Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disparitas merupakan persoalan klasik dalam pembangunan suatu wilayah, tidak terkecuali di DKI Jakarta. Permasalahan disparitas ini menyebkan adanya wilayah berkembang dan wilayah terbelakang yang dalam konteksnya dapat mempengaruhi proses pembangunan. Tujuan dari penelitian meliputi: Menganalisis kecenderungan tingkat disparitas pembangunan di DKI Jakarta dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah di DKI Jakarta.  Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder pada tahun 2013-2017 dengan menggunakan Indeks Williamson, analisis regresi berganda dan indeks perkembangan wilayah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: Disparitas perkembangan wilayah di DKI Jakarta termasuk dalam klasifikasi tinggi karena pada tahun 2013-2017 nilai IW selalu mendekati angka satu. Tingkat perkembangan wilayah ditentukan dengan perkembangan tinggi, sedang dan rendah. Perkembangan wilayah tinggi hanya ada 3 kecamatan, perkembangan wilayah sedang ada 15 kecamatan, dan perkembangan wilayah rendah ada 25 kecamatan. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan wilayah adalah kepadatan penduduk, jumlah kelahiran, jumlah kematian, persentase tutupan lahan, dan persentase kerapatan jalan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berkontribusi sebesar 54% terhadap perkembangan wilayah.

---

Disparity is a classic problem in the development of a region, including in DKI Jakarta. This problem of disparity causes the existence of developed regions and underdeveloped regions which in their context can influence the development process. The objectives of the study include: Analyzing the trends in the level of disparity development in DKI Jakarta and Analyzing the factors that influence the level of development of the region and the base sector in DKI Jakarta. The method used is descriptive-quantitative method with analysis technique of secondary data in 2013-2017 by using the Williamson Index, Multiple Regression Analysis and Regional Development Index.

The results obtained from this study were: Disparity in regional development in DKI Jakarta is included in the High Classification because in 2013-2017, the value of IW obtained was always close to number one and The level of regional development was determined by high, medium, and low. The development of high areas had only 3 sub-districts, the development of moderate regions had 15 sub-districts, and the development of low-lying areas had 25 sub-districts. Factors that influence the level of regional development were population density, number of births, number of deaths, percentage of land cover, and percentage of road density. The result of the regression analysis showed that these factors contributed 54% to the development of the region."

"Wilayah DKI Jakarta merupakan kota dengan jumlah kejadian kebakaran per tahun yang tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian tentang variasi dan distribusi kejadian kebakaran sebagai bagian dari mitigasi bencana perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kejadian kebakaran di DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2021, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kebakaran, serta menganalisis wilayah rawan kebakaran. Metode yang digunakan adalah overlay, spatial join, scoring, serta analisis spasial deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian kebakaran di DKI Jakarta paling sedikit terjadi di akhir pekan, berhubungan dengan puncak musim hujan dan kemarau, serta cenderung meningkat di masa liburan panjang. Mayoritas objek yang terbakar berupa permukiman dengan sebab berupa gangguan aliran listrik. Kejadian kebakaran di DKI Jakarta memiliki korelasi signifikan dengan unsur-unsur cuaca, kepadatan bangunan, jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, jumlah penduduk berusia 0-4 tahun, kerapatan jalan, dan kerapatan drainase. Terdapat dua model wilayah rawan kebakaran di DKI Jakarta yang dibuat berdasarkan variabel-variabel tersebut dengan variasi berupa penambahan variabel rata-rata kejadian kebakaran sebelumnya. Hasil pencocokan terhadap data kejadian kebakaran tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan bahwa model dengan variabel rata-rata kejadian kebakaran sebelumnya lebih sesuai untuk menggambarkan wilayah rawan kebakaran di DKI Jakarta.

---

The DKI Jakarta area has a high number of fire incidents per year compared to other regions in Indonesia. Therefore, it is necessary to study the variation and distribution of fire incidents as part of urban disaster mitigation. The purpose of this study is to analyze the fire incidents in DKI Jakarta from 2017 to 2021, to analyze the factors that influence those fire incidents, and to synthesize models of fire-prone areas. The methods used are overlay, spatial join, scoring, and descriptive spatial analysis. The results of this study indicate that fire incidents in DKI Jakarta occured least frequently on weekends, were associated with the peaks of the rainy and dry seasons, and tended to increase during long holidays. The majority of the objects affected were settlements, with the cause being electrical disturbances. Fire incidents in DKI Jakarta have a significant correlation with building density, population aged 65 years and over, population aged 0-4 years, road density, and drainage density. Two models of fire-prone areas in DKI Jakarta were made based on those variables with variations made by adding the average number of previous fire incidents variable. The results from matching fire incident data from 2017 to 2021 show that the model with the average number of previous fire incidents variable is more suitable for describing fire-prone areas in DKI Jakarta."

"Skripsi ini membahas mengenai fenomena disparitas pidana yang terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang akan menjawab tiga rumusan masalah: pertama, faktor apa yang lebih dominan di antara faktor legal dan faktor ekstralegal sebagai penyebab disparitas pidana; kedua, hal-hal apa saja yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; dan ketiga, bagaimana pengaruh dinaikkannya ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 terhadap disparitas pidana bagi para pelakunya. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer berupa wawancara dengan tiga hakim dari tiga pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dua puluh delapan putusan pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak; bahan hukum sekunder berupa RKUHP, buku-buku, dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi; dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, faktor yang lebih dominan sebagai penyebab disparitas pidana adalah faktor ekstralegal, yaitu karakteristik kasus yang bersangkutan yang diikuti oleh subjektivitas hakim; kedua, hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari dua jenis, yakni pertimbangan-pertimbangan umum dan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan ketiga, dinaikkannya pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 nyatanya tidak berpengaruh pada disparitas pidana bagi para pelakunya.

---

This thesis discusses about the phenomenon of disparity of sentencing that occurs towards the perpetrators of child sexual abuse in DKI Jakarta Province. This thesis is a juridical normative study that will answer three main issues first, what factor that is more dominant between legal factors and extralegal factors as the cause of disparity of sentencing secondly, what points should the judge consider in imposing punishment for a perpetrators of child sexual abuse and third, how is the effect of the raising of the threat prison punishment in Article 81 and Article 82 of Law Number 35 Year 2014 against disparity of sentencing towards the perpetrators.

Data used in this study includes primary data in the form of interviews with three judges from three district courts in DKI Jakarta Province and secondary data in the form of literature study. The legal substances used are primary legal materials in the form of statutory regulations and twenty eight decisions of the district courts in DKI Jakarta Province regarding cases of child sexual abuse secondary law materials in the form of RKUHP, books, and research results like thesis and dissertation and tertiary legal material is language dictionary.

The results of this study indicate that first, the more dominant factor as the cause of disparity of sentencing is the extralegal factor, that are characteristic of the case followed by the subjectivity of the judges secondly, the judges should consider two types of points in order to impose punishment a perpetrator of child sexual abuse, that are general consideration and special consideration and third, the raising of the threat prison punishment in Article 81 and Article 82 of Law Number 35 Year 2014 in fact does not affect the disparity of sentencing towards the perpetrators. "

"Studi ini akan menghasilkan suatu paparan yang komprehensif mengenai sejarah tata ruang Jakarta, pelaksanaan dan penyimpangan dari rencana tata ruang tersebut, dan akibatnya terhadap pembangunan kota Jakarta. Dari banyaknya literatur mengenai masalah-masalah yang umum dihadapi oleh perkotaan, studi ini akan merangkum berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah banjir, kemacetan dan penurunan kualitas air tanah yang dialami Jakarta, dan juga saran-saran para ahli untuk mengatasinya. Dari sisi lain, studi ini juga menginventarisir program-program pemerintah yang akan/sudah dijalankan dalam penanggulangan ketiga permasalahan utama tersebut, dan dampaknya terhadap penurunan kerugian yang terjadi.

---

This study will focus on a comprehensive description of the history of Jakarta's spatial planning, its implementation and deviations from the spatial plan, and its consequences to the development of the city of Jakarta. From the many of literature stated all problems commonly faced by cities, this study will summarize the various issues that have been carried out previously regarding the problems of flooding, congestion and decreased groundwater quality experienced by Jakarta, and how experts point of view to overcome them. On the other side, this study also makes an inventory of government programs that will be / have been implemented in overcoming these three main problems, and their impact on reducing losses."

"ABSTRAKTari Saman merupakan warisan tak benda yang berasal dari Indonesia serta dianggap sebagai kesenian yang ldquo;Urgent Safeguarding rdquo; menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO . Tari Saman merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari Provinsi Aceh yang saat ini sedang berkembang dan banyak diminati. Salah satu daerah yang menjadi persebaran tari saman ini adalah provinsi DKI Jakarta. Tari Saman berkembang dan diminati diberbagai kalangan baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa di DKI Jakarta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis difusi spasial Tari Saman di DKI Jakarta yang dilihat dari gelombang, arah dan tipe serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah wawancara beberapa responden yang terkait Tari Saman yang kemudian hasilnya akan dianalisa dengan analisis deskriptif dan keruangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa gelombang difusi spasial Tari Saman mengalami kenaikan pada periode t2 tahun 2009-2011 saat menuju jarak 10km dan 15km dan mengalami penurunan pada periode t4 tahun 2014-2016 , sedangkan tipe yang terbentuk merupakan gabungan dari tipe difusi ekspansif dan relokasi serta arah difusi spasial Tari Saman ini lebih banyak mengarah ke Selatan dan Timur di wilayah Jakarta kemudian semakin meluas ke wilayah pinggiran dan faktor yang paling mempengaruhi dalam proses difusi spasial Tari Saman ini adalah pada faktor media penyebaran secara langsung.

---

ABSTRACTSaman Dance is an inherited legacy derived from Indonesia and is considered an art of Urgent Safeguarding according to United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO . Saman Dance is one of the culture that comes from the Province of Aceh which is currently growing in great interest. One of the places that became the spreading area of this saman dance is DKI Jakarta. Saman Dance developed and demanded in various circles, from children, teenagers, and adults in Jakarta. This study aims to analyze the spatial diffusion of Saman Dance in DKI Jakarta which seen from its wave, direction and type, also its influencing factors. The method of this study is direct interview of several respondents related to Saman Dance, then the results will be analyzed by descriptive and spatial analysis. The result of the research shows that spatial diffusion wave of Saman Dance has increased in period t2 year 2009 2011 when it reached the distance of 10 km and 15 km and decreased in the period t4 year 2014 2016 . While the type formed from a combination of expansive diffusion and relocation type. Also the direction of Saman Dance spatial diffusion is more directed to the South and East area of Jakarta and then extends to the periphery and the most influencing factor in the process of spatial diffusion of Saman Dance is the direct media deployment."

"Kejadian terorisme merupakan hasil pertimbangan spasial oleh kelompok teror yang berkaitan dengan pemilihan tempat - tempat mereka beroperasi. Penelitian ini mengkaji kejadian terorisme secara temporal dan spasial. Secara temporal, era terorisme dibagi berdasarkan penggunaan teknologi oleh kelompok radikal agama. Secara spasial, penelitian ini mengidentifikasi ruang teror yang digunakan oleh teroris. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Global Terrorism Database, sedangkan data primer bersumber dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan mantan anggota kelompok radikal agama. Analisis yang digunakan adalah analisis komparatif spasial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola pemilihan ruang sasaran simbolis dan ruang aktivitas pada setiap era-nya. Perbedaan pola pemilihan ruang sasaran simbolis dikarenakan adanya pertimbangan dari tujuan kelompok teror dan dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada setiap era sehingga terjadi pergeseran dalam penargetan ruang simbolis sasaran. Sedangkan perbedaan pola pemilihan ruang aktivitas disebabkan adanya perkembangan teknologi dan peningkatan kemampuan aparat keamanan dalam memberantas kelompok radikal agama sehingga wilayah operasi menjadi lebih terbatas. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara ruang aktivitas dan ruang simbolis, hal ini dapat terlihat pada perbedaan jarak rumah aman safe house) ke tempat sasaran yang berbeda pada setiap era. Namun secara garis besar, kelompok teror radikal agama cenderung memilih rumah aman safe house di DKI Jakarta pada zona pinggiran dan zona peralihan berupa kawasan permukiman padat penduduk.Terrorism incident is the result of spatial consideration by terror group who is related to operating area selection. This study examines terrorism incidents temporally and spatially. Temporally, the terrorism era divided by the use of technology by the religious radical group. Spatially, this study identified the terror space used by terrorists. The majority of data utilized for this analysis were obtained from the Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism’s (START) Global Terrorism Database, an open-source database. Primary data are based on interview results with Densus 88, Gegana PMJ, and ex-member of the religious radical group. The analysis used is a spatial comparative analysis and descriptive analysis. The result of this study shows the difference between the selection pattern of symbolic space and activity space in each era. The difference of symbolic terror space based on consideration of the terror group's purpose that motivated by the conflict of each era so the target of symbolic space was shifted. While the difference of selected activity space caused by technological development and capacity building of security forces on combating religious radical group which caused the operating area to become more limited. The study result also shows the connection between activity space and symbolic space-proven by the difference of distance from the safe house to different target places in each era. Religious radical terror group tends to choose its safe house in DKI Jakarta in the periphery and transitional zones of densely populated residential areas."

"Provinsi DKI Jakarta masih memiliki angka kejadian diare yang tinggi dibandingkan provinsi lain, dimana angka perkiraan diare di fasilitas kesehatan mencapai 280.104 kasus dan diare ditangani sebanyak 250.234 kasus. Diare juga merupakan salah satu penyakit yang masuk ke dalam kategori 10 penyakit terbanyak rawat jalan di puskesmas provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis spasial proporsi kejadian penyakit diare dengan kepadatan penduduk, pendidikan rendah, depot air minum, tempat pengelolaan pangan, fasilitas kesehatan (puskesmas), dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) di DKI Jakarta tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional karena penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang tersedia di website akses bebas yang meliputi variabel jumlah kejadian diare tahun 2019 untuk setiap kecamatan yang terdiri dari 36 kecamatan, kepadatan penduduk, pendidikan rendah, sumber air minum, tempat pengelolaan pangan, tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan), dan fasilitas kesehatan (puskesmas). Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara variabel dependen dengan variabel independen adalah sebesar p-value > 0.05, yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen. Namun demikian, variabel independen yang memiliki nilai p-value mendekati 0.05 adalah variabel tempat pengelolaan pangan dengan p-value 0.114, variabel dokter dengan p-value 0.266, dan variabel bidan dengan p-value 0.330. Kemudian hasil analisis nilai pearson correlation juga tidak ada yang > r table 0.329, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel dependen dan independen. Namun demikian, variabel independen yang memiliki nilai r mendekati r tabel 0.329 adalah variabel tempat pengelolaan pangan sehat dengan r sebesar 0.268, dokter sebesar -0.190, dan bidan sebesar -0.167. Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terjadinya diare diharapkan adanya suatu manajemen dan intervensi berbasis wilayah dari dinas kesehatan dan kesehatan lingkungan setempat dengan cara memberikan penyuluhan tentang menjaga dan memelihara fasilitas sanitasi yang telah tersedia. Untuk Dinas Kesehatan setempat, diharapkan dapat pengembangan indikator penting yang memungkinkan menjadi faktor risiko penyakit menular untuk bisa diambil informasinya secara rutin dan dilakukan tindakan preventif. Selain itu, pihak dinas kesehatan juga bisa membuat pemetaan kasus dan hasil pemeriksaan sanitasi.

---

DKI Jakarta Province still has a high incidence of diarrhea compared to other provinces, where the estimated number of diarrheas in health facilities reaches 280,104 cases and diarrhea is handled as many as 250,234 cases. Diarrhea is also one of the diseases that fall into the category of the 10 most outpatient diseases at the DKI Jakarta provincial health center in 2020. This study aims to determine the spatial analysis of the proportion of diarrheal diseases with population density, low education, drinking water depots, food management facilities, health facilities (puskesmas), and health workers (doctors, nurses, midwives) in DKI Jakarta in 2019. This study uses an observational type of research because the study was conducted using secondary data available on the free access website which includes the variable number of diarrhea events in 2019 for each sub-districts consisting of 36 sub-districts, population density, low education, drinking water sources, food management facilities, health workers (doctors, nurses, midwives), and health facilities (puskesmas). Based on the results of the analysis, it is known that the value of Sig. (2-tailed) between the dependent variable and the independent variable is p-value > 0.05, which means that there is no significant correlation between the dependent variable and the independent variable. However, the independent variables that have a p-value close to 0.05 are the variable where food is managed with a p-value of 0.114, a doctor's variable with a p-value of 0.266, and a midwife variable with a p-value of 0.330. Then the results of the analysis of the Pearson correlation value are also not > r table 0.329, which means there is no correlation between the dependent and independent variables. However, the independent variable which has an r value close to r table 0.329 is the variable where healthy food is managed with an r of 0.268, doctors of -0.190, and midwives of -0.167. For areas with a high level of vulnerability to diarrhea, it is expected that there will be an area-based management and intervention from the local health and environmental health office by providing counseling about maintaining and maintaining existing sanitation facilities. For the local Health Office, it is hoped that important indicators can be developed that may become risk factors for infectious diseases so that information can be taken regularly, and preventive actions can be taken. In addition, the health office can also make case mapping and sanitation inspection results"

"Ketimpangan wilayah merupakan masalah klasik dari pembangunan di Indonesia. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten dengan permasalahan ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketimpangan wilayah dan merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi ketimpangan. Metode yang digunakan antara lain analisis spasial (supervised classification dan overlay), indeks williamson, skalogram, location quotient, shift share analysis, regresi berganda, analisis kuadran dan analisis SWOT kualitatif. Hasil analisis menunjukkan ketimpangan wilayah di Kabupaten Sumedang dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Sumedang antara lain kepadatan pendududuk dan tingkat kesesuain penutupan lahan terhadap RTRW. Strategi alternatif untuk mengurangi ketimpangan wilayah yaitu dengan mendorong sektor unggulan sebagai pengerak utama perekonomian dan percepatan pengembangan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi tipologi wilayah.

---

Regional inequality in the country like Indonesia is a classical issue for development. Sumedang regency is one of the region with problems of regional inequality. This research observed the inequality of regional development for Sumedang Regency and the factors causing the imbalance with alternative solutions to reduce inequality. Several methods used are spatial analysis (supervised classification and overlay), williamson index, scalogram analysis, location quotient analysis, shift share analysis, multiple regression, quadrant analysis and qualitative SWOT.

The results showed the regional inequality was emerging and tend to increase the gap. The primary factors influencing regional development were population density and landcover suitability of existing condition. The strategies to overcome the spatial gap should take account two aspects: intergrating sectoral aspects and re-organizing spatial competitive potency based on regional typology."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah OKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-maslah sebagai berikut : (1) Apakah telah terjadi perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika,(2) Mengapa terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana narkotika, (3)Apakah integritas para penegak hukum memiliki korelasi terhadap terjadinya perbedaan pidana pada tindak pidana narkotika serta (4) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam praktek perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika memang terjadi. Hakim di dalam praktek, dalam menjatuhkan pidana sangat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim,faktor ini berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain.Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni:bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan.Terdapat korelasi antara integritas penegak hukum dalam hal ini. Jaksa Penuntut Umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Selain korelasi antara jaksa dan putusan hakim terjadi juga korelasi antara penyidik dengan penuntut umum tetapi hal ini tidak secara lansung mempengaruhi terjadinya perbedaan pengenaan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim.Upaya meminimalisir dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri hakim tersebut, Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan nisi dan misi terhadap peradilan pidana."

"Perencanaan tata ruang wilayah sudah seharusnya memperhatikan peruntukan fungsi kawasan cagar budaya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Sejalan dengan hal tersebut penggusuran Kampung Akuarium didasari dengan adanya rencana untuk mengintegrasikan lokasi Kampung Akuarium sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kota Tua. Selain itu berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta lokasi Kampung Akuarium merupakan peruntukan ruang pada sub-zona pemerintahan daerah yang diatur melalui Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2020 Kampung Akuarium dibangun kembali melalui metode partisipasi masyarakat bernama Community Action Plan (CAP) dan direncanakan dengan pendirian rumah susun. Pembangunan rumah susun merupakan kegiatan yang diizinkan bersyarat pada sub zona pemerintahan daerah. Pembangunan kembali Kampung Akuarium juga telah didahuli dengan adanya sidang Tim Ahli Cagar Budaya dan ekskavasi arkeologi. Kebijakan pembangunan kembali Kampung Akuarium merupakan bentuk dari regenerasi kampung di perkotaan seperti pada pembangunan Kampung Budaya Gamcheon di Busan, Korea Selatan. Kampung Akuarium dan Kampung Budaya Gamcheon memiliki persamaan karakteristik, yaitu memiliki nilai sejarah bagi negara masing-masing, dikelilingi oleh situs cagar budaya dan menggunakan metode partisipasi masyarakat dalam pembangunannya.

---

Regional spatial planning should pay attention to the designation of the function of the cultural heritage area because it has important values ​​for history, science, education, religion and culture. In line with this, the eviction of Kampung Akuarium was based on a plan to integrate the location of Kampung Akuarium as part of the Kota Tua Cultural Heritage Area. In addition, based on the DKI Jakarta Spatial Plan, the location of the Kampung Akuarium is a spatial designation in the regional government sub-zone which is regulated through the Detailed Spatial Planning and Zoning Regulations for the DKI Jakarta area. In 2020 the Aquarium Village was rebuilt through a community participation method called the Community Action Plan (CAP) and is planned for the construction of flats. The construction of flats is an activity that is conditionally permitted in the sub-zone of local government. The redevelopment of the Aquarium Village has also been preceded by a meeting of the Cultural Conservation Expert Team and archaeological excavations.The policy of rebuilding the Aquarium Village is a form of urban village regeneration, such as the construction of the Gamcheon Cultural Village in Busan, South Korea. The Aquarium Village and Gamcheon Cultural Village have similar characteristics, namely having historical value for their respective countries, being surrounded by cultural heritage sites and using community participation methods in their development."