Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang paripurna mempunyaikewajiban untuk menjaga mutu layanan yang diberikan. Perawat adalah salah satu ujungtombak pelayanan dan merupakan bagian sumber daya terbesar di rumah sakit. Mutulayanan keperawatan dengan tujuan utama adalah untuk patient safety dapatdipertahankan salah satunya dengan mengendalikan angka turnover. Selama tahun 2015sampai 2017 didapatkan angka turnover perawat di Rumah Sakit Awal Bros Batamsebesar 15,4%, 14,3%, dan 18,9%.Metode penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Awal Bros Batam ini denganpendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui faktor yang berhubungan denganturnover perawat. Penelitian kuantitatif terhadap seluruh perawat yang sudah keluarsebanyak 79 orang. Penelitian kualitatif terhadap perawat di bagian rawat inap dancritical care dengan informan sebanyak 7 orang.Hasil kuantitif secara statistik univariat menunjukkan perawat yang keluar 77,2%perempuan dan 22,8% laki-laki, 82,3% berusia sampai dengan 30 tahun dan 17,7%berusia lebih dari 30 tahun, tingkat pendidikan diploma III 89,9% dan strata I sebanyak10,0%, menikah 55,7% dan tidak menikah 44,3 %, asal rekrut 62% berasal dari luarbatam dan 38% berasal dari batam, serta masa kerja sampai 5 tahun 81% dan masa kerjadiatas 5 tahun 19%. Uji statistic bivariat menunjukkan faktor yang berhubungan denganturnover adalah status pernikahan (Asymp. Sig. 0.003) dan daerah asal rekrut (Asymp.Sig. 0.000). Analisis kualitatif dengan wawancara mendalam dan focus group discussiondidapatkan faktor lingkungan non-fisik terutama masalah kepemimpinan yangmemunculkan dorongan untuk memutuskan keluar dari rumah sakit.Tingkat turnover di Rumah Sakit Awal Bros Batam masih tinggi sampai dengan tahun2017 dengan faktor status pernikahan dan daerah asal rekrut, lingkungan kerja non fisik,dan kepemimpinan berhubungan dengan turnover. Hal ini bisa dijadikan pertimbanganRumah Sakit Awal Bros Batam sebagai salah satu faktor untuk dapat mengendalikanturnover perawat.

---

ABSTRACT

Hospitals as plenary health service providers have an obligation to maintain the quality

of services provided. The nurse is one of the spearheads of service and is the largest part

of the hospital's resources. The quality of nursing services with the main goal is to

maintain patient safety by controlling the turnover rate. During 2015 to 2017 there were

15.4%, 14.3%, and 18.9% turnover rates for nurses at Awal Bros Hospital Batam

The method of research conducted at the Awal Bros Hospital Batam with a quantitative

and qualitative approach to determine factors related to nurse turnover. Quantitative

research for all nurses who had left was 79 people. Qualitative research on nurses in the

inpatient and critical care section with informants 7 people.

Quantitative results with univariate statistical show nurses who had been turnover were

77.2% women and 22.8% men, 82.3% aged up to 30 years and 17.7% aged over 30

years, diploma level III 89.9 % and strata I 10.1%, married 55.7% and not married

44.3%, 62% of recruits came from outside Batam and 38% came from Batam, as well

as working period up to 5 years 81% and working period above 5 years 19%. The

bivariate statistical test showed that the factors associated with turnover were marital

status (Asymp. Sig. 0.003) and the area of recruitment (Asymp. Sig. 0.000). Qualitative

analysis with in-depth interviews and focus group discussions found non-physical

environmental factors, especially leadership problems which gave rise to the urge to

decide to leave the hospital.

The turnover rate in Awal Bros Hospital Batam is still high with factors of marital status

and area of recruitment, non-physical environmental factors, especially leadership that

are associated with turnover. This can be taken into consideration as the Awal Bros

Hospital Batam as a factor to be able to control nurse turnover."

"Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya pasien batal yang berobat di rawat jalan Rumah Sakit Awal Bros Batam yang kemungkinan disebabkan oleh lamanya waktu tunggu,angkanya berkisar 4% bulan dari total kunjungan .Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya mutu pelayanan dan rusaknya performance Rumah Sakit.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari informasi dan mengetahui penyebab pasien lama menunggu dengan melakukan penelitian di sub unit yang terkait di unit Rawat Jalan yaitu observasi langsung,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sub unit yang berperan besar terhadap lamanya pasien menunggu adalah di sub unit Rekam Medis pada saat proses persiapan berkas file Rekam Medis dan pada penelitian ini didapatkan juga lama waktu masing-masing proses yang dilalui pasien sehingga dapat dijadikan pedoman standar waktu pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Awal Bros Batam. Pada penelitian ini didapatkan bahwa sebagai unit Rawat Jalan yang terdiri dari sub unit-sub unit,maka diperlukan SOP yang mengatur secara keseluruhan sebagai satu kesatuan pelayanan yang ada di Rumah Sakit sehingga memudahkan untuk kordinasi dan evaluasi pelyanannya.

---

The background of this research is the number of patients who canceled outpatient in Awal Bros Hospital Batam which may be caused by long waiting periods, the figure ranges from 4% months of total visits. This can lead to reduced quality of service and destruction of hospital performance.The study was a qualitative study that aims to seek information and find out the causes of long wait patients with conducting research in the relevant sub-units in the outpatient unit of direct observation, depth interviews and document review.

Based on the results, sub-units that contribute greatly to the length of patient waiting is the Medical Record subunits during the process of file preparation file Medical Records and in this study, too much time each process through which the patient so that it can be used as guidelines for standards of patient care time Initial Awal Bros Hospital Batam.

In this study it was found that as the Outpatient unit consisting of sub-unit of sub units, the necessary standard operating procedures that set a whole as a single unit to service at the Hospital, making it easier for coordination and evaluation of services."

"Integrated Care Pathway merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu berdasarkan standar pelayanan medis berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. ICP Apendiktomi dibentuk tahun 2013 di RS Awal Bros Batam. Namun belum terdapat analisa ICP terhadap Patient Outcomes dan lama rawat. Penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif dilengkapi kualitatif berdasarkan 7 kriteria Malcolm Baldrige. Hasil penelitian ini adalah kepatuhan pelaksanaan ICP menurunkan lama rawat. Namun kepatuhan ICP tidak memiliki hubungan dengan patient outcomes. Hasil analisis berdasarkan kriteria Baldrige menyarankan adanya indikator pencapaian untuk efektifitas pelaksanaan ICP.

---

Integrated Care Pathway is a planning concept of integrated services based on standards of evidence based medical services aimed at improving quality of service. Apendictomy ICP was formed in 2013 at the Awal Bros Batam. Unfortunately there has been no analysis of ICP on patient outcomes and length of stay. This was a quantitative study which continued by qualitative study using Malcolm Baldrige Criteria. The results showed that the compliance of ICP lowering patient rsquo s length of stay. Meanwhile, the compliance of ICP has no relationship with patient outcomes. The analysis based on the Baldrige criteria suggested to develop performance indicators for effectiveness of ICP implementation."

"Di Rumah Sakit Awal Bros Batam selama bulan Oktober 2015 sampai bulan September 2016 ditemukan ada kejadian penundaan resep pasien yang berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit dan terjadi back order yang berdampak pada keuangan rumah sakit. Penulis ingin meneliti permasalahan yang terjadi untuk melakukan perbaikan dalam hal pengendalian persediaan farmasi di rumah Sakit Awal Bros Batam untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Peneltian ini merupakan penelitian riset operasional untuk menyusun model pengendalian persediaan farmasi. Model pertama, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis ABC pemakaian, analisi ABC investasi, dan ABC Indeks kritis, untuk mengetahui persediaan farmasi yang menjadi kelompok A, B dan C. Selanjutnya akan dihitung EOQ dan ROP, serta efisiensi TIC. Dilakukan wawancara mendalam dengan informan. Model kedua, metode Periodic Review System, Order up to level, didalam penelitian ini juga melakukan analisis 10 persediaan tertinggi berdasarkan ABC Investasi dan ABC pemakaian melalui penilaian average inventory, ITOR dan PNP pada rumah sakit Awal Bros Batam selama periode 12 bulan. Pada metode kedua ini diharapkan dapat menghindari terjadinya kelebihan stok farmasi dengan investasi tinggi yang dapat mempengaruhi cash flow rumah sakit. Pengendalian persediaan farmasi di Rumah Sakit Awal Bros Batam masih belum dilakukan dengan optimal, meskipun setiap bulan telah dilakukan analisa ABC Investasi dan menerapkan metode maksimal dan minimal stok yang sederhana. Penelitian ini, menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk dapat membantu pihak managemen dalam melakukan perbaikan pengendalian persediaan farmasi dan mengatasi permasalahan stock out di farmasi.

---

Prescription delays at Pharmacy Department services Awal Bros Batam Hospital during the month of October 2015 until September 2016 influences the impact on the quality of hospital services and going on back order ending with financial problems to Awal Bros Batam hospitals. The author wants to identify problems that occur for improving efficiency and effectiveness of services pharmacy inventory control at Awal Bros Batam Hospital and overall improving the quality of hospital services.

This study is an operational research study to develop a pharmaceutical inventory control models. The first model, in this study will be made use of ABC analysis, investment analysis ABC, and ABC critical index, to determine pharmaceutical supplies into groups A, B and C. Furthermore, will be calculated EOQ and ROP, as well as the efficiency of TIC. Conducted in-depth interviews with informants. The second model, the method Periodic Review System, Order up to the level, in this study also conducted an analysis 10 largest inventory investment by ABC and ABC average user through the assessment of inventory, ITOR and PNP on Awal Bros Batam hospital over a period of 12 months. In the second method is expected to avoid overstocking pharmaceuticals with high investments that may affect the cash flow of the hospital.

Pharmacy inventory control at Awal Bros Batam Hospital has not performed optimally, although every month have made the ABC analysis Investments and apply maximum and minimum stock method is simple. This research, produce policy recommendations for the Awal Bros Batam Hospital to help the management to improve ppharmacy inventory control and solve the problems in the pharmaceutical stock out."

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"ABSTRAKNama:Kris WidyartoJudul:Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten WonosoboProgram Study:Magister Perencanaan dan KebijakanPublikPembimbing:Sri Mulyono, SE, M.Si Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap kualitas pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Survey dilakukan terhadap 384 responden di Kabupaten Wonosobo. Analisis data menggunakan dengan tabulasi silang crosstab dan analisis regresi. Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari 9 unsur standar kepuasan masyarakat SKM yang merupakan parameter dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat IKM . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 unsur mendapatkan persepsi baik, yaitu : Persyaratan 72,1 , Sistem Mekanisme dan Prosedur 63,2 , Waktu Penyelesaian 50,6 , Biaya 62,3 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 67,2 , Kompetensi Pelaksana 69,8 , Perilaku Pelaksana 55,2 , Sarana dan Prasarana 48,5 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 65,9 . Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo cukup baik. Namun hasil survey setelah dioleh sesuai Peraturan Menpan RB, kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan dinilai tidak baik dengan nilai IKM 2,57. 5 lima unsur mendapat nilai dengan mutu C yaitu : Persyaratan 2,65 , Biaya/Tarif 2,62 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,60 , Kompetensi Pelaksana 2,70 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan 2,81 . Sedangkan 4 empat unsur lainnya mendapat nilai dengan mutu D : Sistem, Mekanisme dan Prosedur 2,57 , Waktu Penyelesaian 2,42 , Perilaku Pelaksana 2,53 dan Sarana dan Prasarana 2,42 . Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Persepsi, Pelayanan Kesehatan

---

ABSTRACTNama Kris WidyartoJudul Wonosobo rsquo s Residents Peception About Public Service of Health Sector Programme Master of Planning and Public PolicyCounsellor Sri Mulyono, SE, M.Si Purpose of this study is to know the perception of people in the WonosoboDistrict about the quality of health services. This reaserch use primary data on questioning 384 people in Wonosobo. This research use descriptive statistical, cross tabulation analysis and regression. By stipulating 9 elements to be examined which are parameters of public satisfaction index. Those elements showed good perceptiont. Requirements 72,1 , System and Procedure 63,2 , Completion Time 50,6 , Fare 62,3 , Product Specification 67,2 , Servant Competence 69,8 , Servant Courtessy 55,2 , Facilities and Infrastructure 48,5 and Suggestion and Compliant 65.9 . Based on this result, we can conclude that quality of health service Wonosobo is good. While the results of the data refers to PeraturanMenpan RB, performance of public service are rated not good.5 elements such as Requirements 2,65 , Fare 2,62 , Product specifitaion 2,60 , Servant Competence 2,70 , and Suggestion and Compliant 2,81 had C quality values. Meanwhile 4 other elements such as System, Mechanism and Procedure 2,57 , Completion Time 2,42 , Servant Courtessy 2,53 and Facilities and Infrastructure 2,42 had D quality values. Keyword Quality Sevices, Perception, Health Services"

"Latar Belakang: Salah satu program unggulan BPJS Kesehatan adalah Program Rujuk Balik yang bertujuan untuk mengendalikan dampak penyakit kronis. Rumah Sakit St. Carolus telah menyelenggarakan program ini sejak 2014. Jumlah pasien rujukan berdasarkan data Januari-Juni 2018 sebanyak 6350 orang, tetapi pasien yang berhasil dalam program ini baru mencapai 106 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program ini masih rendah. Tujuan: Mengevaluasi program rujuk balik dengan mengidentifikasi faktor-faktor dalam diri pasien yang berhubungan dengan keberhasilan Program Rujuk Balik serta memberikan saran untuk meningkatkan keberhasilan program rujuk balik. Metode: Merupakan studi kuantitatif dengan metode potong lintang. Variabel bebas adalah umur pasien, jenis kelamin, faktor herediter atau keturunan, keikutsertaan dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), tekanan darah sistolik,tekanan darah diastolik, komplikasi penyakit, perilaku selalu membawa obat ke manapun pergi, perilaku selalu minum obat, perilaku jika sehat maka tetap minum obat, perilaku jika terjadi keadaan buruk karena obat maka tetap minum obat, perilaku mengetahui manfaat obat, dan perilaku selalu menebus obat. Variabel tergantung adalah keberhasilan Program Rujuk Balik. Analisis data menggunakan program SPSS versi 23. Hasil: Secara statistik variabel bebas yang memiliki hubungan bermakna dengan keberhasilan PRB adalah perilaku selalu menebus obat (p value = 0,003), tekanan darah sistolik (p value = 0,014) dan komplikasi penyakit (p value = 0,000), Kesimpulan: Program Rujuk Balik di RS St.Carolus belum optimal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan program ini dari perspektif pasien adalah komplikasi penyakit, tekanan darah sistolik dan perilaku selalu menebus obat. Perlu usaha preventif promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan keberhasilan program ini. Selain itu rumah sakit juga perlu melakukan pengelolaan data dan pembuatan program perangkat lunak atau aplikasi komputer yang dapat membantu dokter spesialis dalam menganalisa keadaan pasien.

---

Background: Back Referral Program is one of BPJS Kesehatans program with aim to control the impact of the chronic disease. St.Carolus Hospital has been conducting this program since 2014. According to the data from January until June 2018 the referral patients was about 6350 patients. The patients who were joint the Back Referral Program was about 106 patients. This data shows that the successful level of this program is still low. Purpose: To evaluate back referral program by identifying some factors in the patients that have correlation with the successful of this program and then to provide some suggestions to improve the back referral program in St. Carolus hospital. Method: This study used cross sectional quantitative study. The independent variables were the age, sex, heredity factor, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, joining the Prolanis, Disease complications, the patients behaviour to bring medicine where ever they go, to take the medicines, to continue take the medicine while something worst happened, to continue take the medicine in health condition, to know the benefit of the medicine and to take the medicine from the pharmacy unit. The dependent variable was the successful of Back Referral Program. The data was analysed by using SPSS Program Version 23. Result: Statistically the variables that have significant relationship with the successful Back Referral Program were the behaviour to take the medicine in pharmacy unit (p value = 0.003), Systolic Blood Pressure (p value = 0.014) and Disease Complications (p value = 0.000. Conclusion: The successful of Back Referral Program in St. Carolus Hospital is not optimum yet. To increase the successful of this program, some efforts should be taken by the hospital i.e., conducting the preventive, promotive, curative and rehabilitative health programs to control the impacts of chronic diseases. Moreover, the hospital should perform well data organizing and provide a software or application for specialist to analyse the patients' conditions."

"Kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi setiap bulannya yang didasari penilaian kinerja pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bersangkutan dalam rangka upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun pada pelaksanaannya banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi capaian KBK. Capaian pembayaran KBK di puskesmas wilayah Kota Depok hanya 2 (5,3%) puskesmas dari 38 puskesmas yang menerima pembiayaan kapitasi sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas dari setiap indikator penilaian KBK menurut persepsi petugas puskesmas di wilayah kerja kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) puskesmas dengan kriteria 2 (dua) puskesmas dengan capaian capaian tertinggi atau meningkat dan 2 (dua) puskesmas dengan capaian terendah atau tidak mencapai target. Informan pada penelitian ini dipilih dengan aspek kecukupan dan kelayakan yang mana dianggap sesuai dengan topik terdiri dari (i) Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Kota Depok, (ii) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Depok, (iii) Kepala Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, dan (v) PIC prolanis. Sumber data bersumber dari data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator RRNS benar menggambarkan dari kinerja layanan rujukan yang mana pemberian rujukan dibawah wewenang puskesmas tanpa ada intervensi dari pasien atau keluarga pasien. Indikator angka kontak tidak valid dikarenakan tidak dapat menggambarkan kontak rate, banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik peserta (mobilitas, kerentanan, kecenderungan berobat dan kepercayaan), lokasi puskesmas yang mempengaruhi biaya transportasi, sarana prasarana serta sistem kerja. Serta indikator rasio peserta prolanis terkendali (RPPT) tidak valid karena belum tepat menilai kinerja pelaksanaan kegiatan prolanis, banyak faktor yang mempengaruhi yaitu perilaku peserta prolanis terhadap gaya hidup (rutin berobat, pola makan minum, aktifitas fisik) yang banyak dipengaruhi budaya dan lingkungan sosial, sistem pencatatan dan perhitungan indikator, sistem pelayanan puskesmas dan kecenderungan berobat (health belief).

---

Performance-based capitation (KBK) is a monthly capitation payment system based on an assessment of the service performance of the first level health facility (FKTP) concerned in an effort to increase the effectiveness and efficiency of health financing and improve the quality of health services. However, in practice, there are many external and internal factors that affect KBK achievements. Only 2 (5.3%) out of 38 puskesmas received capitation financing at the Depok City Health Centers for KBK payments. The purpose of this study was to analyze the validity of each KBK assessment indicator according to the perceptions of health center staff in the working area of the city of Depok. This research is a non-experimental research using a qualitative approach. The research locations were conducted in 4 (four) puskesmas with the criteria of 2 (two) puskesmas with the highest or increasing achievements and 2 (two) puskesmas with the lowest achievements or not reaching the target. The informants in this study were selected based on the adequacy and feasibility aspects which were considered appropriate to the topic consisting of (i) Head of Benefit Guarantee and Utilization Section, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Depok City, (ii) Head of the Primary Health Service Section of the Depok City Health Office, (iii) Head of the Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, and (v) PIC prolanis. Sources of data come from primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the RRNS indicator correctly described the performance of referral services in which referrals were made under the authority of the puskesmas without any intervention from the patient or the patient's family. The contact number indicator is invalid because it cannot describe the contact rate, many factors influence it, namely the characteristics of the participants (mobility, vulnerability, tendency to seek treatment and trust), the location of the puskesmas which affects transportation costs, infrastructure and work systems. As well as the controlled prolanis participant ratio indicator (RPPT) is invalid because it is not yet appropriate to assess the performance of the implementation of prolanis activities, many factors influence, namely the behavior of prolanis participants towards lifestyle (routine treatment, eating and drinking patterns, physical activity) which is heavily influenced by culture and the social environment, system for recording and calculating indicators, health center service systems and tendencies to seek treatment (health beliefs)."

"Salah satu permasalahan sistem rujukan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit dalam permasalahan kesehatan hal ini juga terjadi juga di kota Batam. Untuk mengatasi hal tersebut sistem pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan mengutamakan optimalisasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik pratama, maupun dokter praktek perorangan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun masih sering kita temui masalah rujukan pelayanan rumah sakit yang terjadia ketidak tepatan dalam rujukan yang dialami oleh IGD Rumah Sakit dan Klinik-klinik di Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahuai penyebab ketidak tepatan atau penyimpangan dalam rujukan FKTP yang terjadi di kota Batam.Hasil penelitian mendapatkan bahwa BPJS selalu menghimbau pimpinan dan dokter klinik untuk menahan laju rujukan yang relatif tinggi (berdasarkan asumsi yang banyak beredar di kalangan klinik dan tenaga medis baik di rumah sakit dan klinik). Dan rujukan non spesialistik yang rationya tidak lebih boleh lebih dari 15% agar tidak berdampak pada turunnya jumlah kapitasi (pasien kepesertaan BPJS kesehatan dalam tiap bulannya) yang dimiliki klinik. Disarankan Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian merupakan peningkatkan kualitas atau mutu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, mengadakan sosialisasi terhadap aturan-aturan kebijakan secara berkesinambungan mengingat agar terhindari dari konflik dalam pelayanan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Dan perlu adanya edukasi akan sebuah sistem dan aturan pelayanan untuk mengatasi masalah rujukan dan mengembalikan peran dokter umum sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat primer.

---

One of the problems of the health referral system that regulates the delegation of tasks and responsibilities on a reciprocal basis, as well as the structural and functional aspects of illness in health problems is also happening in the city of Batam. To overcome this the health care system in the era of BPJS Health prioritizes the optimization in first-rate health facilities (FKTP), such as health centers, clinics, and individual practice physicians in collaboration with BPJS Health in providing health services for the community. But still we often encounter the problem of hospital service referral that happened inaccurate in the references experienced by IGD Hospital and Clinics in Batam. The purpose of this research is to know the cause of inaccuracy or deviation in FKTP reference that occurred in Batam city.The results found that BPJS always appealed to clinical leaders and clinicians to withhold relatively high referral rates (based on widely circulated assumptions among clinics and medical personnel in hospitals and clinics). And non-specialist referrals whose ration is no more than 15% in order not to affect the decrease in the number of capitals (monthly health membership BPJS patients) owned by the clinic. Suggested suggestions that can be submitted in relation to the results of the study is to improve the quality or quality of health personnel in health services, socialization of policy rules continuously in order to avoid the conflict in service, increasing the competence of health workers. And there is need for education of a system and rules of service to overcome the problem of referrals and return the role of general practitioners as the spearhead of primary health care."