Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"

"Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.

---

United States military bases have been established in Okinawa Prefecture since World War 2 ended in 1945. Until now, that military bases is still operating and developing. In result, many people in Okinawa disagree about the existence of the military bases because of the emerging cases of accidence and criminality since the bases established. A various form of protest and demands to shut down the bases has been widely shouted by people in Okinawa. Therefore, the central government is still trying to establish a new agreement between Japan and United States, to relocate the bases outside Okinawa. Although having a large numbers of protests from Japanese, the military bases are still on duty until now in Okinawa."

"Tesis ini akan membahas gerakan sosial ( 社会運動/shakai undō) yang dilakukan masyarakat Okinawa terkait keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Okinawa. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan masyarakat Okinawa yang sudah dilakukan sejak pangkalan militer A.S. dibangun di sana tersebut memiliki tuntutan yang senantiasa bergeser. Namun tuntutan utamanya adalah memindahkan seluruh pangkalan militer A.S. ke luar Okinawa. Tuntutan ini menjadi sesuatu yang rumit karena keberadaan pangkalan militer A.S. memberi keuntungan sekaligus menimbulkan kerugian, sehingga selalu memicu pro dan kontra. Analisis lebih banyak dilakukan setelah tahun 2006, yaitu setelah pemerintah Jepang dan A.S. menyepakati pemindahan pangkalan militer yang dianggap paling berbahaya bagi penduduk sekitar di kota Ginowan.

---

This thesis will discuss social movements ( 社会運動/shakai undō) by Okinawans related to the existence of the United States Military Bases in Okinawa. This research will use qualitative descriptive method, with quantitative data to support it. Okinawans? movement that has been carried out since the U.S. bases were constructed for the first time there has ever-shifting demands. However, the main demand has been ruling out the whole U.S. bases outside of Okinawa. This demand has been complex because the bases give advantages and disadvantages at the same time, always triggering pros and cons. The analysis in this thesis is mostly carried out after 2006, in other words at the time when Japan and the U.S. governments agreed to move part of a base which is considered dangerous for residents around Ginowan city."

"Kedekatan relasi Amerika Serikat dengan Jepang bukan merupakan sebuah hal yang dapat ditolak keberadaannya. Kekuatan hubungan yang dijalin antara keduanya khususnya dapat dilihat dari eksistensi kerja sama keamanan. Keberadaan militer Amerika di dalam batas-batas teritori Jepang menjembatani kerentanan distingtif yang dimiliki karena ketidakmampuan militernya untuk memilih perang sebagai opsi. Okinawa memainkan peran penting sebagai tuan rumah dari 70 persen lahan yang digunakan sebagai markas militer Amerika Serikat di Jepang. Tinjauan ini kemudian bertujuan untuk melihat perkembangan diskursus mengenai keberadaan markas militer Amerika Serikat di Okinawa dalam literatur-literatur akademi terindeks. Secara keseluruhan, terdapat 25 literatur yang digunakan untuk mengkaji isu ini secara lebih lanjut. Pemetaan literatur secara taksonomi membagi lebih lanjut literatur tersebut ke dalam tiga tema utama, yakni (1) Gambaran Makro Interaksi Elemen Eksternal, Nasional, dan Lokal, (2) Militer Amerika Serikat di Okinawa dan Dampaknya pada Keamanan, dan (3) Tanggapan Komunitas dan Pergerakan Sosial terhadap Keberadaan Markas Militer Amerika Serikat di Okinawa. Selanjutnya, analisis literatur akan mengulas Konsensus dan Perdebatan yang ditemui, Refleksi, dan Sintesis. Tinjauan pustaka ini kemudian dapat mengelaborasikan penekanan strategis Okinawa dan dinamika antar komponen yang terlibat dalam literatur.

---

The United States and Japan’s close bond is not something that can be denied. Its strength is particularly evident in the existence of security cooperation between the two countries. The American military presence within Japan's territorial boundaries bridges the distinctive vulnerability of Japan’s inability to choose war as an option. Okinawa then plays an important role as host to 70 percent of the land used as US military bases in the entirety of Japan. This review aims to look at the development of the corpus of discourse on the the presence of US military bases in Okinawa with indexed academic literature. In total, 25 pieces of literature were used to further examine this issue. The taxonomic mapping of the literature further divides the literature into three main themes, namely (1) Macro Overview of the Interaction of External, National, and Local Elements, (2) The US Military in Okinawa and its Impact on Security, and (3) Community Responses and Social Movements to the Presence of US Military Bases in Okinawa. Furthermore, the literature analysis will review the Consensus and Debates encountered, Reflection, and Synthesis. Finally, this literature review is able to elaborate on Okinawa's strategic emphasis and the dynamics between the components involved."

"Sejak dibangun 5 dekade yang lalu hingga masa sekarang ini, pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa masih tetap menjadi topik masalah yang terus diperdebatkan. Ada beberapa hal dari pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi permasalahan, salah satunya adalah dampak sosial ekonomi yang timbul akibat adanya pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Di bidang sosial, pangkalan militer Amerika Serikat menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat karena cukup sering terjadinya insiden-insiden kriminalitas dan kecelakaan yang diakibatkan oleh pihak militer Amerika Serikat. Kegiatan latihan militer Amerika Serikat juga menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Dan keistimewaan yudisial yang dimiliki pihak militer Amerika Serikat menyebabkan penanganan kriminalitas yang melibatkan pihak militer Amerika Serikat di Okinawa mengalami hambatan.Di bidang ekonomi, pangkalan militer Amerika Serikat mampu memacu pertumbuhan GPP Okinawa, namun membuat ekonomi Okinawa menjadi sangat bergantung pada pangkalan militer Amerika Serikat dan membuat sektor industri tidak berkembang. Terkait dengan keterbelakangan sektor industri ini, maka lapangan kerja pun kurang tersedia, akibatnya tenaga kerja tidak tertampung dengan baik. Pangkalan militer Amerika Serikat yang menempati lahan yang cukup luas, yaitu 20% dari daratan Okinawa dan 11% dari pulau Okinawa ini juga menyebabkan terganggunya rencana pembangunan industri dan tata ruang kota. Untuk mengatasi masalah pangkalan militer Amerika Serikat ini telah dilakukan beberapa langkah penyelesaian diantaranya kesepakatan pengembalian beberapa bagian lahan yang disewakan untuk pangkalan militer, dan revisi Status of Force Agreement (SOFA). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala akibat adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat ini."