Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tangerang dari Kecamatan Tangerang ke Tigaraksa pada tahun 1987 hingga 2010.  Adanya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek, membawa dampak signifikan terhadap Kabupaten Tangerang, terutama wilayah Kecamatan Tangerang yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk maupun ekonomi di Kecamatan Tangerang dan sekitarnya, maka dibentuk Kota Administratif Tangerang pada tahun 1981.  Kota Administratif Tangerang makin berkembang dari tahun ke tahun yang menyebabkan ketimpangan di Kabupaten Tangerang dalam hal demografi dan ekonomi ditambah dengan rencana pengembangan Kota Administratif Tangerang, maka Kabupaten Tangerang berencana memindahkan Ibu Kota Kabupaten Tangerang ke lokasi baru.  Pada pemilihan lokasi baru, terpilihlah Kecamatan Tigaraksa. Tigaraksa dipilih dikarenakan daerah tersebut masih sepi ditambah dengan adanya developer yang mempunyai lahan di daerah tersebut, yaitu PT. Panca Wiratama Sakti (PWS).  Dalam prosesnya pembangunan ini mengalami hambatan, salah satunya adalah krisis moneter yang menyebabkan proses pembangunan tidak sesuai target awal, walau hingga akhirnya pada tahun 2000 Tigaraksa resmi menjadi Ibu Kota Kabupaten Tangerang yang baru dan membawa dampak terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan heuristik, kritik, dan interpretasi terhadap wawancara pegawai pemerintahan dan warga sekitar, dokumen Bappeda, surat kabar sezaman dan juga buku-buku terkait.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses the displacement of the Capital of Tangerang Regency from Tangerang to Tigaraksa in 1987 to 2010. The presence of Presidential Instruction No.13 of 1976 concerning the development of Jabotabek, had a significant impact on Tangerang Regency, especially the Tangerang Sub-distric and surrounding sub-distric which are also the Capital of Tangerang Regency.  In order to keep pace with population and the economic growth in Tangerang Sub-distict and surrounding sub-district, the Administrative City of Tangerang was formed in 1981. In kept growing from year to year which caused inequality in Tangerang Regency in terms of demography and economy coupled with its development plan.  The Tangerang Regency planned to move the Capital of Tangerang Regency to new location. In the process of selecting a new location, Tigaraksa Sub-District was chosen, because the area was still quiet, coupled with the existence of developers who owned land in the area, namely PT. Panca Wiratama Sakti (PWS). In the process of this development,it experienced obstacles, one of which was the monetary crisis which caused the development process that was not in accordance with the initial target, even though finally in 2000, Tigaraksa officially became the new Capital of Tangerang Regency and had an impact on the society and local government. This research was conducted with heuristics, criticism and interpretation by interviewing government officials and local people, and also with the documents of Bappeda, contemporary newspapers and related books."

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi ilmu perundang-undangan, yakni mengenai bentuk dasar hukum yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk mengenai apa bentuk norma hukum yang sebaiknya dipilih untuk mengantur pemindahan ibu kota Negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data.

---

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has several times announced his plan to move the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to areas in East Kalimantan Province. The announcement has generated various debates, such as the reasons for moving the capital city of Indonesia to Kalimantan Island. Apart from the reasons for his transfer, the President's unilateral action has also caused debate in terms of statutory science, namely regarding the most appropriate form of legal basis for moving the capital of the State. Until now, there is no single provision, either in the constitution or in the laws and regulations in Indonesia, which explicitly regulates the relocation of the capital of the State, including regarding what form of legal norms should be chosen to oversee the relocation of the capital of this country. The research method used is a normative juridical research method and uses three countries as data comparisons."

"Indonesia akan melakukan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. Rencana ibu kota baru atau yang di sebut dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipindah dengan alasan padatnya penduduk di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Terdapat beberapa alasan lainnya seperti pertumbuhan urbanisasi yang tinggi, kontribusi ekonomi, krisis air bersih, penurunan tanah di Jakarta dan ancaman banjir dan gempa di Jakarta. Untuk mendukung rencana pemindahan IKN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah disusun rencana induk pemindahan IKN mulai dari rencana jumlah penduduk yang ada, rencana tata ruang dan wilayah, rencana transportasi dan perencanaan lainnya. Dalam rencana induk telah di tentukan bahwa 80%mobilitas menggunakan angkutan umum, terutama fokus pada penggunaan Bus Rapid Transit (BRT). BRT merupakan sistem transportasi angkutan umum berbasis bus yang memiliki jalur tersendiri sehingga tidak terganggu dengan lalu lintas lain. Penelitian ini memiliki tujuan ingin mengetahui sensitivitas mode share dengan memperhatikan investasi yang telah disiapkan pemerintah. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dinamika sistem dan dilakukan pemodelan untuk mengetahui berapa jumlah bus yang tersedia di IKN dengan memperhatikan proyeksi penduduk dan ketertarikan menggunakan bus. Dilain sisi juga ingin melihat bagaimana investasi yang muncul dari adanya ketertarikan akan penggunaan bus tersebut.

---

Indonesia will move the national capital to the East Kalimantan province according to the instructions of the President of the Republic of Indonesia. The plan for the new capital city or what is called the Ibu Kota Negara (IKN) was moved due to the dense population on the island of Java compared to other islands in Indonesia. There are several other reasons such as high urbanization growth, economic contribution, clean water crisis, land subsidence in Jakarta, and the threat of floods and earthquakes in Jakarta. To support the IKN transfer plan, the Ministry of National Development Planning/Bappenas has prepared a master plan for the transfer of IKN starting from the existing population plan, spatial and regional planning plan, transportation plan, and other planning. In the master plan, it has been determined that 80% of mobility uses public transport, mainly focusing on the use of Bus Rapid Transit (BRT). BRT is a bus-based public transportation system that has its lanes so that it is not disturbed by other traffic. This study aims to find out the sensitivity of the share mode by paying attention to the investments that have been prepared by the government. This study was carried out with a system dynamics approach and modeling was carried out to find out how many buses are available in IKN by paying attention to population projections and interest in using buses. On the other hand, that also wants to see how the investment arises from the interest in the use of the bus"

"Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berasal dari penerapan desentralisasi tersebut,  Indonesia juga menerapkan desentralisasi asimetris yang penerapannya berupa daerah khusus seperti yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Kekhususan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah penekanan otonomi di tingkat Provinsi. Setelah tidak lagi mengemban status daerah khusus, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memberlakukan otonomi reguler atau otonomi asimetris. Otonomi reguler akan mengembalikan rumusan otonomi Provinsi Jakarta mengikuti rumusan di UU No. 23 Tahun 2014. Di sisi lain, penerapan asimetris membuka kemungkinan untuk model-model otonomi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan metode analisis secara kualitatif. Model otonomi yang diterapkan di Provinsi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi di Provinsi Jakarta. Rumusan otonomi di Provinsi Jakarta sepatutnya mengakomodasi perkembangan lewat batas administrasinya sehingga dapat terbentuk otonomi daerah yang terintegrasi antar wilayah. Selain itu, penting untuk menekankan partisipasi lokal dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah pasca reformasi.

---

The capital city relocation to Kalimantan would result in the lost of capital city status which is held by Special Capital Region of Jakarta. This will also raises questions about how autonomy will be implemented in Jakarta Province after it no longer holds the status as capital city. Regional autonomy in Indonesia is implemented with principles of decentralization, deconcentration, and co-administration. Derived from the implementation of decentralization, Indonesia has also implemented asymmetric decentralization, which is implemented in the form of special region such as held by the Special Capital Region of Jakarta. One of the specialities of Special Capital Region of Jakarta is the emphasis on autonomy at the provincial level. The Central Government has the authority to impose regular autonomy or asymmetric autonomy over Jakarta Province after capital city relocation. Regular autonomy will restore the autonomy formula for Jakarta Province following the formulation in Law No. 23 of 2014. Asymmetric decentralization will opens the possibility for other models of autonomy. The method used in this research is juridical- normative  with qualitative analysis methods. The autonomy model applied in the Jakarta Province after the relocation of the capital city should consider various aspects that occur in the Province of Jakarta. The design of autonomy in the Province of Jakarta should accommodate developments beyond its administrative boundaries so that an integrated regional autonomy can be formed between regions. In addition, it is important to emphasize local participation in managing their own regions in accordance with the spirit of regional autonomy."

"Sejak tahun 2019, narasi perpindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur dengan Forest City sebagai konsep utamanya resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis studi literatur dan refereni beberapa sumber mengenai berbagai konsep Forest City hingga perpindahan ibu kota baru yang telah diterapkan di beberapa negara sebelum Indonesia. Teori-teori ini nantinya menjadi parameter utama saya dalam menganalisis kesiapan, kelebihan, hingga potensi masalah dari konsep Forest City yang diusung pada Ibu Kota Negara Baru (IKN) Indonesia, Nusantara.

---

Since year 2019, the Indonesia’s government has announced the new capital city of Indonesia in Kalimantan Timur with Forest City as the main concept. In this thesis, I am using literature study as qualitative approach, referencing some similar Forest City concepts and the moving capital city used by some countries before Indonesia. These theories, then, will be used as my main standards in analyzing the preparations, advantages, and potential problems that might occur from the concept implemented in Indonesia’s new capital city, Nusantara.

"

"Cita-cita pembangunan Ibu Kota Negara/IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakkan 100 persen energi terbarukan; pengelolaan pembuangan limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri yang baik dan aman; meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk membangun jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaju, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Apapun alasan yang dikemukakan tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya perubahan yang ditandai dengan transformasi bentang alam. Sejarah juga mencatat bahwa dinamika perubahan bentang alam terutama di pedesaan akan identik dengan persoalan yang bermuatan sosio-demografis. Itulah sebabnya informasi yang terkait dengan sosio-demografis terutama yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia penting diketahui. Berbasis pada ketersediaan data sekunder, terutama yang berasal dari Badan Pusat Statistik baik di daerah maupun di pusat, tulisan ini akan memberikan ulasan kondisi faktual tentang sosio demografi dua Kabupaten yang beririsan langsung dengan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) yang dikaitkan dengan komposisi penduduk berdasarkan kategori Generasi pre-boomer, Generasi baby boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Post Generation Z ."

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Banten yang menjadikan pertumbuhan lahan terbangun eksisting tinggi dan cepat sehingga dapat menurunkan daya dukung lahan eksisting sehingga membuat prediksi daya dukung lahan eksisting. Penataan lahan perlu dilakukan agar daya dukung lahan yang ada dapat diketahui sebelum mencapai ambang batas aman. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan perubahan ruang terbuka tahun 2008-2018 dan model dinamika spasial daya dukung lahan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan data populasi tahun 2008-2018, citra Landsat 5 TM (2008), dan citra Landsat 8 OLI (2013 dan 2018). Prediksi daya dukung lahan dilakukan pada tahun 2008-2100 dengan menggunakan metode sistem dinamik berdasarkan keterkaitan antara kebutuhan lahan berdasarkan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan berdasarkan lahan terbangun, yang kemudian dilihat perkembangannya secara spasial menjadi dinamika spasial. model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 daya dukung lahan di Kota Tangerang Selatan telah mencapai 30% dan pada tahun 2056 daya dukung lahan tersebut sudah tidak mendukung lagi.

---

Tangerang Selatan City is a city with the highest economic growth and population growth in Banten Province, which makes the existing land development high and fast so that it can reduce the carrying capacity of the existing land so that it makes predictions of the carrying capacity of the existing land. Land structuring needs to be done so that the carrying capacity of the existing land can be known before reaching the safe threshold. The purpose of this research is to produce changes in open space in 2008-2018 and a model of spatial dynamics of land carrying capacity in South Tangerang City.

This study uses population data for the years 2008-2018, Landsat 5 TM imagery (2008), and Landsat 8 OLI imagery (2013 and 2018). Prediction of the carrying capacity of land was carried out in 2008-2100 using a dynamic system method based on the relationship between land needs based on population growth and land availability based on built-up land, which then saw its development spatially into spatial dynamics. model.

The results show that in 2025 the carrying capacity of the land in South Tangerang City has reached 30% and in 2056 the carrying capacity of the land is no longer supportive."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan di tahun 2019. Hal tersebut menuai respons dari masyarakat, ada kelompok yang setuju dan ada yang tidak setuju. Opini dari masyarakat tentang pemindahan ibu kota banyak beredar melalu sosial media khususnya Twitter. Pemindahan ibu kota butuh proses panjang dan direncanakan dimulai di tahun 2024. Sampai saat ini sudah banyak kebijakan turunan dari pemerintah agar proses pemindahan ibu kota negara tetap berlangsung. Begitu juga dengan opini masyarakat di Twitter bermunculan menanggapi kebijakan tersebut. Sudah hampir 4 tahun sejak ditetapkan, sudah cukup banyak juga opini dari masyarakat tentang pemindahan IKN. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen masyarakat tentang pemindahan ibu kota negara beserta topik-topik yang menjadi perbincangannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Twitter sejak 2019 sampai 2022 tentang pemindahan ibu kota negara. Data yang dikumpulkan akan melewati serangkaian data preprosesing yang kemudian diklasifikasikan ke dalam sentimen positif, netral, dan negatif. Pemodelan sentimen dilakukan menggunakan lima model klasifikasi untuk mencari keakuratan terbaik, yaitu Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), dan Random Forest (RF). Masing-masing algoritma dijalankan dua kali dari 2 sampel yang tanpa melewati balancing, dan satunya lagi menggunakan oversampling. Pemodelan topik dilakukan menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA). Kedua pemodelan ini digunakan untuk memvisualisasikan sentimen dan topik-topiknya ke dalam visualisasi time series. Pemodelan sentimen terbaik yang dihasilkan adalah RF dari sampel oversampling dengan nilai akurasi 82%. Pemodelan tersebut menghasilkan distribusi sentimen dengan sentimen positif mendominasi sebanyak 46.5%, sentimen netral sebanyak 31.6%, dan sentimen negatif sebanyak 21.9%. Hasil visualisasi time series menunjukkan bahwa sentimen positif tidak selalu mendominasi, namun hanya pada tahun 2022. Pemodelan topik menghasilkan 15 topik untuk sentimen positif, 11 topik untuk sentimen netral, dan 8 topik untuk sentimen negatif. Visualisasi topik time series memperlihatkan bahwa beberapa topik mendominasi perbincangan di Twitter, namun hanya pada bulan-bulan tertentu. Visualisasi time series dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif pada penelitian analisis sentimen dan pemodelan topik.

---

Indonesian government issued a policy to move the national capital or ibu kota negara (IKN) from Jakarta to Kalimantan in 2019. This drew pros and cons from the public, there were groups who agreed and there were those who disagreed. Opinions from the public regarding the relocation of the capital city are widely circulated through social media, especially Twitter. Moving the capital city requires a long process and is planned to begin in 2024. Until now, there have been many derivative policies from the government so that the process of moving the national capital continues. Likewise, public opinion has sprung up ont Twitter in response to this policy. It's been almost 4 years since it was established, so there's been quite a lot of opinion from the public about the transfer of the IKN. Therefore this study aims to determine public sentimen about the relocation of the national capital along with the topics of discussion. This research is conducted by collecting data from Twitter from 2019 to 2022 regarding the relocation of the national capital. The data collected will go through a series of pre-processing data which are then classified into positive, neutral and negative sentimens. Sentimen modeling is carried out using five classification models to find the best accuracy, namely Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), and Random Forest (RF). Each algorithm is run twice from 2 samples without going through balancing, and the other uses oversampling. Topic modeling is done using Latent Dirichlet Allocation (LDA). These two models are used to visualize sentimen and topics into a time series visualization. The best sentimen modeling produced is RF from oversampling samples with an accuracy value of 82%. This modeling produces a sentimen distribution with positive sentimen dominating by 46.5%, neutral sentimen by 31.6%, and negative sentimen by 21.9%. The results of the time series visualization show that positive sentimen does not always dominate, but only in 2022. The topic modeling produces 15 topics for positive sentimen, 11 topics for neutral sentimen, and 8 topics for negative sentimen. The time series topic visualization shows that several topics dominate the conversation on Twitter, but only in certain months. Time series visualization can provide a more comprehensive picture of sentimen analysis research and topic modeling."

"Penelitian ini berfokus menganalisis keberhasilan CUFI dalam mempengaruhi kebijakan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan CUFI dalam mendorong kebijakan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel disebabkan CUFI memiliki modalitas berupa basis massa yang besar. Modalitas massa yang besar ini digunakan untuk melakukan transaksi politik dengan Trump, sebagai agen perumus kebijakan luar negeri. Selain itu, sosok Trump sebagai goal – driven memfasilitasi keberhasilan CUFI dalam mempengaruhi kebijakan tersebut.

---

This study examines CUFI's success in influencing the policy of transferring the US Embassy to Jerusalem and recognizing Jerusalem as Israel's capital. This study's research methodology is qualitative, with data collection techniques based on document research. According to this study, CUFI's success in influencing relocation US Embassy to Jerusalem and recognizing Jerusalem as Israel's capital is since CUFI has large membership. This large membership is employed to carry out political transactions with Trump as a US foreign policymaker. Furthermore, Trump's image as a goal-oriented individual aided CUFI's effectiveness in influencing this policy."