Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris tidak dapat dilakukan sertamerta oleh para ahli waris sejak kematian pewaris. Hal tersebut harus didahului dengan pembuatan Surat Keterangan Waris. Tujuan utama Surat Keterangan Waris adalah untuk membuktikan subjek yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan menurut hukum dan berapa perolehan masing-masingnya. Namun dalam pembuatan Surat Keterangan Waris banyak ditemui berbagai pelanggaran diantaranya manipulasi data ahli waris, bagian perolehan ahli waris bahkan pemalsuan tanda tangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal yang diteliti dalam artikel ini adalah Akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris atas tanah kaum yang terindikasi memiliki Spurious Signaturedalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016. Dalam Putusan tersebut, pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh DD, teman dari SS yang merupakan salah satu ahli waris. SS meminta DD untuk menandatangani Surat Keterangan Waris atas Mamak Kepala Waris sebagai pemegang kekuasaan atas tanah kaum dan juga sebagai salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari Mamak Kepala Waris tersebut. Sebelumnya SS dan DD membuat Surat Ranji, Akta Pernyataan dengan Notaris yang sama yakni ESP. Pembuatan akta tersebut dilakukan dalam rangka pelepasan hak atas tanah. Notaris dianggap telah mengetahui adanya perbedaan bentuk tanda tangan yang ada dalam kartu identitas Mamak Kepala Waris dengan tanda tangan yang dilakukan oleh DD karena pembuatan akta sebelumnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan Hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1461/DTF/2014 tanggal 4 Maret 2014. Oleh karena itu berdasarkan putusan tersebut penulis ingin menjelaskan bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran jabatan notaris yang dalam Surat Keterangan Warisnya memiliki Spurious Signature.

---

The control of testator's inheritance cannot be performed necessarily by the heir since the death of the testator. It must be preceded by making legal heir certificate. The main purpose of legal heir certificate is to prove the subject who is the heir of inheritance according to the law and how much each is earned. However, in making legal heir certificate, many violations were found such as heirs data manipulation, part of heirs acquisition even forgery of signature. Based on that explanation, the topic researched in this article is the law consequence of the notary's position violation in making legal heir certificate of the communal land which is indicated has spurious signature in supreme court Indonesian Republic decision No 634K/PID/2016. In that decision, forgery signature done by DD, friend from SS who is one of the heirs. SS asks DD to sign the legal heir certificate as Mamak head of inheritance, holders of power over the communal land and also as one the heir& without consent from Mamak head of inheritance. Previously SS and DD make a ranji letter, deed of declaration with the same notary namely ESP. The making of it was carried in order to release of land rightsThe notary is deemed to be aware of the different forms of signatures that are on Mamak head of inheritance identity card with DD Signature due of previous deed making. This is also proven by criminalistic laboratory investigation No. LAB: 1461/DTF/2014 on 4 march 2014 Therefore, based on the decision the writer wants to explain how the law consequence of the notary's position violation which is in legal heir certificate has spurious signature."

"Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan antara istri dan anak-anak dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa Status dari anak perkawinan pertama adalah anak sah sedangkan status dari anak perkawinan kedua adalah anak zina karena asas dari Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dan agama yang dianut mereka yaitu kristen katolik tidak mengenal adanya poligami sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dikarenakan anak dari perkawinan pertama adalah anak sah, mereka berhak mewaris sedangkan anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris dan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris adalah munculnya ahli waris baru yaitu anak luar kawin. Notaris dalam hal ini harus hati-hati dan teliti.

---

This thesis discusses the status and right of inheritance of the child born of the first legitimate marriage and the second marriage done under the hands. In addition, this thesis also discusses the impact of the enactment of the Constitutional Court decision on the making of the Notarial Inheritance Certificate in case of debate on the estate between the wife and children of the first marriage and the second marriage. This thesis writing uses case study research with juridical normative approach. Based on the results of the discussion of the formulation of the existing problems, it is known that the status of the first marriage is a legitimate child while the status of the second marriage is the adultery because the principle of Marriage Law in Indonesia is the principle of monogamy and religion they embrace that is catholic Catholics do not know the existence of polygamy so the marriage is considered to have never happened. Since the child of the first marriage is a legitimate child, they are entitled to inherit while the child of the second marriage is not entitled to inherit and can only be inherited from the mother and the family of his mother only. The impact of Decision of the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010 on the making of a certificate of inheritance by a notary is the emergence of new heirs of the outsider. Notary in this case must be careful and thorough. "

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban notaris dalam pengesahan surat jual beli. Dalam penanganan proses jual beli maupun pengesahannya, notaris harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang mengatur mengenai jabatan notaris, maupun peraturan lainnya terkait jual beli dan pengesahannya. Banyaknya notaris yang masih menjadi turut tergugat dalam suatu perkara perdata menjadi suatu bukti bahwa masih banyak terdapat notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai tanggung jawab seorang notaris yang melanggar kewajiban dalam menjalankan jabatannya dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian atas pengesahan surat jual beli berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta akibat hukum atas pembatalan surat jual beli yang disahkan oleh notaris. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis, dimana penulis berusaha untuk menggambarkan secara tepat melalui penjelasan-penjelasan terkait kewajiban yang dimiliki seorang notaris beserta akibat hukum dari pembatalan pengesahan surat jual beli. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian ini, notaris yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya pada proses pengesahan surat jual beli, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pembatalan pengesahan surat jual beli oleh notaris dapat berakibat hukum terhadap batalnya hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak di dalam surat jual beli tersebut serta pemberian sanksi bagi para pihak terkait jual beli tersebut dan bagi notaris itu sendiri. Sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, diharapkan lebih diberikan oleh pihak-pihak terkait, untuk menjaga citra notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat.

---

This thesis discusses the notarys obligation on legalization of sale and purchase letter. In handling sale and purchase letter and its legalization, the notary must always comply with the laws and regulations, both the regulations governing the incumbency of the notary, as well as other regulations relating to sale and purchase. In fact, there is so many notaries who still being a defendant in a civil case, become a proof that still so many notaries who are negligent in carrying out their obligations. The main problems in this thesis are responsibility of a notary who violates the obligation to carry out his position by not paying attention to the precautionary principle on the legalization of sale and purchase letter based on the applicable legislation and the legal consequences for cancellation of the legalization sale and purchase letter by the notary. The form of this study is normative juridical type of analytical descriptive research, where the author tries to describe correctly through explanations related to the obligations of a notary and the legal consequences of canceling the legalization of the sale and purchase letter. The used data in this thesis is a secondary data, originating from the study of documents which are then analyzed using a qualitative approach. Based on the results of this study, the notary who is negligent in carrying out their obligations in the process of the legalization sale and purchase letter, can be held accountable civilly. The cancellation of the legalization of a sale and purchase letter by a notary may result in a legal cancellation of the legal relations made by the parties in the sale and purchase letter and the imposition of sanctions for the parties related to the sale and purchase of the notary himself. Administrative sanctions as well as criminal sanctions for notaries who are proven to commit acts against the law are expected to be given by related parties, to maintain the image of the notary as public officials who are given full trust by the community."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan. Pelanggaran berupa tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak menjunjung tinggi nilai moral selaku seorang pejabat umum yang diberikan wewenang membuat akta autentik. Sebagaimana pada kasus Notaris SF dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 985 PK/Pdt/2018, notaris mengetahui dan menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual agar mau menandatangani dokumen berupa Keputusan Sirkuler PT PRA dan Akta Jual Beli Saham. Atas pelanggaran yang dilakukan notaris, mengakibatkan akta yang dibuat di hadapan Notaris SF dibatalkan dan karenanya notaris dinyatakan melakukan PMH, namun putusan pengadilan tidak menjatuhkan sanksi ganti kerugian terhadap notaris. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang terdapat unsur paksaan dalam pengambilan keputusan dan peran serta tanggung jawab notaris yang menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual pada saat pembuatan Akta Jual Beli Saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipologi penelitian adalah eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menerbitkan hak kepada pemegang saham yang mengalami paksaan pada pengambilan keputusan sirkuler untuk melakukan pembatalan atas Keputusan Sirkuler PT PRA. Dibatalkannya keputusan sirkuler menimbulkan akibat hukum berupa segala kesepakatan yang telah disetujui dalam keputusan sirkuler batal sejak putusan MA RI No. 985 PK/Pdt/2018 ini diterbitkan. Peran Notaris SF dalam kasus ini yaitu membuat Akta PKPS No. 20 dan Akta Jual Beli Saham No. 21. Atas pelanggaran yang dilakukan, maka notaris dibebankan tanggung jawab secara perdata dan administrasi.

---

This thesis discusse on violations committed by the notary publics in his obligations. Violations are in the form of not complying with the procedures established by laws and regulations and do not uphold moral values as a public official who is given the authority to make authentic deeds. As in the case of Notary SF in the Supreme Court’s decision Number 985 PK/Pdt/2018, the notary knows and witnesses that there is coercion on the seller to sign a document in the form of Circular Decision of PT PRA and the Deed of Sale and Purchase of Shares. The notary’s violation resulted in the deed made before Notary SF being canceled and therefore the notary was declared to have committed an unlawful act, but the court’s decision did not impose a penalty for compensation against the notary. Therefore, the focus of the problem in this thesis is the legal consequences of Unanimous Written Resolution the Shareholders (Circular Resolution) which contains an element of coercion in decision making and the role and responsibilities of a notary who witnessed the existence of coercion on the seller at the time of making the Deed of Sale and Purchase of Shares. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case approach. The typology of research is explanatory. This study uses secondary data with data collection tools in the form of document studies and interviews. The results obtained from this study are to issue rights to shareholders who are forced to make circular decisions to cancel the Circular Decisions of PT PRA. The cancellation of the circular decision has legal consequences in the form of all agreements that have been approved in the circular decision are considered void since the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 985 PK/Pdt/2018 is published. The role of the Notary SF in this case is to make Deed of Restated Resolution of Shareholders Number 20 and Deed of Sale and Purchase of Shares Number 21. For the violations committed, the notary is charged with civil and administrative responsibility."

"Penelitian dalam Tesis ini ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap dan akibat hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut, kemudian untuk mengetahui dampak terhadap akta-akta Notaris yang berkaitan dengan harta warisan yang memakai dasar Surat Keterangan Waris yang cacat hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berpendekatan yuridis normatif, dengan tipologi deskriptif eksplanatoris yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan. Pertama, pertanggungjawaban hukum melekat pada Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibat hukum Surat Keterangan Waris yang cacat hukum menyebabkan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam Surat tersebut tidak dapat melakukan tindakan kepemilikan dan tindakan kepengurusan terhadap harta peninggalan Pewaris, oleh karenanya Surat Keterangan Waris tersebut harus dinyatakan batal demi hukum agar proses pewarisan kembali seperti awal Pewaris meninggal. Kedua, dampak hukum terhadap akta-akta yang dibuat dengan dasar Surat Keterangan Waris tersebut menyebabkan tidak terjadinya perikatan diantara para pihak dalam akta dan akta-akta tersebut batal demi hukum karena terdapat kausa yang terlarang.

---

The research in this thesis is objectively aims to analyse about Notary Responsibility in drafting Deed of Inheritance which is legally flawed because does not listing the heir completely and legal consequences of the Deed of Inheritance itself. The next objective is to find out the legal impact on Notary Deeds related to Inheritance that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance.

This research is juridical normative legal research with descriptive explanatory tipology that conducted by literature study, which mean the data used in this research is from secondary data. The secondary data can be described into three kinds of resource, namely primary, secondary, and tertiary resource. Analytic method in this thesis is using quality analysis method, with result of this research indicated in descriptive explanatory. Based on the results of the research, obtained two conclusions.

First, legal responsibility of Notary is always adhered on The Notary itself related to its drafted deeds.

If Notary has followed procedures before drafting Deed of Inheritance, yet a legal flaw is issued in

future, then Notary is not legally responsible to it.

Legal cosequences on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the unlisted heir cannot be able to commencing management act and ownership act to the inheritance, therefore that legally flawed Deed of Inheritance must be avowed null and void, so the inheriting process start from beginning. Second, the legal impact on Notary Deeds that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the agreement between the parties canceled and those deeds must be considered null and void because consisting forbidden clause inside. "

"Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris bertugas menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Menjalankan kewenangannya tersebut notaris dituntut untuk secara seksama menelaah dengan cermat setiap keterangan para pihak yang didukung dengan data yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu peran lebih dan batasan kewenangan notaris dalam menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta pelepasan hak serta implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembuatan akta autentik yang mana dalam pembuatannya terdapat keterangan palsu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan dari penulis dalam penelitian ini menunjukan bahwa implikasi hukum dari adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik adalah dapat terjadinya kebatalan atau pembatalan atas akta tersebut. Sedangkan berkaitan dengan adanya keterangan palsu tersebut maka notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil keterangan para pihak. Sepanjang akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi kebenaran formil dan apa yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka notaris tidak perlu bertanggungjawab atas pembatalan atau kebatalan akta tersebut yang dalam hal ini mengenai akta pelepasan hak atas tanah.

---

In carrying out his position as a public official, the notary is tasked with pouring information from the parties into the authentic deed. In carrying out its authority, the notary is required to carefully examine carefully the statements of the parties supported by existing data and adapted to existing regulations. In this regard, it is deemed necessary to further the role and limitations of the notary's authority in pouring information from the parties into the deed of rights release and legal implications and notary responsibility relating to the making of authentic deeds in which there is false information. By using normative juridical legal research methods through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and descriptive analytical research types.

The conclusions of the authors in this study indicate that the legal implications of the existence of false information in the manufacture of authentic deeds are the possibility of cancellation or cancellation of the deed. while relating to the existence of the false statement, the notary is not responsible for the material truth of the statements of the parties. As long as the deed made by the notary has fulfilled formal truth and what is stated in the deed does not conflict with existing regulations, the notary does not need to be responsible for the cancellation or cancellation of the deed which in this case concerning the deed of land rights."

"Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang mengikat para pihak untuk melakukan jual beli dikemudian hari manakala terdapat kondisi yang menghalangi terlaksananya jual beli secara seketika. Perjanjian jual beli seyogyanya dibuat secara notaril untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian pembuktian diantara para pihak. Namun pembuatan perjanjian pengikatan jual beli secara notaril menjadi tidak bermanfaat manakala notaris tidak melaksanakan jabatannya dengan seksama dan tidak memenuhi syarat verlijden dalam pembuatan akta. Dari situ maka perlu ditelaah lebih lanjut perihal akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan autentisitas akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan yang selanjutnya dikaitkan dengan kesesuaian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 Pk/Pdt/2018 terhadap pertanggungjawaban notaris atas akta yang tidak dibacakan sesuai dengan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-undangan. Penulisan tesis ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif yakni dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa perjanjian jual beli tetap berlaku sah dan mengikat bagi para sepanjang perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu akta autentik, maka hal tersebut akan menyebabkan akta perjanjian pengikatan jual beli menjadi akta dibawah tangan dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna suatu akta autentik. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik, maka para pihak dapat mengajukan gugatan kepada notaris untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata dan secara adminsitratif. Gugatan kepada notaris sebaiknya dilaksanakan setelah adanya putusan yang menyatakan batalnya akta notaris yang disebabkan karena ketidak telitian notaris didalam pembuatan akta.

---

A pre-sale agreement is an agreement that binds the parties to make a sale later on while there are conditions that prevent the execution of the sale and purchase for a while. The sale and purchase agreement should be made notarized to be able to better guarantee legal certainty and certainty of proof between the parties. However, the making of a notarial advance purchase agreement becomes useless while the notary does not perform his department properly and does not meet the verlijden conditions in the making of the act. From there, it is necessary to study further on the legal consequences and liability of the notary in relation to the authenticity of the act of sale and purchase agreement, which is further related to the suitability of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 351 Pk / Pdt / 2018 on the notary's liability with with the Laws of the Notary Department and legislation. The writing of this thesis is in the form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the research that has been done, it is known that the sale and purchase agreement remains valid and binding for those as long as the agreement is signed by the parties who made it. By not fulfilling the formal requirements of an authentic act, then it will cause the deed of sale and purchase agreement to be an act under hand and lose the power of perfect proof of an authentic act. In the event of a breach by a notary in the process of making an authentic deed, then the parties may file a lawsuit against the notary to seek civil and administrative responsibility. A lawsuit against a notary should be carried out after a decision stating the annulment of a notary deed caused due to notary scrutiny in the making of the deed"

"Tanah ulayat kaum merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam praktik pendaftaran sertipikat hak atas tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau, banyak terjadi pensertipikatan atas nama perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau disertipikatkan pertama kali oleh orang yang tidak berhak atas Harta Pusaka Tinggi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga karena perbuatan melawan hukum, serta mengungkap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah harta pusaka tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Akibat sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah serta segala dokumen yang dilahirkan sebelum ataupun setelah diterbitkan sertipikat, perbuatan hukum yang dilakukan setelah diterbitkannya sertipikat lumpuh dan tidak berharga, kembali ke keadaan semula, pemilik yang sebenarnya dapat mengajukan permohonan pembatalan sertipikat dan ganti kerugian. PPAT dalam melakukan tindakan hukum harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah pusaka tinggi, peranan PPAT antara lain memastikan bahwa penghadap benar sebagai pemilik tanah, melakukan checking terhadap sertipikat, melakukan pengecekan terhadap warkah, melakukan konfirmasi faktual mengenai Harta Pusaka Tinggi tersebut ke nagari tempat objek tersebut berada, melakukan pengecekan SKPT, meminta dokumen lain seperti Ranji, Sporadik, Surat Penyataan Kepemilikan Tanah, Surat Kesepakatan atau Persetujuan Kaum, Surat Keterangan Wali Nagari atau Lurah setempat, Bukti bayar PBB serta KTP dan KK penghadap serta mengerti tentang hukum adat daerah di mana PPAT berkedudukan.

---

The customary land of the people is a joint property of a people and is inherited from generation to generation. In the practice of certifying high inheritance land rights in Minangkabau, there are many certificates in the name of individuals who do not get approval from members of other customary clans or are certified for the first time by individuals who are not entitled to the land which causes disputes over inherited land in the future. This study aims to analyze the legal consequences of ownership certificates on the High Inheritance’s land of people who are declared paralyzed and worthless due to acts against the law and to reveal the role of the Land Deed Making Officer (PPAT) in the transfer of rights to High Inheritance’s Land. The research method used is Doctrinal, which refers to legal norms as research targets. This study uses primary and secondary data with qualitative analysis methods. Legal consequences of land ownership certificates of high inheritance that has been declared paralyzed and worthless due to unlawful acts is certificates of land rights do not have the force of law, and all documents issued before or after the issuance of the certificate and legal actions taken after the issuance of the certificate are paralyzed and worthless, returning to their original state, the actual owner can apply for cancellation of the certificate and compensation. In carrying out legal actions, PPAT must always apply the precautionary principle. Concerning the transfer of rights to heritage high land, the role of the PPAT includes ensuring that the claimant is genuinely the owner of the land, checking the certificate, checking the Warkah, making factual confirmation regarding the inheritance to the Nagari where the object is located, checking the SKPT, ask for other documents such as Ranji, Sporadic, Declaration of Land Ownership, Letter of Agreement or Clan Agreement, Certificate of Wali Nagari or local Lurah, Proof of PBB payment and KTP and KK of the party and understand the customary law of the area where the PPAT is domiciled, thus can minimize disputes over high inheritance land within the scope of PPAT."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma tertulis. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat menjadi cacat hukum apabila syarat-syarat perjanjian seperti syarat kewenangan bertindak tidak terpenuhi. Dalam kasus yang diteliti, tidak adanya persetujuan ahli waris dari objek tanah yang statusnya merupakan boedel waris yang dijadikan dasar atas pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan termasuk salah satu contoh tidak terpenuhinya syarat kewenangan bertindak. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, selama notaris telah menjalankan jabatannya dengan baik dan telah melakukan prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut apabila akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum disebabkan oleh kesalahan klien dalam menyampaikan keterangan atau dokumen, karena pada dasarnya notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal.

---

This thesis is about power of attorney to encumber security right deed akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan deemed to have a legal defect, and also about the responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to such a legal defect. This study uses a normative legal research method, by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms. The result of this research concludes that the power of attorney to encumber security right deed can be considered as having a legal defect if the terms of the agreement, such as the authority to act, is not fulfilled.

Regarding to the case discussed in this thesis , the absence of approval from the heirs of the land, which are the inheritance of the object, is one example that the authority to act is not fulfilled. In relation to the responsibility of the notary, as long as a notary has done his or her role properly, and has performed or executed a correct procedure in making the deed, which comply with the law and regulations, a notary can not be deemed responsible if the legal defect of the deed is caused by the other parties mistake in providing accurate information or documents, because a notary in preparing a deed is basically based only on the documents that he or she receive and the formal validity of the documents."

"Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia berdampak pada pencatatan dokumen atas anak yang diangkat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki akan berakibat kesulitan dalam pengurusan  beberapa hal salah satunya bidang kewarisan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum anak yang telah diangkat oleh orang lain sebagai ahli waris dari saudara kandungnya menurut hukum Islam serta pemenuhan dokumen untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini juga membahas bagaimana keberlakuan dua surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengunakan data primer dan data sekunder dengan hasil penelitian berbentuk preskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum anak yang telah diangkat dalam hukum adat Jawa dan hukum Islam tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga sedarahnya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris dari saudara kandungnya. Dalam hal pemenuhan dokumen surat keterangan waris harus terlebih dahulu meminta pengesahan dari Pengadilan Agama atas pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara hukum adat sehingga dokumen identitas diri yang tidak sesuai dengan seharusnya dapat dimintakan perbaikannya. Keberlakuan surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat dapat menjadi alat bukti yang kuat harus dilakukan sesuai dengan aturannya dan terpenuhi baik dari sisi formil maupun materiilnya. Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat tunduk pada hukum administrasi negara dan hukum perdata

---

.The lack of knowledge about legal procedure of child adoption in Indonesia resulted in document discrepancies of the adopted child. The document discrepancies will complicate the process of many things, one of them is the matter of inheritance. This research discusses the legal position of an adopted child as the heir of their blood relative according to Islamic law and the document fulfillment for the legal heir certificate. This research also discusses the validity of two legal heir certificates witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa (village chief) and Camat (subdistrict head). The scope of this research is limited only to the raised case.  This is an empirical and juridical research that uses both primary and secondary with the result presented in a form of analytical perspective. The result of the research shows that the children adopted by Javanese customary law and Islamic law are legally rightful heirs to their blood relatives, in this case their siblings. Meanwhile, regarding document fulfillment for the legal heir certificate, the adoption done by customary law should be legalized by proposing to either District Court or Religion Court to resolve the discrepancies in the identity documents. The legal heir certificate witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa and Camat can be a strong valid evidence as long as it’s made in accordance with the regulation and fulfills its formal and material aspects. The legal heir certificates issued by Lurah/Kepala Desa and Camat are subject to the state administrative law and the civil law."