Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character. This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants. The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement. The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth. 

"

"Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan gerakan pemuda Papua, sebagai bagian dari proses sosial yang terjadi di masyarakat papua. gerakan pemuda Papua tersebut difokusikan pada gerakan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik. dengan menggunakan perspektif konflik, peneliti menemukan bahwa gerakan pemuda Papua lahir sebagai reaksi dari relasi struktur dan kultur yang belum mampu membawa perubahan bagi masyarakat Papua. dalam melakukan gerakan, para pemuda membangun interaksi dan wacana serta negosiasi sebagai bagian dari proses sosial sehingga perubahan-perubahan pada tingkat individu, keluarga, komunitas, masyarakat dan kebijakan dapat terjadi di Papua. Berbagai perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat ketahanan nasional Indonesia, namun tidak juga terlepas dari melemahnya ketahanan nasional Indonesia, karena adanya berbagai ragam perjuangan yang dilakukan oleh pemuda Papua dalam bidangnya masing-masing seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik.

---

This research aims to describe the Papuan youth movement as a part of the social process happening to the Papuans. The Papuan youth movement focuses on education, economy, socio cultural and politics. From the perspective of conflict, the author of this research found that the Papuan youth movement was born as a reaction of structural and cultural structures which have not given any change to Papuan. In their movement, the youth have been trying to interact, discourse, and negotiate as the parts of social process so that the changes on individuals, families, communities, societies and policies may occur in Papua. Such changes are the integral part of the efforts to strengthen Indonesian national resilience, but they cannot be separated from the weakening of Indonesian national defense, for various kinds of struggles of Papuans in their respective fields such as education, economy, socio cultural, and politics."

"Penelitian ini adalah mengenai pola pengembangan Sistem Infomasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Direktorat Jenderak Imigrasi. Dalam penelitian ini dianalisis alasan dan faktor-faktor yang melandasi mengapa pengembangan core business SIMKIM dari awal terbentuk sampai saat ini masih menggunakan bantuan dari pihak ketiga tanpa bisa melakukan swadaya teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana akan berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta positif dan negatif yang terjadi pada pengembangan SIMKIM dilihat dari konsep dan teori yang ada mengenai pengelolaan Sistem Informasi berbasis teknologi bersama pihak ketiga (outsourcing). Dengan melakukan analisa pola pengembangan SIMKIM oleh pihak ketiga, maka diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses yang dilakukan, kualitas hasil pengembangan dan masalah yang dihadapi. Masalah tidak berkembangnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi karena ketergantungan dengan pihak ketiga dilihat dari fungsi SIMKIM dalam hal penegakan hukum dan pengamanan Negara dalam hal Ketahanan Nasional menjadi atensi penting pimpinan untuk masa depan Direktorat Jenderal Imigrasi.Dari hasil pengolahan data dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pola pengembangan SIMKIM oleh pihak ketiga dapat dikatakan masih relevan sampai saat ini, walaupun menjadi kekhawatiran dimasa depan, sehingga memerlukan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme para pemakai SIMKIM untuk dapat mencapai tujuan dari SIMKIM tersebut.

---

This research is about the development pattern of immigration management information system in Directorate General of Immigration (DGI). This rearch analyzed the factors and reasons of outsorcing usage in immigration management information system development pattern without any self-supporting basis. This research used qualitative method which describes positives and negatives facts of immigration management information system development pattern based on the existing theories of outsorcing information system management usage. By analyzing the development pattern of immigration management information system, this research shown the management process, output quality, and obstacles of the implementation. Undeveloped human resources issue was caused by relying on the third party should be a focus of DGI decision maker in the future, especially concerning law enforcement and security aspects of national resilience.From data processing and interviews, it has concluded that the implementation of immigration management information system by the third party is currently seemed relevant, despite there are concerns in the future. Therefore, DGI should improve the human resources quality and professionalism of personnel in order to fulfill the goal of immigration management information system."

"Berdasarkan data yang dihimpun Komando Pertahanan Udara Nasional pelanggaran wilayah udara menunjukan trend peningkatan secara signifikan, dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tercatat sebanyak 287 pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia. Salah satu upaya mencegah potensi ancaman atas pelanggaran wilayah udara dengan melakukan pengawasan terhadap pesawat militer maupun sipil asing yang melintasi ruang udara wilayah kedaulatan negara kesatuan RI Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana kegiatan Intelijen Kohanudnas dan koordinasi stakeholder izin terbang dalam pengawasan pesawat asing. Penelitian difokuskan pada kegiatan intelijen udara di Kohanudnas dan koordinasi izin terbang di Kemenlu, Mabes TNI dan Kemenhub menyangkut analisis terhadap aspek, intelijen udara dan koordinasi pengawasan pesawat asing dalam prespektif ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif analitis dan mengacu kepada kajian teoritis tentang Pengawasan, Intelijen Udara, Koordiansi, Regional dan National Security serta Ketahanan Nasional. Hasil penelitian dan analisa pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan pesawat asing melalui kegiatan Intelijen Kohanudnas ditemukan kendala karena keterbatasan operasional radar dan geografi wilayah terutama kegiatan pesawat asing di perbatasan sedangkan koordinasi stakeholder izin menyangkut aspek regulasi, komunikasi dan belum adanya sistem satu pintu perizinan pesawat asing.Setiap stakeholder memiliki fungsi dan perannya masing-masing terkait pengelolaan izin terbang pesawat asing akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kesatuan koordinasi yang tepat merupakan hal utama dengan demikian Intelijen Kohanudnas diharapkan dapat melakukan penindakan terhadap pesawat asing yang melanggar ketentuan perizinan. Pengelolaan izin terbang pesawat asing di wilayah udara kedaulatan negara hendaknya berjalan dalam harmoni suatu kerangka ketahanan nasional yang kokoh dan mapan, saling menunjang satu dengan lainnya secara terpadu serta berdampak pada rasa aman dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

---

Based on data collected by the National Air Defense Command airspace violations showed an increasing trend significantly, in the period of 2011 to 2015, there were 287 violations of national airspace Indonesia. One effort to prevent potential threats to airspace violations by monitoring the military aircraft and civilian foreigners who cross the air space sovereign territory of the unitary state of Indonesia Hence the problems studied in this thesis is how the activities of the Intelligence Kohanudnas and coordination of stakeholder flight clearance in oversight foreign aircraft.. The study focused on air intelligence activities at Kohanudnas and coordinating Stakeholder flight clearance y at the Ministry of Foreign Affairs, the TNI Headquarters and the Ministry of Transportation regarding the analysis of aspects, aerial intelligence and coordination of monitoring foreign aircraft in the perspective of national security. This study used a qualitative method with descriptive analysis and refers to the theoretical study of Supervision, the Air Intelligence, coordination, Regional and National Security and National Resiliance. Results of research and analysis of the discussion can be concluded that the surveillance of foreign air through intelligence activities Kohanudnas many obstacles because of operational limitations of radar and geography of the region, especially the activities of foreign aircraft at the border while coordinating stakeholder consent concerning aspects of regulation, communication and the absence of one door system permits foreign aircraft. Each stakeholder has a function and their respective roles related to managing foreign aircraft flight clearance but the bottom line is that unity proper coordination is the main thing thus Kohanudnas Intelligence is expected to take action against foreign aircraft violating licensing requirements. Management permit foreign aircraft flying in the airspace of sovereign states should go in harmony a national security framework is sturdy and well established, mutually supporting each other in an integrated and impact on the safety and wellbeing of the whole community."

"Fokus penelitian tesis ini adalah berupaya menjelaskan bagaimana diaspora pemuda di Malaysia dalam menjaga ketahanan nasional. Subjek penelitian ini adalah studi kasus pada Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) periode 2019-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana diaspora pemuda di Malaysia dalam melaksanakan kegiatan bela negara pada Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia periode 2019-2020 serta menganalisis potensi pelibatannya dalam menjaga ketahanan nasional. Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Wawancara terstruktur dilakukan kepada 5 narasumber selaku mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) periode 2019-2020. Studi kepustakaan dilakukan secara online untuk mendukung data primer pada penelitian ini. Temuan penting hasil penelitian tesis ini adalah bahwa sebagai diaspora pemuda di Malaysia, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia (PPIM) telah melaksanakan kegiatan bela negara baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan organisasi serta PPIM sebagai pemuda generasi penerus bangsa memiliki potensi pelibatan dalam menjaga ketahanan nasional.

---

The focus of this thesis research is to attempt to explain how the youth diaspora in Malaysia maintains national resilience. The subject of this research is a case study on the Malaysian Indonesian Student Association (PPIM) for the period 2019-2020. The purpose of this study is to identify how the youth diaspora in Malaysia carries out state defense activities at the Malaysian Indonesian Student Association for the 2019-2020 period and to analyze the potential for its involvement in maintaining national resilience. This thesis research uses qualitative methods using primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study used structured interviews and literature studies. Structured interviews were conducted with 5 speakers as students who were members of the Malaysia Indonesia Student Association (PPIM) 2019-2020. The literature study was condu cted online to support the primary data in this study. An important finding of the results of this thesis research is that as a youth diaspora in Malaysia, the Indonesian Student Association in Malaysia (PPIM) has carried out state defense activities both in daily life and in organizational activities and PPIM as a young generation of the nation's next generation has the potential to involve in maintaining resilience national."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan peran pemuda yang dalam hal ini KNPI Aceh dapat mewujudkan gerakan kewirausahaan sosial. Penulis berargumentasi bahwa peran KNPI Aceh sangat signifikan dalam membangun gerakan kewirausahaan sosial melalui peran aktor dan inovasi yang dilakukan melalui pemberikan pelatihan, akses modal, dan pemberdayaan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh KNPI Aceh. Proses pengumpulan data penulis gunakan dengan menggunakan beberapa teknik penelitian seperti diskusi grup terfokus, pembagian kuesioner dan wawancara mendalam serta dokumentasi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk Buku, jurnal dan karya ilmiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KNPI sangat besar bagi terwujudnya gerakan kewirausahaan sosial yang berkorelasi secara positif terhadap ketahanan nasional di Aceh. Ada dua faktor yang mengoptimalkan peran KNPI Aceh dalam mempengaruhi tumbuhnya gerakan kewirausahaan sosial yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pengetahuan terhadap kewirausahaan sosial, kultur masyarakat dan peraturan dan paradigma politik. Sedangkan faktor eksternal yaitu akses terhadap perbankan, identifikasi masalah dan terakhir isu personal. Kedua faktor tersebut berujung pada penciptaan sebuah nilai baru melalui proses inovasi yang terus-menerus dilakukan oleh KNPI Aceh periode 2013-2016.

---

This research is conducted to find out what factors cause the role of youth which in this case KNPI Aceh can realize social entrepreneurship movement. The authors argue that KNPI Aceh's role is significant in building a social entrepreneurship movement through the role of actors and innovation through training, access to capital, and empowerment. The author uses a qualitative approach to determine the extent of the role undertaken by KNPI Aceh. The data collection process used the author using several research techniques such as focus group discussions, questionnaires and in-depth interviews and documentation of the results of previous studies in the form of books, journals and scientific papers.

This study shows that the role of KNPI is great for the realization of a social entrepreneurship movement that is positively correlated to national resilience in Aceh. There are two factors that optimize the role of KNPI Aceh in influencing the growth of social entrepreneurship movement that is internal factors and external factors. Internal factors are knowledge of social entrepreneurship, community culture and regulation and political paradigm. While external factors are access to banking, problem identification and final personal issues. Both of these factors lead to the creation of a new value through continuous innovation process carried out by KNPI Aceh period 2013-2016."

"An appropriate step to maintain national resilience & unity of the NKRI is by linguistic approach. In this case the frontier community on Batam Island.The basic assumption is to analyze their language,then,characteristic of the speakers might be acquired

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep security dan defence dalam studi ketahanan nasional yang kemudian menganalisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi pada krisis kesehatan pandemi Covid-19 agar menjadi masukan dalam RUU Kamnas untuk dapat disahkan di DPR untuk menciptakan keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait security dan defence, serta persamaan dan perbedaannya.Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai sebanyak 2 orang pejabat setingkat Eselon III dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.Hasil analisis dari penelitian ini adalah bentuk ancaman kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah ancaman di perbatasan yang mempengaruhi keutuhan wilayah, ancaman separatisme dari KKB di Papua serta beberapa bencana alam yang memakan korban jiwa, dan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Persamaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari kelembagaan, konstitusi, dan sumber ancaman. Pada analisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan pandemi yang berimbas pada sektor lain baik politik, ekonomi, dan keamanan. Dampak yang paling dirasakan adalah banyaknya pasien yang meninggal dunia, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya jumlah pengangguran. Belum sinerginya pemerintah pusat dengan daerah serta tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian masalah menyebabkan makin bertambahnya korban pandemi. Oleh karena itu diperlukan regulasi kebijakan keamanan nasional yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian pandemi ini.

---

ABSTRACTThis research discusses the concepts of security and defence in a national resilience study which then analyzes political resilience and economic resilience in the Covid-19 pandemic health crisis so that it becomes an input in the National Security Draft to be passed in the Parliament to create national security and defence. This study aims to explain the forms of contemporary threats related to security and defence, as well as their similarities and differences.This research method uses descriptive qualitative research design. The research data collection technique was carried out through interviews and literature study. Informants who were interviewed were 2 echelon III officials from the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.The results of the analysis of this research are the forms of contemporary threats that occur in Indonesia are threats at the border that affect the territorial integrity, the threat of separatism from the KKB in Papua and several natural disasters that take lives, and currently the Covid-19 pandemic is happening. The similarities between the concepts of security and defence can be seen from the regulations and concepts. While the difference can be seen from the institutional, constitutional, and source of threats. In the analysis of political resilience and economic resilience in the face of the threat of a pandemic health crisis which impacted on other sectors of politics, economy and security. The most pronounced impact is the number of patients who died, declining economic growth, and high unemployment. The lack of synergy between the central government and the regions and overlapping authority in solving problems has led to an increase in pandemic casualties. Therefore, national security policy regulation is needed that regulates the authority and responsibility and coordination between institutions in resolving this pandemic."