Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 1978 Cina memasuki era baru dengan melakukan reformasi dan keterbukaan di bawah komando Deng Xiaoping. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak. Berbagai kebijakan dijalankan demi terwujudnya hal tersebut, salah satunya kebebasan untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan. Masyarakat menggunakan kesempatan tersebut untuk menyuarakan tuntutannya mengenai kondisi yang mereka alami melalui dazibao dan petisi. Situasi yang cair tersebut juga digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Melalui dazibao dan kegiatan diskusi serta publikasi organisasi jurnal bawah tanah dixiakanwu, mereka mendiskusikan permasalahan politik di Cina yang menandakan lahirnya gerakan dinding demokrasi minzhu qiang yundong pada tahun 1978. Mereka menuntut reformasi politik melalui pelaksanaan minzhu atau yang sering kali diartikan sebagai demokrasi. Namun bagi masyarakat Cina dan aktifis yang terlibat dalam Gerakan Dinding Demokrasi minzhu merupakan suatu konsep yang mempunyai arti lebih dari sekedar demokrasi. Hal ini jugalah yang membuat slogan minzhu menjadi slogan utama dalam gerakan sosial lainnya dalam tuntutan pelaksanaan reformasi politik Cina yang terjadi pada tahun 1978 hingga 1989

---

ABSTRACTIn 1978 China entered a new era of reform and modernization under Deng Xiaopings command. In order to achieve it, support from all parties is unevitably necessary. Various policies are implemented to achieve such condition, one of which is the freedom for critism to the government. The society used the opportunity to voice out their demands regarding the conditions they faced through dazibao and petitions. Relax political atmosphere was also used by the society to convey their political aspiration. Through publication such as dazibao dan underground journals and public discussions and debates, they discuss political issues in China which marked the birth of Democratic Wall Movement in 1978. They demanded political reform through the implementation of minzhu） which often interpreted as democracy. However, for Chinese people and activists involved in Democratic Wall Movement, minzhu is a concept of democracy which has more meaning than democracy itself. This is also the reason minzhu became themain slogan during democratic wall movement in 1978-1979 and even other social movements in the demand of the implementation of Chinese political reform that took place in 1978-1989."

"Skripsi ini membahas tentang Peranan dan gejolak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa kepemimpinan Ketua Umum Naro (1978-1989). Selama masa kepimimpinan Naro di PPP merupakan masa yang penuh dengan gejolak internal. PPP pada masa awal Orde Baru merupakan suatu Partai Politik yang merepresentasikan umat Islam. karena PPP merupakan Partai politik hasil fusi empat partai Islam yang ada sebelumnya, yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti. Melalui fusi partai Islam menjadi PPP, pemerintah Orde Baru mengharapkan dapat mengontrol kekuataan Islam, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik nasional. Maka, PPP selama masa kepemimpinan Naro cenderung akomodatif terhadap kepentingan pemerintah Orde Baru.

---

This thesis examine the role of Partai Persatuan Pembangunan and the distortion at the leadership of the head leader in 1978-1989. The leadership of Naro in Partai Persatuan Pembangunan was the era with full of internal distortion. Partai Persatuan Pembangunan at the Beginning of Orde Baru Era is the political party that`s presented moslems. Partai Persatuan Pembangunan is the outcome of four Islamic political parties fusion. The four of Islamic political parties were NU, Parmusi, PSII and Perti. Trough the Islamic political party fusion and become Partai Persatuan Pembangunan, the government in Orde Baru Era hoped to control islam power, that aim to managed national political stability. Therefore, Partai Persatuan Pembangunan in Naro leadership tend to be more accommodative with Orde Baru government interest."

"Penelitian ini membahas kesadaran politik yang mendorong Generasi Z serta tipologi partisipasi politik Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI melalui Rancangan Undang-Undang (RUU), dinilai mengintervensi ranah privat seseorang, sehingga mendorong Generasi Z untuk berpartisipasi dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi. Dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi, bentuk-bentuk pergerakan yang dilakukan oleh Generasi Z diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi partisipasi politik, yaitu mode partisipasi konsumen, mode aktivitas protes, dan mode menghubungi. Penelitian ini menggunakan konsep Generasi Z dan teori partisipasi politik sebagai kerangka untuk mendalami studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer, dan mengumpulkan data sekunder melalui situs daring ataupun media sosial. Melalui partisipasi politik yang dilakukan oleh Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi, terdapat penyesuaian antara karakteristik Generasi Z dengan cara mereka bergerak. Penggunaan media sosial sebagai sarana pergerakan, menjadi ciri khas dari keterlibatan Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi.

---

This study discusses the political awareness that drives Generation Z in the #ReformasiDikorupsi movement and its political participation typology. The findings of this study indicate that the draft policy made by the Government and the Indonesian Parliament through the legal draft (RUU), is considered to intervene in the private sphere of an individual, thus encouraging Generation Z to participate in the #ReformasiDikorupsi movement. In the #ReformasiDikorupsi movement, the forms of movement carried out by Generation Z are classified into three typologies of political participation, namely the mode of consumer participation, the mode of protest activity, and the mode of contact. This study uses the concept of Generation Z and political participation theory as a framework to explore case studies. This study uses qualitative methods by conducting in-depth interviews to obtain primary data, and collecting secondary data through online sites or social media. Through political participation by Generation Z in the #ReformasiDikorupsi movement, there is an adjustment between the characteristics of Generation Z and the way they move. By using social media in the #ReformasiDikorupsi movement, it becomes a characteristic of Generation Z’s involvement.

 

"

"Skripsi ini membahas respons Democratic Action Party (DAP) dan Malaysian Chinese Association (MCA) yang merupakan parpol dengan basis konstituen etnis Tionghoa di Malaysia terhadap kebijakan New Economic Policy (NEP). Kebijakan perekonomian ini bersifat affirmative action (tindakan afirmasi) bagi etnis Melayu, namun diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, data-data diperoleh dari studi pustaka. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan respons kedua parpol yaitu: Pertama, perbedaan kelas sosial pada etnis Tionghoa yang merupakan konstituen kedua parpol; Kedua, perbedaan posisi kedua parpol di Parlemen Malaysia; Ketiga, perbedaan kepentingan politik.

---

This study discuss the response of DAP (Democratic Action Party) and MCA (Malaysian Chinese Association), a Chinese ethnic constituent base political party in Malaysia towards the New Economic Policy (NEP). The economic policy provide an affirmative action for the Malay ethnic, but discriminative to the Chinese ethnic. This research uses qualitative methods with an explanative design, the data obtained from literature study. There is three factors which affects the different responses between the two political parties: First, social class differences in the Chinese ethnic constituents of both political parties; Second, the positions of both political parties in Malaysia Parliament; Third, different political interests."

"Apabila kita membicarakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, maka kita tak luput menyebut Al Irsyad, ka_rena ini merupakan salah satu gerakan pembaharu di Jawa khususnya dan di Indonesia umumnya. Meskipun kebanyakan anggota dan pengurus gerakan ini adalah orang-orang Arab, namun gerakan ini terbuka bagi setiap umat Islam Indone_sia. Mengingat hal tereebut diatas, lagi pula masih se_dikitnya penulisan mengenai gerakan ini, maka penults tergerak memilih Al Irsyad sebagai penulisan karya tulis.Penulis mulai tertarik kepada gerakan ini, yaitu ke..."

"Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif. 

---

The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif. Sampel penelitian ini adalah 53 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2007-2010 dengan total observasi sebanyak 212 firm-years. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif karena pada reformasi perpajakan tahun 2009 tersebut terdapat penurunan tarif pajak. Karakteristik kepemilikan tidak terbukti mempengaruhi tindakan pajak agresif. Hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

---

This study examines and analyzes the effect of ownership characteristics, tax reform, and political connection to tax aggressiveness. The sample of this study were 53 companies listed in Indonesian Stock Exchange for the years 2007-2010.

The results show that there are positive effect of tax reform on tax aggressiveness in accordance with the tariff reduction on the new income tax. Ownership characteristics were not shown to affect tax aggressiveness. Political connections were not proven to affect the tax aggressiveness."

"ABSTRAKPenelitian ini tentang gerakan politik masyarakat dalam proses pembentukan daerah baru di Indonesia. Peran elit dalam pemekaran menentukan, sebaliknya gerakan massa dari bawah dianggap sebatas massa dalam pembentukan daerah. Kenyataannya pada setiap proses pembentukan daerah di Indonesia, masyarakat berpartisipasi untuk pembiayaan maupun aksi gerakan.Pembentukan Kabupaten ParigiMoutong menarik terkait mengapa kelompok-kelompok gerakan pemekaran muncul dan bagaimana strategi kelompok-kelompok tersebut, serta bagaimana bentuk persaingan dan konsensusnya.Teori utama yang digunakan adalah teori struktur kesempatan politik dari Dough McAdam, Jhon McCharty dan Mayerd N.Zald.Teori inimenekankan bahwa gerakan sosial dimungkinkanjika terdapat kesempatan politik, mobilisasi, dan proses pembingkaian. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan kasus gerakan politik pada proses pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 1999-2002. Pengumpulan data diperoleh melalui tahapan:, studi data sekunder, pra wawancara, wawancara mendalam, segmentasi makna data dan analisis data.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelompok gerakan pemekaran menentukan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Keberhasilan gerakan kelompok dengan aksi beragam dengan memanfaatkan kesempatan reformasi, perubahan aturan, bangkitnya gerakan mahasiswa serta lahirnya kompetisi kepartaian. Gerakan dengan menggunakan instrumen budaya tersebut dapat mendorong mobilisasi sumber daya kelembagaan formal dan nonformal dalam mendukung pembentukan daerah melalui inisiatif DPR-RI. Melalui proses pembingkaian issu dengan media alternatif, serta pemanfaatan instrumen kearifan lokal melalui silaturrahmi dan musyawarah serta penggunaan bantaya ruang pertemuan adat ,melahirkan motivasi, ikatan dan konsensus kuat dalam gerakan ini. Temuan tersebut mengkonfirmasi teori struktur kesempatan politik dan menambahkan elemen baruuntuk faktor proses pembingkaian pada elemen budaya yang spesifik dalam konteks gerakan politik di Kabupaten Parigi Moutong.a

---

ABSTRACTThis research expounds the position of the public rsquo s political movement during the formation process of a new district in Indonesia. Because the realization of forming a new district is determined by the elites, the birth of a new district is often equated with elite domination. While the mass movement is not visible and is seen as unrelated to the formation process, the mass movement can become potential funders and can become an asset in the formation process itself.The formation process brings into light the questions on the emergence of various expansion group movements and their strategies, as well as the disputes and consensus caused by these movements.The main theoryused in this dissertation is the theory of political opportunity structure by Dough McAdam, Jhon McCharty and Mayerd N. Zald. This theory accentuates that social movements may emerge if a political opportunity, a resource mobilization structure, and a framing process is present. The qualitative method with a case study on the Parigi Moutong District in order to understand the political movement in the formation process of the Parigi Moutong District in 1999 2002. The data are collected through secondary data study, pre interviews, in depth interviews, data segmentation, and data analysis.This research shows that political movements are vital to the formation process of the Parigi Moutong District. The political process such as the development of opinions, the mass action in Parigi Moutong, the urgent action the Donggala District and Province, the lobbying and negotiation with the central government, to the utilization of the initiative mechanism of DPR RI is executed by the expansion group movement until the parliamentary session and the definitive formation of the ParigiMoutong District.Confirming the theory of political opportunity structure, the political movement groups rsquo influence are made possible by the presence of a political opportunity. This opportunity enables the mobilization structure of resources and the framing process with the alternative media, as well as optimization with local wisdom. The discussions in the bantaya traditional meeting room , and an act of hospitality as the instrument of local culture has given birth to a political bond and consensus in the district expansion movement. This finding is a new element that complements the theory of political opportunity structure for cultural framing in the local context of Parigi Moutong District rsquo s formation process."