Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai evaluasi kepatuhan perpajakan PT TMU dari tahun 2015 sampai 2017. Evaluasi dilakukan karena PT TMU sebagai wajib pajak dihadapkan pada risiko perpajakan yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang dari pemenuhan kewajiban perpajakan pada periode sebelumnya. PT TMU harus mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko tersebut. Evaluasi dilaksanakan dengan menganalisa dokumen perpajakan PT TMU dan proses bisnis PT TMU. Analisa dilakukan secara metode kualitatif dengan membandingkan dokumen Perpajakan PT TMU dengan Undang-Undang Perpajakan. Proses bisnis dianalisa melalui wawancara pemilik usaha dibandingkan dengan teori manajemen. Skripsi ini juga menganalisa mengenai penerapan akuntansi pajak yang sudah dilakukan oleh PT TMU. Skripsi ini menyajikan sejauh mana kepatuhan perpajakan yang sudah dilakukan oleh PT TMU dan proses bisnis yang terjadi di PT TMU melalui analisa struktur manajemen perusahaan.  Hasil dari skripsi ini menemukan bahwa PT TMU belum mematuhi peraturan perpajakan. PT TMU juga masih memiliki kesalahan dalam penerapan akuntansi pajak. Proses bisnis PT TMU juga menyebabkan risiko perpajakan PT TMU di masa yang akan datang. Saran penulis terhadap PT TMU adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang lebih matang dan melakukan restrukturisasi manajemen PT TMU terkait fungsi perpajakan.

---

ABSTRACTThis study discusses the evaluation of tax compliance of PT TMU from 2015 to 2017. The evaluation was carried out because PT TMU as a taxpayer was faced with taxation risks that might arise in the future from fulfilling tax obligations in the previous period. PT TMU must prepare to face these risks. The evaluation was carried out by analyzing PT TMUs tax documents and PT TMUs business processes. The analysis is carried out using a qualitative method by comparing PT TMUs Taxation documents with the Taxation Law. Business processes are analyzed through business owner interviews compared to management theory. This study also analyzes the application of tax accounting that has been carried out by PT TMU. This study will present the extent to which the tax compliance that has been done by PT TMU and the business processes that have taken place at PT TMU through analysis of the companys management structure. The results of this thesis state that PT TMU did not fully complied with the tax regulations. PT TMU also still has mistakes in applying tax accounting. PT TMUs business process also causes the tax risk of PT TMU in the future. The author's advice on PT TMU is to do more good tax planning and restructure PT TMU's management which related to tax function."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 191 tahun 2015 j.o PMK 233 tahun 2015 tentang revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai upaya manajemen pajak perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat sebagai pendekatan penelitian. Objek dari penelitian ini adalah PT ABC, salah satu perusahaan yang menerapkan kebijakan revaluasi pajak sebagai upaya manajemen pajak perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, penerapan kebijakan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan menguntungkan bagi perusahaan.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of fix asset revaluation policy for tax purpose based on Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 191 tahun 2015 j.o PMK Nomor 233 about asset revaluation for tax purpose which filled in 2015 and 2016 as an effort of corporate tax management. This research is a study case research and use cost and benefit analysis as the research approach. The object of this research is PT ABC, one of a company who implemented revaluation policy for tax purpose as an effort of corporate tax management. Result of this research show that the policy implemantion is advantageous for the company."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Skripsi ini berisi tentang dampak akuntansi dan perpajakan dari penerapan ISAK 29 pada perusahaan pertambangan batu bara (studi kasus: PT TMU). Pada tahap produksi, TMU mengeluarkan biaya atas pengupasan lapisan tanah untuk mendapatkan batu bara yang terdapat di area konsensi. Sebelum ISAK 29 berlaku, TMU mengakui biaya tersebut sebagai aset berdasarkan PSAK 33 Revisi 2011. ISAK 29 mensyaratkan Perusaahaan hanya mengakui biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah yang memiliki manfaat untuk meningkatkan akses ke cadangan batu bara di masa depan, kemudian biaya yang dikapitalisasi tersebut diamortisasikan dengan metode unit produksi dan disajikan berdasarkan PSAK 19 aset tidak berwujud. Kesimpulannya Perusahaan harus merubah kebijakan akuntansinya untuk memenuhi persyaratan yang ada di ISAK 29 dan segera melakukan penerapan terhadap standar tersebut.

---

The objective of this study to analyze the impact of accounting and taxation aspect of implementation of IFAS 29 in coal mining company (case study: PT TMU). In Production phase, TMU spends stripping costs to get the coal in area of conssesion. Before IFAS 29 is applied, TMU recognize stripping costs as an assets based on PSAK 33 Revised 2011. IFAS 29 require Company to capitalized only cost which has benefits to improve access to ore in the future, then that cost will be amortized with unit production method and present based on PSAK 19 Intangible assets. The analysis of this paper, give conclusion that The company have to change their accounting policy to meet the requirement of IFAS 29 and apply it as soon as possible."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas Tax Due Diligence (all taxes) dan perencanaanperpajakan pada PT XXX, atas permintaan PT XYZ untuk tujuan akuisisiterhadap PT XXX. Pelaksanaan perpajakan (penghitungan, pembayaran, danpelaporan) pada PT XXX telah memenuhi peraturan perpajakan. Namundemikian, dalam proses Tax Due Diligence ini diketahui bahwa PT XXXmelakukan perencanaan perpajakan dengan mendirikan sister company di HongKong bernama XXX Ltd yang ternyata hanya sebuah shell company. Hal ini dapatberdampak pada munculnya tax risk yang memungkinkan akan ditanggung olehPT XYZ. Berdasarkan temuan ini, tim Tax Due Diligence merekomendasikankepada PT XYZ untuk memperhitungkan tax risk tersebut dalam proses akuisisiPT XXX.

---

ABSTRACTThis internship report explains the process of Tax Due Diligence (all taxes) andTax Planning in PT XXX which is required by PT XYZ for acquisition purpose ofPT XXX. Tax obligations (calculation, payment, and report) in PT XXX arecomplied to the tax law. However, in the process of Tax Due Diligence, it isfound that PT XXX does a Tax Planning by creating a sister company in HongKong named XXX Ltd which acts only as a shell company. This could cause taxrisks which may be imposed on PT XYZ. Based upon this finding, Tax DueDiligence team recommends that PT XYZ needs to take the tax risks into accountin the process of acquisition of PT XXX."

"ABSTRAKPersaingan yang tinggi dengan perusahaan dalam industri yang samamenyebabkan perusahaan harus mampu mencari peluang yang memungkinkanuntuk meminimalkan biaya dari penerapan strategi bisnis yang dijalankan.Restrukturisasi tidak lepas dari adanya perubahan strategi yang pada hakekatnyaingin memperbaiki performa organisasi, disamping adanya pengaruh strukturkeuangan yang membebankan perusahaan. Dalam kaitan ini, melalui kebijakanperpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan bagiWajib Pajak dalam melakukan kegiatan restrukturisasi.Pihak manajemen MMI mempunyai strategi berupa penggabungan usahaatau likuidasi usaha. Manajemen perusahaan berusaha untuk memilih strategiyang memberikan beban pajak yang paling efisien sebagai salah satu biaya yangdikeluarkan, dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut.Metode penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode deskriptifanalisis, dengan melalui studi pustaka dan analisis atas kebijakan perpajakan,disandingkan dengan data keuangan dari MMI.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwaperusahaan bisa menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor43/PMK.03/2008 untuk penggabungan usaha menggunakan nilai buku sehinggaperusahaan dapat terhindar dari adanya pajak penghasilan capital gain atas hartaperusahaan yang dialihkan dalam kegiatan restrukturisasi. Selain itu terdapat jugaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 untuk mengurangi BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan hingga mencapai 75%.

---

ABSTRACTHigh competition with companies in the same industry led to the companyto be able to look for opportunities that allow minimizing the cost ofimplementation of a business strategy. Restructuring cannot be separated from achange in strategy that is intrinsically targeted to improve the performance of theorganization, in addition to the burden effect caused by the company's financialstructure. In this regard, through a tax policy, the government has provided a taxfacility for taxpayers in restructuring activities.MMI?s management has strategic options to apply merger or liquidationstrategy. The management is trying to choose the propriate strategy that gives themost efficient tax burden by utilizing the tax facility.The research method performed based on the descriptive method ofanalysis, the literature study and analysis of tax policy and coupled with financialdata from the MMI, GII, IR and SSK.Based on the analysis it can be concluded that the Minister of FinanceRegulation Number 43/PMK.03/2008 for business combinations is applicable byusing the book value so the company can be prevented from the income tax dueon capital gain on assets transferred. In addition, there is also the Minister ofFinance Regulation Number 91/PMK.03/2006 to reduce Levy on Acquisition ofLand and/or Buildings up to 75 %."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Penelitian ini membahas tentang revaluasi aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana perencanaan pajak atas aktiva tetap di PT X. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 tahun 2008 mempersilahkan perusahaan untuk melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya dan atas selisih lebih dari hasil revaluasi tersebut dikenakan PPh Final dengan tarif 10%, Hal ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi perusahaan yang ingin melakukan revaluasi untuk keperluan penghematan beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Penulis menggunakan metode kuantitatif yang berdasarkan tujuannya termasuk penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan hambatan yang ditemukan bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan serta keuntungan bagi perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi.

---

This study discusses the Company's Fixed Asset Revaluation for Taxation Purpose. This study try to see how is the Company's Fixed Asset Revaluation for Taxation Purpose according to Minstry of Finance regulation. The regulation allows company to perform Fixed Asset revaluation and impose 10% Tax on the gain of fixed asset revaluation. This regulation could be benefiting for company which like to perform fixed asset revaluation in order to do the tax saving. This research uses qualitative research methods based on data collecting techniques study the literature and field studies conducted with interviews. The outcome of this research is to know how far companies in Indonesia took advantage of regulation and to know barrier for companies to perform fixed asset revaluation according to Ministry of Finance regulation. And also to know what are the benefits for company if they perform the Fixed Asset revaluation."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

---

This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."