Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat keterangan waris merupakan akta pernyataan yang dibuat oleh ahli waris mengenai pewaris, yang dikeluarkan oleh notaris adalah suratnya bukan aktanya, yang mana isi dari surat keterangan waris mengenai pewaris dari semasa hidupnya sampai pewaris tersebut meninggal dunia. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan WNI Bumiputera. Apabila tidak diketahui secara pasti siapa saja ahli waris yang sah maka seringkali menimbulkan permasalahan atau gugatan sengketa waris di pengadilan dari ahli waris karena adanya keterangan yang tumpang-tindih didalam surat keterangan waris yang dibuat karena pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi. Penulis menggunakan  penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini,  Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai turut serta karena mengetahui bahwa keterangan yang terdapat didalam akta tersebut tidak memuat keadaan yang sebenarnya dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The inheritance  certificate is a statement of deed made by the heir regarding the heir, which is issued by a notary is the letter is not the deed, which is the contents of the certificate of inheritance regarding the heir from his lifetime until the heir dies. There are three officials who are authorized to make a certificate of heirs, namely a notary for the Chinese Group, a Heritage Center (BHP) for non-Chinese Foreign Eastern groups or made by the heirs on paper witnessed by the Head of Village and strengthened by the sub-district head for group of Indonesians Bumiputera. If it is not known exactly who the legal heirs are, it often causes problems or inheritance disputes in the court of the heirs because of overlapping information in the inheritance certificate made due to falsification of information on authentic deeds, falsification of copies of deeds and deductions and changes to the contents of the minuta deed, even though the preparation of an authentic deed must be witnessed by the witness. The author uses normative juridical research. Based on this research, the author concludes that the Notary concerned can be used as a participant because he knows that the information contained in the deed does not contain the actual conditions and results in the deed becoming null and void by law."

"ABSTRAKSurat keterangan waris merupakan alas hak dalam proses peralihan harta peninggalan. Di Indonesia belum ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai bentuk serta substansi yang harus tercantum di dalam pembuatan surat keterangan waris. Notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris hanya pada golongan penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan tesis ini adalah dasar hukum dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan waris yang di dasarkan pada keterangan hukum yang tidak benar palsu studi kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2017/PT.DKI .Dalam hal ini prinsip kehati-hatian dalam jabatan menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Permasalahan kasus ini adalah akibat dari kelalaian Notaris SSA dalam membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pembuatan surat keterangan waris sebaiknya dilaksanakan dalam 4 empat tahapan yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, Akta pernyataan dan terakhir pembuatan surat keterangan waris.Kata Kunci : Keterangan Palsu, Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Waris.

---

ABSTRACT Certificate of Inheritance is the legal basis in the process of an inheritance succession. Indonesian law has yet to provide regulations in regards to the form and substance neccessary in the enactment of Certificate of Inheritance. Notary, as one of the authorities in the enactment of Certificate of Inheritance, is only for Chinese Descendant. The issue in this thesis concerns the legal basis and authority of a Notary in the making of such certificate based on false statements Case study of DKI Jakarta High Court Verdict Number 178 PID 2017 PT.DKI . In this case the principle of prudence in acting out its position becomes the basis that must be implemented by Notary. This thesis is using the research methodology of Juridical Normative by researching library materials or secondary data. The issue of this case is the result of the negligence of the Notary SSA in the enactment of the Certificate of Inheritance that is not in accordance with the procedure, therefore the Notary may be subject to criminal, civil and administrative sanctions. The enactment of the Certificate of Inheritance should be conducted in 4 four stages of the application, examination of wills, deed of statement and the enactment of Certificate of Inheritance as its last step "

"Tesis ini membahas mengenai surat keterangan waris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh pihak yang menghadap kepada notaris. Surat keterangan waris yang telah dibuat akan dipergunakan sebagai dasar membuat akta kuasa guna jual beli rumah dan toko milik pewaris. Permasalahannya meliputi: kedudukan/keabsahan surat keterangan waris yang telah dipalsukan, dan akibat hukum atas surat keteranan waris yang telah dipalsukan. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan yang bersifat publik, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI. Metode analisa data yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa surat keterangan waris yang dibuat dengan keterangan palsu adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan. Keterangan waris tersebut membawa akibat yang buruk, baik untuk surat itu sendiri maupun pihak lain yang terkait. Selain bahwa surat dapat dibatalkan, surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian. Surat tersebut juga membuat pihak yang telah dirugikan tidak dapat ikut mewaris dan menyatakan hak mutlaknya atas warisan yang ada. Pelaku yang terbukti secara sah memberikan keterangan palsu akan dihukum berdasarkan Pasal 266 Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mendapatkan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Notaris juga dapat ikut terlibat sebagai pihak yang membuat surat tersebut. Dan jika terbukti terlibat, maka Notaris akan mendapat sanksi berupa teguran, pemberhentian, bahkan pidana penjara. Oleh karena itu, diperlukan andil dari semua pihak untuk turut serta dalam membuat surat keterangan waris. Kejujuran, itikad baik, dan sikap hati-hati dari pihak penghadap dan Notaris sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

---

This thesis discusses the inheritance deed made based on a fake statement submitted by the parties facing the notary. A certificate of inheritance that has been made will be used as a basis for making a power of attorney to buy and sell houses and stores belong to the heir. The problems include the inheritance deed legality which contains a fake statement and the legal consequences of the inheritance deed that has contained a fake statement. The research that will be conducted is normative juridical research, with analytical descriptive type. The results of this study found that the inheritance deed containing false information cannot be justified. Such actions make the deed of inheritance as an authentic deed cannot be used to provide a guarantee of protection for the heirs to claim their absolute rights to the inheritances wealth. Also, a letter containing this false statement harms the parties and Notary. For those who feel disadvantaged, they can submit a lawsuit to deny the inheritance statement which containing false information. That way, an investigation will be made to prove the accusation. Later the Notary can be involved in criminal activity including inserting a fake statement. If proven, then the Notary will be sentenced to sanction as described in Article 85 of the Notary Position Act, in form of reprimand, suspension (temporary dismissal), onsetting (dismissal), and disrespectful dismissal."

"Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan antara istri dan anak-anak dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa Status dari anak perkawinan pertama adalah anak sah sedangkan status dari anak perkawinan kedua adalah anak zina karena asas dari Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dan agama yang dianut mereka yaitu kristen katolik tidak mengenal adanya poligami sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dikarenakan anak dari perkawinan pertama adalah anak sah, mereka berhak mewaris sedangkan anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris dan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris adalah munculnya ahli waris baru yaitu anak luar kawin. Notaris dalam hal ini harus hati-hati dan teliti.

---

This thesis discusses the status and right of inheritance of the child born of the first legitimate marriage and the second marriage done under the hands. In addition, this thesis also discusses the impact of the enactment of the Constitutional Court decision on the making of the Notarial Inheritance Certificate in case of debate on the estate between the wife and children of the first marriage and the second marriage. This thesis writing uses case study research with juridical normative approach. Based on the results of the discussion of the formulation of the existing problems, it is known that the status of the first marriage is a legitimate child while the status of the second marriage is the adultery because the principle of Marriage Law in Indonesia is the principle of monogamy and religion they embrace that is catholic Catholics do not know the existence of polygamy so the marriage is considered to have never happened. Since the child of the first marriage is a legitimate child, they are entitled to inherit while the child of the second marriage is not entitled to inherit and can only be inherited from the mother and the family of his mother only. The impact of Decision of the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010 on the making of a certificate of inheritance by a notary is the emergence of new heirs of the outsider. Notary in this case must be careful and thorough. "

"Surat Keterangan Waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, keterangan yang dituliskan di dalam Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan siapa sajakah yang berhak menjadi Ahli Waris. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan Surat Keterangan Waris dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam kasus terjadi kekeliruan mengenai pengertian anak zina dan anak luar kawin, di mana yang terjadi yaitu anak pewaris yang sebenarnya menurut Undang-Undang statusnya merupakan anak zina, namun dalam pertimbangan Hakim menafsirkan bahwa anak dari pewaris tersebut seperti anak luar kawin yang bisa mendapatkan harta waris dari pewaris dan tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris jika dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut bermasalah kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan terjadi kekeliruan dalam penafsiran anak luar kawin dan anak zina, bahwa kedudukan anak dalam kasus ini adalah anak zina berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Dalam pembuatan surat keterangan waris selama Notaris sudah memenuhi semua persyaratan dari pengumpulan data, pembuatan Surat Keterangan Waris dengan ketentuan yang sudah diatur, membacakan dan menandatangani, dan semua sudah dilakukan dan tidak dilanggar seharusnya hal tersebut tidak bisa disalahkan atau menitikberatkan kepada Notaris telah bekerja sama dengan penghadap sehingga terjadinya kekeliruan dalam isi Surat Keterangan Waris tersebut. Berdasarkan hal tersebut Notaris harus lebih teliti terhadap ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, dan untuk menghindari terjadinya gugatan di waktu mendatang Notaris harus teliti dalam pegecekan dokumen sampai kebenaran formil.

---

Inheritance Certificate is a letter issued by an authorized official, the information written in the Inheritance Certificate is made with the aim of providing clarity on who is entitled to become an Heir. The problem discussed is regarding the validity of the Inheritance Certificate, it can be explained briefly that in the case of a mistake regarding the definition of an adulterous child and an illegitimate child, where what happens is that the actual heir child according to the law is an adulterous child, but in consideration of the Judge interprets that the child of the heir is like an illegitimate child who can get inheritance from the heir and the responsibility of a Notary in making a Certificate of Inheritance if in making the Certificate of Inheritance there are problems in the future. This research uses normative juridical research methods and qualitative analysis. The results showed that there was an error in the interpretation of illegitimate children and adulterous children, that the position of the child in this case was an adulterous child based on applicable law and was not entitled to inherit property from the heir. In making a certificate of inheritance as long as the Notary has met all the requirements of data collection, making a Certificate of Inheritance with the provisions that have been regulated, read and signed, and everything has been done and has not been violated, it should not be blamed or the emphasis is on the Notary has cooperated with the court so that there is an error in the contents of the Inheritance Certificate. Based on this, the Notary must be more careful with the heirs in making the Certificate of Inheritance, and to avoid lawsuits in the future, the Notary must be careful in checking the documents until they are formally correct."

"Salah satu peran Notaris terkait pemindahan hak atas tanah yaitu dalam pembuatan akta kuasa menjual sebagai dasar dari proses pembuatan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah. Akta kuasa menjual wajib disepakati oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk menjalankan kuasanya terhadap suatu perbuatan hukum. Perbuatan Notaris yang memuat keterangan palsu dengan memuat bahwa pemberi kuasa masih hidup dan memberikan kuasa untuk menjual objek tanah kepada pihak lain ke dalam Akta Kuasa Menjual sehingga menyebabkan pembatalan akta lain dan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembatalan akta tersebut. Adapun penulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan yang dilakukan terkait pembuatan akta tersebut, serta bagaimana Notaris/PPAT menerapkan asas kehati-hatian untuk menghindari pemalsuan dokumen dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bentuk tipologi penelitian eksplanatoris sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris bertanggungjawab secara administratif, secara perdata, dan secara pidana terhadap perbuatannya. Notaris/PPAT wajib mengikuti kewajiban serta larangan dalam proses membuat akta serta menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk cermat dan hati-hati, tidak berpihak kepada salah satu penghadap, dan wajib menolak memberikan jasa apabila terdapat ketidakbenaran untuk memulai proses pembuatan aktanya, maka profesi jabatan akan berjalan sesuai dengan semestinya dan akan menghasilkan akta yang bermutu, sehingga mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat gugatan berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau akta di kemudian hari.

---

One of the roles of a Notary related to the transfer of land rights is in the making of a Deed of Authorization to Sell as the basis for the process of making a deed of sale by Land Conveyancer. The Deed of Authorization to Sell must be agreed upon by the giver and the recipient of The Authorization to Sell to be in charge of for a legal act. In the Decision of the Malang District Court Number 170/Pdt.G/2019 there is a Notary who contains a false statement which states that the giver of The Authorization to Sell is still alive and gives the agreement to sell the land object to another party in the Deed of Authorization to Sell, causing the cancellation of another deed and causing losses to parties related to the cancellation of the deed. The authors want to discuss the Notary's responsibility for the actions taken related to the making of the deed, as well as how the Notary/PPAT applies the precautionary principle to avoid falsifying documents from other parties. The research method used is normative juridical with the form of explanatory research typology, while the type of data used is secondary data or data obtained from library materials or literators that have to do with the object of research. The result of this research is that the Notary is responsible administratively, civilly, and criminally for his actions. Notaries/PPAT are required to follow the obligations and prohibitions in the process of making a deed and apply the principles and principles to be careful and careful, not taking sides with one of the parties, and must refuse to provide services if there is an untruth to start the process of making the deed. the professional position will run properly and will produce a quality deed, so that it gets legal protection if there is a lawsuit related to falsification of documents or deeds in the future. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuatnya dalam perkawinan campur. Dimana terdapat gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu ahli waris yang merasa dirugikan atas dibuatnya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris tersebut. Dalam kasus ini, yang menjadi dasar dibatalkannya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris adalah adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh para ahli waris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur? dan Bagaimana pembagian waris dalam perkawinan campur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? serta Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim atas pembatalan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus case approach . Hasil penelitian ini adalah: pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur, yaitu wajib memperhatikan status kewarganegaraan para ahli waris dan status hak atas benda dari harta peninggalan pewaris yang akan diwariskan. Adanya prinsip domisili untuk benda bergerak dan adanya prinsip lex rei sitaeuntuk benda tidak bergerak. Kemudian, apabila harta peninggalan merupakan benda tidak bergerak yang berada di Indonesia, maka berlakulah Asas Nasionalitas. Dalam perkawinan campur pembagian waris harus mempertimbangkan ada tidaknya perjanjian kawin dan bagaimana kedudukan si penerima warisan yang berkewarganegaraan asing. Selanjutnya, Majelis Hakim telah tepat untuk membatalkan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris oleh karena adanya itikad tidak baik dari para ahli waris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of Notary to Deed of Will and Certificate of Right of Inheritance which he made in mixed marriage. If there is a claim of cancellation submitted by one of the heirs who finds harmed on the issuance of the Deed and the Certificate of Right of Inheritance. In this case, the basis of the issuance of the Deeds and Certificate of Inheritance Rights is a provision of bad faith committed by the heirs. The main issues in this research are How is the determination of the making of Deed and Certificate of Inheritance Rights in mixed marriage and How does the division of inheritance in marriage interfere with the Civil Code How to enact a law against the decision of the Panel of Judges on the cancellation of the Deed and the Inheritance Statement This research is descriptive analytical, with normative juridical method and case approach. The results of this research are the determination of the making of the Deed of Will and the Certificate of Rights of Inheritance in intermarriage, which is obliged to pay attention to the citizenship status of the heirs and the right status of the property of the inheritance of the inheritance to be inherited. The basic principles for moving objects and lex rei sitaeprinciples for immovable objects. Then, if the heritage property is an immovable object residing in Indonesia, then the Nationality Principle has to be applied. In mixed marriages the division of inheritance shall consider whether there is a marriage agreement and the position of the recipient of the inheritance of a foreign national. Furthermore, the Panel of Judges has been right to annul the Deed and Certificate of Inheritance Rights due to the bad faith of the heirs."

"Demi melayani kepentingan rakyat dalam memperoleh hak-nya guna tercapainya kepastian hukum, termasuk berkenaan dengan pewarisan, notaris sebagai pejabat umum wajib bersikap jujur, amanah, berhati-hati, dan juga tunduk pada aturan yang berlaku. Pada praktiknya, terdapat beberapa kasus berkenaan dengan notaris yang menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pembuatan akta keterangan hak waris berdasarkan prosedur dalam hukum sebagaimana hukum yang berlaku bagi golongan tionghoa serta bagaimana kewajiban dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta keterangan hak waris. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum membuat Akta keterangan hak waris, notaris harus melakukan kegiatan seperti pengumpulan informasi, fisik dokumen, dan pengecekan legalitas dokumen tersebut. Setelahnya, notaris umumnya mensyaratkan kepada ahli waris untuk membuat akta pernyataan dalam bentuk akta otentik, yang dijadikan acuan notaris untuk membuat akta keterangan hak waris. Dalam kasus yang penulis telaah, notaris melakukan kesalahan dengan kurang berhati-hati dalam membuat Akta Keterangan Hak Waris, sehingga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Atas kesalahannya notaris telah diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta berupa teguran tertulis, namun jika didasarkan pada analisa bahwa atas ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan timbulnya kerugian bagi ahli waris, maka selain pertanggungjawaban administratif, notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

---

As an effort to serving the public interest in obtaining their rights in order to achieve legal certainty, including with regard to the inheritance, the notary as a public official must continue to uphold the dignity of their position by being honest, trustworthy, cautious, and is also subject to the applicable rules. In practice, there are some cases with regard to the notary, indicating that the notary did not carry out their duties and authorities as well as possible. This study aims to analyze how the regulation regarding the making of Certificate of Inheritance Rights based on the procedures in the law as the law applicable to the groups of Tionghoa as well as how the obligations and responsibilities of the notary in the making of the certificate. The author uses a normative legal research method with a descriptive studies. The type of data used in this study is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. The author uses the qualitative analytical method which is analysed deductively.It can be concluded that before formulating the Certificate of Inheritance Rights, the notary must perform several steps such as gathering information verbally, collecting physical documents, and checks on the legality of the document. Afterwards, in general the notary requires the beneficiary to make a Deed of Declaration in the form of an authentic deed, which used as a reference in the making of Certificate of Heirship. In the case that used in this study, the notary made a mistake with less cautious in making the Certificate of Heirship, thus violating the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a UUJN. In regard to his mistakes, the notary has given administrative sanction by Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta in the form of a written warning. However if it is based on the analysis that the mistakes performed by the notary resulted in losses to the heirs, then in addition to administrative accountability, the notary can also be held to civil liability."

"ABSTRAKNama : Dinny FauzanProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu Studi Kasus PutusanNomor 1039/Pid.B/2015/PN.DPS Pembimbing : Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. Notaris dalam mengkonstantir semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang disampaikan oleh para pihak kepadanya dalam pembuatan akta otentik, sering sekali menemukan kendala berupa adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak. Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Keterangan palsu bisa berasal dari keterangan yang didapat dari para pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh pihak notaris itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kerangkanya. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Kedudukan akta autentik dapat diabatalkan, apabila keterangan daripada pihak tersebut dapat dinyatakan. Kata kunci:Keterangan Palsu, akta otentik, tanggung jawab, notaris

---

ABSTRACTName Dinny FauzanStudy Program Master of NotaryTitle The Notary rsquo s Position in the production of a deed Containing false Information. Case Study of Decision Number 1039 Pid.B 2015 PN.DPS Counsellor Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. Notary in writing down all actions, agreements and stipulation presented by the parties to him in the drawing up of authentic deed often comes across impediments in the form of false information presented by the parties. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. The position of authentic deed if there is any false information provided by the parties to the Notary can be null and void. Keywords False Information, Authentic Act, Responsibility, Notary "