Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenumpang penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan angkutan udara, namun seorang penumpang penyandang disabilitas bernama Dwi Ariyani diturunkan dari maskapai Etihad Airways akibat tidak bersama pendamping selama penerbangan. Permasalahan yang timbul adalah apakah ada peraturan terkait kewajiban pendampng bagi penumpang disabilitas pada penyelenggaraan angkutan udara baik nasional maupun Internasional, bagaimana perbandingan pada 4 maskapai penerbangan terkait syarat pengangkutan keajiban pendamping bagi penumpang disabilitas, dan apakah putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel sudah tepat. Hasil penelitian saya adalah peraturan yang mengatur kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 61 Tahun 2015, sedangkan standar acuan internanasional terdapat dalam dokumen 9984 yang dikeluarkan International Civil Aviation Organization dan dalam resolusi 700 yang dikeluarkan International Air Transport Association. Pada perbandingan syarat pengangkutan 4 maskapai penerbangan menyatakan bahwa maskapai Etihad Airways tidak menyebutkan ketentuan kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas. Perihal putusan pengadilan, penulis sependapat dengan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak lengkap dalam pertimbangannya yang mana Majelis Hakim tidak mempertibangkan tandar acuan pada IATA dan Majelis Hakim tdiak mempertimbangkan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTPassengers with disabilities should get the rights as they should in the operation of air transportation, but a passenger with a disability named Dwi Ariyani was dropped from Etihad Airways as a result of not being with a companion during the flight. The problem that arises is whether there are regulations related to the obligation of supporting disability passengers on the implementation of air transport both nationally and internationally, how is the comparison of the 4 airlines related to the terms of transportation of the companion obligation for disability passengers, and whether the decision Number 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel is right. The results of my research are that regulations governing companion obligations for persons with disabilities are included in Minister of Transportation Regulation PM 61 of 2015, while international reference standards are contained in document 9984 issued by the International Civil Aviation Organization and in resolution 700 issued by the International Air Transport Association. On the comparison of the terms of transport, 4 airlines stated that Etihad Airways did not mention the conditions for companion obligations for passengers with disabilities. Regarding the court's decision, the author agrees with the Panel of Judges, but the Panel of Judges is incomplete in its consideration where the Panel of Judges does not consider the reference standard on IATA and the Panel of Judges does not consider consumer rights stipulated in the Consumer Protection Act."

"Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana permasalahan terkait barang bawaan penumpang baik itu bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia, apakah maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin milik Leo Mualdy Christoffel, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan Qatar Airways dalam kasus Qatar Airways v Leo Mualdy Christoffel. Bentuk penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan ialah terjadinya kehilangan terhadap barang bawaan penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan yang dilakukan oleh Qatar Airways yang telah lalai dalam menerapkan pelayanan jasa serta standar mutu yang sangat merugikan konsumen. Qatar Airways sebagai pelaku usaha penerbangan harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Penulis memiliki beberapa saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kementerian Perhubungan harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran karena hal tersebut merugikan konsumen penerbangan di Indonesia, perlunya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan, serta maskapai Qatar Airways harus meningkatkan sistem keamanan dalam kabin pesawat dengan penyediaan alat pengamanan dalam kabin serta pihak maskapai harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan pencurian.

---

The problem explained within this thesis is about the carriages carried by passengers of airline companies whether it 39 s listed baggage or cabin baggage experienced by indonesian users of international airline service, whether Qatar Airways capable of the liability caused by the loss of baggage belonging to Leo Mualdy Christoffel that was stored on the cabin, and how the liability is enforced. The Writing form for this thesis is normative juridical, by analyzing Literatures and ready documents. The research points out the problem that is often experienced with passenger 39 s baggage is the loss of carriages whether it 39 s listed or not cabin. Qatar Airways airline service may give responsibility for losses suffered by consumers due to the action taken by Qatar Airways which has been negligent in applying the standard of service and quality that is very detrimental to consumers. Qatar Airways as flight business operators should be responsible for conducting compensation for losses suffered by consumers under the Consumer Protection Law and the Law on Aviation. The author has suggestions related to problems in this thesis which is for the Ministry of Transportation must take stern action against any violation because it is detrimental to consumers low in Indonesia, the need for legal protection against air passengers as consumers feel the rights of its impaired, Qatar Airways must improve security systems within the aircraft cabin with the provision of security equipment in the cabin and the airline should minimize those who commit theft."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen selakupengguna jasa angkutan udara dalam hal tidak terangkutnya ke dalam suatupenerbangan terkait kapasitas pesawat udara. Fokus penelitian ini adalahmengetahui apakah suatu keadaan tidak terangkutnya penumpang karena kapasitaspesawat udara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkanKUH Perdata, UUPK, dan peraturan mengenai pengangkutan udara. Serta untukmengetahui apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan No.42/PDT.G/2012/Pn.Jkt.Pst. sudah tepat. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah yuridis-normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis dalampenulisan ini dilakukan dengan dasar hukum KUH Perdata, Undang-Undang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 1 Tahun 2009tentang Penerbangan, dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengangkutan udara.

---

ABSTRACTThis study discusses protection for passanger as a consumer in case of deniedboarding passanger. The focus of this study was to determine whether deniedboarding passanger is a form of tort based on Indonesian Civil Code, ConsumerProtection Law, and Aviation Regulations. This study also determine if the judge?sruling is right seen from the legislation and the theories of law. The method of thiswriting was normative juridicial research with secondary data such as researchliterature as a source of data. The analyzed was performed with the legal basis ofIndonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, LawNumber 1 of 2009 on Aviation, and another Aviation regulations such as Ministerof Transportation regulations."

"Banyak perdebatan apabila dokter melakukan kesalahan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktik medis yang diajukan masyarakat pada profesi dokter. Kondisi demikian dipicu oleh makin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat atas hak perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Cara dokter dalam menangani seorang pasien adalah antara kemungkinan dan ketidakpastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini adalah pengaturan malpraktik medis di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Terkait perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat studi kasus : putusan pengadilan negeri Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Majelis Hakim tidak memberikan perlindungan hukum bagi dokter tersebut.

---

There are so many debate when doctors make mistakes. This is demonstrated by the many complaints of medical malpractice cases filed society in the medical profession. Such conditions triggered by the increasing level of education and public awareness of the right to health care and the right of self determination. How doctors treat patients is between probable and uncertainty because the human body is complex and cannot be fully understood. Departing from these problems, this thesis discusses the legal protection for doctors in case of allergy drugs by analyzing the Bekasi District Court 39 s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. This research is a qualitative study with normative juridical form. Results of this research is the regulation of medical malpractice in Indonesia stipulated in the Penal Code, Civil Code, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2009 on Health, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2014 on Health Workers, as well as derivative legislation, namely the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 269 MENKES PER III 2008 on the Medical Records and Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 2052 MENKES PER X 2011 on Permit Practice and Implementation of Medical Practice. Related to Legal Protection For Doctors In Case Of Drug Allergy Case Study Bekasi District Courts rsquo s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. Judges do not provide legal protection for the doctor. "

"ABSTRAKNasabah Penyimpan, baik atas nama perorangan maupun badan hukum mempercayakan dana mereka di Bank, namun masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek Bank yang merugikan Nasabah Penyimpan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank. Nasabah Penyimpan dilindungi oleh berbagai ketentuan perundangan, baik yang memberikan perlindungan secara langsung maupun tidak langsung. Nasabah Penyimpan yang mengalami kerugian akibat tindakan bank yang menyimpang, dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di bank, salah satu contoh kasus terkait dengan upaya hukum nasabah penyimpan untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di Bank adalah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 15 Maret 2012 dimana Nasabah Penyimpan melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap bank.

---

ABSTRACTDepositor , either on behalf of individuals and legal entities entrust their funds in the bank , but still deviations in practice harmful Bank Depositors , which in turn will reduce the level of public confidence in the Bank . Depositors are protected by various provisions of the legislation , which provides protection both directly and indirectly . Depositors who suffered losses due to the actions that deviate banks , can bring a legal action to recover the funds in the bank , one example of a case related to legal efforts to get back depositors funds stored in the Bank is contained in Jakarta District Court Decision South 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel number dated March 15, 2012 where the Depositor remedies through a civil lawsuit is a lawsuit against the bank of Unlawful acts."

"Sarana transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalah perihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kelalaian konsumen yang seringkali hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai konsumen juga meningkatan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang membuat konsumen dirugikan. Pelaku usaha penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

---

Transportation holds an important role in society for connecting the region in a country, especially in Indonesia. Along with the increasing number of air transportation services comsumption, some problem related with the security, safety and comfort for the passangers emerging as well. These issues occur since the flight company unconcern with their services quality. Hence, there are some risk in using air transportation for the cunsumers. In the other hand, the consumer neligence towards the regulation also the sourse of increasing risks. The lack of information about the corporate responsibility regarding reimbursement for lost passenger luggage harms the consumers. Supposedly, based on the consumer protection law and legislation, the flight company must be responsible for any consumers’ losses."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien dari persepektif hukum perdata serta penyelesaian masalah kesehatan antara dokter dan pasien dari segi perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta metode analisis kualitatif. Hasil dari penulisan ini yang dikaitkan dengan Putusan-Putusan di Indonesia bahwa dokter melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pasien membutuhkan perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dokter memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pasien yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

---

This research paper consist about the relation between doctor and patient based on Indonesian law, legal protection for patient based on civil law and problem solving between doctor and patient based on civil law. This research is using the Juridistic Normative method which is the literature study. The result of this research are related with a several Indonesian Jurisprudence that doctors violate on the Article 1365 Code on Civil Law that is a tort law. Thus, patients need legal protection from the perspective of Civil Law as regulated in the Article 19 Paragraph (1) of the Law on Consumer Protection, and doctors provide legal accountability to patients as regulated in Article 50 and 51 of the Law on Medical Practice. "

"Banyaknya pertumbuhan bank-bank syariah hampir di seluruh dunia merupakan akibat dari berkembangnya konsep perekonomian islam dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah. Di Indonesia sendiri eksistensi bank syariah semakin pesat dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah ini sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara kredit atau istilah perbankan syariah disebut juga dengan pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan take over dengan menggunakan prinsip syariah.Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analistis, dan jenis data yang digunakan data sekunder. Sebelum masuk dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan tentang Bank Syariah, hawalah, al-qardh, murabahah, dan pembiayaan take over. Kemudian penelitian ini akan menunjukkan pembiayaan take over pada bank syariah dan menjelaskan bagaimana Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan take over ini. Penelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3066/PDT.G/2009/PA.BDG mengenai pembiayaan take over pada Bank MSI dan penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Bandung.

---

The growing number of Sharia banks all over the world as a result of the development of the concepts of Islamic economy and the increasing demand of Sharia banking services. In Indonesia, the existence of Sharia banks is rapidly growth along with the enactment of Law No. 10 of 1998 concerning banking which refine Law No. 7 of 1992. In conducting its business, Sharia banks is like the conventional banks, which as a financial intermediary performing activities to raise funds from the public and distribute it back to the community in the form of loan or in the term of banking industry called financing. One of financing form offered by Sharia banks is financing the takeover according to Islamic principles.In this Thesis in writer adopt a juridical normative and descriptive analist method or research and relies on secondary data sources. It starts with an overview of the Sharia Bank, hawalah, al-qardh, murabahah, and takeover financing. This research will explain form of take over financing of Sharia banks and how the dispute resolution in the event of default on the financing of this takeover. Research conducted on the decision by judge religion number 3066/pdt.g/2009/PA.Bdg regarding the takeover financing at the MSI bank and dispute resolution in Islamic Court Bandung."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah penyimpan dana yang berlaku di perbankan Indonesia dan penerapan prinsip perlindungan nasabah penyimpan dana terkait kasus antara PT Bank A Cabang Biak dengan Tn X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia perlindungan nasabah penyimpan dana dilakukan melalui 2 cara yaitu secara implisit dan secara eksplisit. Peraturan - peraturan yang memberikan perlindungan secara implisit antara lain terdapat dalam Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 khususnya pasal 29 37 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang No 21 Tahun 2001 tentang OJK KUHPerdata pasal 1365 1367 1236 dan 1239 dan Peraturan peraturan Bank Indonesia terkait Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menjamin simpanan nasabah jika bank mengalami kegagalan.Terkait dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini disimpulkan bahwa PT Bank A Cabang Biak melanggar tidak menerapkan prinsip kehati hatian dalam melaksanakan transaksi yang diperintahkan nasabahnya Tn X sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 29 Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 PT Bank A Cabang Biak juga melanggar beberapa hak konsumen yang diatur dalam dalam pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu terjadinya kasus tersebut juga menunjukkan bahwa kontrol internal di PT Bank A Cabang Biak pada waktu itu masih kurang efektif.

---

This thesis is about the arrangements of depositors protection that apply in the Indonesian banking and the implementation of the depositors protection principle related to the case between PT Bank A Biak Branch and Mr X. This study uses a normative legal research method which is by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms.This research concludes that protection of depositors in the Indonesian banking system is done by two ways implicitly and explicitly Some regulations that provide implicit protection are Law Number 7 of 1992 on Banking as amanded by Law Number 10 of 1998 article 29 37 in particular Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority Indonesian Civil Code article 1365 1367 1236 and 1239 and other related Bank Indonesia Regulations Meanwhile explicit protection is protection by the establishment of Indonesia Deposit Insurance Corporation which will guarantee customer deposits if a bank fails.Regarding to the case discussed in this research it can be concluded that PT Bank A Biak branch violated did not apply precautionary principles while executing transaction demanded by its customer Mr X which means that the bank did not comply to article 2 and 29 of Law Number 7 of 1992 on Banking as amanded by Law Number 10 of 1998 PT Bank A Biak branch also violated several consumer rights which is regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in particular article 4. The case also shows that the internal control of PT Bank A Biak Branch at that time was less effective."

"Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menggunakan sistem kredit pajak dengan sarana Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dibayarkan oleh pembeli tersebut, menggunakan Faktur Pajak sebagai dasar untuk mengkreditkan pajaknya sebagai Pajak Masukan. Faktur Pajak yang dibuat harus memenuhi syarat formal dan material. Faktur Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi Faktur Pajak yang cacat dan tidak dapat dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang menempatkan tanggung jawab berada di tangan penjual. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 426/B/PK/PJK/2010, majelis hakim memutuskan bahwa PT. Naga Mulia Putra Perkasa sebagai pembeli diwajibkan untuk membayar pajak serta denda atas Pajak Masukan yang terindikasi fiktif. Apakah Faktur Pajak yang terindikasi fiktif tersebut dapat dikreditkan dan apakah pembeli tersebut bertanggungjawab atas hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut oleh pembeli adalah Faktur Pajak yang sah karena memenuhi ketentuan formal dan material dalam Faktur Pajak serta pembeli tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pembeli disarankan untuk menyimpan Faktur Pajak yang asli, bukti pembayaran yang lengkap serta dokumen pendukung terhadap transaksi yang dilakukan dengan penjual serta majelis hakim harusnya memeriksa penjual terlebih dahulu dan memberikan sanksi serta hukuman yang tegas terhadap penjual yang terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah atau fiktif.

---

Indonesian value added tax uses tax credit system with tax invoice. Tax invoice is a proof of the tax levy for the delivery of taxable goods or taxable services. Obligation to make tax invoice is a circle link in a series of value added tax liability. Taxes paid by the buyer, use as the basis for tax invoices as input tax credit. Tax invoice must meet the formal and material requirements. Tax invoices that do not qualify will be defective and can not be credited. Value added tax is an indirect tax which places responsibility in the hands of the seller. In the case of the Supreme Court Decicison Number 426/B/PK/PJK/2010, the judges ruled that PT. Naga Mulia Putra Perkasa as buyers are required to pay taxes and penalties on the tax due fictitious input tax invoices. Is Tax Invoice which indicated fictitious can be credited and whether the buyer is responsible. This study is using normative study with explanatory typology. Results of this research indicate that the creditable input tax by the purchaser is a legitimate tax invoices because the formal and material requirements is fulfilled and the buyer can not held accountable for it. Buyers are advised to keep the original tax invoices, reciepts and supporting documents to complete transactions with the seller and the seller’s judged should be checked in advance and provide strict sanctions and penalties against sellers who proved invaled tax invoices issued or fictitious."