Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara ketimpangandistribusi pendapatan masyarakat dengan PDRB Perkapita, angkatan kerja,pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalampenelitian ini menggunakan Gini ratio, angkatan kerja diukur dari Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK), pendidikan diukur dari Angkatan Partisipasi Sekolah (APS)SMA, dan kesehatan diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas. Penelitian inimenggunakan model regresi data panel dengan objek penelitian pada keuangan daerahKabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2009-2015. Hasil penelitian telahmenunjukkan bahwa secara simultan, PDRB Perkapita, TPAK, pendidikan dankesehatan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Secara parsial, PDRB Perkapita berpengaruh positifterhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, TPAK danpendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Sedangkan kesehatan yang diukur dari rasio jumlahDokter dengan Puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusipendapatan masyarakat di Jawa Tengah.

---

ABSTRACT

This study aimed to analysis the correlations between communitys income disparity

and Gross Regional Domestic Product (GRDP) Percapita, labor force, education and

health sectors. The communitys income disparity is measured by gini ratio, the labor

force is measured by labor force participation level, education sector is measured by

school participation level, and health sector is measured by the ratio of doctor number

to community health center. The study used panel data regression model which

involving the data of municipalities and regencies financial reports in the Central

Java for period 2009-2015. The result indicated that simultaneously, GRDP Percapita,

labor force participation level, education and health sectors have significant effects on

communitys income disparity in the Central Java. Partially, GRDP Percapita has

positive effects on the communitys income disparity in the Central Java, labor force

participation level and education sector have negative effects on the communitys

income disparity in the Central Java. Meanwhile, the health sector is measured by the

ratio of doctor number to community health center has no significant effects on the "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2011 dengan mempertimbangkan keterkaitan spasial antar kabupaten/ kota yang ada. Data yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan spatial econometric. Model yang terpilih adalah spatial error with fixed effect.Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara satu kabupaten/ kota dengan kabupaten/ kota tetangganya cukup tinggi di Jawa Timur yaitu sebesar 0,470 dari rentang nilai 0 hingga 1. Adanya interaksi spasial ini berdampak terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Dampak spasial yang terjadi dapat dilihat pada variasi nilai intercept. Dengan mempertimbangkan aspek spasial, maka faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap indeks ketimpangan pendapatan di Jawa Timur adalah faktor tenaga medis, dana perimbangan, dan UMR. Sedangkan faktor tenaga kerja industri ternyata berpengaruh negatif terhadap indeks ketimpangan di Jawa Timur.

---

This study aims to analyze the factors which impact income gap in East Java for four years (2008-2011) by giving attention for spatial dependence between the regions. The data used in this study is panel data with spatial econometric approach. The model chosen is spatial error with fixed effect.

The result shows that the interaction between regions is about 0,470 (the value is ranged between 0 until 1). This spatial interaction impacts to income gap in East Java. The impact of spatial aspect to income gap in East Java can be seen from intercept variation value. By giving attention for spatial aspect can be known that the factors which have positive impact to income gap are medical personnel, balanced budget, and wage policy. And the factor which has negative impacts to income gap in East Java is industry labors."

"Sejak tahun 1990an, berbagai negara di Asia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan yang kian memburuk di masyarakat. Akan tetapi, evaluasi terhadap kebijakan ini sendiri masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Beberapa ahli berpendapat bahwa fiskal desentralisasi dapat memperparah kesenjangan pendapatan di daerah karena pemerintah pusat tidak lagi memegang kendali untuk mendistribusikan pendapatan nasional secara merata ke daerah. Di lain pihak, kebijakan desentralisasi fiskal justru dipandang sebagai salah satu cara mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan karena kebijakan ini memberi insentif berupa kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Guna mengetahui evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah, penelitian ini melakukan analisis kuantitatif pada level nasional dengan menggunakan data 25 provinsi meliputi periode sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal (1994-2000 dan 2001-2010). Hasil analisis pada sisi pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan regional menurun pada periode setelah kebijakan desentralisasi diterapkan. Disamping itu, guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil estimasi pada tingkat nasional, dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif (regresi) pada tingkat provinsi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

---

Since 1990s, many Asian countries implemented a decentralization reform of their government system. One of the purposes of this reform was to mitigate the increasing income disparity. The evaluation of this policy is, however, contradictory. Many scholars argued that a fiscal decentralization increased regional income disparity because the central government lost its power to redistribute the national income. On the other hand, it was insisted that decentralization decreased regional income inequality because it could enhance the efforts of local government to improve the economic performance of their region.

To come to a plausible evaluation, this study conducts an empirical analysis of the effect of fiscal decentralization on regional income equality in Indonesia, where a radical decentralization reform was implemented in 2001. Using panel data of 25 provinces in this country, this study conducts a regression analysis of the data for the period before and after the reform (1994 to 2000 and 2001 to 2010). Our analysis shows a negative correlation between fiscal decentralization and regional income disparity, which means that the former reduced the latter. On top of this national level analysis, we did research on Yogyakarta Province to know more precisely the process and meaning of the decentralization reform in Indonesia."

"Penuaan penduduk merupkan salah satu fenomena yang sedang dihadapi Indonesia di mana proporsi penduduk lansia terhadap populasi meningkat. Salah satu konsekuensi sosial dan ekonomi dari penuaan penduduk adalah melebarnya ketimpangan pendapatan. Studi ini bertujuan untuk mempelajari secara empiris dampak penuaan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan dengan mempertimbangkan aspek lokasi spasial di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel dari 119 kota dan kabupaten di Pulau Jawa selama periode 2010 s.d. 2020 dengan metode regresi GLS dengan random-effects dan Spatial Autoregressive (SAR). Hasil studi menunjukkan bahwa penuaan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan kota dan kabupaten di Pulau Jawa. Studi ini juga menemukan bahwa terdapat klasterisasi spasial yang positif dan kuat pada tingkat ketimpangan kota dan kabupaten di Pulau Jawa. Dengan demikian, penuaan penduduk yang terjadi di suatu kota/kabupaten juga akan memengaruhi tingkat ketimpangan kota/kabupaten yang berada di sekitarnya. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi masyarakat dan pemerintah daerah di akhir bagian.

---

Aging population is one of the phenomena that is being faced by Indonesia where the proportion of the elderly population to population increases. One of the social and economic consequences of aging population is the widening of income inequality. This study aims to empirically examine the impact of aging population on income inequality by considering the spatial location aspect in Indonesia. This study uses panel data from 119 cities and regencies in Java Island during the period of 2010 to 2020 using GLS with random-effects regression and Spatial Autoregressive (SAR) methods. The result of this study shows that aging population has a significant impact on increasing income inequality in cities and regencies in Java Island. This study also finds that there is a positive and strong spatial clustering in the level of inequality between cities and regencies in Java Island. Thus, aging population that occurs in a city/regency will also affect the level of inequality of the neighbouring city/regency. This study provides recommendations for communities and local governments at the end of the section."

"Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mengetahui potensi kerjasama ekonomi kawasan Subwukawonosraten, mengidentitikasi sektor - sektor ekonomi di kawasan Subosukawonosraten yang menjadi sektor unggulan dan potcnsial untuk dikeijasamakan antar daerahwmengetahui bentuk kezjasama ekonomi yang tepat dikawasan Subosukawonosraten. Data yang dipakai untuk penelitian ini adalah data PDRB kota/kabupaten di Kawasan Subosukawonosraten dan data PDRB Propinsi Jawa Tengah tahun 1997 - 2006 serta data tenaga ketja kota/kabupaten di kawasan Subosukawonoraten dan data tenaga keija Ptopinsi Jawa Tengah tahun 1997-2006 serta data PDB Indonesia tahun |997-2006. Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah 1) Analisis Location Quotient (LQ) 2) Analisis Shih Shane 3) Analisis Shih Shan Tenaga Ketja 4) Analisis Tipologi Klassen. Dari hasil analisis diketahui bahwa kota/kabupaten di kawasan Subosukowonosraten Propinsi Jawa Tengah memiliki perbedaan potensi ekonomi dan sektor unggulan (economic complemenfary), letak wilayah/geografis yang bcrdckatan (geographic proximily) dan telah ada komitrnen politik (polinbal commitment ) sorta koordinasi dalam pengambilan kebiiakan (policy coordination) antar Walikota/Bupati. Kondisi ini dapat menjelaskan bahwa kawasan Subosukawonosraten memenuhi kriteria model segitiga pertumbuhan sehingga kctjasama ekonomi antar kota/kabupatcn di Kawasan Subosukawonosmten berpotensi untuk tems dikembangkan. Dilihat dari perbandingan nilai LQ, Shih share (differential shift) dan tipologi klassen, dapat diketahui bahwa sektor unggulan yang memiiiki daya saing kuat disetiap kotafkabupaten di kawasan Subosukawonosraten berbeda-beda. Kengiasama ekonomi di kawasan Subosukawonosraten yang saat ini dilaksanakan menggunakan bentuk Consortia dan perjanjian ketjasama kawasan Subosukawonosraten menggunakan bentuk Written Agreements.

---

Thesis research aims to identify potential areas Subosukawonosraten economic cooperation, identify economics sector in the area of Subosukawonosraten into the sector and the excellent potential for interregional cooperation,knowing that the fonn of economics cooperation of area of Subosukawonosraten right. Data used for this research is the GDRP data city/district Subosukawonosraten region and GDRP data central java province year 1997-2006 and also labour data city/district in area of subosukawonosraten and central java province year |997-2006 and GDP data Indonesia year 1997-2006. Research methodology used is 1) Location Quotient ( LQ) Analysis 2) Shitt Share Analysis 3) Labour Shift Share Analysis 4) Klassen Typology analysis.

From the results of the analysis in mind that the city/district Subosukowonosraten Regions in Central Java Province have differences and potential economic sectors excellent (economic Complementary), there have Geographic proximity, political commitment and also policy coordination between mayor/regent. This situation can explain that the area of Subosukawonosraten meet growth triangle model so that economic cooperation between the city/district in the area of Subosukawonosraten hold the potential to be developed. View from the comparative value of LQ, shift share (differential shitt) and klassen typology, can note that the supreme power that has strong competitiveness in every city I district inthe area of Subosukawonosraten different. Economic cooperation in the area at this time Subosukawonosraten conducted using a fomr of Consortia and cooperation agreement of area of Subosukawonosraten apply form of Written Agreements."

"Diare merupakan suatu penyakit yang masih menjadi ancaman kesehatan global terutama bagi anak balita. Penyakit diare adalah penyebab kematian anak balita peringkat kedua di dunia secara global dan penyebab kematian paling tinggi di Indonesia pada tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah memiliki angka kejadian diare balita sebanyak 87.510 kasus dan kejadian kematian balita akibat diare yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain, yaitu sebanyak 184 kasus kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis spasial proporsi kejadian penyakit diare balita dengan kepadatan penduduk, sarana air minum, akses sanitasi layak, status gizi buruk, desa stop BABS, dan fasilitas puskesmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi menggunakan data sekunder yang bersifat open source dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data yang didapatkan diolah menggunakan software ArcGIS 10.8 dan Geoda. Berdasarkan hasil analisis univariat, distribusi kejadian diare pada balita di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 tertinggi terdapat di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil analisis autokorelasi terbukti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian diare pada balita dengan status gizi buruk dan desa stop perilaku BAB Sembarangan dengan, sehingga diperlukan pencegahan dengan penguatan pelaksanaan desa stop BAB Sembarangan dan pelaksanaan giat pencegahan gizi buruk pada anak balita.

---

Diarrhea is a disease that is still a threat to global health, especially for children under five. Diarrheal disease is the second leading cause of death for children under five in the world globally and the highest cause of death in Indonesia in 2021. Central Java province has an incidence of diarrhea under five as many as 87,510 cases and the incidence of under-five deaths due to diarrhea is higher than other provinces, namely 184 cases of death. This study aims to determine the spatial analysis of the proportion of diarrheal disease in children under five with population density, drinking water facilities, access to proper sanitation, poor nutritional status, villages to stop open defecation, and health center facilities in Central Java Province in 2021. This study uses an ecological study design using open source secondary data from the Central Java Health Office and Central Java Statistics Agency. The data obtained was processed using ArcGIS 10.8 and Geoda software. Based on the results of univariate analysis, the highest distribution of diarrhea in toddlers in Central Java Province in 2021 is in Tegal Regency. Based on the results of the autocorrelation analysis it is proven that there is a significant relationship between the incidence of diarrhea in toddlers and malnutrition status and the village stops open defecation behavior with, so prevention is needed by strengthening the implementation of the village stopping open defecation and active implementation of prevention of malnutrition in children under five."

"Anak-anak cenderung mengalami risiko kematian tertinggi pada bulan pertama kehidupan. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai penyumbang kematian neonatal tertinggi secara nasional tahun 2021. Pemanfaatan sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mengetahui hubungan faktor yang berpengaruh terhadap kematian neonatal sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan kesehatan selanjutnya melalui aspek spasial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan antara kematian neonatal dan determinan yang mempengaruhinya secara spasial pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan pendekatan spasial. Analisis spasial pada penelitian ini menggunakan teknik autokorelasi spasial menggunakan indeks moran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat autokorelasi spasial positif antar kabupaten/kota berdasarkan angka kematian neonatal di Provinsi Jawa Tengah. Pola persebaran mengelompok terbentuk pada Variabel BBLR, cakupan komplikasi kebidanan tangani, cakupan komplikasi neonatal ditangani, cakupan kunjungan antenatal (K4), puskesmas, ketinggian wilayah, dan kerapatan jalan terhadap kematian neonatal. Variabel komplikasi neonatal ditangani dan variabel ketinggian wilayah secara signifikansi menunjukkan ada interaksi spasial terhadap kematian neonatal. Wilayah yang berisiko tinggi antara lain Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah perlu meningkatkan pemantauan pada wilayah berisiko tinggi, peningkatan sumber daya manusia kesehatan dan sarana prasarana di dataran tinggi, serta penguatan pelaksanaan program P4K untuk memperkecil risiko komplikasi yang dapat berdampak pada kematian bayi baru lahir.

---

Children tend to experience the highest risk of death in the first month of life. Central Java Province occupies the first position as the highest contributor to neonatal mortality nationally in 2021. Utilization of geographic information systems can be used to determine the relationship of factors that influence neonatal mortality so that it can be taken into consideration in the next health planning process through spatial aspects. The purpose of this study was to determine the relationship between neonatal mortality and the determinants that affect it spatially in each district/city in Central Java Province in 2021. This study used an ecological study design with a spatial approach. Spatial analysis in this study uses spatial autocorrelation techniques using the Moran index. The results showed that there was a positive spatial autocorrelation between districts/cities based on neonatal mortality in Central Java Province. The clustered distribution pattern is formed on the LBW Variable, coverage of obstetric complications handled, coverage of neonatal complications treated, coverage of antenatal visits (K4), health center, area altitude, and road density on neonatal deaths. The neonatal complications variable was treated and the regional altitude variable significantly showed that there was a spatial interaction with neonatal death. Areas that are at high risk include Purbalingga Regency, Banjarnegara Regency, and Wonosobo Regency. The conclusion that can be drawn is that it is necessary to increase monitoring in high-risk areas, increase health human resources and infrastructure in the highlands, and strengthen the implementation of the P4K program to minimize the risk of complications that can impact on newborn mortality."

"The objective of this study is to examine the effects of education expenditure towards income inequality in Indonesia. The measure of income inequality used is Gini coefficient. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia during 2007 to 2016. By using panel random effects model, the result conveys that education expenditure and Gini coefficient is positively related. In other words, an increase in education expenditure does not always lead to income inequality reduction. By looking at the short-run and long-run effects, this study finds that income inequality falls with rising education expenditure in the short-run but increases in the long-run. It implies that income inequality reduction effect through increasing education expenditure in Indonesia is not sustainable in the long-term. In addition, the study also finds that poverty rate and economic growth increases income inequality implying that the benefits of the rising economy only go to the middle to upper-class society rather than the poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah koefisien Gini. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dengan menggunakan model panel random effects, terbukti bahwa pengeluaran pendidikan dan koefisien Gini berhubungan positif. Dapat diartikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pendidikan tidak mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan melihat dari sisi efek jangka pendek dan jangka panjang, studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan menurun dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek tetapi meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang menyiratkan bahwa manfaat dari kenaikan ekonomi hanya diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas melainkan masyrakat miskin."

"Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat global yang sampai saat ini masih perlu memperoleh perhatian penting terutama di negara-negara berkembang. Indonesia perlu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Sebanyak 108 kabupaten/kota di Provinsi Banten, Jawa Barat, jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023 dengan skema percepatan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui visualisasi dashboard data wilayah berisiko stunting dikaitkan dengan pola asuh, faktor lingkungan, faktor akses pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan BBLR di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi ekologi dengan unit analisis di tingkat kabupaten/kota dan menggunakan data sekunder berupa data agregat hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 yang diperoleh dari BKPK Kemenkes RI. Hasilnya dashboard yang dibuat dapat menyajikan data pemetaan sebaran risiko stunting dikaitkan dengan pola asuh, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan BBLR. Selain itu juga menyajikan data dan grafik variabel di tingkat kabupaten/kota yang interaktif, serta menyajikan simulasi prevalensi stunting yang dihubungkan dengan variabel yang signifikan berhubungan dengan stunting pada penelitian ini.

---

Stunting is one of the global public health problems that still needs important attention, especially in developing countries. Indonesia needs to reduce the prevalence of stunting to 14% by 2024. A total of 108 districts/cities in the provinces of Banten, West Java, Central Java and East Java are included in the focus locations of the integrated stunting reduction acceleration intervention in 2023 with a special acceleration scheme. This study aims to describe the dashboard visualization of data on areas at risk of stunting associated with parenting, environmental factors, health service access factors, infectious diseases and LBW in Banten, West Java, Central Java and East Java Provinces in 2021. This research is an ecological study with a unit of analysis at the district / city level and used secondary aggregated data of the 2021 Indonesian Nutrition Status Study (SSGI) obtained from the BKPK Kemenkes RI. As a result, the dashboard created can present data mapping the distribution of stunting risk associated with parenting, environmental factors, health service factors, infectious diseases and LBW. In addition, it also presented data and graphs of variables at the interactive district / city level, and presented a simulation of the prevalence of stunting associated with variables that were significantly associated with stunting in this study."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadapketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Analisis dilakukan denganmenggunakan metode regresi data panel yang meliputi 32 propinsi dalam periodepenelitian 2007−2013. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan diwakili olehangka rasio gini, sedangkan variabel belanja pemerintah sebagai variabel utamapenelitian diwakili oleh belanja pemerintah menurut empat fungsi, yaitu fungsipendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial.Selain itu, penelitian ini memasukkan pula variabel kontrol yang terdiri atas lajupertumbuhan penduduk, PDRB per kapita, tingkat ketergantungan penduduk, rataratalama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis regresidengan menggunakan metode random effect menunjukkan bahwa belanjapemerintah fungsi pendidikan, perumahan dan permukiman, serta perlindungansosial berkorelasi signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,sedangkan untuk fungsi kesehatan tidak berkorelasi. Belanja fungsi perumahandan permukiman merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikandalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan belanjapendidikan dan perlindungan sosial justru menyebabkan distribusi pendapatansemakin timpang. Meskipun belanja kesehatan tidak berkorelasi signifikan, tetapibelanja fungsi ini dapat menurunkan ketimpangan. Diharapkan Pemerintah Pusat,Propinsi, dan Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kualitas belanja APBN danAPBD dengan mengurangi belanja administrasi dan birokrasi sehingga setiaprupiah yang dikeluarkan dari APBN dan APBD dapat mengurangi jumlahpenduduk miskin dan mempersempit ketimpangan distribusi pendapata

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyse the impact of government expenditureon income inequality in Indonesia. This research uses econometric approach withpanel data with 32 provinces as cross section data and in 2007−2013 period astime series. To quantify the impact of government expenditure on incomeinequality, this research estimate the income inequality, measured by the ginicoefficient is a function of government expenditure program on sector education,health, housing, social protection, and a set of control variables that is commonlyused in the literature to explain income inequality (population growth,dependency ratio, regional GDP per capita, schooling, and unemployment rate).The result shows that only government expenditure for housing which has positifimpact or reducing income inequality. The other independent variables have noimpact, and even for education and social protection expenditure make conditionof income inequality getting worse. It is guessed that government spending qualitywhich is bad is the main reason why some independent variables have nocorrelation with income inequality."