Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam upaya pemerintah untuk pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan mengungkap sengketa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, dimana terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, muncul penyelesaian terhadap hambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.

---

Land procurement for construction in Indonesia is increasing, whether as a place of residence, a place to carry out business activities, or even a place used for public interest. However, it is still common for land procurement to harm justice in the society, because land procurement in the public interest should pay attention to existing regulations and a sense of justice in the society. On its development, regulations regarding land procurement are regulated in the Presidential Regulation Number 148 in 2015 about the Fourth Amendment of Presidential Regulation Number 71 in 2012 regarding the Implementation of Land Procurement for Construction in the Public Interest. In the government's efforts to procure land, it is still common for a dispute over the government and the society or with the private sector to happen. Regarding the number of land cases that occur in the society, it is very necessary to find a solution that is very beneficial for both parties. According to this view, the author will reveal the land dispute over the construction of the West Java International Airport or known as Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in Majalengka Regency, where there is a conflict between the Government and the society. Therefore, a solution arises regarding the barriers to land procurement in the public interest in the construction project of the West Java International Airport."

"

Majalengka adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang termasuk daerah rentan terjadi tanah longsor. Tanah longsor di Kabupaten Majalengka menyebabkan kerugian yang sangat besar seperti kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, hingga jatuhnya korban jiwa. Melihat dampak kerugian tersebut perlu dilakukan upaya mitigasi untuk mengurangi resiko dan kerugian dengan cara pembuatan peta rentan longsor. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah rentan tanah longsor dan sebagai salah satu acuan untuk pemerintah dan instansi terkait guna mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah overlay menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE), dengan menggunakan nilai pembobotan yang bersumber dari Peraturan Menteri PU NO.22/PRT/M/2007, Puslittanak Bogor (2014) dan Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (2004). Kemudian dilakukan perbandingan dari sumber tersebut untuk mengetahui nilai pembobotan dengan akurasi tertinggi. Adapun variabel yang digunakan lereng, curah hujan, jenis tanah, litologi, dan penggunaan tanah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah kerentanan tanah longsor di bagi menjadi wilayah tidak rentan, rendah, sedang, tinggi dan Kabupaten Majalengka di dominasi oleh tingkat kerentanan sedang. Untuk nilai akurasi peta kerentanan tanah longsor yang dihasilkan sumber nilai pembobotan dari Peraturan Menteri PU NO.22/PRT/M/2007 memiliki nilai akurasi paling tinggi sebesar 76%. Untuk pembobotan dari Puslittanak Bogor (2004) nilai akurasi 73%, sedangkan sumber pembobotan dari DVMBG (2004) memiliki nilai akurasi 69%.

---

Majalengka is one of the regencies in Indonesia which is considered as an area susceptibility to landslides. There were 67 landslides in 2019 causing damage to infrastructure, loss of property, and death. Seeing the impact of these losses it is necessary to mitigate efforts to reduce risks and losses by making landslide susceptibility maps. This study aims to map landslide susceptibility areas based on Geographic Information Systems (GIS) with overlays using the Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) method. The variables used slope, rainfall, soil type, lithology, and land use by comparing weighting values based on overlays, with values sourced from the Minister of Public Works Regulation NO.22 / PRT / M / 2007, Puslittanak Bogor (2014) and the Directorate of Volcanology and Disaster Mitigation (2004). The results of this study indicate that landslide susceptibility areas are divided into very low, low, moderate, high areas. For accuracy values on each landslide susceptibility map produced by the weighting value source of research, Minister of Public Works Regulation NO.22 / PRT / M / 2007 has the highest accuracy value of 76%. Weighting from Puslittanak Bogor (2004) the accuracy value is 73%, while the weighting source from DVMBG (2004) has an accuracy value of 69%.

"

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."

"Mata air merupakan pemunculan air tanah ke permukaan. Sumber air tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air domestik. Mengingat pentingnya peranan air, sangat diperlukan adanya sumber air yang dapat menyediakan air baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Salah satu sumber air bersih utama yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air domestik di Desa Cicurug ialah mata air. Mata air mempunyai debit terbatas namun kualitasnya baik. Mata air di Desa Cicurug telah banyak dimanfaatkan penduduk akan tetapi pengelolaannya masih sangat sederhana, hal inilah yang menyebabkan pengelolaan pemanfaatan sumber mata air di Desa Cicurug perlu diperhatikan. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial pemanfaatan mata air berdasarkan wilayah potensial dan wilayah aktual pemanfaatannya, serta menganalisis wilayah potensial pemanfaatan mata air jika dibandingkan dengan wilayah aktualnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode analisis spasial. Lokasi sumber mata air, ketinggian, batas Daerah Aliran Sungai, debit dan sistem jaringan digunakan untuk mengetahui wilayah potensial dan wilayah pemanfaatan yang terbentuk. pH, TDS, DHL, kekeruhan, senyawa fosfat, dan senyawa nitrat merupakan parameter kualitas air yang diukur pada daerah penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan mata air di Desa Cicurug terletak pada ketinggian 165-346 m dpl dengan debit sebesar 0,158 l/s sampai dengan 1,935 l/s. Wilayah potensial pemanfaatan yang terbentuk terletak pada ketinggian 135 – 300 m dpl dengan luas yang bervariasi. Wilayah aktual pemanfaatan mata air di Desa Cicurug meliputi jenis penggunaan tanah berupa perkampungan yang terletak pada ketinggian 164-275 m dpl. Perbandingan antara wilayah potensial pemanfaatan mata air domestik tidak sesuai dengan wilayah aktual pemanfaatannya. Dimana terdapat wilayah aktual pemanfaatan yang melampaui wilayah potensialnya dan terdapat wilayah aktual pemanfaatan mata air yang lebih sempit dari wilayah potensialnya.

---

Springs are groundwater that comes to the surface. The springs are used to fulfill various domestic water needs. It is necessary to maintain the quality and the quantity of the water source to be utilized, considering the importance of water. Springs is one of the primary sources of clean water that can be used to fulfill domestic water needs in Cicurug village. Its residents have widely used the springs in Cicurug village, but the springs' management is very simplistic. Thus utilization of water resources management practices in Cicurug village should be further developed. This study analyzes the spatial pattern of springs utilization based on the potential area, the actual utilization area, and the comparison between the potential area and utilization area. The methods in this study are quantitative descriptive analysis and spatial analysis. The location of springs, altitude, watershed boundaries, discharge, and distribution network systems are used to determine the potential areas and utilization areas formed. TDS, pH, DHL, turbidity, phosphate, and nitrate are the parameters of water quality that are measured in the research area, considering that the waters are utilized for domestic use. The results of this study indicate the springs in Cicurug village are located between the altitude of 165-346 m above the sea level with a discharge of 0.158 l/s to 1.935 l/s. The potential areas of the springs' utilization are located between the altitude of 135 to 300 m above the sea level with different areas. The actual area of utilization springs in Cicurug village includes the land use types in villages located between the altitude of 164 to 275 m above sea level. The comparison between the potential areas of utilization of springs with the actual areas of springs utilization shows that utilized area exceeds the potential areas, and there is an actual area of springs utilization that is narrower than potential areas."

"Kabupaten Majalengka memiliki karakteristik fisik dengan potensi yang besar untuk terjadinya tanah longsor. Menghasilkan peta daerah rawan longsor di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dengan menggunakan modifikasi metode Indeks Storie adalah tujuan dari penelitian ini. Modifikasi metode indeks storie memperhitungkan variabel-variabel yang mempengaruhi terjadinya longsor yaitu penggunaan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Dari peta rawan longsor yang dihasilkan, secara umum Kabupaten Majalengka didominasi oleh tingkat kerawanan terhadap longsor dengan intensitas sedang hingga sangat tinggi yang tersebar dari bagian tengah hingga selatan wilayah penelitian sedangkan bagian utara Kabupaten Majalengka hanya ditemui tingkat kerawanan sangat rendah hingga sedang. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Majalengka didominasi oleh tingkat kerawanan longsor sedang yaitu sebesar 43,43%. Peta Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Majalengka memiliki tingkat akurasi sebesar 55,26% dengan menghitung jumlah kejadian longsor tahun 2018 yang terjadi di daerah rawan longsor tinggi dan sangat tinggi. Hasil tersebut melebihi separuh dari data kejadian longsor yang terjadi di Kabupaten Majalengka sehingga peta yang dihasilkan adalah peta dengan tingkat akurasi yang baik.

---

The Majalengka Regency has a lot of physical characteristic with great potential for landslides to happen. To produce the map of susceptibility of landslide area in The Majalengka Regency, West Java using the modification of the Storie index method is the aim of this study. The modification of the Storie index method is taking into account the variables that influence the occurrence of landslides such as land use, slope, type of soil, and precipitation. From the map that is resulted, in general Majalengka Regency is dominated by moderate level to high level of susceptibility which are sca scattered from the middle part to the southern part of the region meanwhile in the northern part of Majalengka Regency could only be found very low level to moderate level of susceptibility. Overall, The Majalengka Regency Region is dominated by moderate level of susceptibility as big as 43.43%. The Susceptibility of Landslide Area Map in Majalengka Regency has accuracy rate of 55.26% by calculating the number of landslides happened in 2019 in high level and very high level of susceptibility area. The result exceeded half of the number of landslides happened in Majalengka Regency so the map produced is a map with good accuracy."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat ganti rugi yang berhasil diberikan secara langsung, namun terdapat pula yang dititipkan di pengadilan negeri.

---

This thesis provides an overview of the implementation of compensation granting and consignment in land procurement for public purpose development. Compensation must be given to the rights holders of land, buildings, plants and other items which rights are taken in the land procurement, and is a form of respect for the people who had been carrying out their obligation to release the land to be used for the public purpose. This research is a qualitative descriptive analytic design.

The result showed that practically, there are some successful compensations granting which are succeed to be given directly to the right holders, while some of them are deposited in the district court."

"ABSTRACTIsu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal pihak yang berhak atas tanah menolak atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka instansi yang membutuhkan tanah mengambil langkah selanjutnya dengan menitipkan jumlah ganti rugi (konsinyasi) di pengadilan negeri setempat atas keputusan sepihak. Konsinyasi yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan asas kesepakatan dan esensi musyawarah sehingga bukan merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besar ganti kerugian. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan tersebut dan menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah yang dapat dilakukan apabila musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1960 adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan apabila dalam musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan.

---

ABSTRACTThe legal issue of land acquisition for development in the public interest is a problem that often occurs today. These problems arise in Act No. 2 of 2012 which regulates the principles of agreement and deliberation. During practice, the deliberations for compensation determination stipulated in Article 37 of Act No. 2 of 2012 often does not reach an agreement. In the event that the party entitled to the land refuses or does not reach an agreement regarding the form and / or the amount of compensation, the agency that needs the land takes the next step by entrusting the amount of compensation (consignment) in the local district court for a unilateral decision. The consignment that stipulated in Article 42 of Act No. 2 of 2012 is a deviation because it is contrary to the principle of agreement and the essence of deliberation so that it is not a solution that can be taken in the case of those who have the right to reject forms and / or the amount of compensation. This study will describe these problems and explain the implementation of land acquisition that can be done if the compensation determination deliberation does not reach an agreement. The research method in this paper is normative juridical. The results of the study indicate that the revocation of land rights stipulated in Act No. 20 of 1960 is the implementation of land acquisition carried out if in the deliberation of compensation determination does not reach an agreement."

"Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai pengaturan terkait penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penghitungan ganti kerugian dalam musyawarah penetapan ganti kerugian telah dilakukan antara Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan pemegang hak atas tanah dengan berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia nomor 306 serta petunjuk teknisnya yang dibuat oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia selaku asosisasi profesi penilai di indonesia.Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian dari adanya kesalahan berkaitan dengan penerima pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG dilakukan dengan Tergugat yang diharuskan oleh Majelis Hakim untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat atau melalui jalur konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi di pengadilan. Hasil penelitian menyarankan kepada instansi-instansi yang akan melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, khususnya Panitia Pembebasan Tanah (P2T), agar selalu teliti dan mendetil dalam memeriksa berkas-berkas yang diserahkan oleh pemegang hak atas tanah. Selain itu, alangkah lebih baik apabila dapat berkoordinasi secara aktif dengan Lurah dan Camat setempat agar ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan yang berkaitan dengan identitas pemegang hak atas tanah, dan kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan terkena pembebasan tanah, hendaknya selalu bersikap kritis selama proses pembebasan tanah berlangsung agar hak-haknya tetap terlindungi.

---

This thesis discusses land procurement for public purposes, determination of compensation in land acquisition, as well as a case study on the decision of the West Java High Court Number 486/PDT/2017/PT.BDG. This type of research is normative juridical and the whole is done using qualitative research methods and descriptive research types. This research shows that the application of the compensation calculation in the deliberations on determining compensation has been carried out between the Land Procurement Committee and the holder of land rights by referring to Standar Penilaian Indonesia number 306 and its technical instruction that was made by the Indonesian Appraiser Profession Society as the appraisal profession association in Indonesia. Subsequently, this research also

shows that the settlement of the error related to the recipient of compensation for the land procurement for public purposes as evidenced in the Decision of the West Java High Court Number 486/PDT/2017/PT.BDG conducted with the Defendant required by the Panel of Judges to pay the compensation to the Plaintiff or through

consignment or leaving compensation money in court. The results of this research suggest to the institutions that will conduct land procurement for public purposes, especially the Land Procurement Committee, to always be thorough and detailed in examining the files submitted by the holder of land rights. In addition, it would be better for the Land Procurement Committee to coordinate with the local Lurah and Camat so that there will not be any problem regarding the identity of the holder of land rights, and to the holder of land rights whose land will be affected by the land procurement, should always be critical during the process of land procurement so that their rights remain protected."

"ABSTRAKSalah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACTOne factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

"

"Daerah aliran sungai DAS Cilutung merupakan salah satu anak sungai dari Cimanuk. Berkembangnya kegiatan penduduk di DAS Cilutung seperti bertambahnya pemukiman, kegiatan industri, dan kegiatan pertanian dapat mengakibatkan perubahan fisik, kimia, dan biologi pada perairan sungai. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui besarnya koefisien saprobik perairan DAS Cilutung dengan menggunakan plankton sebagai bioindikator melalui indeks saprobik. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode survei, dimana penetapan stasiun pengambilan sampel dengan purposive sampling. Penempatan stasiun didasarkan atas perkiraan beban pencemar dan kegiatan masyarakat sekitar. Penelitian dilakukan di tiga stasiun berbeda yang merepresentasikan bagian yang tercemar oleh pemukiman warga, industri, dan pertanian. Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Mei 2018. Parameter lingkungan juga turut diukur dalam penelitian. Data dalam penelitian merupakan data kuantitatif berupa jumlah dan jenis spesies plankton, kemudian dihitung nilai koefisien saprobiknya dengan metode indeks saprobik. Hasil yang didapat dikaitkan dengan tabel koefisien saprobitas perairan dengan tingkat pencemaran perairan. Hasil penelitian diperoleh enam divisi plankton yaitu Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, Charophyta, dan Ciliophora. DAS Cilutung memiliki rentang nilai saprobik berkisar antara 0,75--0,86. Nilai yang didapat menggambarkan perairan tersebut tercemar ringan pada fase B-Mesosaprobik, dengan sedikit bahan pencemar organik.

---

Cilutung watershed is one of the tributaries of Cimanuk river. The development of population activities in Cilutung watershed such as increasing settlements, industrial activities, and agricultural activities can result in physical, chemical, and biological changes in river waters. The research aimed to find out the magnitude of the saprobic coefficient of Cilutung watershed waters by using plankton as bioindicator through saprobik index.

The research conducted using survey method, where determination of sampling station with purposive sampling. Station placement is based on estimated pollution load and surrounding community activities. The study was conducted at three different stations representing parts contaminated by residents, industry, and agriculture. The study was conducted from February to May 2018. Environmental parameters were also measured in the study. The data in this study is quantitative data in the form and number of species of plankton, then calculated saprobic coefficient value with saprobic index method.

The result obtained is related to table of water saprobic coefficient with water pollution level. The results obtained by six plankton divisions are Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, Charophyta, and Ciliophora. Cilutung watershed has a range of saprobic values ranging from 0,75 0,86. The values obtained illustrate the waters are lightly contaminated in the B Mesosaprobic phase, with little organic pollutants."