Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai aspek kepastian hukum perpajakan mengenai Dasar Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi BUMN Masuk Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008 (PMK 255). Dalam PMK tersebut, Dasar Perhitungan Angsuran PPh 25 bagi BUMN didasarkan atas RKAP, sementara untuk Perusahaan Masuk Bursa didasarkan atas Laporan Keuangan. Lantas, bagaimana pengaturan bagi BUMN yang telah Masuk Bursa Menggunakan RKAP atau Laporan Keuangan kah mereka? Berdasarkan permasalahan tersebut salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah apakah Perhitungan Ansguran PPh 25 bagi BUMN Masuk Bursa sudah memenuhi aspek kepastian hukum Perpajakan? Selain itu, ditengah permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengeluarkan Surat Edaran tentang Penegasan penggunaan Laporan Keunagan sebagai Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi BUMN Masuk Bursa. Namun apakah langkah tersebut sudah tepat? Dari hasil analisis yang dilakukan, adanya tumpeng tindih pengaturan tersebut tentunya tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Perpajakan yang menghendaki bahwa salah satu parameter untuk mengukur apakah telah tercapai kepastian hukum ialah apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selain itu, penyelesaian permasalahan dengan menggunakan Surat Edaran tentang Penegasan bukanlah merupakan langkah tepat. Hal ini disebabkan Surat Edaran Tentang Penegasan merupakan Produk Hukum Peraturan Kebijakan yang hanya mempunyai daya ikat kedalam yakni terhadap pihak Internal Direktorat Jenderal Pajak.

---

This paper will discuss about certainty aspect in Basic Calculation of Installments on Income Tax Article 25 (PPh 25) for Public State-Owned Enterprise as regulated by Ministry of Finance Regulation Number 255/PMK.03/2008 (PMK 255). In this Ministry of Finance Regulation, Basic Calculation of Installment Income Tax Article 25 for State-Owned Enterprise is regulated based on RKAP. Whereas, Basic Calculation of Installment Income Tax Article 25 for Public Company is regulated based on financial statements. So, the problem is How about the regulation for Public State-Owned Company Based on RKAP or Financial Report? Based on this problem, the one of the interest aspect to discuss is Does the calculation of PPh 25 has fulfilled the legal certainty aspect Moreover, when the dispute is occur, Directorate General of Taxes released a circular letter concerning the affirmation of financial statements using for Basic Calculation of Installments on Income Tax Article 25 (PPh 25) for Public State Owned Enterprise. But, does the action is correct From the analysis result, the overlapping arrangement is not accordance with the Tax Law Certainty Aspect which requires that the parameter to measure whether legal certainty has been achieved is if the words and sentences of the law are arranged clearly and can`t causes different interpretations. In addition, solving the problems with released Circular Letter of Affirmation is not the right action. This is due to Circular Regarding Affirmation is only has an internal binding force, namely to Internal Directorate General of Taxes."

"Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero) Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk menganalisis implikasi permasalahan kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Mengacu pada konsep kepastian hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC belum memenuhi kepastian hukum. Implikasi permasalahan tersebut bagi PT ABC, di antaranya terjadinya lebih bayar PPh Badan tahun pajak 2013; terganggunya cash flow perusahaan; sulitnya memprediksi cash flow perusahaan, serta ancaman sanksi Pasal 14 UU KUP.

---

Different treatment for installment tax base between SOE Taxpayers and Go Public Taxpayers also the uncertain treatment for installment tax rate potentially raise the legal certainty issue of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC (Persero) Tbk as a Go Public-SOE Taxpayer. Therefore, the purposes of this research are to analyse the legal certainty aspect of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC as well as to analyse the implications of legal certainty issue of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC. This research is conducted by a quantitative approach with in-dept interview and literature study as data collection techniques. According to the legal certainty concept, the results of this research show that the Article 25 Income Tax treatment for PT ABC as a go public-SOE Taxpayer has not yet reflected the legal certainty aspect. This issue leads to several implications to PT ABC such as the over-payment of Corporate Income Tax in 2013 fiscal year; disruption to corporate’s cash flow; difficulty to predict corporate’s cash flow; and threat to administrative penalty."

"Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan dan membayar utang pajaknya, dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak self assessment. Maka dari itu, lahirlah program pengampunan pajak 2016 dengan bentuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi Wajib Pajak yang melaporkan harta yang belum dibayar pajaknya. Atas keringanan yang diberikan tersebut, sudah seyogianya pemerintah mengatur pelaksanaan pengampunan pajak dengan benar hingga pengaturan atas penyelesaian sengketa terkait yang timbul. Skripsi ini membahas pengaturan upaya hukum sengketa. Tax Amnesty di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana, ditinjau dari pemenuhan asas kepastian hukum.Penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. Permasalahan berupa tidak terciptanya kepastian hukum karena pengaturan upaya hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang secara hierarki peraturan berada dibawah Undang-Undang, mengatur berlainan. Ketidaksinkronan pengaturan menimbulkan dualisme hukum terhadap Wajib Pajak selaku pihak yang mengajukan upaya hukum. Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, segala sengketa terkait Tax Amnesty diselesaikan melalui upaya gugatan ke Pengadilan Pajak, sedangkan ketentuan tambahan dalam Peraturan Menteri Keuangan, atas sengketa SKPKB yang terbit dalam hal pelaksanaan pengampunan pajak, diselesaikan melalui upaya hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni keberatan, kemudian banding, atau permohonan pembatalan/pengurangan atas Surat Ketetapan Pajak, disamping upaya gugatan langsung.  Maka dari itu, penulis menyarankan adanya penyempunaan pengaturan berupa revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) khususnya pada bagian pengaturan upaya hukum.

---

There are a lot of taxpayers who are not compliant to report and pay their tax arrears with the applied tax collection system called self-assessment. Consequently, a tax amnesty program was made in 2016 in a form of the elimination of tax payable-it is not subject to administrative and criminal sanctions for taxpayers who report assets which taxes have not been paid. With the remission given, it is in the government`s part to control things from the implementation of tax amnesty properly to the arrangements for resolving related arising disputes. This research paper discusses the regulation of legal efforts regarding disputes related to the Tax Amnesty in Indonesia which is stated in the Tax Amnesty Law and the Minister of Finance Regulation as the implementing regulation in terms of fulfilling the principle of legal certainty.

This research uses juridical-normative method with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, including interviews with related sources. The problem in the form of not creating legal certainty is because the regulation of legal efforts in the Minister of Finance Regulation, which is in the hierarchy of regulations under the Law, regulates differently. Irregularities in the regulation have led to legal dualism of taxpayers as those who submit legal remedies. In the Tax Amnesty Law, all disputes related to Tax Amnesty are resolved through a lawsuit to the Tax Court, while additional provisions in the Minister of Finance Regulation regarding Notice of Tax Underpayment Assessment disputes issued in the case of tax amnesty implementation are settled through legal remedies as in the Law on General Provisions Act and Tax Procedures, namely objections, then appeals, or cancellation/reduction requests for Notice of Tax Assessment, in addition to direct claims. Therefore, author suggests that there should be a refinement regarding regulations in the form of revisions to Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, especially in the regulation of legal efforts."

"Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dariberbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga September 2018, Bank Indonesia telah mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik meningkat empat kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu mencapai mencapai Rp. 31,6 triliun. Selain itu, sebanyak 38 perusahaan pun telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembayarandalam bentuk Financial Technology, salah satunya adalah Link Aja. Namun, dibalik ketatnya persaingan antar penyelenggara system pembayaran berbasis Financial Technology, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan dan menetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 Tentang Penggunaan Link Aja Sebagai Alat Pembayaran Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menghimbau seluruh transaksi non payroll dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja. Hal tersebut berpotensi memicupersaingan bisnis berbasis Financial Technology di Indonesia menjadi tidak sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan surat edaran Menteri serta kekuatan mengikat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dampak ditetapkannya Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 3/MBU/08/2019 bila dikaitkan dengan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.The development technology in the world has been increasing every day, making technology in the leading position in various aspects of everyday life. One of them is in the economic field, which is Financial Technology which aims to make society easier and more efficient in accessing financial products, facilitate financial transactions and increase financial literacy. In Indonesia, the development of Financial Technology-based payment instruments cannot be separated from various activities and is one of the most interest payment for thepublic. Proven until September 2018, Bank Indonesia has recorded the volume and value of electronic money transactions quadrupled compared to the same period in 2017, reaching Rp. 31.6 trillion. In addition, as many as 38 companies have been registered and have obtained licenses from Bank Indonesia which conduct business activities in the field of payment in the form of Financial Technology, one of them is Link Aja. However, behind the intense competitionbetween Financial Technology-based payment system providers, the Minister of State-Owned Enterprises issued and stipulated on August 1, 2019, Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 Regarding the Use of Link Aja as a Payment Tool In a State-Owned Enterprise environment that calls on all non-payroll transactions to be carried out through and using Link Aja, except for the transactions that can not be done through and using Link Aja. Thismake a potential trigger competition for Financial Technology-based businesses in Indonesia to become unhealthy. This thesis will discuss the position of the Minister's circular letter and binding power in Indonesian Law, and the impact of the stipulation of Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 associated with dominant position in Law Number 5 Year 1999."

"Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law."

"Tesis ini membahas mengenai hak Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan yang diterbitkan DJP sesuai dengan Pasal 25 KUP. Tetapi ayat (7) UU KUP 16/2000 mengatakan, keberatan tidak menghentikan proses penagihan. Persoalan timbul ketika sedang dalam proses keberatan, kemudian ditagih secara paksa, barang-barang milik WP disita, pemblokiran rekening bank milik WP, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan dan pelelangan atas barang yang telah disita sebelumnya, ternyata kemudian dalam proses keberatan atau banding WP dinyatakan benar. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal ini telah sesuai dengan asas keadilan dan telah memberikan asas kepastian hukum bagi WP. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitan eksplanatoris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 25 ayat (7) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi WP.

---

This thesis discusses the right of Taxpayers (WP) to object to an assessment issued by the DJP in accordance with Article 25 KUP. But paragraph (7) of the Act KUP 16/2000 says, mind does not stop the billing process. Problems arise when the object is in the process, then billed by force, belongings confiscated, blocking of bank accounts, abroad prevention, hostage taking and auctions for goods that have been seized earlier, was then in the process of objection or appeal is substantiated Taxpayer. Because of this background, the subject matter of this thesis is whether this article in accordance with the principles of equality and the certainty has given hope to WP. The issues discussed by using the typology of explanatory research, using research literature and supplemented with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 25 paragraph (7) of Law no. 16 Year 2000 on General Provisions and Tax Procedures (KUP) does not reflect the principles of equality and the principle of certainty for WP."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya terkait status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Lahirnya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur mengenai holding BUMN menimbulkan permasalahan baru dengan menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Skripsi ini mengkaji secara normatif mengenai perbedaan pemahaman mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal BUMN dan dampak dari daya ikat PP Nomor 72 Tahun 2016 terhadap perkembangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan berbeda, dapat berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan holding BUMN di Indonesia. Sehingga perlu untuk melakukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya mengenai status hukum kekayaan BUMN.

---

This thesis discusses about the political development of public finance law regarding legal status of separated states property in paid up capital of state owned enterprises SOE based on Government Regulation Number 72 Year 2016 about Amendment of Government Regulation Number 44 Year 2005 about Procedures for the Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies. Various Indonesian legal products, ranging from constitution, law, verdict, and doctrine state different understandings in the definition and scope of public finance, especially regarding legal status of separated states property in SOE. With GR Number 72 Year 2016 that regulates about holding of SOE, comes new misunderstanding by stating that separated states property in SOE will transform into SOEs property.

This thesis attempts to do normative research about the differences in understanding legal status of separated states property in SOE and the impact of implementation of GR Number 72 Year 2016 for the development of Indonesian SOE. The result of this research shows that there is diversity in defining definition and scope of public finance in Indonesia that can cause legal uncertainty. The different regulation as stated in GR Number 72 Year 2016 and many other regulations may imply in hampered execution of holding of SOE. So it is urgently needed to synchronize related law in public finance sector, especially about legal status of SOEs property."

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."

"[ABSTRAKSelama ini para importir hanya melaporkan kewajiban pajak seharga cetakkopi film sebagai Nilai Pabean. Pada saat DBC melakukan audit terhadapbeberapa perusahaan importir film, ditemukan bahwa importir tersebut memilikiutang pajak terhadap royalti atas pembayaran ke luar negeri kepada produsen filmdi luar negeri. Utang pajak tersebut timbul karena terdapat perbedaan persepsimengenai pengenaan pajak terhadap royalti yang dibayarkan oleh importir filmkepada produsen film di luar negeri. Permasalahan yang dibahas dalam tesis iniadalah apa yang menjadi latar belakang dibuatnya Peraturan Menteri KeuanganNomor 102/PMK.011/2011 mengenai pajak film cerita impor dan bagaimanapengenaan pajak pertambahan nilai film cerita impor sebelum dan sesudahberlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011. Penelitianini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptifanalitis, data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan primer,bahan sekunder dan bahan tertier. Pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan dan wawancara, analisis data secara kualitatif. Latar belakangdikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai pengenaan pajak terhadaproyalti yang dibayarkan oleh para importir film kepada produsen film di luarnegeri. Pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 75/PMK.03/2010, yaitu penggunaan nilai lain sebagai dasarpengenaan pajak untuk penyerahan film cerita adalah dari perkiraan hasil rata-rataper judul film. Pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 102/PMK.011/2011 adalah berdasarkan nilai lain sebagai dasarpengenaan pajak yaitu sebesar Rp12.000.000 per copy Film Cerita Impor baikatas impor Film Cerita maupun Atas penyerahan Film Cerita Impor oleh Importirkepada Pengusaha Bioskop.

---

ABSTRACTDuring this time the importer only report tax obligations for print copies ofthe film as the value of the customs. At the time of DBC audit against some movieimporter company, found that the importers have tax debts against royalties overpayments abroad to foreign film producers. The tax debt arises because there is adifference of perception about the imposition of taxes against the royalties paid by theimporter of the film to the producers of the film abroad. The problems discussed inthis thesis is what becomes the background of establishing the regulation of theMinister of finance Number 102/FMD. 011/2011 tax story film import and how theimposition of value added tax of imported films before and after the enactment of theregulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011. This research usesresearch methods with normative descriptive research analytical properties, the dataused are secondary data composed of primary materials, secondary materials andmaterials tertier. Data collection is done with the study of librarianship andinterviews, qualitative data analysis. Background the issue of regulation of theMinister of finance Number 102/FMD. 011/2011 due to a difference of perceptionabout the imposition of taxes against the royalties paid by the importer of the film tothe producers of the film abroad. The imposition of value added tax based on theregulation of the Minister of finance Number 75/FMD. 03/2010, namely the use ofother values as the basis for the imposition of the tax for the delivery of the film'sstory is the estimated average yield per movie title. The imposition of value added taxbased on the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 wasbased on other values as the basis for the imposition of taxes that is amounting to Rp12,000,000 per copy Import feature Film good Movie imports Top Stories as well asOver the submission of Films Imported by the importer to entrepreneurs of cinema, During this time the importer only report tax obligations for print copies ofthe film as the value of the customs. At the time of DBC audit against some movieimporter company, found that the importers have tax debts against royalties overpayments abroad to foreign film producers. The tax debt arises because there is adifference of perception about the imposition of taxes against the royalties paid by theimporter of the film to the producers of the film abroad. The problems discussed inthis thesis is what becomes the background of establishing the regulation of theMinister of finance Number 102/FMD. 011/2011 tax story film import and how theimposition of value added tax of imported films before and after the enactment of theregulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011. This research usesresearch methods with normative descriptive research analytical properties, the dataused are secondary data composed of primary materials, secondary materials andmaterials tertier. Data collection is done with the study of librarianship andinterviews, qualitative data analysis. Background the issue of regulation of theMinister of finance Number 102/FMD. 011/2011 due to a difference of perceptionabout the imposition of taxes against the royalties paid by the importer of the film tothe producers of the film abroad. The imposition of value added tax based on theregulation of the Minister of finance Number 75/FMD. 03/2010, namely the use ofother values as the basis for the imposition of the tax for the delivery of the film'sstory is the estimated average yield per movie title. The imposition of value added taxbased on the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 wasbased on other values as the basis for the imposition of taxes that is amounting to Rp12,000,000 per copy Import feature Film good Movie imports Top Stories as well asOver the submission of Films Imported by the importer to entrepreneurs of cinema]"

"ABSTRAKKetentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturanpengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenanguntuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatanusaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diaturdalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 JunctoNomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BadanUsaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk suratkeputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidanadan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangatberpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yangmencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturanpengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannyadan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACTProvisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject tothe rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted itsfreedom and authority to make its own procurement procedures of business activities dependon the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-OwnedEnterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises NumberPER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures OfProcurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient,effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement asformed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has therisks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the faircompetition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice AndUnfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurementcan affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit orientedstate-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementationand make inefficient and effective procurement."