Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Video Games adalah bentuk hiburan audio-visual yang dikomersialisasikan kepada publik, baik melalui bentuk fisik atau digital, dan merupakan subjek Hukum Kekayaan Intelektual, di bawah definisi pasal 2 Konvensi Berne sebagai Karya Sastra dan Artistik. Dalam gim video, terdapat beberapa jenis properti intelektual terkait aspek audio dan visualnya. Namun, tidak ada peraturan khusus yang secara ketat mengatur tentang sejauh mana videogame dianggap asli/orisinil, karena tidak ada spesifikasi eksplisit, hingga batas di mana videogame dianggap serupa atau pelanggaran langsung terhadap kekayaan intelektual yang dipegang oleh videogame lain. Hal ini diperparah oleh adanya dikotomi ide-ekspresi dimana adalam merupakan sebuah prinsip dalam hukum Kekayaan Intelektual, di mana. apakah mirip dalam sebuahvideogametelah melanggar gagasan, yang tidak dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual, atau ekspresi, yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Lebih jauh lagi, membagi pada pandangan apakah permainan video dilihat sebagai karya sastra atau program komputer, menyebabkan kebingungan lebih lanjut ke batas orisinalitas dalam videogame, di mana tulisan ini berusaha untuk memperjelas melalui isinya.

---

Video Games are a form of an audio-visual entertainment that is commercialized to the public, either through physical or digital form, and is a subject of Intellectual Property Law, under the definition of article 2 of the Berne Convention as Literary and Artistic Work. Within video games, contains several types of intellectual properties regarding its audio and visual aspects. However, there are no specific regulations that strictly governs regarding what extent a videogame is considered original, as there are no explicit specifications, to the limits where a videogame is considered similar or an outright violation of an intellectual property held by another videogame. This is worsened by the presence of the idea-expression dichotomy principle presence in Intellectual Property law, in which whether a similar videogame has violated the idea, in which isnt protected under intellectual property law, or the expression, which is protected through copyright law. Furthermore, the divide on the view whether a video game is seen as a literary work or a computer program, causes further confusion to the limits of originality in a videogame, in which this paper seeks to clarify through its contents."

"Tulisan ini menganalisis doktrin freedom of panorama (Kebebasan Panorama) dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya fotografi. Doktrin ini berkaitan dengan limitasi (limitations) dan pengecualian (exception) dalam peraturan terkait hak cipta. Hak cipta menimbulkan hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karya fotografi merupakan salah satu jenis karya cipta yang dilindungi namun sejauh mana perlindungannya jika terdapat unsur ciptaan lain di dalamnya.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif, yang menitik beratkan pada norma atau aturan hukum dengan pendekatan Inter-Disiplin, dan analisis data kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan berikut: bagaimana hak cipta atas karya fotografi dapat lahir, apakah Pencipta karya fotografi harus meminta izin kepada pemilik setiap objek yang difotonya, dan apakah doktrin Freedom of Panorama diakui dalam hukum hak cipta di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hak cipta atas karya fotografi lahir saat Ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dideklarasikan, dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun, dan merupakan karya yang orisinal atau berasal dari kreasi, imajinasi, dan ekspresi pribadi penciptanya, tanpa meniru atau menjiplak karya orang lain. Perlindungan atas karya fotografi bersifat terbatas, Hak ekonomi berlaku selama periode tertentu, yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Status ciptaan menjadi public domain setelah waktu perlindungannya habis. Pencipta karya fotografi harus berhati-hati dalam memilih objek foto. Kebutuhan atas izin tergantung objek dan tujuan pemanfaatan karya fotografinya, mengingat relasi objek dan subjek hukum bervariasi. Tedapat objek foto yang memerlukan izin contohnya apabila patut diduga karya tersebut masih dilindungi hak cipta berdasarkan UUHC 2014. UUHC 2014 tidak mengatur mengenai pemanfaatan karya cipta yang berlokasi secara permanen di tempat umum secara khusus dalam aturan pembatasannya, khususnya yang berhubungan dengan karya fotografi. Selama UUHC 2014 masih berlaku dan perlindungan hak cipta atas ciptaan juga masih berlaku, hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak juga berlaku.

---

This thesis analyses the freedom of panorama doctrine in the context of copyright protection for photographic works. Freedom of Panorama is related to limitations and exceptions in regulations related to copyright. Copyright gives rise to the exclusive rights of the Author and/or copyright holder. Photographic works are a type of copyrighted work that is protected, but to what extent is the protection if there are other works in it. This thesis was prepared using normative legal research methods, which focus on legal norms or rules with an inter-disciplinary approach, and qualitative data analysis to answer the following main issues: how can copyright for photographic works arise, whether the Author of a photographic work must ask permission from the owner of each the objects they photographed, and whether the Freedom of Panorama doctrine is recognized in copyright law in Indonesia. The result of this research is Copyright for photographic works is born when the idea is embodied in a tangible form, declared, can be seen, heard, reproduced, or communicated through any device, and is an original work or derived from the creation, imagination, and personal expression of its author, without imitating or plagiarizing the work of others. Protection of photographic works is limited, Economic rights are valid for a certain period, which is 50 (fifty) years from the date of Publication. The status of the works becomes public domain after the protection time expires. Author of photographic works must be careful in choosing photo objects. The need for permission depends on the object and purpose of using the photographic work, considering that the relationship between object and legal subject varies. There are photo objects that require permission, for example if it is reasonable to suspect that the work is still protected by copyright under UUHC 2014. The UUHC 2014 does not regulate freedom of panorama or the use of copyrighted works that are permanently located in public places specifically in its limitations, especially those relating to photographic works. As long as the 2014 UUHC is still in effect and copyright protection of the work is still in effect, the exclusive rights of the Author and/or rights holder also apply."

"Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan mengenai aspek hak cipta terkait Undang-Undang Hak Cipta yang terdapat dalam karya lagu yang diciptakan dengan menggunakan metode digital song sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif. Aspek hak cipta yang diteliti adalah mengenai bentuk ciptaan, orisinalitas serta kepemilikan dari hak cipta itu sendiri. Metode digital song sampling merupakan sebuah metode yang beberapa waktu kebelakang umum digunakan para produser lagu dalam menciptakan lagu, pada dasarnya dalam metode ini diambil sebagian hal dari lagu yang sudah ada dan terhadap bagian tersebut dilakukan pengolahan untuk kemudian diletakan ke dalam lagu yang baru. Dalam hal karya lagu yang diciptakan melalui metode digital song sampling diketahui bahwa bentuk yang dimiliki merupakan bentuk ciptaan turunan atau karya derivatif, hal ini dikarenakan lagu tersebut memenuhi unsur dari bentuk karya derivatif yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karya ini bersifat orisinal namun hal orisinalitas tersebut terbatas pada elemen baru yang ditambahkan dalam karya tersebut sehingga tidak meliputi elemen lagu lain yang digunakan dalam karya tersebut meskipun terhadap elemen tersebut telah dilakukan modifikasi sedemikian rupa terhadapnya. Sementara itu mengenai kepemilikan hak cipta karya ini khususnya pada hak ekonomi dimiliki Pencipta sesuai dengan kesepakatan dari pemilik hak ekonomi dari lagu yang dilakukan sampling.

---

This writing is the result of research on the aspects of copyright related to the Copyright Law found in a song created using the digital song sampling method. The study employs a descriptive normative method, focusing on the form of creation, originality, and ownership of the copyright itself. Digital song sampling is a method commonly used by music producers to create songs by taking portions from existing songs and processing them into a new composition. In the case of songs created through digital song sampling, it is known that the form it takes is a derivative creation, meeting the criteria outlined in the Copyright Law for derivative works. While the work is original, this originality is limited to the new elements added, excluding elements from other songs used in the work, even though modifications have been made to those elements. Regarding copyright ownership, particularly economic rights, the Creator holds them according to the agreement with the owner of the economic rights of the sampled song."

"Aspek orisinalitas karya tulis oleh sistem Artificial Intelligence (AI) seperti ChatGPT menjadi penting dalam konteks hak cipta. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peraturan hak cipta melindungi karya-karya AI dengan menentukan orisinalitasnya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, menelaah konsep, prinsip, norma, hak, dan kewajiban dalam sistem hukum. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan pendekatan statute approach, dengan fokus pada norma-norma hukum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Doktrin-Doktrin Orisinalitas. Untuk memenuhi kriteria orisinalitas, suatu ciptaan harus memenuhi syarat tertentu yang dapat ditelaah lebih lanjut melalui doktrin-doktrin yang berlaku. Dalam evaluasi orisinalitas karya ChatGPT, berbagai doktrin dan teori dapat digunakan. Ditemukan bahwa dengan doktrin "Sweat of the Brow" karya ChatGPT tidak memenuhi kriteria orisinalitas. Sementara itu, doktrin "Modicum of Creativity", "Skill, Judgement, and Labour", "Idea-Expression Dichotomy", dan "author's intellectual creation" memandang karya ChatGPT memenuhi kriteria orisinalitas, terutama jika input pengguna mencerminkan orisinalitas dan kepribadian. Namun, ada tantangan dalam membuktikan orisinalitas berdasarkan doktrin "Independent Creation" karena sifat 'black box' dari ChatGPT. Selain itu, penerapan Teori "Circumstantial Evidence" menunjukkan bahwa tanpa bukti akses yang jelas, klaim pelanggaran hak cipta terhadap respons ChatGPT mungkin sulit dibuktikan. 

---

The aspect of originality in written works by Artificial Intelligence (AI) systems such as ChatGPT becomes critical in the context of copyright. The importance of this research is to understand how copyright rules protect AI works by determining their originality. This study applies the normative juridical research method, examining concepts, principles, norms, rights, and obligations within the legal system. The research will collect and analyze primary, secondary, and tertiary data through literature study and the statute approach, focusing on the legal norms in Law No. 28 of 2014 on Copyright and Originality Doctrines. A creation produced by AI (ChatGPT) must be original and provable as an independent result of AI, not a copy of existing work. In evaluating the originality of ChatGPT's works, various doctrines and theories can be used. It was found that under the "Sweat of the Brow" doctrine, ChatGPT's work does not meet the criteria for originality. Meanwhile, the doctrines of "Modicum of Creativity", "Skill, Judgement, and Labour", "Idea-Expression Dichotomy", and "author's intellectual creation" view ChatGPT's work as meeting the originality criteria, especially if the user's input reflects originality and personality. However, there are challenges in proving originality based on the "Independent Creation" doctrine due to the 'black box' nature of ChatGPT. Additionally, the application of the "Circumstantial Evidence" theory suggests that without clear access evidence, copyright infringement claims against ChatGPT's responses might be difficult to prove."

"Musik merupakan suatu karya cipta yang membutuhkan imajinasi, tenaga, ketrampilan, waktu dan biaya untuk menciptakannya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah memungkinkan para pelaku tindak pidana di bidang hak cipta untuk melakukan tindakan pidana, khususnya di bidang perekaman. Hasil rekaman yang berupa karya audio visual dijual secara bebas dan dengan harga yang murah. Tindakan seperti itu telah merugikan para pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran dalam suatu pertunjukan musik. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum membawa dampak positif terhadap perlindungan hak cipta karena terbukti bahwa tingkat pembajakan terhadap karya audio visual yang berupa DVD dan VCD musik bajakan semakin menigkat setiap tahunnya. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan yang mengatur secara tegas mengenai hal ini. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya diadakan penyuluhan hukum mengenai hak cipta kepada masyarakat, termasuk juga aparat penegak hukumnya; agar karya hak cipta audio visual tidak mudah dibajak, maka setiap keping yang akan diedarkan ataupun dipasarkan, harus ditempelkan sticker PPN dari Direktorat Pajak, yang sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari ASIRI. Pemberian rekomendasi ini harus diperketat; diperlukan juga adanya kerja sama yang terkoordinasi lebih baik antara sesama aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta, khususnya sesama penyidik.

---

Music is copyrighted work which requires imagination, energy, skill, time and cost. With the progress of science and technology have enabled the perpetrators of criminal offenses in the field of copyright for commiting a crime, especially in the field of recording. The results were videotaped in the form of audio visual works and sold freely at a cheap price. That action have been detrimental the actors, producers of phonograms and broadcasting organizations in musical performance. Indonesian copyright law has not brought positive impact yet on copyright protection because it proves that the level of piracy of audio visual works, such as music DVD and VCD, is increasing every year. Therefore needed protection expressly set against copyright infringement. This research is normative juridical.

The researcher suggest that should be held the information on the law concerning to the community, including the officers; for audio visual copyrighted works are not easily hijacked, then each piece to be distributed, should pasted VAT (Value Added Tax) stickers from the Directorate Tax, which previously had to get recommendation from ASIRI. The provision of this recommendation should be thightened; this also requires the presence of better coordinated cooperation among the law enforcement officers in dealing with copyright violations, especially for fellow investigators."

"Demonstrasi tolak UU Cipta Kerja menjadi sorotan utama dalam pemberitaan media massa pada bulan Oktober 2020. Pelaksanaan demonstrasi tolak UU Cipta Kerja diperlihatkan melalui visualisasi dinamika kekerasan dan konflik dalam pemberitaan media massa sehingga memunculkan cara pandang yang negatif terhadap pelaksanaan demonstrasi tersebut. Dalam protest paradigm hal ini dijelaskan sebagai pola liputan media yang berfokus untuk menyoroti konteks-konteks di luar dari isu utama dari pelaksanaan demonstrasi. Adapun lebih lanjut dalam perspektif kriminologi visual, representasi visual terhadap pelaksanaan demonstrasi mengindikasikan visualitas untuk menutupi kekerasan oleh negara yang dalam konteks ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat pengendalian resmi negara. Untuk menganalisis konteks tersebut, penulis melakukan analisis visual kualitatif terhadap data-data visual yang dikumpulkan dari pemberitaan-pemberitaan terhadap demonstrasi tolak UU Cipta Kerja selama bulan Oktober 2020 sebanyak 142 data visual beserta caption yang tertera di bawah gambar. Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa representasi visual terhadap pelaksanaan demonstrasi memperlihatkan tindakan melanggar hukum dan penyimpangan dalam visualitas demonstran dan disisi lain dapat menutupi bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat pengendalian resmi. Pelaksanaan demonstrasi pun kemudian melekat dengan citra negatif dan dinilai sebagai tindakan yang sia-sia.

---

Demonstrations against UU Cipta Kerja became the main focus in the mass media coverage in October 2020. The demonstration against UU Cipta Kerja was shown through visualizing the dynamics of violence and conflict in mass media reporting, giving rise to a negative perspective on the implementation of the demonstration. In the protest paradigm this is explained as a pattern of media coverage that focuses on highlighting contexts outside of the main issue of conducting demonstrations. Furthermore, in the perspective of visual criminology, the visual representation of the implementation of the demonstration indicates visuality to cover up violence by the state which in this context is violence perpetrated by the police as the official state control apparatus. To analyze this context, the author conducted a qualitative visual analysis of the visual data collected from reports on demonstrations against UU Cipta Kerja during October 2020 around 142 visual data alongside caption that is included below. It can further be concluded that the visual representation of the demonstration shows unlawful acts and deviations in visuality of demonstrators and on the other hand can cover up the forms of violence carried out by the police as an official controlling apparatus. The demonstration was then attached to a negative image and was judged as a futile act."

"Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap karya public art dalam konteks hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan United States Copyright Act 1976. Public art yang berada di ruang publik terdiri dari berbagai bentuk karya seni, merupakan suatu bentuk ekspresi artistik yang perlu dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan public art berbentuk visual dengan tujuan untuk mengkaji hak ekonomi dan hak moral seniman serta implikasi hukum dari penggunaan komersial tanpa izin. Beberapa kasus pelanggaran hak cipta public art, seperti kasus Zanja Madre karya Andrew Leicester yang digunakan tanpa izin oleh Warner Bros, mural milik Lewis yang digunakan oleh Mercedes Benz, dan patung memorial milik Gaylord serta Patung Liberty replika milik Davidson yang digunakan tanpa izin oleh United States Postal Service, menunjukan perlunya perlindungan yang lebih terhadap hak ekonomi dan moral seniman. Penelitian ini juga membandingkan regulasi hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat, menyoroti perbedaan dalam penerapan konsep fair use, de minimis exception, dan ketentuan dalam Section 120(a). Di Amerika Serikat, ketentuan dalam Section 120(a) dan doktrin fair use menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan karya public art, sementara di Indonesia, penggunaan karya public art untuk tujuan komersial memerlukan izin terlebih dahulu dari seniman atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah hak cipta karya public art, baik dari sisi legislasi maupun implementasi hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum karya public art, menawarkan langkah-langkah praktis untuk melindungi hak seniman, serta menginformasikan kebijakan yang dapat diadopsi untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam konteks karya seni di ruang publik.

---

This research focuses on the legal protection of public art in the context of copyright in Indonesia and the United States based on Law Number 28 of 2014 and the United States Copyright Act of 1976. Public art, which exists in public spaces and encompasses various forms of art, represents an artistic expression that needs protection. This research concentrates on the protection of visual public art with the aim of examining the economic and moral rights of artists as well as the legal implications of unauthorized commercial use. Several cases of copyright infringement of public art, such as Andrew Leicester's "Zanja Madre" used without permission by Warner Bros, Lewis's mural used by Mercedes Benz, and Gaylord's memorial sculpture and Davidson's replica of the Statue of Liberty used without permission by the United States Postal Service, highlight the need for greater protection of artists' economic and moral rights. This research also compares copyright regulations between Indonesia and the United States, highlighting differences in the application of the concepts of fair use, de minimis exception, and the provisions in Section 120(a). In the United States, the provisions in Section 120(a) and the fair use doctrine offer flexibility in the use of public art, while in Indonesia, the commercial use of public art requires prior permission from the artist or copyright holder. This research aims to provide recommendations that can help address the issue of copyright for public art, from both legislative and legal implementation perspectives. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the legal protection of public art, offer practical steps to protect artists' rights, and inform policies that can be adopted to prevent copyright infringement in the context of public art."

"Sepeti halnya. pencipta lainnya, seorang desainer pakaian seharusnya memperoleh perlindungan terhadap karyakaryanya. Perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual dari desainer inilah yang sering diabai kan. Hal inilah yapg akan diperlihatkan penulis dalam kenyataannya. Dan dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan, dengan disertai dengan wawancara dengan para narasumber. Seperti kita ketahui, apabila seorang desainer bekerja pada suatu perusahaan, maka hubungan antara desainer dengan perusahaan tersebut adalah hubungan kerja. Dan menurut pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 12/1997, apabila terjadi hubungan kerja, maka hak tetap pada pencipta, kecuali bila diperjanjikan lain. Dan pada penjelasan asal 3 undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. Sehi ngga, apabila pengalihan hak tidak dibuat dalam suatu perjanjian tetulis, maka, segala hak tetap pada pencipta. Namun dalam kenyataannya, desainer dianggap sebagai pegawai biasa dan seluruh hak atas seluruh ciptaannya dipegang oleh perusahaan tempat dia bekerja, padahal tidak dibuat suatu perjanjian tertulis mengenai pengalihan hak. Disinilah diasumsikan terjadi suatu penyalahgunaan keadaan (misbruik van de omstandigheden) yang dilakuakan oleh perusahaan."

"Pameran merupakan kegiatan menunjukkan kelebihan dari sesuatu kepada pengunjung dengan cara mengomunikasikannya melalui tampilan pameran. Tujuan dari setiap pameran berbeda-beda, salah satunya adalah untuk memperkenalkan atau memberi informasi yang merupakan tujuan dari pameran dalam museum. Pameran dalam museum memiliki tantangan untuk tetap membuat pengunjung tertarik dengan tampilan pameran sementara informasi harus tersampaikan secara utuh. Ide yang terwujud dalam bentuk tampilan visual pameran, perlu dirancang sesuai dengan cara manusia menangkap apa yang dilihatnya. Tampilan visual juga memperhitungkan aspek komunikasi visual agar isi pameran dapat dipersepsikan secara tepat oleh pengunjung. Ada beberapa cara untuk menyajikan pameran dan tiap cara tersebut memiliki kelebihannya masing-masing.

---

Exhibition is an activity of showing the good qualities of something to visitors by communicating it through exhibition displays. The purpose of each exhibition is different and one of them is to introduce or give information, which is the purpose of museum exhibition. Museum exhibition has a challenge to keep the visitors interested with the displays while the information has to be delivered in full form. Ideas that materialized in the form of visual displays need to consider how humans perceive their surroundings. Visual displays also take visual communication aspect in consideration so that the visitor can perceive the exhibition content correctly. There're many ways of presenting an exhibition and each had their own advantages according to the right circumstances."