Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis proses ekualisasi PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT. JSO. Metode analisis didasarkan pada hasil observasi langsung selama pelaksanaan program magang. Hasil analisis atas ekualisasi PPN Keluaran di PT. JSO ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab selisih nominal pengakuan penjualan antara yang tercatatat di General Ledger (GL) PT. JSO dengan nominal yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN yaitu perbedaan metode pengakuan penjualan antara PT. JSO dengan DJP, adanya tanggal cutoff didalam siklus akuntansi bulanan PT. JSO, adanya permintaan penggunaan packing khusus oleh salah satu pelanggan PT. JSO, adanya shipping variant, adanya pengiriman atas produk-produk sampel, dan perbedaan kurs yang digunakan antara PT. JSO dengan DJP.

---

This internship report discusses about analysis of VAT Out (PPN Keluaran) Equalization process implemented in PT. JSO. Analysis method was based on the observation during the period of internship program. The analysis shows that the difference of sales recognition amount recorded in PT. JSOs General Ledger (GL) and the one listed in the periodic tax return (SPT Masa PPN) is caused by sales recognition method used by PT. JSO and Direktorat Jenderal Pajak, cutoff period implemented in PT. JSOs monthly accounting cycle, customer request of special packing for the product shipment, shipping variant, sample products sent to customer, and the exchange rate base difference between PT. JSO and Direktorat Jenderal Pajak."

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"Laporan ini bertujuan untuk mengungkapkan prosedur audit terhadap akun penjualan dan PPN Keluaran pada PT A. Pembahasan diawali dengan pemahaman siklus penjualan yang terdapat di PT A. Setelah melakukan test of controls, substantive test of transactions, analytical procedures dan test of detail balances terhadap akun Penjualan dan PPN Keluaran pada PT A, dapat disimpulkan bahwa akun Penjualan dan PPN Keluaran pada PT A telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

This report describes the audit procedures of sales and VAT-Out account on PT A. The discussion starts with understanding the cycle of sales in PT A. After doing test of controls, substantive test of transactions, analytical procedures, and test of details balances to sales and VAT-Out account, the audit result shows that sales and VAT-Out of PT A has been fairly stated and free from material misstatement."

"Karya Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang dilakukannya proses pemeriksaan dengan metode ekualisasi pada suatu perusahaan. Proses ekualisasi dilakukan oleh konsultan pajak untuk menggali potensi pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Penulis berfokus kepada Pajak Penghasilan Pasal 15 terkait pengangkutan. Proses ekualisasi dilakukan dengan menandingkan angka antara SPT dengan buku besar. Hasil pemeriksaan oleh konsultan digunakan mengetahui faktor yang menyebabkan selisih antara SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan laporan keuangan. Melalui proses analisis, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan selisih perhitungan antara SPT dengan laporan keuangan adalah adanya selisih kurs antara DPP yang tercatat dalam buku besar dengan yang dilaporkan, kesalahan dalam melakukan penjurnalan, dan potensi tidak lapor oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perusahaan melakukukan penjurnalan dengan sebaik mungkin dan lebih patuh dalam peraturan akuntansi dan perpajakan.

---

This study aims to determine the background of the tax audit by equalization method. The objective of equalization carried out by the tax consultants is to explore the tax potential of the company. In this process, author focused on the Article 15 of Income Tax related to freight. The process of equalization is done by comparing the numbers between the tax return (SPT) and general ledgers. Tax examination by the consultant is conducted to find the differences between the SPT submitted by the taxpayer with the general ledger.

Through the process, it was found that the factors that led to the differences between the SPT and general ledger were the use of different foreign exchange in DPP calculation in general ledgers, errors in journalizing, and underreporting potential by the company. Therefore, the author recommend that the company should carry out more accurate journalizing and be more compliant to various regulations in taxation."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV dengan teori manajemen perpajakan dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV telah sesuai dengan proses yang dianjurkan pada peraturan terkait, tetapi belum memenuhi proses manajemen perpajakan yang baik berdasarkan teori karena tidak dilakukan secara periodik. Meskipun demikian, hasil rekonsiliasi PPN keluaran menunjukkan bahwa sudah terdapat kontrol yang cukup baik di PT PLV karena semua pajak atas pendapatan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN dan sebagian besar temuan telah dikoreksi sebelum dilakukan rekonsiliasi. Pada laporan magang ini juga dibahas hasil refleksi diri penulis atas pengalaman magang di PT PLV.

---

This internship report aims to evaluate the output VAT reconciliation process at PT PLV. The evaluation is conducted by comparing the output VAT reconciliation process at PT PLV with tax management theories and relevant regulation. Based on the evaluation results, the output VAT reconciliation process at PT PLV complies with the procedures recommended by the relevant regulation but does not meet good tax management practices according to theory because it is not conducted periodically. However, the output VAT reconciliation results indicate that there is adequate control at PT PLV because all income taxes have been reported in the VAT Periodic Tax Return, and most findings have been corrected before the reconciliation was performed. This internship report also discusses the author's self-reflection on the internship experience at PT PLV."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV dengan teori manajemen perpajakan dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV telah sesuai dengan proses yang dianjurkan pada peraturan terkait, tetapi belum memenuhi proses manajemen perpajakan yang baik berdasarkan teori karena tidak dilakukan secara periodik. Meskipun demikian, hasil rekonsiliasi PPN keluaran menunjukkan bahwa sudah terdapat kontrol yang cukup baik di PT PLV karena semua pajak atas pendapatan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN dan sebagian besar temuan telah dikoreksi sebelum dilakukan rekonsiliasi. Pada laporan magang ini juga dibahas hasil refleksi diri penulis atas pengalaman magang di PT PLV.

---

This internship report aims to evaluate the output VAT reconciliation process at PT PLV. The evaluation is conducted by comparing the output VAT reconciliation process at PT PLV with tax management theories and relevant regulation. Based on the evaluation results, the output VAT reconciliation process at PT PLV complies with the procedures recommended by the relevant regulation but does not meet good tax management practices according to theory because it is not conducted periodically. However, the output VAT reconciliation results indicate that there is adequate control at PT PLV because all income taxes have been reported in the VAT Periodic Tax Return, and most findings have been corrected before the reconciliation was performed. This internship report also discusses the author's self-reflection on the internship experience at PT PLV."

"PT X merupakan sebuah entitas yang mempunyai 2 (dua) segmen kegiatan usaha yaitu perdagangan bahan baku susu dan manufaktur botol plastik. Sebagian besar barang dagangan dan bahan baku manufaktur diperoleh dari impor yang berasal dari vendor luar negeri. Pada tahun 2012, dikeluarkan sebuah peraturan dari Kementerian Perdagangan yang tidak memperkenankan satu entitas untuk memiliki 2 (dua) Angka Pengenal Impor. Oleh karena itu, PT X selaku perusahaan induk memutuskan untuk melakukan restrukturisasi bisnis berupa pemisahan usaha dengan mendirikan PT Y sebagai entitas baru yang akan menjalankan bisnis manufaktur. Atas dasar tersebut, PT X melakukan penyerahan barang berupa persediaan bahan baku bijih plastik yang akan digunakan sebagai bahan produksi botol minuman kepada PT Y dan tidak melakukan pemungutan PPN yang didasarkan pada ketentuan pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Pada saat proses Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menilai jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga penyerahan tersebut dikategorikan sebagai penyerahan yang terutang PPN. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai treatment pemenuhan kewajiban PPN yang dilakukan oleh PT X atas transaksi penyerahan restrukturisasi bisnis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai penyerahan barang yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y apakah telah memenuhi ketentuan bukan penyerahan barang kena pajak sesuai pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis unsur kepastian hukum atas penerapan ketentuan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPN.

---

PT X is an entity that engages in two business segments, trading in dairy raw materials and manufacturing plastic bottles. Most of its traded goods and manufacturing raw materials are sourced from imports from foreign vendors. In 2012, a regulation from the Ministry of Trade was issued, disallowing a single entity to hold two Importer Identification Numbers (Angka Pengenal Impor). Consequently, PT X, as the parent company, decided to restructure its business by separating its operations and establishing PT Y as a new entity to handle the manufacturing business. Based on this decision, PT X transferred inventory of plastic raw materials, intended for the production of beverage bottles, to PT Y without charging Value Added Tax (VAT) under the provisions of Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. During a tax inspection, the Directorate General of Taxes assessed that PT X's transfer to PT Y did not meet the requirements stipulated in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, thus categorizing the transfer as subject to VAT. The purpose of this study is to analyze the treatment of VAT obligations by PT X regarding this business restructuring transaction. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews and literature review. The study aims to analyze whether the transfer of goods from PT X to PT Y complies with the conditions for non-taxable transfers as per Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. Additionally, it seeks to examine the legal certainty aspects of applying these provisions. The research concludes that the transfer made by PT X to PT Y indeed meets the conditions specified in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, hence VAT should not be levied on this transaction."

"Laporan magang ini membahas tentang proses ekualisasi antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010, sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang diajukan perusahaan untuk masa pajak 2010. Proses ekualisasi dilakukan dengan mengumpulkan data seluruh transaksi ekspor PT. Timah (Persero) Tbk yang dilihat dari dokumen pengiriman ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, dan dokumen penagihan penjualan ke konsumen sebagai DPP PPh Badan. Setelah itu, dilakukan analisis atas penyebab antara selisih yang terjadi antara kedua DPP tersebut. Dari proses ini, didapatkan hasil bahwa perbedaan yang menjadi selisih kedua DPP tersebut adalah selisih waktu antara pengiriman ekspor dengan penjualan yang ditandai penerbitan invoice, penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara, selisih karena fluktuasi harga timah dunia, selisih kurs, dan penyebab lain.

---

This paper studies about equalization process of value added tax (VAT) and income tax in PT. Timah (Persero) Tbk 2010, in order to fulfil one of the requirements needed in investigation process of tax restitution asked by the company. Equalization process starts from collecting export data of PT. Timah (Persero) Tbk., to see the base of VAT from total export delivered by the company and the base of income tax from total invoice sent to customers. Next step is looking for the difference from both bases, and the reason of those differences are time difference between product delivery and sales to customer, adjustment because the changing of rules for mineral and coal mining, difference from world tin price fluctuation, difference from exchange rate, and another causes."

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."