Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Komite Nasional Kewenangan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian yang memiliki kewenangan yang beririsan dalam hal penanganan kecelakaan transportasi kereta api, dimana KNKT memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk mempermudah pemahanan, skripsi ini mengambil contoh kasus kecelakaan KA S5 (Fajar Utama Ekspres) dan KA BBR1 (Babaranjang) pada tahun 2005. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian dalam penanganan kecelakaan transportasi, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang beririsan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui KNKT dan Kepolisian dalam hal kecelakaan transportasi kereta api dan untuk mengetahui mengenai penanganan kecelakaan transportasi kereta api dalam hal kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa KNKT dan Kepolisian perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang beririsan dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api dan keduanya perlu menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang beririsan tersebut.

---

This thesis discusses about the National Transportation Safety Committee (NTSC) and the Police which have intersecting authority in handling railway accidents, where the NTSC has the authority to conduct transportation accident investigations, while the Police have the authority to carry out investigations.

To make it easier to understand, this thesis takes the case of the KA S5 (Fajar Utama Express) and KA BBR1 (Babaranjang) accidents in 2005. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law governing the authority of the National Transportation Safety Committee and the Indonesian National Police in handling railway accidents.

The main problem of this thesis is about the authority which intersects between the NTSC and the Police in handling transportation accidents, then how the implementation and arrangement of the authorities intersect. The purpose of this study is to find out about the NTSC and the Police in handling the railway transportation accidents and to find out about the handling of railway transportation accidents in terms of the authority that intersected between the NTSC and the Police.

The results of this research are the NTSC and the Police need to clearly regulate the authority that intersects in handling of train transportation accidents and both of them need to determine the appropriate form of regulation to regulate the intersecting authority."

"Selama periode tahun 2012 hingga 2016, kecelakaan pelayaran yang diinvestigasi oleh KNKT selalu meningkat setiap tahunnya. Investigasi kecelakaan dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan agar tidak terjadi kecelakaan dengan penyebab yang sama di masa mendatang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kecelakaan pelayaran periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan laporan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus retrospektif. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh laporan hasil akhir investigasi yang telah selesai dan telah dipublikasian oleh KNKT pada kecelakaan pelayaran yang terjadi pada periode tahun 2012 hingga tahun 2016 yaitu 18 laporan hasil investigasi. Hasil penelitian dari 18 kejadian kecelakaan yang melibatkan 25 kapal didapatkan bahwa dari faktor kontribusi penyebab insiden dari liveware sebesar 45 ,software 22 , hardware 17 dan environment 16 . Kecelakaan pelayaran juga mengakibatkan kerugian dari sisi manusia, properti dan lingkungan.

---

During the period of 2012 to 2016, marine casualties or incidents that investigated by NTSC KNKT had been increased every year. Investigation of incident has been conducted to determine the cause of occurence event in order to avoid the incident with the same causes in the future. The purpose of this research is to describe marine casualties and incident in 2012 until 2016 based on investigation report of The National Transportation Safety Committee NTSC.

Design of this research is descriptive analytic with method of retrospective case study approach.Population and sample of this research are all completed final report of investigation and has been published by KNKT during the period of 2012 to 2016, which is 18 final report of investigation.

The results of 18 incidents, that involving 25 vessels, and the contributing factors that casues incident are 45 from liveware, 22 from software, 17 from hardware and 16 from environment. Marine casualties and incident given an effect losses in human, property and environmental."

"Sebagian besar kegiatan kerja dalam logistik adalah pendistribusian barang atau bahan produksi dengan menggunakan kendaraan berupa truk yang berhubungan dengan keselamatan transportasi jalan raya. Penelitian ini memberikan gambaran analisis kecelakaan transportasi truk berdasarkan data KNKT tahun 2021–2022 dengan menggunakan desain penelitian analisis deskriptif dan mengadaptasi metode analisis kecelakaan Human Factors Analysis and Classification System (HFACS). Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data, yaitu berupa laporan investigasi kecelakaan transportasi truk berdasarkan data KNKT tahun 2021–2022. Hasil penelitian ini diketahui bahwa yang memiliki jumlah kejadian terbanyak atau lubang terbesar, yaitu dalam kegagalan aktif adalah skill-based errors, sedangkan dalam kondisi laten adalah resource management, technological environment, dan inadequate supervision.

---

Most work activities in logistics are the distribution of goods or production materials using vehicles in the form of trucks related to road transportation safety. This study provides an overview of the analysis of truck transportation accidents based on KNKT data for 2021–2022 using a descriptive analysis research design and adapting the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) accident analysis method. This study uses secondary data in data collection, namely in the form of truck transportation accidents investigation reports based on KNKT data for 2021–2022. The results of this study show that those with the highest number of incidents or the largest holes, namely in active failure are skill-based errors, while in latent conditions are resource management, technological environment, and inadequate supervision."

"Strict Liability merupakan suatu perkembangan dalam tort law, dimana unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan dalam menuntut suatu ganti rugi. Secara analisis ekonomi, strict liability dapat meningkatkan efisiensi dalam pencegahan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Efisiensi ini tercapai oleh karena potential injurer akan berupaya mengambil upaya pencegahan terjadinya kecelakaan (preucationary measure) demi menghindari biaya (cost) yang akan ia tanggung secara serta merta jika terjadi kecelakaan akibat aktivitas atau kegiatan yang ia lakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Terkait dengan kondisi transportasi di Indonesia khususnya kereta api, perlu terobosan dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang menelan korban baik meninggal ataupun lukaluka. Upaya itu adalah penerapan strict liability dalam hal terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang selaku konsumen pengguna jasa transportasi kereta api. Prinsip strict liability ini akan mendorong operator jasa transportasi kereta api dalam hal ini PT KAI untuk melakukan perbaikan sistem manajemen perusahaan dalam upaya mencegah timbulnya kecelakaan yang bisa diakibatkan kesalahan teknis ataupun manusia. Di samping itu dengan diterapkannya prinsip strict liability, penumpang yang menjadi korban akan lebih dimudahkan dalam menuntut ganti rugi oleh karena ia tidak perlu membuktikan kesalahan operator kereta api. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 sebenarnya menyiratkan kemungkinan diterapkannya prinsip strict liability ini, hanya saja masih ada ketentuan yang perlu direvisi antara lain ganti rugi yang dibatasi hanya pada ?kerugian yang nyata terlihat? sementara dalam hal korban meninggal dunia atau mengalami luka berat selayaknya diberi kompensasi atas kerugian imateriil pula.

---

Strict liability is a modification to the tort law, whereas the plaintiff is not required to prove defendant?s fault in order to claim the remedy or compensation for his damage or losses. According to economic analysis of law, strict liability rule can induce the effectiveness in preventing accident that causes damage. It happens as the potential injurer takes the appropriate preucationary measures in order to avoid the expected cost should the accident occurs. Regard to the condition of our national public transportation, strict liability could serve as a breakthrough in reducing the numbers of accident that took lives or left the victims severely wounded or defected. Strict liability rule will compel the railway company to improve their management system in order to reduce the numbers of accident related to the technical or human error. In addition to the accident prevention, strict liability rule gives easier adjudication for the passengers who become the victims of railway accidents in claiming compensation or remedy for their losses. Railway Act No. 23/2007 in fact implies the strict liability rule application, however there are some provisions that need to be revised in example the compensation is limited only to the tangible losses. Ideally, in addition to the compensation for tangible losses, the railway company should also give the compensation for intangible losses especially for dead or heavily injured victims."

"Kecelakaan transportasi darat menjadi penyebab kematian urutan ke-8 di dunia dengan jumlah kematian mencapai 1,35 juta orang per tahun (WHO, 2021). Data Korlantas Polri tahun 2019 – 2021 menunjukkan kasus kecelakaan transportasi darat di Indonesia berada di atas angka 100 ribu setiap tahunnya. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara komprehensif, penelitian ini mengidentifikasi faktor kegagalan laten dan kegagalan aktif yang berkontribusi pada kasus kecelakaan transportasi darat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 320.084 laporan kasus kecelakaan lalu lintas tahun 2019 – 2021 milik NTMC Korlantas Polri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan Swiss Cheese Model. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor kegagalan laten pada kecelakaan transportasi darat di Indonesia tahun 2019 – 2021 yaitu kondisi awal kendaraan rem tidak berfungsi (5,7%), terjadi di jalan dengan kondisi baik (92,5%), terjadi pada kondisi cuaca cerah (92,3%), dan kondisi pencahayaan terang/jelas (79,1%). Faktor kegagalan aktif pada kecelakaan kecelakaan transportasi darat di Indonesia tahun 2019 - 2021 adalah usia pengendara berusia 22 – 29 tahun (15,7%), pengendara berpendidikan SLTA/sederajat (48,4%), pengendara yang tidak memiliki SIM (28,3%), dan pengendara yang ceroboh terhadap lalu lintas dari depan (19,0%).

---

Road transportation accidents are the eighth leading cause of death worldwide, reaching 1.35 million people annually (WHO, 2021). Data from the NTMC Korlantas Polri for 2019-2021 shows that the number of road transportation accidents in Indonesia is above 100 thousand every year. This study identifies latent and active failure factors contributing to Indonesia's land transportation accidents to determine the causes of accidents comprehensively. This study uses secondary data with 320,084 traffic accident case reports in 2019-2021 belonging to the NTMC Korlantas Polri. The method used is qualitative by analyzing based on the Swiss Cheese Model. The results of this study indicate latent failure factors in road transportation accidents in Indonesia in 2019-2021, namely the initial condition of the brake vehicle not functioning (5.7%), occurring on roads with suitable conditions (92.5%), occurring in sunny weather conditions ( 92.3%), and bright/clear lighting conditions (79.1%). Active failure factors in land transportation accidents in Indonesia in 2019 - 2021 are the age of drivers aged 22 – 29 years (15.7%), drivers with a senior high school education/equivalent (48.4%), drivers who do not have a driver's license (28.3 %), and drivers who are careless towards traffic from the front (19.0%)."

"Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta berperan sebagai titik sibuk untuk berbagai bentuk lalu lintas karena banyak orang datang dan pergi setiap hari untuk berbagai kebutuhan. Sebagian besar dari mereka adalah pengguna transportasi umum. Di Jakarta, salah satu bentuk transportasi umum yang berperan paling penting adalah system kereta api. Sistem kereta api membawa ratusan dan ribuan orang setiap hari melalui stasiunnya. Dari stasiun-stasiun tersebut, Stasiun Kereta Api Manggarai berdiri sebagai salah satu yang tersibuk, dan bertindak sebagai stasiun pusat baru untuk kereta api Jabodetabek di Jakarta, menggantikan Stasiun Gambir. Hal ini menyebabkan peningkatan besar dan tiba-tiba dalam jumlah orang yang menggunakan stasiun tersebut karena stasiun ini sekarang berfungsi sebagai pusat utama sistem kereta api di Jakarta. Perubahan ini menimbulkan banyak keluhan mengenai kepadatan penumpang transit dan keraguan tentang kecukupan stasiun untuk bertindak sebagai pusat sistem kereta api di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dari sudut keberpihakan publik, dengan melihat apakah stasiun tersebut mampu memenuhi preferensi publik yang akan menggunakannya. Untuk memenuhi penelitian tersebut, akan dilihat tingkat integrasi stasiun dan apakah itu sesuai dengan preferensi penggunanya.

---

As the capital of Indonesia, Jakarta acts as a hotspot for many forms of traffic as numerous people come and goes every day for various needs. The majority of these people are users of public transportations. In Jakarta, one of the most prominent forms of public transportation is that of the railway trains. These trains carry hundreds and thousands of people each day through its stations. Of these stations, Manggarai Railway Station stands as one of the busiest of all, acting as a new central hub for Jabodetabek trains in Jakarta, replacing Gambir Station. This caused a large and sudden increase in the number of people using the station as it now acts as the primary hub for railway systems in Jakarta. This leads to numerous complaints regarding the human congestion during transit and doubts as to the station’s adequacy to act as a central hub for railway system in Jakarta. This thesis aims to answer the question from a public favorability angle, by seeing if the station is able to fulfill the preferences of the public who will be using it. In order to do so, we will be taking a look at the station’s level of integration and whether or not it is adequate to the preferences of its users."

"Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan, reformasi birokrasi yang dihendaki merubah paradigma dan konsep dalam struktur pemerintahan, salah satunya yakni untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat mengisi Jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut atau sering disebut dengan istilah the right man on the right position, termasuk dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem seleksi terbuka. Pengisian Jabatan dalam UU ASN dapat berasal dari ASN atau dari TNI/Polri Aktif untuk jabatan tertentu di Instansi tertentu. Permasalahannya adalah di Kementerian Ketenagakerjaan terdapat JPT madya yang diisi oleh Polri Aktif, serta adanya wacana Perwira TNI aktif akan mengisi JPT untuk mengatasi surplus perwira, wacana ini menimbulkan banyak pro-kontra.  Melalui metode penelitian dengan tipologi Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan Hukum Eksplanatoris. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dan pada penelitian ini data dianalisis secara deksriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil data yang diperoleh terdapat kesimpulan, legalitas dari polri aktif yang menjabat JPT di kemnaker adalah tidak tepat/ilegal, secara normatif pengaturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh TNI/Polri aktif hanya untuk 10 instansi yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 47 UU TNI, seharusnya polri tersebut mengundurkan diri terlebih dahulu. Selain itu ditinjau dari Pengaruh Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif dilihat dari aspek sejarah menimbulkan ketidaknetran Aparatur Sipil Negara, terutama pada saat Orde Baru di mana TNI menduduki jabatan pada birokrasi. Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara mengakibatkan munculnya adanya Inefisiensi dalam bernegara, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak tercapainya good governance, selain itu juga munculnya resiko konflik kepentingan karena menjabat dalam dua institusi yang berbeda, konflik kepentingan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap ASN sehingga wacana mengenai TNI/Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil perlu dipertimbangkan kembali.

---

Civil Servants are the backbone of government, bureaucratic reforms are required to change the paradigm and concepts in the governance structure, one of which is to place the right people or apparatus to fill positions in the government structure or often referred to as the right man on the right position , including in filling in the High Leadership Position (JPT) with an open selection system. Position filling in the ASN Law can come from ASN or from the TNI/National Police Active for certain positions in certain agencies. The problem is that at the Ministry of Manpower there is an intermediate JPT filled by Active Police, and the discourse of active TNI Officers will fill the JPT to overcome the officer surplus, this discourse raises many pros and cons. Through research methods with normative juridical typology, using explanatory legal approaches. This writing uses data collection techniques in the form of library studies and in this study the data were analyzed descriptively in the form of qualitative research. Based on the results of the data obtained there are conclusions, the legality of active police officers serving JPT in the Ministry of Manpower is illegal, normative arrangements regarding the filling in of High Leadership positions by the TNI/Polri are active only for 10 institutions which are stated limitedly in Article 47 of the TNI Law. resign first. In addition, in terms of the influence of the filling of the High Leadership Position by the Indonesian National Army/Members of the Republic of Indonesia National Police, it was seen from the historical aspect that it caused the irregularities of the State Civil Apparatus, especially during the New Order where the TNI occupied the bureaucracy. The neutrality of the State Civil Apparatus resulted in the emergence of Inefficiencies in the state, the many practices of Corruption, Collusion and Nepotism, the failure to achieve good governance, besides the risk of conflict of interest because of serving in two different institutions, conflicts of interest could undermine public trust in the ASN so that discourse regarding active TNI/Polri can occupy civilian positions need to be reconsidered."

"Program Manajemen Talenta Polri merupakan suatu kebijakan yang termasuk dalam Rencana Strategis Polri tahun 2020-2024. Program ini menunjukkan kesungguhan Polri dalam meningkatkan kualitas SDM Polri agar berdampak positif pada pelayanan Polri terhadap masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program Manajemen Talenta di Polri melalui Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri. Penelitian ini merupakan penilitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program tersebut. Lokasi penelitian dilakukan pada SSDM (Staf Sumber Daya Manusia) Polri, selaku pengemban fungsi SDM Polri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan pada 18 partisipan, yaitu 11 partisipan dari Bagian dan Biro pada SSDM Polri, dan 6 partisipan dari para peserta Manajemen Talenta Polri. Data yang terkumpul direduksi untuk menghasilkan data yang siap disajikan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Manajemen Talenta Polri telah berjalan dengan baik terhadap 247 personel kelompok Talenta Polri yang merupakan lulusan Akpol sejak tahun 2017 s.d. 2021. Pada penelitian ini ditemukan.4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

---

The Indonesian National Police (INP ) Talent Management Program (MTP) is a policy that is included in the INP Strategic Plan for 2020-2024. This program demonstrates the seriousness of the INP in improving the quality of police human resources to give a positive impact on INP's services to the community. This study discusses the implementation of the MTP policy in the INP through the National Police Chief Regulation (Perkap) No. 3 of 2019 concerning Police Talent Management. This research is conducted in qualitative approach that aims to analyse the implementation of the MTP program policy and analyse the factors that influence the implementation of the program policy. The research location was conducted at the SSDM (Human Resources Staff) of the INP since it is known as the bearer of the HR function of the INP. This study uses data collection techniques by conducting observations, interviews and document studies. This research focused on 18 participants, consisting 11 participants from the Section and Bureau of the SSDM, and 6 participants from the MTP member. The collected data is reduced to produce usable data that can be presented as material for analysis. The results show that the implementation of the INP MTP program has been going well for 247 INP Talent group personnel who have graduated from the Police Academy (Akpol) since 2017 s.d. 2021. To sum up, this study found four factors that influence the implementation of the INP MTP program policy. It consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structure."