Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini dibuat untuk menganalisis perbandingan antara pengakuan akun Ventura Bersama dengan akun Operasi Bersama pada PT FML. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian pengakuan yang telah dilakukan oleh PT FML atas transaksi Perikatan Bersama dengan PSAK 66: Perikatan Bersama. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh PT FML belum sesuai dengan PSAK 66: Perikatan Bersama.

---

ABSTRACTThis research was made to analyze the comparison between the recognition of a Joint Venture account with a Joint Operation account at PT FML. The analysis is carried out by identifying the compatibility of the recognition that has been made by PT FML on Joint Arrangement transactions with PSAK 66: Joint Arrangement. The results of this analysis concluded that the recognition made by PT FML was not in compliance with PSAK 66: Joint Arrangement."

"ABSTRAKBuruk nya perkembangan bisnis telekomunikasi di Indonesia dapat dilihat dari indikator IDI ICT Development Index Indonesia tahun 2013 hanya di peringkat 106. Untuk itu, para stakeholder telekomunikasi Indonesia wajib dalam mengembangkan akses mobile broadband. Fakta ini, bersama-sama dengan ketidakpastian dari jumlah pelanggan uncertain subscribers yang dapat dicapai dalam pasar di mana pengguna memiliki keterbatasan dalam hal keterjangkauan mobile broadband, menjadikan risiko investasi meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah investasi yang dibutuhkan adalah infrastructure sharing. Salah satu infrastructur sharingyang dapat dilakukan yaitu di komponen aktif dengan Dedicated Sharing sering disebut MORAN . Tetapi, dalam prakteknya juga tidak berjalan dengan baik karena belum terwujudnya pemodelan yang tepat antara pihak-pihak terkait. Untuk itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif dalam mengembangkan model mobile broadband di Indonesia diikuti oleh kajian tekno-ekonomi. Dari hasil penelitian ini, di dapatkan skenario terbaik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan infrastruktur mobile broadband yaitu menggunakan skenario joint venture baik di daerah dense urban, urban, dan sub-urban, dengan peluang NPV>0 sebesar 96.21 lebih besar di banding kan dengan opsi skenario sewa dengan peluang 94.24 . Dan nilai peluang IRR > MARR 6.75 sebesar 96.26 lebih baik dibandingkan opsi skenario sewa dengan nilai peluang IRR > MARR 6.75 sebesar 94.34 .

---

ABSTRACTPoor development of Indonesia rsquo s Telecommunication business can be seen from IDI indicator ICT Development Index in 2013 that we can only reached rank 106. Therefore, it is necessary for the telecommunication stakeholder in Indonesia to develop mobile broadband access. In fact, uncertain subscribers and mobile broadband range limitation also increased the investment risk. One way to reduce the investment expense is the infrastructure sharing. One of the infrastructures sharing which can be done is in active component with Dedicated Sharing MORAN . However, it cannot be done easily in practical due to imperfect model from related parties. Accordingly, more comprehensive assessment in developing mobile broadband model along with techno economy research is required in Indonesia. The results of this study showed the best scenario which can be used in conducting mobile broadband infrastructure that is using Joint Venture scenario in dense urban, urban, and sub urban with chance of NPV 0 is 96.21 greater rather than using Rent scenario with chance of 94.24 . Besides that, the chance of IRR MARR 6.75 is 96.26 greater rather than using Rent scenario with chance of 94.34 ."

"Laporan magang ini membahas mengenai perbandingan dan evaluasi prosedur review dan audit yang dilakukan oleh tim audit KAP SPA atas laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan PT EXO untuk akun kas dan setara kas dan akun utang dagang. Prosedur review berdasarkan review worksheet dievaluasi kesesuaiannya dengan International Standard on Review Engagements (ISRE) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 3. Sementara prosedur audit akan dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan International Standards on Auditing (ISA). Evaluasi dilakukan berdasarkan oberservasi untuk prosedur review dan praktik langsung untuk prosedur audit. Berdasarkan hasil evaluasi, KAP SPA sudah memenuhi semua standar yang berlaku terkait prosedur pengujian untuk review dan audit yang dilakukan. Selain itu, ditemukan bahwa pelaksanaan prosedur review mempermudah pengerjaan audit untuk laporan keuangan tahunan.

---

This internship report examines the comparison and evaluation of review and audit procedures conducted by KAP SPA’s audit team for PT EXO’s interim financial report and annual financial report on cash and cash equivalents and trade payables accounts. Review procedures established on review worksheets are evaluated based on International Standard on Review Engagements (ISRE) and Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 3. Meanwhile audit procedures are evaluated based on International Standards on Auditing (ISA). Evaluation on review procedures are based on observation and evaluation on audit procedures are based on hands-on experience. Based on the evaluations, KAP SPA have meet all applicable standards related to testing procedures for reviews and audits carried out. In addition, the implementation of the review procedure is known to made it easier to carry out audits for the annual financial statements."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara tujuan promosi untuk meningkatkan brand awareness dan tujuan promosi untuk meningkatkan product awareness serta menganalisis kesesuaian koreksi DJP atas biaya promosi PT. X yang merupakan perusahaan joint venture sebagai marketing intangible dengan konsep remunerasi marketing intangible. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. X merupakan kegiatan promosi yang bertujuan untuk meningkatkan product awarenss. Setelah dianalisis dari pembebanan biaya sebagai deductible expense, bauran promosi, media promosi, dan teori brand awareness diperoleh bahwa seluruh biaya terkait kegiatan promosi yang dikeluarkan PT. X semata-mata dilakukan untuk menjaga eksistensi produk dan meningkatkan penjualan perusahaan. Selain itu koreksi DJP atas penghasilan dari luar usaha karena adanya dugaan marketing intangible pada pembebanan biaya promosi yang dilakukan PT. X tidak sesuai dengan konsep remunerasi marketing intangible. PT. X bukanlah perusahaan yang memiliki fungsi sebagai agent sehingga ketentuan remunerasi yang ada pada OECD TP Guidelines 2010 tidak relevan diterapkan pada PT. X. Untuk mengantisipasi koreksi yang sama, PT. X sebaiknya lebih melengkapi dokumen-dokumen terkait pengeluaran biaya promosi yang dilakukan. Selain itu dari pihak DJP juga sebaiknya merancang dan membenahi peraturan perpajakan mengenai ketentuan penerapan transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud terutama marketing intangible.

---

This study aims to analyse the difference between the purpose of promotion to increase brand awareness and the purpose of promotion to increase product awareness and analyze the suitability of DGT's correction of the promotion costs of PT. X which is a joint venture company as marketing intangible with the concept of marketing intangible remuneration. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results showed that the promotional activities carried out by PT. X is a promotional activity that aims to improve product awareness. After analysing the expenses as deductible expense, promotion mix, promotional media, and brand awareness theory, it is found that all costs related to promotional activities incurred by PT. X is solely done to maintain product existence and increase company sales. In addition, DGT's correction of other income was due to the alleged intangible marketing on the imposition of promotional costs by PT. X is incompatible with the concept of intangible marketing remuneration. PT. X is not a company that has a function as an agent so that the remuneration provisions in the OECD TP Guidelines are not relevant to be applied to PT. X. To anticipate the same correction, PT. X should complete the documents related to the promotional costs. In addition, the DGT should also design and revise tax regulations regarding the provisions on the application of intangible property transactions, especially intangible marketing.

"

"Fiduciary duties adalah kewajiban yang timbul karena para pihak terlibat dalam fiduciary relationship. Sedangkan joint venture termasuk dalam kriteria fiduciary relationship. Penelitian ini membahas mengenai apakah doktrin fiduciary duties dapat diterapkan dalam perjanjian joint venture, bagaimana penerapan doktrin fiduciary duties apabila terdapat pihak mayoritas dan pihak minoritas dalam Joint Venture, dan permasalahan apa saja yang mungkin timbul pada pelaksanaan penerapan doktrin fiduciary duties dalam perjanjian joint venture. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya doktrin fiduciary duties dapat diterapkan pada perjanjian joint venture karena memenuhi kriteria fiduciary relationship. Doktrin fiduciary duties juga dapat diterapkan pada perjanjian joint venture di Indonesia karena pola pengaturan Buku III KUH Perdata memiliki sistem terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap. Co-venturers yang selanjutnya menjadi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas pada perusahaan joint venture, memiliki fiduciary duties baik kepada pemegang saham lainnya maupun kepada perusahaan joint venture. Terdapat beberapa permasalahan berhubungan dengan operasional perusahaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kedudukan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas melalui prinsip majority rule dalam pengambilan keputusan. Sehingga lebih mudah bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duties. Di Indonesia, fiduciary duties juga sudah dikenal pada UU Nomor 1 Tahun 1995 khususnya mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris namun masih bersifat umum. Berikutnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 fiduciary duties diatur secara lebih tegas. Walaupun terikat dengan ketentuan pada UUPT namun para pihak dapat mengaturnya dalam klausa fiduciary duties pada perjanjian joint venture tersebut. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi para pihak."