Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTGeografi kesehatan khususnya epidemiologi memliki tujuan untuk memahami proses suatu penyakit yang fokus pada keunikan suatu ruang dengan penekanan pada konsep lokasi, arah, jarak di suatu tempat dalam mewujudkan kesehatan yang baik. Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru yang masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di Indonesia, salah satunya di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola sebaran dan karakteristik wilayah penderita penyakit tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Variabel dalam penelitian ini meliputi kepadatan bangunan, suhu udara, jarak dari sungai. Metode penelitian menggunakan analisis spasial dengan teknik overlay dan analisis statistik inferensial. Persebaran penderita TB di DKI Jakarta berdasarkan jarak antar tempat tinggal penderita membentuk pola mengelompok dengan 1/3 penderitanya berjenis kelamin laki-laki, berumur produktif, berstatus gizi normal dan 2/3 wilayah penderitanya berada di daerah sekitar sungai. Secara spasial, terjadi keunikan bahwa penderita TB tidak hanya terjadi pada kepadatan bangunan tinggi, suhu udara tinggi, maupun daerah sekitar sungai. Hal ini didukung dengan hasil statistik yang menunjukkan bahwa tidak ada kaitan antara sebaran penderita TB dengan karakteristik wilayah. Sehingga parameter kualitas permukiman dapat menjelaskan karakteristik wilayah penderita TB, dimana wilayah penderita TB tidak memiliki keteraturan dalam tata letak bangunan, lebar jalan yang sempit, keberadaan pohon kurang memadai, dan dekat dengan jalan utama.

---

ABSTRACTHealth geography specifically epidemiology has a purpose of understanding the process of a disease that focuses on the uniqueness of space with an emphasis on the concept of location, direction, and distance of a place in realizing good health. Tuberculosis (TB) is an infectious disease that attacks the lungs which are still become the primary cause of morbidity and mortality in Indonesia, especially in DKI Jakarta. This study aims to analyze the distribution patterns and characteristics of tuberculosis patients in the DKI Jakarta Province in 2017. The variables used in this study include building density, air temperature, distance from the river. The research method uses spatial analysis with overlay techniques and inferential statistical analysis. The distribution pattern of TB sufferers in DKI Jakarta based on the distance between the patients residence it forms a clustered pattern with 1/3 sufferers of the male sex, productive age, normal nutritional status and 2/3 of the sufferer's area in the area around the river. Based on the spatial analysis, there is a uniqueness that TB sufferers do not only occur in high-density buildings, high air temperatures, or areas around rivers. The results of the statistical analysis support this showed no significant correlation between the distribution pattern of tuberculosis sufferers and regional characteristics. As a result, the quality parameters of settlements can be explanatory the characteristics of the TB patient area, where the TB sufferers have no order in the layout of the building, the width of the road is narrow, the existence of trees is inadequate and close to the main road."

"ABSTRACTPenyakit Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu ancaman kesehatan yang mematikan, Pasien TB yang tidak mendapat pengobatan tepat dapat menjadi sumber infeksi di komunitas. Metode deteksi yang efektif sangat diperlukan dalam penanganan TB. Pemeriksaan biakan dahak merupakan metode baku emas (gold standard) namun memerlukan waktu relatif lama dan mahal. Pemeriksaan mikroskopik merupakan pemeriksaan yang banyak digunakan di negara endemik TB. Namun demikian metode tersebut memiliki sensitivitas yang rendah, tidak mampu dalam menentukan kepekaan obat dan memiliki kualitas yang berbeda karena dipengaruhi oleh tingkat keterampilan petugas laboratorium. Hal tersebut diharapkan dapat diatasi dengan penggunaan pemeriksaan Tes Cepat Molekular (TCM) yang lebih cepat dibandingkan uji kepekaan dan dapat mengidentifikasi keberadaan kuman TB yang resistens terhadap rifampisin. Metode pemeriksaan TCM yang saat ini digunakan di Indonesia dengan menggunakan Xpert MTB/Rif. Penggunaan Xpert MTB/Rif telah direkomendasikan oleh WHO sejak tahun 2010. Sampai akhir 2017, telah terpasang 51 mesin TCM di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dilakukan penelitian untuk megetahui pemanfaatannya dengan melihat utlisasi TCM dan faktor yang mempengaruhi utilisasinya. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan wawancara terhadap petugas laboratorium di 13 fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan data sekunder didapat dari laporan utilisasi TCM tahun 2017. Data primer dianalisis untuk mendapatkan informasi hal-hal yang mungkin mempengaruhi utilisasi TCM di suatu fasilitas kesehatan. Sedangkan data sekunder dianalisis untuk mendapatkan infromasi utilisasi TCM, tipe terduga yang diperiksa dengan TCM dan hasil pemeriksaan TB dengan TCM. Dari hasil peneltian didapatkan bahwa utlisasi TCM tahun 2017 sebesar 23,28%. Faktor yang mempengaruhinya yaitu masih ada fasilitas kesehatan yang belum memiliki jejaring pemeriksaan untuk pemeriksaan TCM serta masih adanya permintaan pemeriksaan mikroskopik BTA untuk diagnosis walaupun telah tersedia alat TCM di fasilitas kesehatan tersebut. Terkait dengan hal itu, maka jejaring untuk pemeriksaan TCM harus tersedia untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telah terpasang alat TCM serta sosialisasi kepada klinisi atau dokter peminta pemeriksaan TB mengenai teknologi pemeriksaan TCM, alur pemeriksaan dan perawatan terduga TB, permintaan dan interpretasi hasil pemeriksaan TCM penting untuk dilakukan.

---

ABSTRACTTuberculosis (TB) is one of the deadliest health threats, TB patients who do not receive proper treatment can be a source of infection in the community. Effective detection methods are needed in handling TB. Sputum culture is a gold standard method but takes along time and costs are quite expensive. Microscopic examination is an examination that is widely used in endemic TB countries. However, this method has a low sensitivity, is unable to determine drug sensitivity and has different qualities because it is influenced by the level of skill of laboratory technician. This is expected to be overcome by the use of Rapid Molecular Test which is faster than sensitivity testing and can identify the presence of M. tuberculosis that are resistant to rifampicin. Until the end of 2017, 51 machines have been installed in DKI Jakarta Province. So research is conducted to find out its utilization by looking at the utilization value of Rapid Molecular Test and the factors that influence its utilization. The study was conducted by collecting primary data and secondary data. Primary data was obtained by interviewing laboratory officers in 13 health facilities in the DKI Jakarta Province, while secondary data was obtained from the 2017 TCM utilization report. Primary data were analyzed to obtain information on matters that might affect TCM utilization in a health facility. While secondary data were analyzed to obtain information on TCM utilization, the type of TB suspect examined by TCM and the results of TB testing with TCM. From the results of the research, it was found that the utilization of Rapid Molecular Test in 2017 was 21.74%. The factors that influence it are that there are still laboratory that do not have a laboratory network for Rapid Molecular examination and there is still a demand for AFB examination for diagnosis even though rapid molecular equipment is available at the laboratory. Related to this, the laboratory network for rapid molecular examinations must be available for all laboratories that have installed Rapid Molecular machine. Socialization to clinicians who requesting TB examination regarding Rapid Molecular examination technology, TB diagnostic alghorithms, requests and interpretation of Rapid Molecular examination results must be done."

"Tuberkulosis Resisten Obat (TBC-RO) merupakan ancaman kesehatan masyarakat. Indonesia menduduki peringkat keempat dalam insiden kasus resistensi TB secara global dan enrollment rate pengobatan MDR/RR-TB masih dibawah target nasional sehingga dapat mendorong beban resistensi pre-extensively drug resistant TB (pre-XDR-TB) dan extensively drug resistant TB (XDR-TB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian resistensi pre-XDR-TB dan XDR-TB di DKI Jakarta tahun 2021-2022. Desain studi penelitian adalah cross sectional dengan sumber data dari Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Total sampel yang digunakan adalah 1164 yang kemudian diolah dengan analisis univariat, bivariat, dan stratifikasi. Jumlah resistensi pre-XDR-TB dan XDR-TB di DKI Jakarta mencapai 9,7% dari total kasus TBC-RO DKI Jakarta. Karakteristik pasien TBC-RO di DKI Jakarta mayoritas merupakan laki-laki (57,5%), usia 45-54 tahun (22,9%), status sosioekonomi tidak bekerja (28,1%), pasien TBC-RO dengan DM tipe 2 (23,2%), pasien HIV-TBC-RO (3,3%) riwayat pengobatan baru (44,8%) dan penyebab resistensi merupakan acquired resistance (47,8%). Dari analisis bivariat didapatkan, laki-laki (POR = 0,675; 95% CI: 0,458-0,996) merupakan faktor protektif dan status sosioekonomi tidak bekerja (POR = 1,65; 95% CI: 1,021-2,649) merupakan faktor risiko terhadap resistensi pre-XDR-TB dan XDR-TB. Direkomendasikan untuk pemerintahan memberi dukungan ekonomi kepada pasien TBC-RO yang sedang menjalani pengobatan TB.

---

Drug resistant TB (DR-TB) has become a public health threat. Globally, Indonesia ranked fourth in the incidence cases of DR-TB and the enrollment rate for MDR/RR-TB was still below the national target which consequentially can push the burden of pre-extensively drug resistant TB (pre-XDR-TB) and extensively drug resistant TB (XDR-TB) in Indonesia. The objective of this research is to identify the risk factors that are associated with the occurrence of pre-XDR-TB and XDR-TB in DKI Jakarta in 2021-2022. This study uses a cross-sectional design and the data is obtained from the national TB information system (SITB). The total sample used for this study is 1164 which is then analysed by univariate, bivariate and stratification analysis. The number of pre-XDR-TB and XDR-TB cases in DKI Jakarta reaches 9.7% of the total cases of DR-TB in DKI Jakarta. The characteristics of the majority of DR-TB patients in DKI Jakarta are male (57,5%), age 45-54 (22,9%), unemployed socioeconomic status (28,1%), DR-TB with DM type 2 (23,2%), DR-TB with HIV (3,3%), have no history of previous treatment (44,8%) and cause of resistance is acquired resistance (47,8%). From bivariate analysis it is obtained, being male (POR = 0,68) is a protective factor and socioeconomic status of not working (POR = 1,65) is a risk factor for pre-XDR-TB and XDR-TB resistance. It is recommended that the government provide economic support for DR-TB patients who are undergoing TB treatment."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"History Of The Disease And Patient Therapies Of The Disease In Relation With Incidence Of Lung Tuberculosis (Sputum Smear Positive) In Jakarta 1993-1994Lung Tuberculosis disease the still the problem of public health in Indonesia, the data from household health survey 1986 showed that lung Tuberculosis is the third cause of mortality in Indonesia in 1983 and the second in 1992. Lung Tuberculosis incidence reached with HIV and AIDS' Pandemi, Lung Tuberculosis prevalence in Jakarta is about 0.0026 of people 1990, and 0.00283 in 1993.The research is designed as "case control" and aims to learn the relationship between independent variable which are history at the disease and the patient therapies of the disease, incidence of lung Tuberculosis BTA (+) (sputum smear positive) as dependent variable, All patients with lung Tuberculosis BTA (+) as the case for this research 88 cases and the control are 176 patients with the same symptoms but the sputum is BTA (-). The control was taken by random sampling from lung Tuberculosis survey prevalence in Jakarta at 1993-1994. The preparation of data used Epi Info Versi on 6.0 and MULTLR Program.The result of bivariate analysis 'shows that the independent variable which have significant relationship with incidence of Lung Tuberculosis ETA (+) which are cough with blood (OR 2.11 ; 95% CI=1.05-4.23, P=0.002), cough with sputum (OR 2.30 ; 95% CI=1.26-4.22, P=0.003) and chest pain (OR 2.93 ; 95% CI=1.08-8.01, P=0.016). The result multivariate analysis shows that cough with sputum and chest pain have a highest correlation with incidence of lung Tuberculosis BTA (+).A conclusion can be taken that cough with sputum patients has a risk to get lung Tuberculosis BTA (+) 2.3 times more than the patient with cough without sputum, cough with blood patient has a risk to get lung Tuberculosis BTA (+) 2.11 times more than the patient with cough without blood and patient with chest pain, has a risk to get a lung Tuberculosis BTA (+) 2.9 times more than patient without chest pain.

---

Penyakit TB paru masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, menurut SKRT 1986 TB pare penyebab kematian ke 3, SKRT 1992 TB paru penyebab kematian ke 2 dan pada penyakit infeksi pertama. Insiden TB paru meningkat dengan adanya pandemi HIV dan AIDS, di DKI Jakarta tahun 1980 angka prevalensi TB paru 0,0026 penduduk, tahun 1993 angka prevalensi TB paru untuk semua golongan umur 0,00283 per seribu penduduk. Jenis penelitian ini adalah kasus kontrol yang mempelajari hubungan antara riwayat penyakit dan riwayat pengobatan penderita terhadap kejadian TB paru BTA (+). Penelitian ini memanfaatkan data sekunder survei prevalen TB paru DKX Jakarta tahun 1993-1994, kasus pada penelitian ini adalah semua penderita TB paru BTA (+) sebanyak 88 orang dan kontrol sebanyak 176 orang, diambil berdasarkan adanya gejala yang sama tetapi pemeriksaan sputumnya BTA (-), diambil secara random sampling dari sampel survei prevalen TB paru DKI Jakarta tahun 1993-1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varibel bebas yang berhubungan secara bermakna dengan kejadian TB paru ETA (+) adalah Batuk berdarah dengan Odds ratio sebesar 2.11 (95%. CI=1,05-4,23 P=0,002), Batuk berdahak Odds ratio sebesar 2,93 (95% CI=1.08-8,01; P=0,016), Sakit dada dengan Odds ratio 2,93 (95% CI=1,08-8,O1; P=4,016), berdasarkan analisis regresi logistik multivariat variabel yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kejadian TB paru BTA (+) adalah batuk berdahak dan sakit dada. Kesimpulan Penelitian ini Penderita dengan batuk berdahak mempunyai risiko 2,3 kali dibandingkan penderita batuk tidak berdahak untuk kemungkinan TB paru BTA (+), penderita dengan batuk berdarah mempunyai risiko 2,11 kali dibandingkan yang tidak batuk berdarah untuk kemungkinan TB paru BTA (+), penderita dengan sakit dada mempunyai risiko 2,9 kali dibandingkan penderita tanpa sakit dada untuk kemungkinan TB paru BTA (+).;Penyakit TB paru masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, menurut SKRT 1986 TB pare penyebab kematian ke 3, SKRT 1992 TB paru penyebab kematian ke 2 dan pada penyakit infeksi pertama. Insiden TB paru meningkat dengan adanya pandemi HIV dan AIDS, di DKI Jakarta tahun 1980 angka prevalensi TB paru 0,0026 penduduk, tahun 1993 angka prevalensi TB paru untuk semua golongan umur 0,00283 per seribu penduduk."

"Diare merupakan penyebab kematian terbesar ke-5 (lima) pada kelompok umur 0-5 tahun di Asia Tenggara (WHO, 2016). Di Indonesia sendiri, diare merupakan penyebab kematian terbesar ke-8 dengan 68.636 kematian di tahun 2017 (OurWorldinData, 2019) dengan prevalensi sebesar 14% (SDKI, 2017). DKI Jakarta, kota dengan kelengkapan infrastruktur dibandingkan kota lain di Indonesia memiliki prevalensi diare sebesar 12,7%, bahkan lebih tinggi dibandingkan Papua (9,7%) dan Papua Barat (11,2%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diare pada baduta di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan data SDKI 2017 dengan desain studi cross-sectional dengan sampel sebesar 300 responden untuk anak berumur 0-2 tahun. Hasil uji bivariat menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kejadian diare adalah pada anak berumur 1 tahun dengan p-value sebesar 0,02 (OR 2,505; CI 95% 1,156-5,428). Kesimpulan penelitian ini adalah prevalensi diare pada baduta sebesar 16,7% dengan faktor yang berhubungan adalah anak pada umur 1 tahun.

---

Diarrhea is the 5th (fifth) leading cause of death in the 0-5 year age group in Southeast Asia (WHO, 2016). In Indonesia, diarrhea is the 8th (eight) leading cause of death with 68,636 deaths in 2017 (OurWorldinData, 2019) with 14% of prevalence (IDHS, 2017). DKI Jakarta, capital city with complete infrastructures compared to other cities in Indonesia, has a diarrhea prevalence of 12.7%, higher than Papua (9,7%) and West Papua (11,2%). The purpose of this study was to determine the risk factors associated with the incidence of diarrhea in two-year old baby in DKI Jakarta. This research using 2017 IDHS data with cross-sectional as study design with 300 respondents for 0-2 years old baby. The results of the bivariate test showed that the factors associated with the incidence of diarrhea were children aged 1 year with p-value of 0,02 (OR 2,505; CI 95% 1,156-5,428). The conclusion of this study is the prevalence of diarrhea in two-years old baby was 16.7% with the factor related to diarrhea is children at the age of 1 year."

"ABSTRAKAnalisis Kesiapan Sistem Remunerasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan Tahun 2017 RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan BadanLayanan Umum Daerah BLUD. Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitunganyang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasiberdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUDPesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifdengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsikesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas denganpenghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasidan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belummampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapatmenurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untukmenerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikanregulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yangdipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadappendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yangdiajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini.

---

ABSTRACTRemuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan in2017 based on Governor DKI Jakarta Regulation No. 222 Year 2016RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board BLUD. This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221 2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system basedon Governor Regulation No 222 2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research."

"Ketidakefektifan pengendalian penyakit TB paru di kota Administrasi Jakarta Selatan ditinjau dari angka kesembuhan yang kurang dari target nasional yaitu <85% serta adanya peningkatan kasus TB paru di kota Administrasi Jakarta Selatan terjadi terus-menerus dari tahun 2015-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko yaitu cakupan rumah sehat dan kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB paru BTA positif di kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan studi ekologi melalui pendekatan spasial. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Data diolah secara statistik menggunakan uji korelasi pearson product moment dan analisis spasial menggunakan teknik overlay. Hasil analisis statistik menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel cakupan rumah sehat dan kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB paru BTA positif di kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2015-2017 (p value >0,05). Secara spasial adanya pengaruh antara variabel cakupan rumah sehat dengan proporsi kasus TB Paru BTA positif dilihat dari pola spasial hanya terdapat di kecamatan kecamatan Kebayoran Baru dan Pasar Minggu serta variabel kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB Paru BTA positif dilihat dari pola spasial hanya terdapat di kecamatan Kebayoran Lama. Ini menunjukkan bahwa ada peluang terdapatnya korelasi pada faktor risiko lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Sehingga, peneliti lain dapat meneliti lebih lanjut dengan faktor risiko yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini.

---

The ineffectiveness of pulmonary TB disease control in South Jakarta that was reviewed from the recovery rate less than the national target of <85% and an increase in pulmonary TB cases in the South Jakarta occurred continuously from 2015-2017. This study aims to analyze risk factors of healthy home coverage and population density with the proportion of smear-positive pulmonary TB cases in South Jakarta.  This study used ecological studies through a spatial approach. The data was sourced from secondary data. The data were processed statistically using Pearson product moment correlation test and spatial analysis using overlay technique. The results of statistical analysis showed that there was no correlation between the variable coverage of healthy homes and population density with the proportion of positive smear pulmonary TB cases in South Jakarta in 2015-2017 (p value >0.05). Spatially there is an effect between the variable of healthy homes coverage with the proportion of positive smear pulmonary TB cases viewed from the spatial pattern only found in the sub-districts of Kebayoran Baru and Pasar Minggu and the population density variable with the proportion of positive smear pulmonary TB cases viewed from the spatial pattern only found in Kebayoran Lama sub-district. This indicates that there is a chance of other risk factors correlation that were not included in this study. Thus, other researchers can further research the risk factors that are not included in this study."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) dengan Anies R Baswedan-Sandiaga Uno pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis penulis membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh dan kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik yang telah disepakati apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Penelitian ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini, sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.

---

The purpose of this research is to analyze how the pattern of electoral engagement and the realization of programmatic politics carried out by the Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) and Anies R Baswedan-Sandiaga Uno during and after the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. The author’s analysis reveals that the existence of a policy broker, parallel programs and political contract between labor and candidate as well as systemic collaboration and consolidation across federations/unions were all supporting factors for the occurrence of political contracts between KBJ and pairs of candidate. Candidates promised the realization of political contract programs if elected, while KBJ was willing to become an autonomous political machine for candidates during the gubernatorial election in Jakarta. After the candidates were elected, the realization of the political contract is distributed collaboratively by the Unions-Regional Government of DKI Jakarta. Political distribution is not only directed to the workers which supported candidates, but also those who did not support candidates as well as other groups outside the worker groups. This research argues that political contract that is tantamount with particularistic exchanges between candidates-voters in Indonesian contemporary politics do not occur in this case study while programmatic political distribution carried out by KBJ was effective in the midst of cross-federation political fragmentation and electoral reform in Indonesia."