Saat ini peran Bazis sebagai lembaga resmi pengelola zakat semi pemerintah Cuma dipercaya oleh 4 persen responden. Bazis hanya mampu menggalang zakat sekitar Rp 270 milyar setahun, di tambah 2 persen yang di serahkan kepada Yayasan amal."

"Perubahan paradigma yang panting dilakukan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah adanya konsistensi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum good governance.Berbagai karakteristik utama good governance merupakan pilar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Efektivitas, efisiensi, dan transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah wujud akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dan stakeholders akan meningkat apabila akuntabilitas publik dari pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.Prinsip-prinsip hukum good governance merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-aturan, segala proses dan tingkah laku yang mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahannya melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara.Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahannya, pemerintah bertanggung jawab terhadap program perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya, sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Satu bagian program pembangunan adalah bidang pendidikan (dasar) yang telah menjadi kebijakan nasional, serta diimplementasikan pada tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.Pembahasan mengenai kebijakan anggaran (APBN dan APBD) terkait dengan alokasi anggaran belanja publik dalam pembiayaan perencanaan pembangunan khususnya bidang pendidikan dasar merupakan suatu kenyataan hukum yang parlu dilakukan kajian secara sistematik dan menyeluruh dalam perspektif good governance.Berdasarkan data yang diperoleh, kebijakan anggaran Pemerintah Kota Medan khususnya dalam bidang pendidikan maaih terdapat berbagai hambatan. Dengan pemberdayaan dan pendayagunaan kepemerintahan yang balk, Pemerintah Kota Medan dapat memanfaatan segala potensi untuk keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"ABSTRAKCorporate governance adalah suatu konsep yang dikenal sebagai keterkaitanantara kepemilikan suatu organisasi perusahaan dan manajemen serta perananketerkaitan dan tanggungiawab pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidaklangsung pada perusahaan stake holder responsibility. Corporate governance yangefektif akan membentuk sistem check and balance atas pengendalian suatuperusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dansalah urus dalam pengelolaan perusahaan. Sistem corporate governance yang sehatmemberi perlindungan terhadap para pemegang saham dan pihak kreditur sehinggamereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar. Prospektus merupakan alat marketing perusahaan sebagai emiten di pasar modaluntuk mengkomunikasikan keberhasilan dan prospek usahanya juga sebagai dasarpengambilan keputusan para pemegang saham dalam menanamkan modalnya.Prospektus yang mencerrninkan prinsip-prinsip corporate governance mencerminkansuatu perusahaan concern akan sistem manajemen yang baik yang menerapkancorporate governance dalam sistem dan operasinya. Tentunya Prospektus yangdidalamnya mencerminkan corporate governance sangat dibutuhkan dalam duniausaha saat ini tidak saja untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnyajuga untuk memberikan kepastian bagi investor bahwa dana investasinya digunakansecara tepat, selain itu perusahaan itu sendiri menjamin sistem pengelolaanperusahaan yang baik, transparan, jujur dan bertanggung jawab. Evaluasi terhadap prospekus perusahaan di Indonesia dilakukan untuk melihatdan mengkaji apakah prinsip-prinsjp corporate governance telah tercermin ataudisajikan dalam prospektus perusahaan di Indonesia pada saat ini. Penelitiandilakukan terhadap 20 buah prospektus dan perusahaan yang melakukan penawaranumum selarna periode Januari 2000 ? April 2001. Evaluasi tersebut menggunakan kerangka dan prinsip- prinsip corporategovernance sebagai berikut: 1. Fairness Yang mencakup evaluasi terhadap prinsip hak-hak pemegang saham, persamaanperlakuan terhadap para pemegang saham, komposisi kepemilikan, komunikasi, haksuara (voting right), dan dividen. 2. Transparency Tranparency ini merupakan prinsip corporate governance yang memuat kerangkaprinsip corporate governance yaitu tui uan perusahaan, tujuan penawaran urnurn, kegiatanusaha perusahaan, kinerja perusahaan, informasi keuangan, resiko usaha, strategiperusahaan, prospek usaha perusahaan, rencana dan target perusahaan, teknologi,penelitian dan pengembangan (R&D), dan budaya perusahaan. 3. Accountability Prinsip ini terdiri dan sistem pengawasan, balance of power, struktur organisasi,kepengurusan dan pengawasan, kompetensi eksekutif puncak, kebijakan remunerasieksekutif puncak, sisteni pengangkatan eksekutif puncak, penilaian kineija eksekutifpuncak perusahaan. 4. Responsibility Evaluasi terhadap prinsip responsibility meliputi evaluasi terhadap, hukwn danperaturan, masalah hukum, pegawai perusahaan, sistern remunerasi pegawai perusahaan,sistem pengadaan pegawai (rekruitment), pengembangan pegawai, hubungan perusahaandengan pegawai, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Dan keranglia corporate governance diatas, evaluasi tethadap 20 prospektusdilakukan dengan penilaian kuantitatif yang disusun kedalam kategori miai sebagaiberikut: Antara baik sampai dengan baik sokali (81-100), secLang sa.rnpai balk (61-80),kurang sampai sedang (41-60), Sangat kurang sampai kurang (21-40) dan tidak adasarnpai kurang (O-20). Dari hasil penilaian tersebut didapat bahwa prinsip fairness memperoleh nilaisebesar 48 dalam anti penyajiannya antara kurang sampal sedang, prinsip tranparencymeridapat nilai 70 yang berarti sedang sampai baik, prinsip accountability memperolehnilai rata-rata keseluruhan 40 berarti sangat kurang hingga kurang dan prinsipresponsibility mendapat nilai rata-rata keseluruhan 62 yaltu antara sedang sanipai baik.Karya tulis ini ditutup dengan saran-saran bagi perbaikan dalarn penyusunansebuah prospektus. Saran-saran tersebut mencakup saran untuk memperhatikan prinsipprinsip corporate governance dalam prospektus sesuai dengan kerangka corporategovernance yang telah dijadikan acuan evaluasi yang dirasa masili kurang penyajiannyadalani suatu prospektus.."

"Tesis ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Jamkesmas di dinas kesehatan dan KB Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2008. Implementasi prinsip-prinsip good governance merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa para stakeholder seharusnya melaksanakan Jamkesmas dengan lebih bertanggungjawab secara moril karena menyangkut hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat miskin itu juga diharapkan lebih partisipatif lagi atau tidak apatis sehingga ada keijasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat

---

This thesis discusses the implementation of good governance principles in the implementation of the Jamkesmas program in the health and family planning offices of South Tapanuli Regency during 2008. The implementation of good governance principles is a way to realize good Jamkesmas management and health services for the poor. This research is a qualitative research with the type of descriptive research. The results of the study suggest that stakeholders should implement Jamkesmas with more moral responsibility because it involves the right to health services for the poor, on the other hand the poor are also expected to be more participative or not apathetic so that there is good cooperation between the government and the community."

"A State legal system is always influenced by region, social milieu, and culture resulting simtilarities and differences. The Republic of Indonesia and Islamic Republic of Pakistan both are republic with majority of population are moslem. They have different characteristic on legal system. The administration systems are based on constitution which show that lndonesia and Pakistan since their establishment had determined to put the law to be supremacy in organizing society and state life in order to obtain social justice."