Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dinamika politik internasional. Seiring dengan semakin saling terkoneksinya komunitas global, diplomasi publik belakangan ini menjadi tren baru dalam praktik politik internasional. Hampir semua pemain kunci di setiap kawasan telah mencoba untuk mengembangkan resep diplomasi publik mereka sendiri, bersamaan dengan munculnya upaya konseptualisasi dari berbagai disiplin ilmu. Kajian literatur ini mempertanyakan tentang Bagaimana perkembangan literatur diplomasi publik? dan bermaksud untuk memetakan beraneka ragam pemahaman konseptual dan empiris mengenai diplomasi publik itu sendiri. Pemahaman konseptual umumnya berangkat dari dua disiplin ilmu, yakni Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik Internasional. Ilmu Komunikasi menekankan pada strategistrategi yang dapat dipergunakan untuk memperkaya khazanah komunikasi antaraktor, sementara Politik Internasional berfokus pada wujud kekuatan lunak (soft power) yang mempengaruhi pola komunikasi tersebut. Literatur-literatur empiris memberi pencerahan tentang bagaimana diplomasi publik dijalankan oleh negara-negara adidaya (superpower) dan kekuatan menengah (middle power) dalam politik internasional. Kajian literatur ini menemukan bahwa kebanyakan literatur konseptual yang telah dikaji masih belum menyentuh karakteristik interdisipliner dari diplomasi publik, sebagaimana telah ditunjukkan oleh literatur-literatur empiris. Hal ini memberikan kesan adanya mata rantai yang hilang di antara kedua kelompok literatur tersebut.

---

The advent of new information and communication technology has inevitably affected the dynamics of international politics. As global communities become more interconnected and enmeshed with one another, public diplomacy has recently become the new practical trend of international politics. Almost every key players in various region has concocted their own recipe of public diplomacy, with attempts at conceptualisation rising from disciplines. This literature review brings forward the question How is the development of literature on public diplomacy? and seeks to map out various conceptual and empirical accounts on public diplomacy. The conceptual accounts come mostly from two disciplines, i.e. Communications and International Politics. While Communications emphasises on the strategies that can be used to enrich communication between actors, International Politics focuses on the nature of soft power at play. The empirical literatures shed light on how public diplomacy has been conducted by superpowers and middle powers in international politics. This literature review found that the majority of conceptual literature reviewed has yet to touch the interdisciplinary nature of public diplomacy that empirical literatures have shown, giving a sense of missing link between the two camps of literatures."

"Diplomasi vaksin adalah bagian dari diplomasi kesehatan global mengacu pada penggunaan maupun pengiriman vaksin dengan keterlibatan berbagai macam aktor. Diplomasi vaksin menyasar ancaman paling dasar manusia, yakni kesehatan. Momentum besar diplomasi vaksin ketika COVID-19 menelan korban jiwa daripada yang dilaporkan secara resmi. Merefleksikan peristiwa tersebut, kepemimpinan dan tata kelola kesehatan global menjadi momok yang dipertanyakan dalam penanganan wabah. Tulisan ini menggunakan 27 literatur dengan metode taksonomi yang dibagi dalam empat segmen (1) Konseptualisasi Diplomasi Vaksin, (2) Motivasi Diplomasi Vaksin, (3) Tujuan Diplomasi Vaksin, (4) Tantangan Diplomasi Vaksin. Temuan tulisan ini berupa tiga poin. Pertama, diplomasi vaksin menghasilkan praktik diplomasi konkret berupa pola persaingan dan ketergantungan. Kedua, diplomasi vaksin dipersepsikan sebagai medium pemenuhan kepentingan politik. Ketiga, vaksin sebagai barang primer karena sifatnya yang preventif menjadi medium unik serta efektif di tengah konflik dan kontestasi politik termasuk penggunaanya oleh rising power untuk menantang posisi hegemoni. Saat Covid-19, sifat alamiah vaksin didorong dengan serangkaian fragmentasi antara negara Barat dan Selatan menciptakan diplomasi vaksin yang timpang maupun berdampak pada adanya relasi kuasa antara negara produsen atau pendonor dengan penerima. Penimbunan vaksin Covid-19 marak dilakukan oleh negara Barat maupun produsen kawasan Selatan yang mengikat penerima donor di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika dengan intensi politiknya.

---

Vaccine diplomacy is part of global health diplomacy, referring to the use and delivery of vaccines with the involvement of various actors. Vaccine diplomacy targets the basic human threat, namely health. Momentum of vaccine diplomacy reach when COVID-19 claimed more lives than officially reported, thus leadership and global health governance are questionable in handling the outbreak. This paper uses 27 literatures with a taxonomy method divided into four segments (1) Conceptualization, (2) Motivation, (3) Objectives, (4) Challenges. The findings of this paper are three points. First, vaccine diplomacy produces concrete diplomatic practices in the form of competition and dependency patterns. Second, vaccine diplomacy is perceived as a medium for fulfilling political interests. Third, vaccines as primary goods become unique and effective medium for settling conflict due to their preventive nature, including the usage by rising powers to challenge hegemonic positions. During Covid-19, the nature of vaccines was driven by a series of fragmentation between Western and Southern countries creating unequal vaccine diplomacy and impacting on the power relations between producer or donor countries and recipients. Hoarding of Covid-19 vaccines is rampant by Western countries and Southern producers who bind donor recipients in Asia, Europe and Africa with their political intentions."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia memilih penyelesaian masalah Timor Timur melalui tri patrite Talks, yaitu antara Indonesia, Portugal dan penengah Sekjen PBB sesuai dengan keingianan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara Adil, Menyeluruh dan dapat diterima secara Internasional ('a just comprehensive and internationally acceptable solution) di forum Internasional.Masalah Timor Timur sejak tahun 1976 merupakan hambatan bagi pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia sehingga untuk mengubah opini internasional Indonesia menerapkan diplomasi yang lebih intensif. Sejak Sidang Majelis Umum PBB ke-37 tahun 1982 yang mengeluarkan resolusi nomor 37/30, maka Prakarsa Sekjen PBB ini melalui penawarannya dalam mencari cara-cara penyelesaian masalah Timor Timur agar diterima kedua belah pihak, akhirnya disetujui pihak Indonesia dan Portugal. Untuk selanjutnya, melalui kedua wakil tetapnya masing-masing pada PBB di New York, mereka melakukan Perundingan bilateral. Namun pada tahap awal perundingannya Indonesia bersedia menempuh cara tersebut dengan syarat bahwa integrasi Timor Timur tidak dapat diungkit-ungkit lagi, karena pihak Indonesia menganggap bahwa dengan deklarasi Balibo dari keempat partainya yaitu partai UDT, Apodeti, Kota, Trabalhista, Timor Timur sudah berintegrasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disyahkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VIIMPRI1978. Hal ini menunjukan bahwa baik secara de fakto maupun de jure masalah Timor Timur sudah dianggap tuntas, karena sudah berintegrasi dengan Indonesia.Upaya penyelesaian masalah Timor Timur ini secara internasional masih terus berlangsung, dan pembicaraan segitiga antara Indonesia dan Portugal dibawah naungan Sekjen PBB terns berjalan dan bulan April 1999 ini memasuki putaran terakhir. Khusus mengenai dialog segitiga ini sebenarnya Menlu Ali Alatas telah menyampaikan usulan status khusus dengan otonomi luas ini sejak tanggal 18 Juni 1998 dan PBB pun menilai bahwa usulan Indonesia ini adalah sebagai perkembangan yang positif yang perlu ditindaklanjuti, dan akhirnya bukan hanya Sekjen PBB tetapi Portugal pun menerima usulan dari Indonesia ini dan bersedia untuk segera melanjutkan dialog segitiga yang pada waktu itu sempat terhenti.Ada perkembangan yang mencolok dalam diplomasi RI ini yaitu pesatnya proses penyelesaian masalah Timor Timur, yang mengakibatkan tercapainya terobosan yang signifikan dalam perundingan Segitiga antara Menlu RI dan Menlu Portugal dibawah naungan Sekjen PBB ini dalam menyelesaikan masalah Timor Timur yang " Adil, tuntas, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional" .Maka dengan demikian jurang yang memisahkan selama dua dasawarsa terakhir menganga lebar antara posisi dasar RI dan Posisi dasar Portugal, kini telah mulai terjembatani, dan suatu penyelesaian akhir masalah Timor Timur yang adil, tuntas, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional dapat segera terwujudkan melalui pelaksanaan Dialog Segitiga antara RI, Portugal dan Sekjen PBB.Hasil dari pesetujuan New York tangal 5 Mei 1999 antara ketiga pihak adalah bahwa Indonesia dan Portugal diberi wewenang untuk menyiapkan kerangka konstitusional otonomi khusus bagi Timor Timur. Sedangkan Sekjen PBB sendiri diberi mandat dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan persetujuan New York di atas.Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Diplomasi yang memfokuskan pada langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam masalah terkait. Kerangka pemikiran berikutnya adalah yang berasal dari konsep Game Theory atau teori Bargaining yang menekankan tawar menawar pada faktor untung rugi yang antara pihak Indonesia dan Portugal dalam merundingkan masalah Timor Timur ini. Kedua pemikiran ini kemudian dipergunakan untuk menjelaskan dan menelaah perrnasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini."

"Konflik Israel-Lebanon 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel (Israeli Defence Force atau IDF). Konflik ini berawal ketika Hizbullah menyerang pasukan Israel yang menyusup ke daerah sekitar Alta al Chaab, Lebanon Selatan pada tanggal 12 Juli 2006, dan menawan dua tentara Israel. Namun mereka tetap dapat terus berhubungan dalam keadaan perang dan damai tanpa didasari hubungan diplomatik yang resmi, yang fungsinya sebagai perwakilan suatu negara untuk mengemukakan pendapat, negosiasi, kerjasama bilateral dan lainnya. Perang Israel-Lebanon 2006 merupakan suatu kejadian perang yang membutuhkan proses perdamaian dan diplomasi politik yang sah, serta dapat diselesaikan dengan menggunakan metode dan cara-cara yang terbaik untuk yang resmi seperti Persatuan Bangsa-Bangsa dan organisasi Konferensi Islam mampu mencegah dan menawan agresi militer Israel yang berlangsung selama 34 hari tersebut. Terjadinya perbedaan pendapat tentang perdamian yang dilakukan PBB, dengan dikeluarkannya Resolusi PBB 1701. Tetapi jika tidak ada peran organisasi internasional selaku aktor keamanan bersama tentu perang tidak akan pemah usai. Dimana salah satu tujuan PBB adalah untuk menciptakan perdamaian internasional

---

Israel-Lebanon conflict in 2006 was the series of military action and continues clash in north Israel and Lebanon which involved armed wing Hizbullah and Israeli Defence Force or IDF. This conflict began when Hizbullah attacked the intruder from Israeli corps who intruded into the area nearby Aita al Chaab, south Lebanon in July 12 2006 and captured two Israeli armies. Nevertheless, they still held relation each other in war and peace condition without having any legal diplomatic relation, which had function as the representative of a country to show its ideas, negotiations, bilateral cooperation and etc. the Israeli-Lebanon War in 2006 was the war which required legally political diplomacy and reconciliation process, and it could be accomplished by using method and the best ways to create the peaceful condition. The process and the present of the international legal institution such as United Nations and Islamic Conference Organization could prevent and held out military aggression from Israel which took a place for 34 days. There were different arguments about the reconciliation by United Nations because of its resolution in 1701, but if there was no role of International Organization as the collective security maker, the war must be never the end. Thus the purpose of United Nation is to create international reconciliation."

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."

"Skripsi ini membahas tentang diplomasi Indonesia dalam sengketa Irian Barat sejak penetapan Demokrasi Terpimpin. Sistem Demokrasi Terpimpin menjadi jawaban atas kegagalan Indonesia memperjuangkan Irian Barat pada masa Demokrasi Parlementer. Diplomasi Indonesia selanjutnya diimplementasikan dengan cara konfrontatif untuk menekan Belanda. Perubahan kebijakan diplomasi Indonesia dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, sistem Demokrasi Terpimpin memungkinkan Presiden Sukarno mengonsolidasikan unsur-unsur dalam negeri untuk mendukung pemerintah dalam perjuangan Irian Barat. Kedua, situasi Perang Dingin memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik dukungan dari dua adikuasa, Uni Soviet dan AS. Diplomasi ini terbukti berhasil ketika Irian Barat masuk kedalam kekuasaan Republik Indonesia lewat mediasi AS dan PBB.

---

This thesis describes Indonesian diplomacy during the West New Guinea dispute since the confirmation of the Guided Democracy. This system became a worthwhile respond toward the failure of Indonesia in struggling for the West New Guinea handling in Parliamentary Democracy. Furthermore, Indonesian diplomacy was implemented with confrontation way to make Dutch in under pressure. The changing of those manner was affected by two factors. Firstly, Guided Democracy enabled President Sukarno consolidated whole internal substances to maintain the government in West New Guinea struggling. Secondly, the cold war gave opportunity to Indonesia in dwell some supports from superpower countries, Soviet Union and United States of America. This diplomacy was proved right when West New Guinea integrated into Indonesia sovereignty through United States and United Nations mediation."