Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kinerja sualu organisasi dapat dinilai dengan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditentukan melalui pendekatan struktur/input, prosra, dan output. Penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja kualitas layanan terhadap 15 RSUD Kelas D PEMDA DKI Jakarta tahun 2016 yang meliputi aspek input; jumlah SDM, anggaran, sarana prasarana, dan standar prosedur yang ada, aspek proses ; tingkat efisiensi dan pelaksanaan standar prosedur, dan aspek output: rasio pendapatan terhadap biaya operasional, BOR, dan kepuasan pasien. Melode paielitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif terhadap 6 informan. Data primer iambil meialui wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diambil dari laporan Dinkes DKI Jakarta dan monev Bappeda. Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah SDM masih belum mencukupi lerutama jumlah apoteker dan lenaga non-kesehatan. Sarana prasarana juga belum sepenuhnya lerpenuhi. Metode berupa standar pisedur sudah disediakan dan pelaksanaarmya sudah dilakukan, terutama dikarenakan sedang dilakukan proses akreditasi RS oleh KARS. Tingkat efisiensi anggaran masih belum tercapai di seluruh rumah sakit. Pada aspek output berupa rasio pendapatan terhadap biaya operasional dan BOR masih kurang baik sedangkan kepuasan pasien terhadap seluruh rumah sakit sudah baik.

---

The performance of an organization can be assessed by evaluating the predetermined perfbrmarice indicators through structural approaches/inputs, processes, and outputs. This research is to measure service quality performance to 15 local government DKI Jakarta class D hospitals in 2016 covering input aspect: number of human resources, budget, infrastructure and standard process. process aspect: efficiency level and standard procedure implementation, and output aspect: The ratio of income to operating costs, BOR and patient satisfaction. The research method used is quantitative and qualitative to. Primary data was taken through in-depth interviews using questionnaires to 6 informants, while secondary data were taken from Dinkes DKIJakarta and Bappeda monev reports. This study shows that the number of human resources is still not sufficient, especially the number of pharmacists and non-health workers. Facilities have not been fully met. The method of standard procedure has been provided and the implementation has been done, mainly due to the process of accreditation of hospitals by KARS. 'Ihe level ofbudget efficiency has not been achieved in all hospitals. In the output aspect of the ratio of income to operational costs and BOR is still not good while patient satisfaction to all hospitals is good. "

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan & pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi & evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya.

---

A hospital as an institution needs to implement good corporate governance and good clinical governance to improve service quality continuously. Public Service Agency (BLU) is a government agency established in order to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without profit and doing activities based on the principles of efficiency and productivity. The government realized the needs for flexibility in healthy business practices of various institution, so it has issued Government Regulation No. 23, 2005 (PP 23/2005) of the Financial Management BLU and allow its application to be implemented in a variety of government agencies including the hospitals. The purpose of this research is to evaluate governance at four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali.

The result of this study in four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali showed that there are differences in the implementation. These include differences in achievement of the completeness document on good corporate governance as well as governance requirements documents as well as differences in the 4 (four) elements of governance from PP 23/2005 that includes 12 (twelve) related factors of Donabedian and Glickman’s scheme which are corporate culture, BLU establishment, hospital by laws, strategic planning & business plan budget, service development, procurement of goods and services, service standards, tariffs, management officer, remuneration, staffing, training and supervision.

This research suggested the need for improved understanding of work force management officer, the quality of guidance and supervision, the establishment of specialized managers in BLU in Ministry of Health, the establishment of an integrated team involving all stakeholders. Improvements needed in change organizational culture, BLU’s hospital selection & evaluation, BLU's institutional requirements, reward & punishment system, clear rules and strategic plan & business plan budget. Appropriate public policy to determine the success of a country in achieving its objectives is needed."

"Rumah Sakit (RS) Kramat 128 Jakarta Pusat merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang telah lama memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan layanan rawat inap di RS Kramat 128. Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah fluktuasi tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) setiap tahunnya yang masih jauh dari target Kementerian Kesehatan. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan rawat inap di RS Kramat 128 untuk mengoptimalkan upaya peningkatan pemanfaatan layanan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung untuk data primer serta telaah dokumen untuk data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi angka BOR, data kunjungan rawat jalan dan inap, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemanfaatan layanan rawat inap. Pada tahap input, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode thematic content analysis untuk mengidentifikasi, menganalasis, dan menyajikan pola berdasarkan data yang telah terkumpul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemanfaatan layanan rawat inap di RS Kramat 128 serta memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan yang lebih efektif di Rumah Sakit Kramat 128 dan RS lain.

---

Kramat 128 Hospital in Central Jakarta is type B hospital that has long provided healthcare services to the community, including through its inpatient care facilities. This study aims to analyze the utilization of inpatient services at Kramat 128 Hospital. The problem focused on in this research is the fluctuation in the Bed Occupancy Rate (BOR) each year, which is far from the target set by the Ministry of Health. This is a qualitative study where data collection is conducted through in-depth interviews and direct observations for primary data, as well as document review for secondary data. The collected data includes BOR figures, outpatient and inpatient visit data, as well as internal and external factors influencing the utilization of inpatient services. During the input phase, data analysis is carried out using the thematic content analysis method to identify, analyze, and present patterns based on the collected data. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the utilization of inpatient services at Kramat 128 Hospital. The findings of this research can also contribute to the development of more effective healthcare policies and management in Kramat 128 Hospital and potentially benefit other hospitals."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pasien, kualitas layanan, dan hambatan pindah dengan loyalitas pasien. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Responden berjumlah 150 orang dan merupakan pasien yang telah melakukan pengobatan di pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Tugu Ibu minimal dua kali. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan selama bulan Desember 2011 di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Tugu Ibu. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariate, bevariate (pearson chi-square), dan analisis multivariate (logistic regretion). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara karakteristik pasien berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, sumber biaya pengobatan, jarak tempat tinggal pasien dari Rumah Sakit Tugu Ibu dengan loyalitas pasien, terdapat hubungan antara kualitas layanan dan dimensi kualitas layanan tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty dengan loyalitas pasien, terdapat hubungan antara hambatan pindah dengan loyalitas pasien, dan hambatan pindah adalah variabel yang memiliki keterikatan paling besar dengan loyalitas pasien.

---

This study aimed to determine the correlation between patient characteristic, service quality, and switching barrier, with patient loyalty. This study was a quantitative study with crosssectional design. Data was acquired from 150 respondents who had been visited this hospital for minimal two times before. The data was collected with questioner during Desember 2011 in the outpatient unit of Tugu Ibu Hospital. Those data analyzed in univariate analysis, bevariate analysis (pearson chi-square), and multivariate analysis (logistic regretion).

The results shown that there was a correlation between patient characteristic based on age, occupation, education, source of treatment cost, and distance between patient residence with the hospital with patient loyalty, there was a correlation between service quality and each dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and emphaty, with patient loyalty, there was a correlation between switching barrier and patient loyalty, and switching barrier was the variable that had the biggest correlation with patient loyalty."

"Latar Belakang: Proses pemulangan pasien rawat inap masih menjadi masalah di rumah sakit di Indonesia karena waktu yang dibutuhkan belum memenuhi standar yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang mengatakan bahwa waktu dari pasien dikatakan boleh pulang oleh DPJP hingga mendapatkan informasi tagihan ≤ 2 jam. Proses ini dikatakan kompleks karena terdiri dari beberapa kegiatan dan melibatkan banyak pihak. Penelitian bertujuan untuk melihat gambaran faktor penyebab terjadinya keterlambatan proses pemulangan pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia.Metode: Penelitian menggunakan desain literature review tipe integrative review dengan menganalisis hasil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.Hasil: Digunakan 16 artikel mengenai keterlambatan proses pemulangan pasien rawat inap rumah sakit di Indonesia yang diterbitkan dari tahun 2010-2020. Berdasarkan hasil penelitian, hanya ditemukan satu rumah sakit yang sudah memenuhi standar waktu yang telah ditentukan, sedangkan masih ditemukan banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar.Kesimpulan: Penyebab keterlambatan proses pemulangan pasien saling berkaitan satu sama lain. Pada faktor sumber daya rumah sakit, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang paling sering ditemukan karena peran petugas sangat penting dalam keseluruhan proses pelayanan. Pada faktor proses pelayanan rumah sakit, proses pelayanan administrasi rawat inap merupakan faktor yang memakan waktu paling lama untuk keseluruhan hasil dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan metode pembayarannya, pasien asuransi atau jaminan perusahaan membutuhkan waktu paling lama dibandingkan pasien umum dan BPJS karena terdapat proses konfirmasi pihak asuransi yang merupakan kegiatan diluar kontrol rumah sakit.

---

Background: Inpatient discharge process always becomes problem in Indonesian hospital because the time taken for completion never met the standard established by Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129 of 2008 which states that the process of returning patients from patients is allowed to go home by DPJP until patients get bills from the hospital administration no more than 2 hours. Discharge process is a complex process because it consists of many procedures and engages various departments. The purpose of this study is to describe the cause factors of inpatient discharge process delay in Indonesian hospital.Method: This study analyzes every results from previous studies using literature review type integrative review.Results: This study includes 16 literatures about the delay in inpatient discharge process published from 2010-2020. The result shows that only one hospital met the standard, but most of them never met the standard.Conclusions: The caused of delay in inpatient discharge process are related to each other. From hospital resource factors, human resource is the most commonly found factor because the role of staffs are important in the overall process. In hospital service process factors, administration process is the one which takes the longest time. Based on the payment method, private insurance patients and company guarantees need the longest time rather than general patients (out of pocket) or BPJS because there is an insurance confirmation process and it is out of hospital control."

"Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan.

---

Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions."

"Penelitian ini membahas tentang pelayanan administrasi pasien rawat inap di Instalasi Administrasi Pasien Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan ruang lingkup penelitian menyesuaikan dengan alur pasien masuk mulai dari IGD, ruang rawat inap, instalasi administrasi pasien dan bagian pembayaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan sistem yang meliputi input, proses dan output.Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen didapatkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi pasien rawat inap sudah cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan baik dalam komponen input, proses dan output. peneliti memberikan saran bahwa perlu meningkatkan pelayanan administrasi pasien rawat inap dan lebih teliti dalam melengkapi berkas pasien rawat inap sebagai arsip administrasi yang berguna untuk berbagai pihak di luar rumah sakit.

---

This research discusses the inpatient administrative services at Drugs Dependence Hospital Patient Administration Installation with the research scope adjust the flow of incoming patient from the emergency room, inpatient room, patient administration installation and cashier. The type of research is a qualitative descriptive study through a systems approach that includes input, process and output.

Based on interviews, observation and document review found that the implementation of inpatient administrative services is good enough, but there are still some shortcomings in both the component inputs, processes, and outputs. Researchers gave advice to increase inpatient administrative services and more thoroughly in completing the inpatient files as archive administration that used for various parties outside of hospital."