Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang pengaturan hukum merek sebagai jaminan fidusia, isi perjanjian jaminan fidusia merek yang perlu diperjanjikan dalam akta penjaminan merek dan hambatan dalam pelaksanaan penjaminan merek sebagai jaminan fidusia. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis menulis tesis ini dengan tujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum  penjaminan merek sebagai jaminan jaminan fidusia, menganalisis hal-hal yang perlu diperjanjikan dalam akta penjaminan merek dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan penjaminan merek sebagai objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan deskriptif analisis, data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan beberapa narasumber .Kesimpulan dari Tesis ini adalah bahwa merek secara hukum boleh dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan ini sudah  ada prakteknya. adapun hal yang perlu diperjanjikan pada akta jaminan fidusia merek pada umumnya sama seperti perjanjian jaminan fidusia pada umumnya dan adapun hambatan pelaksanaan penjaminan merek sebagai jaminan fidusia selama ini adalah bahwa masyarakat dan lembaga pembiayaan kurang mengetahui bahwa merek bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sulitnya menentukan nilai ekonomi dari hak merek dan sedikitnya jasa/lembaga/akuntan yang mempunyai kemampuan untuk menghitung nilai ekonomi hak merek. Saran sebaiknya pemerintah lebih memperbanyak sosialisasi pentingnya pendaftaran hak merek agar sadar dan mau mendaftarkan, sehingga minat masyarakat untuk menjadikan hak merek sebagai jaminan fidusia semakin tinggi demi kemajuan usahanya dan perekonomian masyarakat.

---

This thesis examines the regulation of brand law as a fiduciary guarantee, the contents of the brand fiduciary guarantee agreement that needs to be agreed on in the brand guarantee deed and obstacles in the implementation of brand guarantees as fiduciary guarantees. Departing from these problems the author wrote this thesis with the aim of explaining the regulation of brand guarantee law as a fiduciary guarantee, analyzing the things that need to be agreed on in the brand guarantee deed and identifying obstacles in the implementation of brand guarantees as objects of fiduciary collateral. The research method used is juridical-normative using descriptive analysis, data obtained from studies in the library and interviews with several speakers. The conclusion of this thesis is that the brand can legally be used as an object of fiduciary collateral and this is already in practice. As for the things that need to be agreed on the brand fiduciary deed in general are the same as the fiduciary guarantee agreement in general and as for the obstacles to the implementation of brand guarantees as fiduciary guarantees so far are that the public and financial institutions do not know that the brand can be used as an object of fiduciary collateral. economy of brand rights and few services / institutions / accountants who have the ability to calculate the economic value of brand rights. Suggestion is that the government should increase the socialization of the importance of registration of brand rights so that they are aware and willing to register, so that the public interest in making brand rights as fiduciary guarantees is increasingly high for the progress of their business and the economy of the community."

"ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas tersebut seperti tidak ada gunanya selama perbuatan advokat memenuhi unsur-unsur pasal dalam suatu ketentuan pidana seperti obstruction of justice, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan penerapan hak imunitas advokat sebagai pelaku obstruction of justice, serta praktik penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah segala perbuatan yang dimaksudkan dengan mencegah, mengganggu, menghalangi, atau menggagalkan proses peradilan. Hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 Undang-Undang Advokat, akan tetapi dalam praktiknya advokat sebagai pelaku obstruction of justice tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terlepas dari hak imunitas yang dimilikinya. Serta penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat dari kasus Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof dan Fredrich Yunadi. 

---

ABSTRACT

Eradication of corruption in Indonesia still faces many obstacles, one of them is resistance from various parties in the form of obstruction of justice carried out by advocates. Advocates in carrying out their professional duties have the right to immunity, namely the right not to be prosecuted both in civil or criminal terms. However, in practice the right of immunity is useless as long as an advocate's actions fulfill the elements of the article in a criminal provision such as obstruction of justice, so that it creates legal uncertainty for advocates in carrying out their professional duties. This research is aimed at knowing and understanding forms of obstruction of justice in Indonesian laws and regulations, especially in eradicating criminal acts of corruption, regulation and the application of the rights of immunity of advocates as subject of obstruction of justice, as well as law enforcement practices against lawyers as subject of criminal acts of obstruction of justice in cases of corruption. In this study, the type of research used was normative juridical using a historical, legal and conceptual approach. The results of the study concluded that the form of obstruction of justice in the laws and regulations in Indonesia is all actions intended to prevent, interfere, obstruct, or frustrate the judicial process. The rights of the advocate's immunity are regulated in Article 14 to Article 16 of the Law on Advocates, but in practice advocates as subject of obstruction of justice can still be held accountable regardless of the right of immunity they have. And law enforcement for lawyers as obstruction of justice subject in cases of corruption has been committed in Indonesia, can be seen from the case of Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof and Fredrich Yunadi.

"

"Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Namun demikian, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Untuk itu alternatif lain untuk mendapatkan dana, yaitu melalui perusahaan pembiayaan. Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada debitor mengandung risiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mengingat benda/barang yang dijadikan jaminan pada perusahaan pembiayaan pada umumnya adalah benda bergerak, maka pembebanan jaminannya memakai Fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status obyek jaminan fidusia dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Perusahaan Pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan, serta kedudukan penerima fidusia (kreditor) apabila tidak dilakukannya pendaftaran jeminan fidusia. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder. Dalam undang-undang Jaminan Fidusia terdapat penegasan adanya sifat kebendaan yakni adanya asas droit de suite yang berarti bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang mengikuti obyek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, juga asas droit de preference, yang berarti kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat dan dalam pasal-pasalnya telah mengatur secara sistematis masalah proses lahir hingga hapusnya jaminan fidusia disamping itu, telah memberikan batasan tentang obyek jaminan fidusia itu sendiri, yang lebih luas daripada yang selama ini dikenal lewat yurisprudensi, yakni tidak hanya terbatas pada benda bergerak saja, melainkan mencakup benda tetap.

---

With the development of business activities today, the need for capital or funds for businesses is also increasing. Therefore, the means of providing funds needed by businesses or the community needs to be expanded. However, credit facilities from banks are very limited and not all business actors have access to financial assistance from banks. For that another alternative to get funds, namely through finance companies. Financing facilities provided by finance companies to debtors carry a high enough risk of the possibility of debtors unable to fulfill their obligations. Considering the objects/goods which are used as collateral for the finance company in general are movable objects, the imposition of the collateral uses Fiduciary. The purpose of this study is to determine the status of fiduciary security objects and forms of legal protection that can be provided to finance companies with fiduciary guarantees as material security, and the position of fiduciary recipients (creditors) if there is no fiduciary registration. Furthermore, in order to answer these problems, the writer uses the method of normative legal approach that can be interpreted as a library law research conducted based on secondary data. In the Fiduciary Security law there is an affirmation of the material nature that is the principle of droit de suite which means that fiduciary guarantees still follow objects that follow fiduciary objects in the hands of whoever the objects are, also the principle of droit de preference, which means the fiduciary creditor is domiciled as a creditor which takes precedence over other creditors. The Fiduciary Guarantee Law has provided legal certainty for the community and in its articles systematically regulates the issue of the birth process until the abolition of fiduciary guarantees, in addition, has provided limits on the object of fiduciary security itself, which is broader than has been known through jurisprudence, which is not only limited to moving objects, but includes fixed objects. "

"Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini, banyak kalangan masyarakat yang memiliki ide-ide kreatif dan prestasi yang melahirkan Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu dari beragam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Pemerintah dalam merumuskan pasal yang mengatur bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia patut didukung dan diapresiasi. Namun dalam prakteknya, belum banyak ditemui bahkan tidak ditemui jaminan fidusia dalam bentuk Hak Cipta. Hal tersebut terjadi karena belum terdapat ketentuan lebih lanjut dan jelas yang mengatur mengenai mekanisme Hak Cipta digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat Akta Jaminan Fidusia dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas Hak Cipta mengingat fidusia atas Hak Cipta adalah merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dan dalam hal ini Notaris memiliki peranan dan tanggung jawab atas pembuatan Akta Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

---

Along with the current development and technology, many people have creative ideas and achievements that invented Intellectual Property Rights. One of the various Intellectual Property Rights is Copyright which as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In Article 16 paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright stipulated that Copyright can be used as a fiduciary guarantee. The government in formulating articles that stipulate the copyrights can be used as fiduciary guarantees should be supported and appreciated. However, in practice, there have not been many people found that even fiduciary guarantees in the form of Copyright have not been found. This happened because there were no further and clear provisions related to the Fiduciary Guarantee mechanism over Copyright. This thesis discussed the issue of the role of notary as a public official who has the authority to make a Fiduciary Guarantee Deed in the making of fiduciary guarantee deeds over Copyright considering that fiduciary over Copyright is a relatively new thing in law industry. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Based on the results of the study, it can be concluded that Copyright can be used as a fiduciary guarantee and in this case the Notary has the role and responsibility for making the Fiduciary Guarantee Act on Copyright which is used as an object of fiduciary guarantee."

"Pranata hukum bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum pada para pihak. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan diberikan oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan. Timbul permasalahan hukum dalam implementasi ketentuan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tersebut di Pengadilan Negeri dan Niaga ketika dalam pelaksanaannya bersinggungan dengan implementasi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan).Dengan metode penulisan yuridis normatif, akan diuraikan ketentuan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan apakah implementasi ketentuan dari kepailitan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Benturan antara implementasi ketentuan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan implementasi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan terjadi, saat harta debitur yang dibebankan hak tanggungan tersebut termasuk dalam harta debitur yang dipailitkan atau harta pailit dan hak eksekusi kreditur berdasarkan hak tanggungan akan terpasung dengan adanya penangguhan berdasarkan putusan kepailitan selama 90 (sembilan puluh hari).Penangguhan eksekusi berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, ternyata tidak taat asas dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa setiap kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Adanya ketidaktaatan asas dari ketentuan kepailitan tersebut, mempengaruhi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan meruntuhkan sendi-sendi dari sistem hukum jaminan kebendaan secara keseluruhan. Dengan meletakkan pemahaman bahwa kepailitan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian utang tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum jaminan, dapat dilakukan sosialiasi berupa seminar-seminar, diskusi-diskusi dan lokakarya."

"ABSTRAKDi dunia Industri pembiayaan konsumen selalu ada perikatan dan perjanjian-perjanjian yang dibentuk untuk melindungi kepentingan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mana sepenuhnya merupakan ranah hukum privat atau hukum perdata. Jaminan Fidusia yang didasarkan dan diperuntukan untuk menjamin kepastian hukum atas jaminan benda pada kenyataannya merupakan suatu bentuk pilihan dan bukan wajib sifatnya dalam pembebanan dan pendaftarannya. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, Dan jika memang membebankan jaminan fidusia maka sudah pasti timbul kewajiban dari penerima jaminan fidusia untuk membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia yang besarnya biaya diatur didalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 serta merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), Namun pada kenyataannya kaidah hukum ini tidak dipahami dengan baik oleh pihak aparatur Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian dimana telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam dugaan tindak pidana pendaftaran jaminan fidusia sebagai delik korupsi dan delik pidana lainnya bagi perusahaan pembiayaan yang tidak membebankan dan mendaftarkan jaminan fidusia, yang justru pada akhirnya akan membuat ketidakpastian hukum, karenanya pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa-analisa yuridis normatif terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan tersebut dengan metoda pendekatan terhadap kasus dan yang terjadi pada perusahaan pembiayaan pada tahun 2011 hingga tahun 2013, sehingga pada akhirnya dapat menyimpulkan apakah penerapan hukum dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian telah sesuai dan pada akhirnya penulisakan dapat menguraikan saran-saran yang sebaiknya dilakukan bagi Pihak Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian.

---

ABSTRACTIn the world there is always the consumer finance industry engagement and agreements are established to protect the interests of the consumer finance company and which is entirely the domain of private law or civil law . Fiduciary based and is intended to ensure the legal certainty of the object is in fact a guarantee of a form of choice and not mandatory in nature and the imposition of a fiduciary pendaftarannya.Karena follow the agreement of the principal agreement , and if it imposes a fiduciary obligation arises then it is definitely a fiduciary of the recipient to pay a registration fee in the amount fiduciary regulated in Government Regulation No. jo .86 2000 Government Regulation No.38 of 2009 and is a non-tax revenues ( non-tax revenues ) , but in fact the rule of law is not well understood by the apparatus of the State Attorney and the Police have conducted a series of actions in which the investigation into alleged criminal acts fiduciary registration as corruption offenses and other criminal offenses for which the finance company does not charge and register the fiduciary , which will eventually make it legal uncertainty , therefore this study aims to conduct analyzes of the normative acts of the investigations conducted by the method approach to the case and that occurred at a finance company in 2011 to 2013 , which in turn can conclude whether the law enforcement investigation conducted by the Party and the State Attorney and the Police have corresponding author will eventually come outlines suggestions that should be done for the prosecution and the State Police ."

"Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasalahan baru dalam jaminan fidusia seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Hal tersebut telah mengesampingkan asas hukum lex specialis derogate legi generali. Kurangnya ketentuan pidana dalam UUJF menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang berhubungan dengan jaminan fidusia. Kebijakan hukum pidana dalam UUJF masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya mengenai penegakan dan pemberian kepastian hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan aspek-aspek hukum pidana dalam UUJF, kendala dalam praktek penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana yang akan datang. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aspek hukum pidana dalam UUJF penerapannya masih minim untuk dilakukan, pengesampingan asas hukum lex specialis derogate legi generali dapat diberlakukan dalam hal objek jaminan fidusia tidak didaftarkan, terdapat beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan jaminan fidusia yang tidak diatur didalam UUJF, dalam hal kebijakan hukum pidana, UUJF masuk kedalam ruang lingkup hukum keperdataan, penggunaan hukum pidana digunakan sebagai ultimum remidium sehingga pemberian sanksi pidana ditujukan untuk mendorong penyelesaian ekonomi terlebih dahulu dibanding pidana badan. Konsep keadilan restoratif melalui mediasi penal dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan.

---

Economic development in Indonesia encourage the emergence of new problems in fiduciary such as the emergence of new rights and new crimes in fiduciary. In several court decisions, the Judges prefers to use the provisions of Article 378 or Article 372 KUHP rather than Article 35 or Article 36 Fiduciary Act. This has ruled out the legal principle of lex specialis derogate legi generali. The lack of criminal provisions in Fiduciary Act results in ineffective law enforcement of criminal acts related to fiduciary. The criminal policy in Fiduciary Act still cannot fulfill the community needs, especially regarding of the law enforcement and legal certainty. This research is aimed at knowing and understanding the regulation and criminal aspects in Fiduciary Act, the obstacles of law enforcement and criminal policies in the upcoming laws. In this study, the type of research used was Normative Juridical using historical, legal, conceptual and case approaches. The results of the study concluded that the existence of criminal law aspects in the form of special criminal provisions in Fiduciary, whose application is still minimal, the legal principle of lex specialis derogate legi generali can be applied in Article 35 and Article 36 Fiduciary Act in terms of the fiduciary object was not registered, there are several criminal acts related to fiduciary that are not regulated in Fiduciary Act. In terms of criminal policy, The Fiduciary Act was included in the scope of civil law, criminal law used as ultimum remidium so that criminal sanctions are intended to encourage economic settlement first. The concept of restorative justice through penal mediation can be used as an alternative dispute resolution."