Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

---

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices."

"Setelah Persetujuan WTO ditandatangani di Marrakesh tahun 1994, maka secara berangsur-angsur semaa negara anggota harus membuka pasarnya bagi negara lain. Praktis tidak ada lagi hambatan yang diizinkan, kecuali dalam hal-hal tertentu, di mana sebuah negara diperbolehkan melarang masuknya produk asing di pasarnya. Satusatunya hambatan yang diperbolehkan dalam rangka Persetujuan WTO adalah hambatan berupa tarif. Dan pengenaan tarif inilah yang selama ini dipergunakan oleh suatu negara ketika ia menemukan dugaan adanya produk dari negara lain yang memasuki pasarnya dengan harga dumping.Dari kasus-kasus dumping yang diselesaikan oleh mekanisme badan penyelesaian sengketa WTO, maka tuduhan dumping ini lebih sering diberikan oleh negara maju terhadap negara sedang berkembang. Namun pada kasus-kasus lain terlihat juga bagaimana beberapa negara besar saling menuduh tindakan dumping bagi negara lain. Karena itu, berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat ditelaah, dalam kasus-kasus apa sajakah suatu negara membawa kasus sengketa dumping kepada mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hal ini dipandang cukup penting, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang termasuk sering menerima tuduhan melakukan dumping oleh negara-negara maju lainnya.Masalah sengketa dumping bukan hanya masalah sengketa hukum antar negara biasa, terlebih lagi masalah dumping adalah masalah perekonomian suatu negara. Sehingga di dalam sengketa ini, bukan lagi pelaku usaha yang melakukan dumping in-concreto, tetapi sudah melibatkan sengketa antar negara. Selain itu antar negara di dunia ini juga masih menerapkan standar perhitungan dumping yang berbeda, sehingga seringkali sengketa terjadi karena masalah tersebut juga."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai tuduhan Uni Eropa mengenai produk stainless steel milik Indonesia apakah melanggar ketentuan Anti Dumping Agreement. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai penentuan unsur kerugian (injury) menurut Hukum World Trade Organization (WTO); dan apakah tindakan peningkatan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk Stainless Steel Cold Rolled Flat Products (SSCRFP) milik Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal VI GATT 1994. Dengan menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus yang telah ditangani oleh Dispute Settlement Body, Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama. Unsur Kerugian (Injury) oleh WTO didasari dengan melakukan perbandingan antara nilai normal dengan harga ekspor yang menghasilkan margin dumping, dimana hasil margin dumping tersebut akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori kerugian, yaitu kerugian materiil, ancaman kerugian, dan adanya hambatan dalam industri domestik. Kedua, tindakan peningkatan tarif BMAD yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk SSCRFP milik Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal VI GATT 1994. Hal ini dikarenakan Uni Eropa telah memenuhi unsur adanya ancaman kerugian sesuai dengan Pasal VI GATT 1994.

---

This Undergraduate Thesis will be discussed about the EU's allegations regarding Indonesia's stainless steel products whether they violate the Anti Dumping Agreement. This study also discusses the determination of loss elements (injuries) under the World Trade Organization (WTO) Law; and whether the measures to increase tariffs on Anti-Dumping Customs (BMAD) made by the European Union on Stainless Steel Cold Rolled Flat Products (SSCRFP) products belonging to Indonesia have violated the 1994 provisions. By applying a normative juridical method with a legislative approach and cases already handled by the Dispute Settlement Body, this study concludes two points. First. The WTO's Element of Loss (Injury) is based on comparing the normal value with the export price resulting in the dumping margin, where the dumping margin results will be classified into three categories of loss, namely material loss, loss threat, and the presence of obstacles in the domestic industry. Second, the act of increasing the BMAD tariff carried out by the European Union on Indonesia's SSCRFP products does not violate the provisions of Article VI GATT 1994. This is because the European Union has fulfilled the element of threat of loss in accordance with Article VI GATT 1994."

"ABSTRAKSebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumpinguntuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namunmengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannyamasih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwaperaturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukanketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktornon yuridis seperti kepentingan ekonomi, prinsip akuntansi dan kebijakanperdagangan semakin membuat rumitnya penerapan peraturan anti-dumping diIndonesia. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, disamping itujuga akan memberikan perskripsi tentang hal-hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum anti-dumping sebagai traderemedies dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

---

ABSTRACTAs a member of WTO, Indonesia has imposed a number of anti-dumping measures toprotect its domestics industry from negative impact of dumping. However fairness ofsuch imposition or measures from the regulation and its implementation still secondscomplicated issues. The most fundamental problem is that both GovernmentRegulation PP 34/1996 and PP 34/2011 are still found the inconsistence with WTOAnti-dumping Agreement. Even the existence of factors other than legal such aseconomy interest, accounting and trade policy seem to escalate the complication ofthe issue. This Thesis attempt to reveal it as well as to give prescription to Indonesiangovernment about what should they do in implementation of anti-dumping law astrade remedies in frame of international trade law."

"Studi penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan anti dumping pada volume impor produk biaxially oriented polyproylene (BOPP)  menggunakan data bulanan seri waktu dari Januari 2014 hingga Desember 2019. Studi ini membandingkan dampak dari kebijakan anti dumping pada dua kelompok negara yaitu named country sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan anti dumping dan non named country sebagai negara yang bukan subjek kebijakan ini. Penelitian ini juga menggunakan dua metode penelitian utama seperti metode ekonometrik dan metode analisis deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini digunakan beberapa variabel yaitu nilai tukar mata uang sebagai variabel yang mewakili harga, pangsa pasar, besar bea anti dumping dan periode dumping dummy termasuk periode investigasi dan periode perpanjangan peraturan anti dumping serta variabel laju pertumbuhan sektor industri besar dan sedang sebagai variabel yang mewakili pendapatan . Variabel tersebut merupakan kunci untuk menguji efek pembatasan perdagangan dan efek pengalihan perdagangan dari kebijakan anti dumping. Beberapa studi empiris telah membahas dampak kebijakan anti dumping di negara berkembang. Namun, penelitian ini berfokus untuk menyelidiki produk spesifik dalam polyproylene yaitu Biaxially Oriented Polypropylene yang merupakan salah satu kebijakan anti dumping terbaru di Indonesia. Hasil empiris menunjukkan bahwa besar bea masuk kebijakan anti dumping memiliki signifikansi negatif terhadap volume impor BOPP dari named country yaitu Thailand dan Vietnam, sementara itu kebijakan justru berpengaruh negatif terhadap peningkatan volume impor dari non named country  yaitu Malaysia, Tiongkok, China Taipei, Korea Selatan dan jepang. Penurunan volume impor ini terjadi pada periode kedua pengenaan peraturan tersebut.

---

This research study investigates the impact of anti dumping policy of Biaxially Oriented Polypropylene product on the BOPP import. Using monthly time series data from January 2014 to December 2019, This study compares the impact of anti dumping policy on two groups of countries namely named country as a country that is the subject of an anti dumping policy and 'non named country as  country that is not the subject of this policy. This study also uses two main research methods such as the econometric method and the descriptive analysis method. In addition, this study used several variables, namely currency exchange rates as a variable that represents price, market share, anti dumping duties and the dummy variables of dumping periods including the investigation period and the anti dumping regulation extension period, we also include growth rate industry sectors variable that reflects income . These variables are key to examine the effects of trade restrictions and the effects of trade diversion from anti dumping policies.

Several empirical studies have addressed the impact of anti dumping policies in developing countries. However, this research focuses on investigating a specific product in polyproylene, Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP), which is one of the latest anti dumping policies in Indonesia in term of extension period. Empirical results show that anti dumping duty has a negatif significance on BOPP import volumes from 2 (two) name countries namely Thailand and Vietnam, while the suprising result that  policy has a positif effect on decreasing the volume of imports from non-named countries namely Malaysia, China, China Taipei, South Korea and Japan. This decreasing in import volume occurred in the second period of imposition of the regulation."

"Praktik dumping dalam perdagangan internasional merupakan bentuk perdagangan yang tidak adil (unfair trade) dan akan merugikan banyak pihak di luar kedua pihak yang bertransaksi, salah satunya adalah pihak kompetitor dari negara lain. Praktik dumping juga dapat merusak pasar dan kestabilan harga yang seharusnya menjadi acuan perdagangan internasional, di mana harga tersebut akan dijadikan sebagai patokan awal dalam menjaga kestabilan pasar dan perdagangan secara luas. Adapun alasan mengapa praktik dumping dilarang, yaitu karena tindakan menjual barang dengan harga lebih rendah atau di bawah ongkos produksi pasar luar negeri dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pasar dalam negeri sendiri sehingga dampak yang akan terjadi dalam perdagangan internasional di mana negara yang menjadi tujuan ekspor rentan terhadap kerugian dalam jumlah yang besar. Produk lokal sejenis tidak akan mampu bersaing harga dengan produk impor hasil dumping yang tentu saja dihargai lebih murah. Dalam menangani permasalahan anti-dumping dibuatlah ketentuan Pasal VI GATT 1994 yang mengatur secara jelas bagi produk yang dikategorikan sebagai produk dumping. Pasal VI GATT 1994 mengatur dasar bagi pemerintah suatu negara anggota yang dirugikan oleh praktik dumping dengan cara mengenakan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD). Salah satu sengketa anti-dumping terjadi pada produk lemak alkohol (fatty alcohol) Indonesia (DS442) yang merupakan turunan dari lemak alam diperoleh dari minyak kelapa sawit (crude palm oil). Isu yang dipermasalahkan dalam DS442 ini salah satunya adalah mengenai Single Economic Entity (SEE), di mana penjualan produk lemak alkohol Musim Mas dilakukan oleh Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. (ICOFs) yang merupakan Marketing Arm berdomisili di Singapura.

---

The practice of dumping in international trade is an unfair form of trade and will effect many parties outside the two parties to the transaction, one of which is the competitor of another country. The practice of dumping can also damage the market and price stability which should be a reference for international trade, where the price will be used as a preliminary benchmark in maintaining market stability and broad trade. The reason why dumping practices are prohibited, because the action of selling goods at lower prices or below the cost of producing foreign markets compared to prices set by the domestic market itself so that the impact will occur in international trade where countries that are export destinations are vulnerable to loss in large numbers. Similar local products will not be able to compete with imported products from dumping products which are of course cheaper. In dealing with these problems, the provisions of Article VI GATT 1994 are made which clearly regulate products categorized as dumping products. Article VI GATT 1994 regulates the basis for the government of a member country which is disadvantaged by the practice of dumping by Imposing Anti-dumping Import Duty. One of the anti-dumping disputes occurred in Indonesian fatty alcohol (DS442) fat products, which are derived from natural fats obtained from crude palm oil. One of the issues at issue in DS442 is the Single Economic Entity (SEE), in which the sale of Musim Mas alcohol fat products is carried out by Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. (ICOFs) which is a Marketing Arm domiciled in Singapore."

"Perkembangan perdagangan internasional sejak adanya kemajuan teknologi seakan tidak mengenal batas-batas negara sehingga perdagangan barang antar negara semakin bebas dan membentuk pasar persaingan sempurna. Adanya praktek dumping yaitu persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga pasaran adalah imbas dari adanya pasar bebas yang bersaing untuk memperoleh keuntungan. Pengaturan untuk menanggulangi dampak negatif dari praktik dumping ditetapkan dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 dan merupakan salah satu Multilateral Trade Agreements yang ditandatangani bersamaan dengan Agreement Establishing The World Trade Organization WTO. Praktik dumping yang dilarang menurut WTO adalah penjualan barang sejenis yang dibawah harga normal yang menyebabkan kerugian material di Industri dalam negeri. Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping dengan cara memberikan bea masuk antidumping kepada barang impor dan melindungi industri dalam negeri dari tuduhan dumping negara lain. Dengan adanya Komite Anti Dumping Indonesia KADI Indonesia mempunyai suatu lembaga yang bertugas untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak adil dan memberikan perlindungan atau pembelaan terhadap produk-produk ekspor Indonesia yang dituduh dumping di Negara tujuan.

---

The development of international trade since the advent of technology as if not know the boundaries of the country so that trade goods between countries more free and form a perfect competition market. The existence of the practice of dumping the competition in the form of price in the form of price discrimination or selling below the market price is the impact of a free market competing for profit.The arrangement to address the negative impact of dumping practices is set out in the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 and is one of the Multilateral Trade Agreements signed in conjunction with the World Trade Organization WTO Agreement Establishing. Dumping practices prohibited under the WTO are the sale of similar goods below the normal price causing material losses in the domestic Industry. As a member of the WTO, Indonesia is obliged to protect the domestic industry from the negative effects of dumping by providing import duties on anti dumping and protecting domestic industries from accusations of dumping of other countries. The existence of anti dumping BMAD action against Indonesia biodiesel export must be adjusted with Anti dumping Agreement so that justice in international trade can be achieved."

"Tesis ini menganalisa pengaruh kebijakan anti dumping terhadap volume impor produk baja di Indonesia terutama pada produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) menggunakan data bulanan volume impor Indonesia terhadap produk baja CRC dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2015. Penelitian ini membandingkan pengaruh kebijakan anti dumping terhadap dua kelompok negara yaitu ?named countries? sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan antidumping Indonesia terhadap produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) dan ?nonnamed countries? sebagai negara yang bukan merupakan subjek dari kebijakan antidumping Indonesia terhadap produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S).Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu metode ekonometri juga metode analisa grafik serta gambar. Selain itu, variabel duty, market share dan dummy dumping period adalah variabel utama untuk menemukan seperti apa efek pembatasan perdagangan maupun efek pengalihan perdagangan sebagai akibat kebijakan antidumping tersebut.Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh kebijakan anti-dumping bagi negara berkembang. Namun, dalam penelitian ini penulis fokus untuk meneliti satu produk baja yaitu CRC/S dimana kasus dumping untuk produk ini merupakan kasus dumping terbaru di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan anti-dumping secara signifikan telah berhasil menurunkan volume impor produk CRC/S dari 5 negara "named countries" yaitu Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam, sementara impor volume dari negara "Non names countries" justru meningkat akibat kebijakan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa efek pembatasan maupun efek pengalihan terbukti akibat dari kebijakan antidumping terhadap produk CRC/S di Indonesia.

---

The present research study investigates the impact of anti-dumping policy on import volume of steel product in Indonesia specifically on Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) using time series monthly data from January 2008 until March 2015. This study compare the impact of anti-dumping policy on two cluster countries namely "named countries" as the country who become the subject of anti-dumping policy and "non-named countries" who become non-subject of this policy.

This research also employs two main research methods such as econometric method as well as descriptive analysis method. In addition, the variables namely duty, market share and dummy dumping period are the key variables to examine the trade restriction effect and trade diversion effect of anti-dumping policy.

Several empirical studies have addressed the impact of anti-dumping policy in developing country. However, this research focuses to investigate specific product in steel industry namely CRC/S which is the newest dumping case in Indonesia.

The empirical result shows that anti-dumping policy has negative significance to the import volume of Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) from 5 (five) "named countries" namely Japan, China, South Korea, Taiwan and Vietnam, while it has found positive significance to the increase in the import volume from "nonnamed countries". The descriptive analysis method shows that both trade restriction effect as well as trade diversion effect proven from "named" to "non-named countries""

"Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, dan meningkatkan frekuensi sengketa perdagangan. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tindakan berupa tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri.Untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut, World Trade Organization (WTO) telah menetapkan seperangkat prosedur dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu Dispute Settlement Body (DSB). Salah satu contoh sengketa dagang karena kesalahan BMAD adalah kasus antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sengketa ini bermula pada saat KTC mengajukan petisi anti-dumping dan melakukan penyelidikan dumping terhadap perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas Indonesia. Atas penyelidikan KTC tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan BMAD kepada produk-produk kertas PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) dan WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar 8,22 persen untuk Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fine dan eksportir kertas Indonesia lainnya sebesar 2,80 persen, melalui RegulationNo. 330 of The ministry of Finance and Economy tertanggal 7 November 2003. Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB membentuk sebuahPanel. Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumping dan penentuan kerugian dalam mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Untuk itu, DSB merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatan melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajibankewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO. Akan tetapi, Pemerintah Korea Selatan tidak melaksanakan putusan panel tersebut. KTC lalu menyampaikan Report on Implementation of WTO Compliance Panel Decision. Namun pada akhirnya Korsel benar-benar mencabut pengenaan BMAD-nya terhadap produk kertas Indonesia pada Desember 2010.

---

In the globalization era, the growth of international trades increases rapidly, but dispute often occurs. One of the disputes are dumping practice that could inflict loss to other country, to prevent such loss, inflicted country might impose action called anti dumping measure. Usually the anti dumping measure taken are Anti Dumping Import Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to import products which proven to be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misused as a protection measure to local products. To settle the dispute, World Trade Organization (WTO) has provide procedures and dispute settlement forum, namely Dispute Settlement Body (DSB). One example of trade disputes caused by faulty implementation of anti dumping is the case between Indonesia and South Korea. The dispute started when Korean Trade Commission (KTC) filed anti-dumping petition and conducted dumping investigation to Indonesian paper products export companies.

Based on KTC investigation, South Korea government imposed ADID to PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) and WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) paper products to SMG (Sinar Mas Group), namely 8,22% to Indah Kiat, Pindo

Deli, and Tjiwi Kimia, while April Fine and other Indonesian exporting paper as 2,80%, through Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy dated 7 November 2003.

Referring to the situation, based on Government of Indonesias (GOI) request, DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Panel decided that South Korean government has violated the provision to determine dumping and loss in

imposing ADID to Indonesian product paper. In result, DSB recommends the South Korea Government to conduct recalculation over its decision and conducted adjustment pursuant to obligations regulated under the WTO Agreement.

However, Korean Government has not execute the decision. KTC then provided Report on Implementation of WTO Compliance Panel Decision. Although, South Korea Finally lifted the ADID upon Indonesias paper product at

December 2010."

"Dumping merupakan praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan dalam konteksperdagangan lintas batas Negara atau perdagangan internasional yang melibatkanpara pelaku usaha antar Negara. Praktik dumping biasanya dilakukan dalam rangkamenguasai pasar suatu Negara dengan cara menjual produk dengan nilai dibawahkewajaran sehingga merugikan industry dalam negeri suatu Negara hingga akhirnyatidak dapat berkembang. Antidumping merupakan suatu hukum yang bertujuanmencegah terjadinya praktik dumping dengan memberlakukan berbagai cara yangbiasanya dikenal sebagai hambatan guna menciptakan persaingan harga yangseimbang. Penyelesaian sengketa dumping merupakan instrumen antidumpingnasional dan internasional yang diajukan oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintahsuatu Negara kepada Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) denganmembawa kepentingan industry nasionalnya.Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatifdengan menggunakan teori Critical Legal Studies penulis melakukan pembahasanterhadap pokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dansaran-saran atas hasil penelitian

---

ABSTRACTDumping is an unfair trade practice which is done in the context of cross-bordertrade or international trade involving inter-State businesses. Dumping practices areusually done in order to dominate the market of a State by selling products with anundervalue prices beyond the fairness to the detriment of the domestic industry of acountry until it cannot evolve. Anti-dumping is a law that aims to prevent thepractice of dumping by imposing a variety of ways which is usually known as thebarriers to entry to create a fair price competition. Dumping dispute resolution is anational and international anti-dumping instrument filed by businesses and by thegovernment of a State to an International Trade Organization (WTO) to bring theinterests of national industry.This thesis is normative qualitative research using the theory of Critical LegalStudies the writers study the thesis problems in order to produce a conclusion andsuggestions on the research results."